JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos menyatakan tidak membahas soal peraturan presiden (perpres) terkait pelantikan kepala daerah saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Ia mengungkapkan, pertemuannya dengan Presiden hanya untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Ia mendampingi KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mencoklit data Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

"Saya, enggak (bahas soal pelantikan kepala daerah). Saya khusus ke sini untuk coklit Bapak. Jadi ngecek kesiapan coklit teman-teman KPU seluruh Indonesia termasuk DKI Jakarta, kebetulan saya juga Korwil DKI Jakarta," kata Betty, Rabu.

Ia menuturkan, coklit diperlukan agar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah memenuhi syarat.

Lewat coklit tersebut, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara akan mencoblos di DKI Jakarta.

"Jadi memastikan semua pemilih terdaftar sepanjang memenuhi syarat," ucapnya.

Sebelumnya, KPUD Jakarta menunggu peraturan presiden (Perpres) terkait pelantikan kepala daerah jelang pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada Jakarta 2024.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, pihaknya masih menunggu dan berkoordinasi dengan KPU RI terkait Pepres pelantikan kepala daerah.

Dody menuturkan, pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik untuk Pilkada Jakarta dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024.

Saat ini, KPU menunggu Perpres agar bisa mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah.

"Kondisinya sekarang masih berproses, tentu kami menunggu informasi yang pasti kapan nanti tentu kita tunggu bersama Perpresnya," ujarnya.

Sebagai informasi, peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 mengatur calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada.

Dalam Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah baatas usia calon kepala daerah dari yang semula dibuat KPU.

Mahkamah kini mengatur usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif.

Karena diubah oleh MA, maka paslon bisa saja mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk berlaga, seandainya pada hari pelantikan kelak ia telah memenuhi batas usia tersebut.

JAKARTA, investor.id - Plt. Ketua KPU Mochamad Afifuddin, mengatakan, KPU belum menentukan waktu pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Hal tersebut tengah dibahas KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami sedang konsolidasi diskusi dengan teman-teman Kemendagri yang secara teknis juga nanti akan sangat berkepentingan untuk penentuan teknis pelantikan kepala daerah," ujar Afifuddin di gedung KPU RI, Jumat (5/7/2024).

Dikatakan Afifuddin, KPU terus menjalin komunikasi dengan Kemendagri terkait waktu dan teknis pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Dia menjelaskan, hasil dari koordinasi dengan Kemendagri akan segera disampaikan.

Dalam tahapan Pilkada 2024, pelaksanaan pemungutan suara akan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Kemudian, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dijadwalkan pada 27 November-16 Desember 2024.

Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih menjadi perhatian khusus setelah KPU mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 23 P/HUM/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah.

Putusan itu kemudian diadopsi KPU dalam Pasal 15 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

Dengan demikian, syarat usia paling rendah untuk calon gubernur menjadi 30 tahun, sedangkan untuk calon wakil gubernur 24 tahun. Usia tersebut dihitung sejak dilantik sebagai pasangan calon terpilih.

"Kami menghormati seluruh produk lembaga peradilan dan kita menjadi pihak yang harus menjalankan," tutur Afifuddin.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News