JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menjaring puluhan ribu pelanggar lalu lintas selama Operasi Patuh Jaya 2024 digelar.

“Total ada 60.533 pelanggaran lalu lintas selama 14 hari operasi berlangsung,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (29/7/2024).

Dari puluhan ribu pelanggaran lalu lintas, kata Ade Ary, tak semuanya mendapatkan sanksi tilang. Sebagian besar pelanggar hanya diberi teguran saja atas pelanggaran yang dilakukan.

“Pelanggar yang terkena tilang elektronik atau E-TLE berjumlah 33.460, tilang manual sebanyak 83, dan teguran sebanyak 26.990,” tutur dia.

Dalam Operasi Patuh Jaya tahun ini, ada peningkatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi kendaraan roda empat sebesar 239 persen.

Pada operasi yang sama tahun lalu, hanya ada 6.971 pelanggaran yang dilakukan pengemudi mobil.

Sementara, tahun ini, tercatat ada 23.363 pelanggaran yang dilakukan pengemudi kendaraan roda empat.

“Perlu kami jelaskan bahwa kendaraan roda empat selama 14 hari operasi patuh itu terjadi peningkatan. Pada Operasi Patuh Jaya tahun 2023, roda empat melakukan pelanggaran sebanyak 6.971 dan di tahun ini ditemukan 23.636 pelanggaran, ini meningkat. meningkat 239 persen atau meningkat 16.665 pelanggaran,” ungkap Ade Ary.

Adapun pelanggaran yang paling banyak dilakukan pengendara roda empat adalah lalai dalam menggunakan sabuk pengaman. Selain itu, sejumlah pengemudi juga terekam berkendara sambil menggunakan ponsel dan melanggar marka jalan.

“Ada 22.637 pengemudi mobil yang tak menggunakan seat belt (sabuk pengaman), 517 orang menggunakan ponsel saat mengemudi, hingga 398 pengemudi melanggar marka jalan,” ucap Ade Ary.

Sementara itu, pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengendara roda dua adalah tak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI) dan melawan arus.

Total ada 3.738 pengendara motor yang tak mengenakan helm SNI dan 3.660 pengendara kendaraan roda dua yang melawan arus.

“Kalau pengendara motor pelanggaran yang paling dominan adalah melawan arus dan tak menggunakan helm SNI,” tutup Ade Ary.

Sebagai informasi, Operasi Patuh Jaya 2024 digelar selama 14 hari yakni sejak 15 Juli 2024 dan berakhir pada 28 Juli 2024.

Total ada 14 target operasi yang disasar polisi dalam kegiatan ini. Berikut daftarnya:

• Melawan arus
• Berkendara di bawah pengaruh alkohol
• Menggunakan ponsel saat mengemudi
• Tidak mengenakan helm SNI
• Tidak menggunakan sabuk keselamatan.
• Melebihi batas kecepatan
• Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM
• Berboncengan lebih dari satu
• Kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan
• Kendaraan tidak dilengkapi STNK
• Melanggar marka jalan
• Memasang rotator dan sirine bukan peruntukan
• Menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu
• Parkir liar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 2.636 kendaraan terjaring Operasi Patuh Jaya di wilayah Jakarta Selatan terhitung sejak Senin (15/7/2024).

Perinciannya, 1.128 kendaraan terjaring melalui razia electronic traffic law enforcement (ETLE). Lalu, 1.508 pengendara diberikan teguran dan imbauan secara langsung.

"Jadi untuk wilayah Jakarta Selatan, setelah satu minggu Operasi Patuh Jaya, sudah terjaring 1.128 penindakan menggunakan ETLE," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Yunita Natalia saat ditemui di Polsek Kebayoran Lama, Senin (22/7/2024).

Yunita mengatakan, mayoritas pelanggar merupakan pengendara sepeda motor. Namun, dia tidak memerinci jenis pelanggaran.

Khusus pada Operasi Patuh Jaya yang digelar hari ini, Senin (22/7/2024), lanjut Yunita, ada 205 kendaraan yang terjaring ETLE di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama.

Pada hari ini pula, ada puluhan kendaraan yang diangkut karena tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan atau surat berkendara.

"Udah puluhan (pengendara) karena tidak melengkapi surat, syarat dia berkendara, seperti STNK (surat tanda nomor kendaraan), SIM (surat izin mengemudi). Dia tidak bisa menunjukkan, berarti kendaraannya yang diamankan," tambah dia.

Yunita berharap, Operasi Patuh Jaya ini akan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

"Harapan kami, lokasi yang menjadi sasaran atau menjadi target Operasi Patuh Jaya ini mengalami penurunan untuk angka pelanggaran lalu lintas. Sehingga menurunkan juga dari pada angka kecelakaan lalu lintas," tuturnya.

Adapun Operasi Patuh Jaya digelar sejak Senin (15/7/2024). Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari hingga 28 Juli 2024.

