JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Dikutip dari Antara, Kamis (31/10/2024), Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso dalam keterangannya di Jakarta mengatakan kesempatan masih diberikan, sebelum akhirnya Jiwasraya masuk tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan sesuai rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," katanya.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Jika tak ada halangan, menurut Mahelan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan dimulai pada Desember 2024.

Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Mahelan pun kembali menekankan manajemen telah menyiapkan sejumlah saluran komunikasi, mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel customer_service@jiwasraya.co.id yang bisa dihubungi oleh pemegang polis Jiwasraya untuk mendaftarkan polisnya.

"Jika sampai batas waktu akhir para pemegang polis tidak bersedia ikut, maka status polisnya akan tetap berada di Jiwasraya. Di mana penerimaan manfaatnya akan menunggu hasil dari proses likuidasi dan disesuaikan dengan sisa aset perusahaan," terangnya.

Sebelumnya, menjelang fase pembubaran perusahaan terdapat penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya yang signifikan.

Pada periode September 2024, terdapat 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Mahelan mengungkapkan penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya di periode September 2024 berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis.

Sedangkan, penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Sehingga, sampai dengan awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis atau setara 2,4 juta orang," sebutnya.

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahalen Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan terulis di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Mahelan juga menekankan manajemen telah menyiakan sejumlah saluran komunikasi, mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel customer_service@jiwasraya.co.id yang bisa dihubungi oleh pemegang polis Jiwasraya untuk mendaftarkan polisnya.

"Jika sampai batas waktu akhir para pemegang polis tidak bersedia ikut, maka status polisnya akan tetap berada di Jiwasraya. Di mana penerimaan manfaatnya akan menunggu hasil dari proses likuidasi dan disesuaikan dengan sisa aset perusahaan," terang Mahelan.

Proses Pembubaran Jiwasraya

Sebagaimana informasi menjelang fase pembubaran perusahan terdapat penambahan angka yang signifikan mengenai jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Pada periode September 2024, diketahui terdapat 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Mahelan mengungkapkan, penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya di periode September 2024 berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis.

Sedangkan penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Sehingga, sampai dengan awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis atau setara 2,4 juta orang," ungkap Mahelan.

Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara.

Hal ini dilakukan menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

Direktur Utama Holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) Hexana Tri Sasongko mengatakan, pihaknya masih menawarkan restukturisasi bagi pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang melakukan penolakan. Penawaran akan terus dilakukan hingga status izin usaha Jiwasraya dicabut.

Dia mengatakan, pemegang polis Jiwasraya masih banyak yang menyusul untuk ikut restrukturisasi.

"Masih, masih kita buka kesempatan silakan," kata Hexana di DPR Jakarta, Selasa (17/10/2024).

Hexana melanjutkan, penawaran akan terus dilakukan hingga izin usaha Jiwasraya dicabut. Dari data yang ia paparkan di Komisi IV DPR, tercatat sebanyak 0,3% atau 946 polis dengan dengan nilai Rp 196 miliar menolak restrukturisasi.

"Sampai dengan nanti Jiwasraya dinyatakan cabut izin usaha," ungkapnya.

Dia mengatakan, pemerintah telah memberikan restu untuk pembubaran Jiwasraya. OJK sendiri baru saja menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk Jiwasraya.

"Iya kan tahapannya pembatasan, nanti cabut izin usaha, kan sudah bolong, sudah nggak ada polis di sana, sudah kosong," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong PT Asuransi Jiwasraya untuk segera menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono. Seperti diketahui dalam catatan detikcom, per 30 Agustus, masih ada peserta asuransi tersebut belum mengikuti program restrukturisasi.

Adapun sebanyak 313.490 polis atau setara 2,4 juta peserta telah mengikuti program restrukturisasi. Namun ada 298 peserta dari pemegang polis korporasi dan bancassurance.

