Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah pesan menyentuh melalui akun media sosialnya terkait penetapan tersangka impor gula Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam akun Instagramnya, Rabu (30/10), Anies menegaskan dirinya sudah hampir 20 tahun bersahabat dengan Tom yang sempat menjadi tim pemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.

Oleh karenannya, Anies menyakini Tom adalah sosok yang lurus. Berikut pernyataan lengkap Anies menanggapi penetapan tersangka Tom Lembong:

Teman-teman semua, terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.

saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan public dan ia juga focus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit.

Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selam karier-panjang di dunia usaha dan karier-singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestic maupun internasional.

Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan mmenjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom.

Tom, jang berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I Still have my trus in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus.

Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid yaitu, "Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat),"

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan buka suara terkait dugaan korupsi Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh tiga pejabat PT Waskita Karya Tbk. (Persero) atau WSKT.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

“Kami akan terus menerapkan tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur transportasi,” kata Adita kepada wartawan, Jumat (20/9/2024).

Seperti yang diketahui, tiga pejabat WSKT menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan LRT Sarker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016–2020.

Pada pemberitaanBisnissebelumya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyatakan bahwa tiga tersangka ini merupakan pejabat tinggi setingkat kepala divisi di PT Waskita Karya Tbk. (WSKT).

Perinciannya, tersangka pertama adalah T sebagai Kepala Divisi II PT Waskita Karya, IJH sebagai Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya, dan SAP sebagai Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya.

Menurut Vanny, pihaknya telah mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan ketiga pejabat tersebut sebagai tersangka dalam kasus ini.

Vanny juga menjelaskan bahwa ketiga tersangka diduga melakukan tindakan melawan hukum, sepertimark upkontrak perencanaan proyek pembangunan LRT.

"Modusnya, terdapat aliran dana berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak dengan total Rp25,6 miliar," tambah Vanny.

Hingga saat ini, penyidik telah menyita uang sebesar Rp2,08 miliar yang diduga merupakan sisa aliran dana yang belum terdistribusi kepada pihak-pihak terkait.

Sebagai informasi, Kejati Sumsel memperkirakan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT di Sumatera Selatan mencapai Rp1,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. atau WSKT angkat bicara ihwal penetapan tiga mantan pejabatnya sebagai tersangka dalam kasus dugaankorupsipembangunan Light Rail Transit (LRT) Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016–2020.

Ihwal kasus hukum yang menjerat ketiga mantan pejabatnya, Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ermy Puspa Yunita mengatakan, manajemen perseroan menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan.

“...dan berkomitmen untuk kooperatif serta menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak berwenang,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Jumat (20/9/2024) malam.

Ermu pun mengatakan bahwa kasus hukum tersebut tidak akan berimpak masif pada operasional perseroan.

“Dapat kami sampaikan bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak secara signifikan pada kegiatan Perseroan, baik secara operasional maupun keuangan.”

Selain itu, dia menegaskan bahwa WSKT berkomitmen mendukung program bersih-bersih perusahaan pelat merah yang digalakkan oleh Menteri BUMN. Perseroan juga, sambungya, selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada setiap proses bisnisnya.

“Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai prinsip profesionalisme dan integritas yang tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakanBisnis,Kejaksaan TinggiSumatra Selatantelah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaankorupsipembangunanLRTSatker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun anggaran 2016-2020.

Ketiga tersangka tersebut merupakan pejabat tinggi setingkat kepala divisi di Waskita Karya. Perinciannya, T selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya; IJH selaku Kepala Divisi Gedung II PT Waskita Karya; dan SAP selaku Kepala Divisi Gedung III PT Waskita Karya.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga pejabat Waskita Karya itu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka," ujar Vanny dalam siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Modus Ketiga Tersangka Mantan Pejabat Waskita Karya

Vanny menambahkan, modus dari ketiga tersangka ini yaitu diduga melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukanmark upterhadap kontrak pekerjaan perencanaan proyek pembangunan LRT.

"Modus operandi, adanya aliran dana baik berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah Rp. 25.600.000.000," tambah Vanny.

Adapun, hingga kini penyidik telah menyita uang sejumlah Rp2,08 miliar. Uang tersebut diduga merupakan sisa aliran uang yang belum terdistribusi ke sejumlah pihak terkait dalam kasus tersebut.

Selain itu, kata Vanny, terhadap ketiga tersangka kemudian dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan kelas I Palembang yakni sejak 19 September 2024 sampai 8 Oktober 2024.

Sebagai informasi, Kejati Sumsel telah menaksir kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Sumatera Selatan mencapai Rp1,3 trilliun.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah 21 tersangka kasus suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Larangan ke luar negeri itu dikeluarkan setelah status hukum diberikan.