Total ada 14 target operasi yang disasar polisi dalam kegiatan ini. Berikut daftarnya:

• Melawan arus
• Berkendara di bawah pengaruh alkohol
• Menggunakan ponsel saat mengemudi
• Tidak mengenakan helm SNI
• Tidak menggunakan sabuk keselamatan
• Melebihi batas kecepatan
• Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM
• Berboncengan lebih dari satu
• Kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan
• Kendaraan tidak dilengkapi STNK
• Melanggar marka jalan
• Memasang rotator dan sirine bukan peruntukan
• Menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu
• Parkir liar

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mencatat, ada dua pelanggaran yang paling banyak dilakukan pengendara motor dan mobil pada hari pertama Operasi Patuh Jaya 2024, Senin (15/7/2024).

Dua pelanggaran itu, yakni, tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI) dan melanggar marka jalan.

“Dari 14 sasaran operasi, ada dua jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

"Pelanggaran tertinggi yang dilakukan oleh pengemudi roda dua adalah tidak menggunakan helm sesuai SNI. Untuk pengemudi roda empat pelanggaran tertinggi yang dilakukan adalah pelanggaran marka jalan dan bahu jalan,” tutur dia.

Ade Ary menerangkan, ada 702 pengemudi motor yang kedapatan tak mengenakan helm SNI pada hari pertama Operasi Patuh Jaya 2024.

Kemudian, ada 109 pengemudi mobil yang tertangkap melewati marka atau bahu jalan.

“Dengan banyaknya pelanggaran ini, kami mengimbau supaya pengendara bisa menggunakan helm sesuai standar demi keselamatan. Kemudian, terkait pelanggaran marka dan bahu jalan, kami harap pengendara mobil bisa mematuhi ya. Karena itu bisa menyebabkan kecelakaan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Operasi Patuh Jaya 2024 akan berlangsung selama 14 hari, yakni 15-28 Juli 2024.

Total ada 14 target operasi yang disasar polisi dalam kegiatan ini. Berikut daftarnya:

• Melawan arus
• Berkendara di bawah pengaruh alkohol
• Menggunakan ponsel saat mengemudi
• Tidak mengenakan helm SNI
• Tidak menggunakan sabuk keselamatan
• Melebihi batas kecepatan
• Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM
• Berboncengan lebih dari satu
• Kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan
• Kendaraan tidak dilengkapi STNK
• Melanggar marka jalan
• Memasang rotator dan sirine bukan peruntukan
• Menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu
• Parkir liar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto mewanti-wanti jajarannya agar jangan sampai ada "transaksi" dalam Operasi Patuh Jaya 2024.

Dia menegaskan, pelanggaran harus ditindak dan tak boleh ada negosiasi.

“Tidak ada negosiasi, tidak ada transaksional. Operasi ini harus dijalankan dengan profesional,” ucap Karyoto di depan ribuan anggotanya ketika memimpin apel di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/7/2024).

Pada saat bersamaan, Karyoto meminta jajarannya untuk menggelar Operasi Patuh Jaya secara simpatik dan humanis. Jangan sampai masyarakat tersakiti karena ucapan atau perbuatan petugas.

“Saya minta agar perhatikan kembali apa yang menjadi target operasi dan bagaimana cara penegakan hukumnya. Jangan sakiti hati masyarakat,” tutur dia.

Karyoto menegaskan, jajaran Polri harus profesional saat menggelar Operasi Patuh Jaya 2024.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran agar melaksanakan operasi ini dengan profesional,” ujar dia.

Sebagai informasi, Operasi Patuh Jaya 2024 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai Senin (15/7/2024) hari ini hingga 28 Juli 2024 mendatang.

Total ada 14 target operasi yang disasar polisi dalam kegiatan ini. Berikut daftarnya:

• Melawan arus
• Berkendara di bawah pengaruh alkohol
• Menggunakan ponsel saat mengemudi
• Tidak mengenakan helm SNI
• Tidak menggunakan sabuk keselamatan.
• Melebihi batas kecepatan
• Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM
• Berboncengan lebih dari satu
• Kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan
• Kendaraan tidak dilengkapi STNK
• Melanggar marka jalan
• Memasang rotator dan sirine bukan peruntukan
• Menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu
• Parkir liar

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya bakal menderek mobil maupun motor yang parkir sembarangan selama Operasi Patuh Jaya 2024.

Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto mengatakan, penderekan kendaraan akan dilakukan bersama dengan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Jadi dilakukan bersama Dishub ya soal penderekan paksa,” kata dia di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/7/2024).

Setelah dilakukan derek paksa, pemilik kendaraan akan dikenai denda. Jika ingin kendaraannya kembali, pemilik mobil atau motor wajib membayarakan denda tersebut.

“Langsung didenda ya,” tutur Karyoto.

Meski demikian, Karyoto menerangkan, pihaknya akan mendahulukan tindakan preemtif dan preventif.

Oleh karenanya, pada hari pertama Operasi Patuh Jaya, Senin (15/7/2024), sanksi penderekan kendaraan belum akan diterapkan.