"OJK terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya Persero Jiwasraya untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, Jiwasraya juga diminta segera melakukan perencanaan penyehatan perusahaan sesuai dengan aturan hingga aspek perlindungan pemegang polis.

"OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun rencana penyehatan keuangan atau RPK yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian lembaga terkait, di mana RPK dimaksud telah disesuaikan dengan pertimbangan pada aspek perlindungan pemegang polis di sisi kebijakan di industri," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoarmodjo juga mengatakan, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam likuidasi ini akan terdapat tim likuidasi yang bertugas akan membagi sisa aset kepada pemegang polis yang tidak ikut program restrukturisasi.

Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, penyertaan modal negara (PMN) telah diberikan untuk menyelesaikan pemegang polis.

"Untuk Jiwasraya memang Jiwasraya ini dalam konteks sebagai pendiri dari DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) Jiwasraya memang pada waktu PMN dulu scope-nya untuk menyelasaikan polis," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoarmodjo mengatakan, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam likuidasi ini akan terdapat tim likuidasi yang bertugas akan membagi sisa aset kepada pemegang polis yang tidak ikut program restrukturisasi.

Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, penyertaan modal negara (PMN) telah diberikan untuk menyelesaikan pemegang polis.

"Untuk Jiwasraya memang Jiwasraya ini dalam konteks sebagai pendiri dari DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) Jiwasraya memang pada waktu PMN dulu scope-nya untuk menyelasaikan polis," katanya di Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dia melanjutkan, proses likuidasi tengah didorong. Dia mengatakan, tim likuidasi nantinya akan membagi aset kepada pemegang polis yang tidak ikut program restrukturiasi. Selain itu, tim likuidasi juga memberikan bagian untuk menambah kekurangan kepada DPPK.

"Oleh karena itu dalam proses likuidasi yang kami sedang dorong bersama-sama dengan OJK, tim likuidasi yang akan memberikan pembagian sisa aset dan sisa cashnya, mana kepada pemegang polis yang tidak ikut restrukturisasi, mana yang untuk menambah kekurangan di DPPK untuk pegawai. Jadi nanti akan kami proses melalui tim likuidiasi yang akan bekerja bersama-sama dengan OJK," paparnya.

Dalam keterangannya, manajemen Jiwasraya mencatat sebanyak 313.490 polis atau setara 2,4 juta peserta mengikuti program restrukturisasi sampai dengan 31 Juli 2024. Sementara, yang masih belum mengikuti program restrukturisasi sekitar 298 peserta dari pemegang polis korporasi dan bancassurance.

Dengan begitu, program tersebut telah diikuti 99,7% dari total seluruh pemegang polis Jiwasraya.

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui upaya 'jemput bola' dari tim pelayanan," kata Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8).

Mahelan menjelaskan, untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasionaldan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Selain itu, manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal ini dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan dalam waktu dekat.

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat sebanyak 313.490 polis atau setara 2,4 juta peserta mengikuti program restrukturisasi sampai dengan 31 Juli 2024. Sementara, yang masih belum mengikuti program restrukturisasi sekitar 298 peserta dari pemegang polis korporasi dan bancassurance.

Dengan begitu, program tersebut telah diikuti 99,7% dari total seluruh pemegang polis Jiwasraya.

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui upaya 'jemput bola' dari tim pelayanan," kata Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Mahelan menjelaskan, untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasionaldan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Selain itu, manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal ini dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan dalam waktu dekat.

"Kami sudah menyediakan kanal komunikasi yang bisadigunakan mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id," imbuh Mahelan.

Terkait dengan adanya pemegang polis yang melakukan upaya hukum, kata Mahelan, pihaknya manyatakan akan menghormati proses serta upaya hukum yang sedang berjalan. Manajemen berkomitmen untuk mematuhi proses hukum, sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

"Namun kami tetap berharap agar pemegang polis tersebut bersedia mengikuti program restrukturisasi, sebagaimana dengan mereka yang telah ikut," kata Mahelan.