“Pencegahan ini yang kami lakukan pencegahan itu cegah ke luar negeri yaitu serta merta kita lakukan setelah terbitnya surat perintah penyidikan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Pencegahan itu penting, agar para tersangka tidak kabur saat penyidik mengusut kasus dana hibah itu. KPK akan kewalahan memanggil saksi yang ada di luar negeri, karena perbedaan yurisdiksi.

“Itu dalam rangka memudahkan penyidik melakukan proses penyidikan karena ketika yang bersangkutan (tersangka) ada di luar negeri artinya di luar yurisdiksi hukum kita itu akan lebih sulit,” ucap Asep.
KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

(ADN)

Jakarta: Bareskrim Polri menetapkan dua orang penyedia barang dan jasa sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan gerobak dagang di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun Anggaran 2018-2019. Mereka adalah Mashur dan Bambang Widianto.

"Ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara sebelumnya, di mana mereka berperan sebagai pihak yang bersama-sama melakukan pidana korupsi, yaitu dari pihak penyedia," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Minggu, 14 Juli 2024.

Mashur dan Bambang sudah ditetapkan pada Juli 2023. Namun, polisi baru mengungkapnya.
"Tapi sebenarnya sudah lama ditetapkan. Tahun lalu Juli 2023," ujar Arief.

Baca juga: Pengamat Sebut Persoalan Impor Beras Coreng Prestasi Jokowi

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan keduanya merupakan penyedia barang dari KSO Leader PT Piramjda Dimensi Milenia dan KSO PT Arjuna Putra Bangsa. Berkas perkara tersangka Mashur dan Bambang telah dilimpahkan untuk kedua kalinya ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 12 Juli 2024.

"Mengirimkan kembali kedua berkas perkara kepada JPU Kejagung RI pada tanggal 12 Juli 2024 sesuai Surat Kabareskrim Polri untuk tersangka Bambang Widianto Nomor:B/304/VII/RES.3.1./2024/Bareskrim tanggal 11 Juli 2024 dan untuk tersangka Mashur nomor : B/305/VII/RES.3.1./2024/Bareskrim tanggal 11 Juli 2024," ujar Trunoyudo.

Trunoyudo tak membeberkan kapan berkas perkara kedua tersangka dilimpahkan ke Kejagung pada tahap I. Dia hanya menyebut berkas tahap I itu dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung untuk dilengkapi atau P-19 pada 29 Mei 2024

Sebelum melimpahkan kembali, penyidik disebut telah melakukan langkah pemenuhan petunjuk JPU atau P-19 terkait kelengkapan formil dan kelengkapan materiil berkas Mashur. Trunoyudo menyebut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diminta JPU. Namun, tak disebutkan sosok saksi dan hasil pemeriksaan karena materi penyidikan.

Sementara itu, terkait pemenuhan berkas Bambang penyidik menyita dua bidang tanah berikut sertifikat yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Tanah itu seluas 18.658 m2 dan 18.115 m2. Selain itu, polisi juga menyita satu buah mobil Merk Ford, Type Ranger Double Cab 2,2L.

"Penyidik telah mengajukan izin penetapan dari Pengadilan Negeri Kubu Raya dan Pengadilan Negeri Pontianak," ungkap Trunoyudo.

Penyidik dipastikan akan terus berkoordinasi dengan Kejagung. Agar JPU segera menerbitkan P-21 atau berkas perkara lengkap. Sehingga, penyidik bisa melimpahkan tersangka Mashur dan Bambang serta barang bukti untuk disidang.

Sebelumnya, penyidik Dittipikor telah melimpahkan dua tersangka Putu Indra Wijaya dan Bunaya Priambudi ke Kejagung untuk disidang. Putu Indra Wijaya merupakan Kabag Keuangan Setditjen PDN Kemendag. Dia menjadi tersangka dalam pengadaan gerobak dagang Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan, Bunaya Priambudi merupakan Kasubag Tata Usaha (TU) di Direktorat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (DJPDN) Kemendag. Bunaya menjadi tersangka dalam pengadaan gerobak dagang Tahun Anggaran 2019.

Kedua tersangka dipersangkakan soal perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan mereka menyebabkan kerugian keuangan negara serta penerimaan suap.

Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau perbuatan menerima hadiah atau janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keterlibatan Mashur dan Bambang dengan Putu

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo menuturkan Putu menerima suap Rp800 juta dalam rangka mendapatkan pekerjaan pengadaan gerobak di Tahun 2018. Menurutnya, ada korespondensi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan para pihak, yang ditunjuk sebagai pelaksanaan pekerjaan.

Dalam penunjukkan pelaksana pekerjaan proyek pengadaan gerobak dagang itu ada lelang. Sebelum lelang, Putu beberapa kali bertemu dan bermufakat dengan penyedia barang dan jasa, yakni Mashur dan Bambang Widianto untuk mengatur lelang menjadi milik keduanya.

