JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Setelah itu anggota DPR akan menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Sebagai anggota dewan, para anggota DPR akan mendapat sejumlah fasilitas. Salah satunya berupa mobil operasional yang menggunakan pelat nomor khusus DPR.

Budiyanto, pengamat masalah transportasi mengatakan, mobil anggota DPR akan menggunakan pelat nomor khusus agar berbeda dengan pelat nomor mobil biasa.

Pelat nomor ini berbeda karena tidak perlu ganti setiap lima tahun sekali atau “ganti kaleng” seperti mobil biasa.

“Dasar hukum TNKB mereka diatur oleh internal mereka melalui persekjen. Tidak (ganti kaleng). Pelat nomer tetap dikeluarkan oleh Korlantas,” ujar Budiyanto kepada Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Mantan Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya tersebut mengatakan, meski memakai pelat nomor khusus, mobil yang pakai pelat nomor DPR bukan kendaraan yang memperoleh hak utama.

“Sama dengan kendaraan bermotor umum. Kendaraan yang perlu diprioritaskan, antara lain pimpinan lembaga tinggi negara (Ketua MPR, Ketua DPR dan yang dikawal oleh petugas resmi),” ujarnya.

Tujuh kendaraan atau pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sebagai berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah
7. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Keplisian Negara Republik Indonesia

Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong penataan ulang aturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) khusus. Ketua harian Kompolnas Benny Mamoto menyebut banyak ditemukan pelat khusus yang tak sesuai aturan dan menyulitkan identifikasi.

"Kita semua tahu banyak pemalsuan pelat nomor kemudian pemalsuan STNK. Kemudian banyaknya pelat nomor yang muncul dari suatu institusi. Ini perlu dikembalikan ke aturan yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Kapolri," kata Benny saat membuka Diskusi Kelompok Terumpun di Hotel Bidakara, Selasa, 23 Juli 2024.

Kompolnas bersama pemangku kepentingan terkait lalu lintas menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terumpun mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diskusi ini diharapkan membantu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
"Ini dilaksanakan setelah Kompolnas melakukan supervisi pemantauan di masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Gelar Perkara Ulang Kasus Vina, Kompolnas Ingatkan Polisi Profesional dan Transparan

Benny berharap diskusi yang menghadirkan sejumlah pakar dan instansi ini akan menelurkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Usulan ini diharapkan membantu aparat dalam mengidentifikasi TNKB kendaraan secara terintegrasi.

"Maka hari ini kita diskusi untuk merumuskan sama-sama sehingga ke depan aparat mudah mengidentifikasi suatu pelat nomor. Ini kaitannya dengan laka lantas, kejahatan hingga pencurian," ujar Benny.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur mekanisme pemberian TNKB khusus. Pasal 70 mengatakan pertimbangan kepemilikan pelat nomor khusus hanya untuk kendaraan dinas TNI dan Polri.

Namun, kata Benny, publik sering menemukan sejumlah kendaraan dengan pelat nomor khusus di luar kedua instansi tersebut. Penggunaannya rentan disalahgunakan.

(AGA)