KOMPAS.com – PT AsuransiJiwasraya (Persero) optimistis jumlah peserta yang mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya akan terus bertambah. Hal ini sejalan dengan jumlah peserta yang mengikuti program telah mencapai 313.490 polis atau sekitar 2,4 juta peserta per 31 Juli 2024.

Secara persentase program penyelamatan manfaat polis yang diinisiasi oleh pemerintah itu telah diikuti oleh 99,7 persen dari total seluruh pemegang polis Jiwasraya.

Sementara itu, peserta yang belum mengikuti program restrukturisasi sekitar 298 peserta, baik dari pemegang polis korporasi maupun bancassurance.

“Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui skema ‘jemput bola’ oleh tim pelayanan,” ujar Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (29/8/2024).

Mahelan menjelaskan, untuk mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, pihaknya telah menyiapkan tim khusus, yakni Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Selain itu, manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis.

"Kami sudah menyediakan kanal komunikasi yang bisa digunakan, mulai dari call center (021) 50987151, WhatsApp +62811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id," kata Mahelan.

Lewat kanal komunikasi itu, pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Selain itu, kehadiran kanal komunikasi tersebut juga bertujuan agar para pemegang polis yang belum mengikuti program dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar. Hal ini mengingat kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, serta pembatasan kegiatan usaha perusahaan dalam waktu dekat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu rangkaian dari proses pembubaran Jiwasraya.

Untuk diketahui, Program Restrukturisasi Jiwasraya merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

Menghormati proses hukum

Terkait sejumlah pemegang polis yang melakukan upaya hukum, Mahelan mengatakan, pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, manajemen Jiwasraya berkomitmen untuk mematuhi proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami tetap berharap, pemegang polis tersebut bersedia mengikuti program restrukturisasi seperti pemegang polus lain yang telah mengikuti program,” ungkap Mahelan.

Mahelan pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung pelaksanaan Program Restrukturisasi Jiwasraya.

“Mewakili manajemen Jiwasraya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemegang saham, regulator, pemangku kebijakan, dan pemegang polis yang telah mendukung berjalannya Program Restrukturisasi Jiwasraya,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kemungkinan perpanjangan masa kerja tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (dalam likuidasi).

Ini meningat masa kerja tim likuidasi adalah dua tahun.

Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK Moch. Muchlasin mengatakan, tim likuidasi saat ini masih mencoba melakukan pencairan aset untuk membayar kewajiban kepada nasabah.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK Moch. Muchlasin ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/8/2024)

"Mereka sekarang ada di level itu. Nah, nanti akan disampaikan ke kami apakah perlu diperpanjang atau tidak (masa kerjanya)," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Ia menambahkan, tim likuidasi dapat mendapatkan perpanjangan waktu satu tahun ke depan.

Adapun, ketika waktu itu masih belum cukup, tim likuidasi masih memiliki waktu satu tahun kembali.

"Mereka (tim likuidasi) belum disampaikan kepada kami. Proses yang selama ini baru dilaporkan sampai di tahap melakukan pembagian itu," imbuh dia.

Muchlasin menuturkan, sampai saat ini proses pembayaran kewajiban kepada nasabah Wanaartha dinilai masih lancar.

"Saat ini mereka masih fokus pada apa yang dapat dicairkan terlebih dahulu. Kalau setelah itu mereka merasa perlu waktu untuk yang masih bermasalah itu, mungkin mereka mengajukan kembali (masa kerja)," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kemungkinan perpanjangan masa kerja tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (dalam likuidasi).

Ini meningat masa kerja tim likuidasi adalah dua tahun.

Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK Moch. Muchlasin mengatakan, tim likuidasi saat ini masih mencoba melakukan pencairan aset untuk membayar kewajiban kepada nasabah.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK Moch. Muchlasin ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/8/2024)

"Mereka sekarang ada di level itu. Nah, nanti akan disampaikan ke kami apakah perlu diperpanjang atau tidak (masa kerjanya)," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Ia menambahkan, tim likuidasi dapat mendapatkan perpanjangan waktu satu tahun ke depan.

Adapun, ketika waktu itu masih belum cukup, tim likuidasi masih memiliki waktu satu tahun kembali.

"Mereka (tim likuidasi) belum disampaikan kepada kami. Proses yang selama ini baru dilaporkan sampai di tahap melakukan pembagian itu," imbuh dia.

Muchlasin menuturkan, sampai saat ini proses pembayaran kewajiban kepada nasabah Wanaartha dinilai masih lancar.

"Saat ini mereka masih fokus pada apa yang dapat dicairkan terlebih dahulu. Kalau setelah itu mereka merasa perlu waktu untuk yang masih bermasalah itu, mungkin mereka mengajukan kembali (masa kerja)," tutup dia.

SHUTTERSTOCK/SEWCREAMSTUDIO Ilustrasi asuransi jiwa.

Dilansir dari Kontan, Ketua Tim LikuidasiWanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menyatakan telah melakukan pembagian proporsional pembayaran hasil likuidasi tahap kedua kloter 5 pada 21 Agustus 2024 kepada 566 pemegang polis (pempol) berjumlah sebesar Rp 2,4 miliar.

Harvardy menambahkan, pembayaran proporsional tahap kedua kloter 1 hingga 4 telah dijalankan kepada 8.809 pemegang polis.

"Adapun jumlah nilai proporsionalnya sebesar Rp 49,3 miliar," ucap dia.

Sebagai informasi, pembentukan tim likuidasi Wanaartha Life dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan pata pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham (RUPS) Wanaatha Life Nomor 11 tanggal 30 Desember 2022 (keputusan sirkuler).

Pada tanggal 13 Januari 2023 tim likuidasi memberikan informasi telah melaksanakan proses pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK 28/2015 yaitu mendaftarkan dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM.

Pemberitahuan tersebut terkait dengan akta penetapan RUPS sirkuler, serta mengumumkannya pada surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas pada tanggal 11 Januari 2023.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) dengan perwakilan pemegang polis sebagai upaya OJK dalam pelindungan konsumen.

“OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani di Jakarta, Rabu.

Upaya memfasilitasi kedua pihak tersebut pun dilakukan agar para pemegang polis dapat menyampaikan aspirasi mereka ke perwakilan Jiwasraya secara langsung.

Pada pertemuan tersebut, pemegang polis meminta agar pemegang saham maupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis sesuai dengan yang telah diputus pengadilan.

Dalam penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, Rizal mengatakan bahwa pihaknya memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi.

“Namun, berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi,” ujarnya.

Pihaknya pun telah memberikan pernyataan tidak keberatan terhadap Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Jiwasraya yang berisikan skema restrukturisasi polis sebagai upaya pelindungan konsumen.

Menurut manajemen Jiwasraya, hingga saat ini 99,7 persen pemegang polis telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan dialihkan polisnya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Sementara itu, para pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya.

Rizal mengatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan mengimbau semua pihak termasuk Jiwasraya untuk turut menghargai proses hukum yang berjalan serta menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima dan memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan perwakilan pemegang polis. OJK menyebut hal ini sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan fungsi pelindungan konsumen.

Pertemuan dilakukan di Kantor OJK, Selasa (20/8), dipimpin oleh Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani. Hadir juga perwakilan manajemen Jiwasraya dan enam orang perwakilan pemegang polis yang menolak skema restrukturisasi dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Rizal mengatakan, OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi, dan mengharapkan para pemegang polis dapat menyampaikan aspirasinya kepada pihak Jiwasraya yang hadir dalam pertemuan tersebut secara langsung.