"Putu meminta uang sebesar Rp800 juta kepada BW (Bambang) dan M (Mashur) dengan jaminan pekerjaan pembuatan gerobal dagang milik BW (Bambang) dan M (Mashur). Saudara BW (Bambang) menggunakan perusahaan PT PDM," ungkap Cahyono.

Kemudian, dalam proses lelang, Putu mempengaruhi dan bersepakat dengan tim kelompok kerja (Pokja) untuk memenangkan perusahaan milik Bambang Widianto dan Mashur. Yakni dengan cara menambahkan persyaratan memiliki pengalaman sejenis dan dalam penilaian, PPK ikut menilai.

"Pokja menerima uang sebesar Rp600 juta," ujar Cahyono.

Pada 17 Oktober 2018, dilakukan penandatangan kontrak antara PPK yakni Putu Indra Wijaya dengan perusahaan Bambang Widianto, PT Piramida Dimensi Milenia. Nilai kontrak akni Rp49 miliar dengan jumlah gerobak 7.200 unit. Kemendag memberikan waktu lama pengerjaan 75 hari kalender.

Setelah kontrak ditandatangani, perusahaan pendukung mengundurkan diri dengan alasan ketidakcocokan harga. Atas hal itu, PPK sepakat dengan Bambang Widianto selaku pemenang lelang mengalihkan pembuatan gerobak kepada pihak lain yang tidak ada dalam kontrak dan tanpa ikatan berupa perjanjian kerja sama (PKS).

"Sampai 31 Desember 2018 kontrak berakhir, gerobak dagang yang selesai dikerjakan hanya sampai 450 unit, dan sampai Desember 2019 gerobak dagang yang dikerjakan hanya 2.500 unit dari 7.200 sesuai kontrak. Sisanya, 4.700 unit tidak bisa dipertanggungjawabkan PPK dan perusahaan penyedia fiktif," jelas Cahyono.

Perbuatan rasuah itu menimbulkan kerugian keuangan negara Rp30 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Cahyono mengendus ada beberapa pihak lain yang juga menerima uang haram dari proyek tersebut. Penyidikan masih terus dilakukan.

Keterlibatan Masur dan Bambang dengan Bunaya Priambudi

Sementara itu, Bunaya Priambudi PPK yang menjabat sebagai Kasubag TU menerima suap Rp1,1 miliar untuk pengadaan gerobak Tahun Anggaran 2019. Menariknya, uang haram itu digunakan untuk menutupi penggantian ganti rugi terhadap suatu peristiwa pidana tersebut.

"Jadi ada Rp1,1 miliar yang diterima suap dan Rp1,1 tersebut digunakan untuk pembayaran ganti rugi terhadap pekerjaan yang lain," ungkap Cahyono.

Penerimaan suap itu berawal saat Bunaya beberapa kali bertemu dan bermufakat dengan penyedia jasa Bambang Widianto dan Mashur. Bunaya meminta uang Rp400 juta kepada Bambang dan Mashur yang digunakan untuk keperluan pribadinya.

Dalam proses lelang dengan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur harga terendah, Bunaya mempengaruhi dan bersepakat dengan tim Pokja untuk memenangkan perusahaan Bambang dan Mashur dengan cara tidak mengecek perusahaan utama, melainkan hanya perusahaan pendukung. Padahal, perusahaan yang digunakan Bambang dan Mashur adalah perusahaan pinjam bendera.

Pada 30 Oktober 2019, dilakukan penandatanganan kontrak antara PPK Bunaya Priambudi dengan BS dari PT Dian Pratama Persada. Dengan nilai kontrak Rp29 miliar untuk pembuatan 3.570 unit gerobak dagang. Terdiri dari gerobak tipe 1 sebanyak 1.850 unit dan gerobak tipe 2 sebanyak 1.720 unit.

Kemendag memberikan tenggat waktu lama pengerjaan 60 hari kalender. Setelah kontrak ditandatangani, perusahaan utama dan perusahaan pendukung tidak mengerjakan produksi gerobak. Melainkan proyek itu dikerjakan PT Mutiara Putra Berkat, dengan jumlah gerobak yang sudah dibuat sebanyak 1.665 gerobak souvenir dan 119 gerobak bakso.

Gerobak dagang yang selesai dikerjakan dan diserahkan ke Kemendag sampai saat ini sebanyak 3.111 unit dari 3.570 unit sesuai kontrak. Sisanya, sebanyak 459 unit tidak bisa dipertanggungjawabkan PPK dan perusahaan penyedia fiktif.

"Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka Bunaya Priambudi selaku PPK, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp9 miliar berdasarkan perhitungan BPK," ujar Cahyono.

(ABK)