“Kami berikan edukasi dulu, kami lakukan tindakan preemtif. Kami berikan imbauan supaya tak lagi memarkirkan kendaraannya sembarangan,” ucap dia.

Atas tindakan ini, Karyoto berharap, masyarakat menyadari bahwa parkir liar merupakan tindakan yang salah.

Ia juga berpesan supaya masyarakat tak begitu saja percaya pada juru parkir (jukir) liar. Sebab, jukir tidak bisa bertanggung jawab saat petugas melakukan razia.

“Biasanya jukir itu langsung lari duluan kalau kami razia. Makanya perbuatan dia tak bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat harus mulai sadar dari sekarang,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Operasi Patuh Jaya 2024 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak Senin (15/7/2024) hari ini hingga 28 Juli 2024.

Total ada 14 target operasi yang disasar polisi dalam kegiatan ini. Berikut daftarnya:

• Melawan arus
• Berkendara di bawah pengaruh alkohol
• Menggunakan ponsel saat mengemudi
• Tidak mengenakan helm SNI
• Tidak menggunakan sabuk keselamatan
• Melebihi batas kecepatan
• Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM
• Berboncengan lebih dari satu
• Kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan
• Kendaraan tidak dilengkapi STNK
• Melanggar marka jalan
• Memasang rotator dan sirine bukan peruntukan
• Menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu
• Parkir liar

DEPOK, KOMPAS.com - Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Depok selama enam bulan terhitung sejak Januari hingga Juni 2024 mencapai 338 kasus.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 korban dilaporkan meninggal dunia.

“Total dari Januari sampai bulan Juni 2024 terjadi 338 kasus dan menyebabkan delapan orang meninggal dunia,” kata Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Arya memerinci, pada periode Januari-Mei 2024, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Depok mencapai 280 kasus.

Selama lima bulan, total ada 354 korban kecelakaan. Perinciannya, tujuh orang meninggal dunia, 68 orang luka berat, dan 279 luka ringan.

Sementara, khusus bulan Juni, terjadi 58 kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan satu orang meninggal dunia.

"Mencakup kerugian materi sebesar Rp 27 juta," ungkap Arya.

Untuk meningkatkan kepatuhan pengendara dan mencegah kecelakaan lalu lintas, Polres Metro Kota Depok menggelar Operasi Patuh Jaya terhitung sejak Senin (15/7/2024) hari ini hingga 14 hari ke depan atau Minggu (28/7/2024),

"Harapan kami, masyarakat tertib akan berlalu lintas dan sadar bahwa keselamatan itu penting. Setiap saat kami turun ke jalan untuk mengingatkan dan memberikan imbauan masyarakat tentang keselamatan dalam berlalu lintas," jelas Arya.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Multazam menyampaikan, jika ada pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberlakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).

"Kami akan melakukan penindakan secara statis maupun dinamis menggunakan ETLE. Sebanyak 50 persen preventif, 50 persen represif," ujar Multazam.

Adapun Polres Metro Kota Depok menerjunkan 140 personel dalam rangka Operasi Patuh Jaya 2024. Dalam hal ini, Polres Depok juga berkolaborasi dengan TNI dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok.

Ada 14 pelanggaran yang menjadi fokus dalam Operasi Patuh Jaya 2024, meliputi:

• Melawan arus
• Berkendara di bawah pengaruh alkohol
• Menggunakan HP saat mengemudi
• Tidak menggunakan helm SNI
• Mengemudikan kendaraan tidak menggubakan sabuk pengaman
• Melebihi batas kecepatan
• Berkendara di bawah umur, tidak memiliki SIM
• Sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang
• Kendaraan bermotor R4 atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan
• Kendaraan bermotor R2 atau R4 yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK)
• Melanggar marka jalan
• Kendaraan bermotor yang memasang rotator dan sirine bukan untuk peruntukannya
• Penertiban kendaraan roda empat yang menggunakan TNKB palsu
• Penertiban parkir luar

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2024 di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Bagian (Kabag) Operasional Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi menyebut, kegiatan itu akan dimulai pada 15 Juli hingga 28 Juli 2024.

"Iya betul (akan gelar Operasi Patuh Jaya)," ujar Eddy saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024).

Operasi ini akan digelar serentak oleh jajaran polda se-Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas.

Korlantas Polri menargetkan 14 jenis pelanggaran yang akan jadi fokus penindakan, yakni kendaraan yang melawan arus jalan, berkendara di bawah pengaruh alkohol.

Kemudian, menggunakan ponsel saat mengemudi, tidak mengenakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk keselamatan.

Lalu, pengendara yang melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM, berboncengan lebih dari satu, kendaraan roda empat atau lebih tidak memenuhi laik jalan.

Target operasi lainnya yaitu kendaraan yang tidak dilengkapi STNK, melanggar marka jalan, memasang rotator dan sirine bukan peruntukan, menggunakan pelat nomor atau TNKB palsu, dan parkir liar.