Ia menjelaskan bahwa pernyataan tidak keberatan atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang disampaikan Jiwasraya adalah dalam kerangka pelindungan konsumen. Terkait penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, OJK memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi.

Dikutip dari keterangan tertulis OJK, Rabu (21/8/2024), Rizal menyebut berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi.

Hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7%) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada IFG Life. Pada pertemuan dimaksud, pemegang polis meminta agar pemegang saham ataupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis yang telah diputus pengadilan

"Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berjalan," katanya dalam pernyataan tersebut.

Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jokowi Ingatkan Kasus Indosurya-Jiwasraya ke OJK: Yang Nangis Rakyat

Jokowi Ingatkan Kasus Indosurya-Jiwasraya ke OJK: Yang Nangis Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) telah menyambangi kantor OJK di Jakarta untuk menuntut Michael Steven selaku pendiri Kresna Grup dan seluruh direksi perusahaan itu untuk bertanggung jawab kepada para pemegang polis.

Salah satu pemegang polis Kresna Life, Ferdinan Petro Simanjuntak menyatakan, para pemegang polis tidak mendukung proses subordinasi loan yang diajukan manajemen Kresna Life karena hal itu sangat merugikan nasabah.

Ia bilang, pihaknya menyambangi kantor OJK untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan regulator terkait perkembangan likuidasi kasus gagal bayar Kresna Life.

SHUTTERSTOCK/SEWCREAMSTUDIO Ilustrasi asuransi jiwa.

“Kami juga minta pertanggungjawaban kepada Michael Steven serta seluruh direksi Kresna Life untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pemegang polis," ujar Ferdinan, dikutip dari Kontan, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, OJK saat ini tengah mengusahakan agar proses likuidasi Kresna Life bisa dilakukan dengan cepat. Menurutnya, untuk mempercepat penyelesaikan pembayaran klaim kepada pemegang polis, pihak kepolisian harus segera menangkap Michael Steven selaku tersangka dan dinyatakan buron.

Ferdinan juga mendukung upaya hukum yang dilakukan OJK kepada Kresna Life. Ia menyebut bahwa langkah itu dilakukan demi melindungi konsumen, khususnya para pemegang polis Kresna Life.

"Kami mendukung OJK untuk melaksanakan dan mendukung proses kasasi yang sedang berlangsung," ujarnya.

Sebagai informasi, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Namun, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Michael Steven masih dapat memenangkan gugatan terhadap OJK dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menurut Pengamat Hukum Denny Indrayana, ada sejumlah ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan korporasi.

Dua di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019.

“Pemegang saham itu bukan hanya atas nama yang ada di dalam anggaran dasar, tapi dia bisa jadi tidak muncul dalam anggaran dasar dan manfaatnya dia terima,” katanya dalam acara InfobankTalknews secara daring yang bertema "Membongkar Kejahatan Korporasi di Sektor Keuangan," belum lama ini.

Denny mengatakan sebenarnya modus penerima manfaat sudah diantisipasi. Sayangnya, tidak sedikit oknum penegak hukum yang tidak paham, tutup mata, atau bahkan mengenyampingkan ketentuan tersebut.

Menurutnya, pelaku kejahatan yang melarikan diri semestinya diberikan pengetatan dalam melakukan upaya hukum. Sebab, jika pengadilan tidak berani mengambil sikap maka buron dengan bebas lari dari tanggung jawabnya terhadap proses penegakan hukum.

Dia memaparkan, dalam ilmu hukum secara global dikenal istilah doktrin fugitive disentitlement, yaitu membatasi hak penjahat dalam melakukan pembelaan hukum pada situasi tertentu.

“Sedangkan di dalam negeri, Mahkamah Agung telah menetapkan sejumlah surat edaran yang mengandung pembatasan hak bagi buronan.” pungkasnya. (Editor: Dina Mirayanti Hutauruk)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pemegang Polis Kresna Life Tuntut Michael Steven Kembalikan Uang Nasabah