Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda Rp 2,7 miliar kepada 2 manajer investasi dan 2 pihak pelanggar di pasar modal.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari), yang mewakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

"Sejak 25 September sampai Oktober 2024, OJK telah mengenakan sanksi berupa denda total Rp 2,7 miliar kepada 2 pihak dan 2 manajer investasi," kata Kiki dalam konferesi pers, Jumat (1/11/2024).

Pengawasan terhadap pelanggaran di pasar modal memang terus dilakukan. OJK tidak akan segan-segan memberikan sanksi mulai dari administrasi hingga denda jika ada pihak hingga perusahaan efek yang melakukan pelanggaran di pasar modal.

Sebelumnya saja, OJK telah melakukan sanksi administrasi kepada manajer investasi, perusahaan efek hingga emiten nakal di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan sanksi untuk manajer investasi yang nakal itu ditujukan kepada PT IndoSterling Aset Manajemen. OJK telah mencabut izin usahanya.

"Di bidang pasar modal pada bulan Agustus 2024 OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin us

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perhimpunan dana dari penawaran umum pasar modal Indonesia telah mencapai Rp 159,19 triliun. Kemudian sebesar Rp 4,66 triliun di antaranya adalah penggalangan dari penawaran saham di pasar modal.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari), yang mewakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif tercatat nilai penawaran umum Rp 159,19 triliun, di mana Rp 4,66 triliun di antaranya merupakan fund raising dari 30 emiten baru," kata Kiki dalam konferensi pers, Jumat (1/11/2024).

Selain itu, perhimpunan dana dari Securities crowdfunding (SCF) hingga 25 Oktober 2024 telah ada 17 penyelenggara yang mendapatkan izin dari OJK. Selain itu juga tercatat 650 penerbit efek.

"Ada 166.515 pemodal dan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi mencapai Rp 1,26 triliun," terang dia.

Kemudian perkembangan bursa karbon, Kiki mengatakan setelah diluncurkan hingga 29 Oktober telah ada 90 perusahaan yang mendapatkan izin.

"Dengan total volume sebesar 614.454 ton CO2, dengan akumulasi nilai Rp 37,09 miliar," pungkasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada 6 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) per September 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

"Selama periode Januari 2024 hingga September 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 490 juta kepada 6 PUJK," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Friderica mengatakan, denda tersebut dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk/layanan.

Selain itu, Friderica menyebut OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 PUJK di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech lending.

Denda tersebut dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, Friderica menerangkan OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) dengan perwakilan pemegang polis sebagai upaya OJK dalam pelindungan konsumen.

“OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani di Jakarta, Rabu.

Upaya memfasilitasi kedua pihak tersebut pun dilakukan agar para pemegang polis dapat menyampaikan aspirasi mereka ke perwakilan Jiwasraya secara langsung.

Pada pertemuan tersebut, pemegang polis meminta agar pemegang saham maupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis sesuai dengan yang telah diputus pengadilan.

Dalam penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, Rizal mengatakan bahwa pihaknya memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi.

“Namun, berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi,” ujarnya.

Pihaknya pun telah memberikan pernyataan tidak keberatan terhadap Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Jiwasraya yang berisikan skema restrukturisasi polis sebagai upaya pelindungan konsumen.

Menurut manajemen Jiwasraya, hingga saat ini 99,7 persen pemegang polis telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan dialihkan polisnya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Sementara itu, para pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya.

Rizal mengatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan mengimbau semua pihak termasuk Jiwasraya untuk turut menghargai proses hukum yang berjalan serta menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan, sejak 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 14.052 pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology, 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 643 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Sementara itu, Friderica menyampaikan sampai 30 Juni 2024, OJK telah menerima pengaduan entitas ilegal sebanyak 8.633 pengaduan.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.213 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 420," ujarnya.

Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas ilegal sebanyak 9.888. Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 8.271, disusul investasi ilegal sebanyak 1.366.