Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan dan menghentikan 2.742 aktivitas entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan penawaran investasi ilegal. Angka itu merupakan akumulasi yang dilakukan sejak tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari).

"Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal," kata dia dalam konferesi pers virtual, Jumat (1/11/2024).

OJK juga menerima pengaduan 332.590 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlidungan konsumen (APPK), temasuk 26.881 pengaduan. Kemudian, dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

"Total tersebut 13.020 pengaduan pinjol ilegal, 880 terkait investasi ilegal," terangnya.

Dalam rangka penegakkan dan perlindungan konsumen, OJK memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pada periode Januari- 28 Oktober 2024, OJK melayangkan 238 surat peringatan kepada 165 PUJK, 6 surat perintah kepada 6 PUJK, 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

"Selain itu ada 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.800 pengaduan dengan kerugian Rp 193,29 miliar,"pungkasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sejak Januari 2024 hingga 22 September 2024, terdapat 168 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 971 pengaduan.

"Adapun total penggantian sebesar Rp 112,73 miliar," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi RDK OJK, Senin (1/10).

Friderica menyebut sanksi penggantian kerugian konsumen itu dalam rangka penegakan hukum ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Selain itu, Friderica menyampaikan pada periode Januari hingga 23 September 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa 211 Surat Peringatan Tertulis kepada 155 PUJK, 4 Surat Perintah kepada 4 PUJK, dan 47 Sanksi Denda kepada 47 PUJK.

Sementara itu, Friderica menyebut OJK telah mengenakan sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK per September 2024. Hal itu dilakukan dalam pengawasan perilaku PUJK (market conduct) dan menjalankan aturan terkait kewajiban penyampaian laporan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dan dalam rangka penegakan hukum perlindungan konsumen di bidang PEPK.

Secara rinci, Friderica menerangkan dari 71 PUJK, telah diberikan sanksi administratif berupa denda terhadap 55 PUJK.

"Selain itu, sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap 16 PUJK," kata Friderica.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada 6 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) per September 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

"Selama periode Januari 2024 hingga September 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 490 juta kepada 6 PUJK," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Friderica mengatakan, denda tersebut dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk/layanan.

Selain itu, Friderica menyebut OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 PUJK di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech lending.

Denda tersebut dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, Friderica menerangkan OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat.

BALIGE, investor.id - Literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok penyandang disabilitas menjadi perhatian besar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan yang tercantum dalam strategi nasional literasi keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.

Belum meratanya akses terhadap produk dan layanan keuangan bagi kelompok penyandang disabilitas juga menjadi concern OJK agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan semua.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK  Friderica Widyasari Dewi, kelompok penyandang disabilitas banyak yang  belum bisa mengakses produk dan layanan keuangan.

Bagi kelompok penyandang disabilitas, kata Friderica, memperoleh akses untuk membuka rekening itu merupakan barang mewah. Jangankan membuka rekening, mendapatkan produk keuangan dasar saja sulit bagi kelompok penyandang disabilitas. Apalagi, untuk memperoleh penawaran kartu kredit.

Tak heran, data BPS menunjukkan sebanyak 28 juta penyandang disabilitas atau mencerminkan 10% dari total penduduk Indonesia, baru 22% penyandang disabilitas yang memiliki rekening di lembaga keuangan. Dengan demikian, kelompok penyandang disabilitas ini perlu mendapat bantuan.

"Karena itu, kami di OJK dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mahendra Siregar, merumuskan berbagai kebijakan dan affirmative action terutama bagi kaum difabel layaknya masyarakat pada umumnya," ucap Friderica di kegiatan bertema 'Disabilitas Cakap Keuangan, Keuangan Semakin Inklusif, Jumat (9/8/2024).

Mengingat, perlindungan terhadap kelompok difabel dijamin undang-undang, sehingga para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis pelindungan konsumen yang ramah disabilitas serta mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas.

Bukan hanya itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Menurut Friderica, POJK ini merupakan bentuk nyata OJK dalam memberikan literasi dan inklusi keuangan.

Makanya, di samping meningkatkan literasi keuangan, OJK juga mendorong keuangan inklusif bagi kelompok segmen disabilitas dengan meluncurkan Program Satu Disabilitas Satu Rekening (TUNTAS).

Dalam implementasinya, OJK bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Toba sebagai bagian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 melalui Program Kerja Peduli Disabilitas.

"Kami berharap, bagaimana kami meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini merupakan salah satu bentuk nyata untuk memberikan akses inklusi kepada masyarakat," tandasnya.

Bupati Toba Poltak Sitorus menambahkan, kegiatan edukasi keuangan ini bermanfaat bagi para penyandang disabilitas agar lebih cakap dalam mengelola keuangan pribadi dan terampil memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan.

Bukan cuma itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran investasi dan pinjaman online ilegal. "Kami optimistis, inklusi ini terlaksana berkat dukungan Bank Sumatra Utara (Sumut) cabang Balige," tutur dia.

Poltak juga memahami, penyandang disabilitas membutuhkan edukasi keuangan dan produk layanan keuangan sehingga hal ini masuk program kerja Kabupaten Toba.

"Kabupaten Toba juga memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) di mana OJK dan seluruh pemerintah di Kabupaten Toba telah menyediakan beberapa program untuk menyalurkan KUR," pungkas dia. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel- Berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengaduan konsumen, sejak Januari sampai dengan Juni 2024 ditemukan sebanyak 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya terkait Perilaku Petugas Penagihan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," kata Friderica dalam rilis Sabtu (13/7/2024).

OJK senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen namun bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK diantaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih diluar waktu yang ditentukan oleh ketentuan (lebih dari jam 20.00 malam) dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman.

"Hal ini telah menjadi perhatian OJK dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal," katanya.

Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023 dimana dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan

"Kami mengharapkan agar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK," tutur Friderica.

(SAN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI buka suara perihal bocornya data pribadi seorang nasabahnya, Dewi Rahmawati. Perempuan berusia 25 tahun itu mengaku data pribadinya disalahgunakan oleh HRD PT CAS tempat dia pernah melamar kerja untuk membuka rekening pinjaman online (pinjol). Hal tersebut diketahui setelah korban membuka aplikasi wondr by BNI.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan atas adanya kasus tersebut, pihaknya langsung melakukan investigasi mendalam kepada nasabah. Menurut Royke, penyalahgunaan tersebut kemungkinan terjadi di rekening payroll awal nasabah yang difasilitasi perusahaan dan pihak staf HRD-nya lah yang melakukan penyalahgunaan data sehingga terjadi kasus tersebut.

"Jadi, bukan salah wondr-nya. Enggak ada isu mengenai wondr. Dari sisi security-nya sih sudah kuat. Isunya tuh dulu dia (nasabah) pernah buka rekening saja," ujar Royke saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024) kemarin.

Royke mengatakan, BNI berkomitmen serius dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjutinya. Sebagai bank milik negara, BNI juga berkomitmen memberikan layanan perbankan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan informasi berupa data diri pribadi terutama seperti NIK, KTP serta foto wajah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan banyak kasus korban tidak menyadari bahwa data pribadi mereka digunakan secara tidak benar, sehingga nasabah harus selalu berhati-hati bila ada yang meminta data diri sebagai dalih, misalnya saat melamar pekerjaan atau untuk kepentingan lain yang sebenarnya tidak relevan.

“Karena pada dasarnya mereka (korban) tidak mengetahui bahwa datanya digunakan oleh pihak tidak bertangungjawab, (biasanya terjerat) lebih kepada (sifat) kepolosan, termasuk melamar pekerjaan,” katanya dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024 yang diikuti secara daring, Senin (8/7/2024).

Bahkan, dalam POJK/22 2023 tertulis dengan jelas perihal data kerahasiaan dan konsumen. Aturan ini bahkan telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

"Dalam ketentuan tersebut kita mengatur bahwa PUJK (pelaku usaha jasa keuangan) wajib bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen, termasuk mewajibkan persetujuan konsumen atas penggunaan data pribadi di luar tujuan awal," kata Friderica.

Dalam atauran tersebut, PUJK dilaranguntuk memberikan data konsumen ke pihak lain. PUJK juga dilarang menggunakan data pibadi konsumen yang telah mengakhiri penggunaan pelayanannnya, hingga larangan menggunakan data pribadi konsumen yang permohanan atas penggunaannya sempat ditolak.

“Jangan sampai misal kita ajukan kredit, dibilang ditolak, ternyata data kita digunakan oleh pihak lain,” tegas Friderica.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyesalkan adanya laporan oknum HRD yang menggunakan data pribadi seorang pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online. Darmadi meminta jajaran BNI memperkuat pengamanan aplikasi perbankan milik BNI dan mendeteksi apa kelemahan dari aplikasi wondr by BNI agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

" Kami minta supaya enggak meresahkan ya supaya nanti Pak Dirut bisa mendeteksi semua karena ini kan luar biasa. Ini saya lihat transaksinya, Pak!", ujar Darmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi BNI dan BTN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI Evita Nursanty. Ia mengingatkan BNI untuk meningkatkan keamanan aplikasi perbankan yang ada. Sebab, pengamanan data perbankan sangat penting bagi masyarakat.

"Tingkatkan pengamanan security banking Bapak! Data Bapak! Karena yang tadi disampaikan teman saya itu memang terjadi. Suka enggak suka, kita enggak bisa menutup mata. Penipuan perbankan ini meningkat Pak," ucap Evita.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI buka suara perihal bocornya data pribadi seorang nasabahnya, Dewi Rahmawati. Perempuan berusia 25 tahun itu mengaku data pribadinya disalahgunakan oleh HRD PT CAS tempat dia pernah melamar kerja untuk membuka rekening pinjaman online (pinjol). Hal tersebut diketahui setelah korban membuka aplikasi wondr by BNI.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan atas adanya kasus tersebut, pihaknya langsung melakukan investigasi mendalam kepada nasabah. Menurut Royke, penyalahgunaan tersebut kemungkinan terjadi di rekening payroll awal nasabah yang difasilitasi perusahaan dan pihak staf HRD-nya lah yang melakukan penyalahgunaan data sehingga terjadi kasus tersebut.

"Jadi, bukan salah wondr-nya. Enggak ada isu mengenai wondr. Dari sisi security-nya sih sudah kuat. Isunya tuh dulu dia (nasabah) pernah buka rekening saja," ujar Royke saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024) kemarin.

Royke mengatakan, BNI berkomitmen serius dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjutinya. Sebagai bank milik negara, BNI juga berkomitmen memberikan layanan perbankan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan informasi berupa data diri pribadi terutama seperti NIK, KTP serta foto wajah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan banyak kasus korban tidak menyadari bahwa data pribadi mereka digunakan secara tidak benar, sehingga nasabah harus selalu berhati-hati bila ada yang meminta data diri sebagai dalih, misalnya saat melamar pekerjaan atau untuk kepentingan lain yang sebenarnya tidak relevan.

“Karena pada dasarnya mereka (korban) tidak mengetahui bahwa datanya digunakan oleh pihak tidak bertangungjawab, (biasanya terjerat) lebih kepada (sifat) kepolosan, termasuk melamar pekerjaan,” katanya dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024 yang diikuti secara daring, Senin (8/7/2024).

Bahkan, dalam POJK/22 2023 tertulis dengan jelas perihal data kerahasiaan dan konsumen. Aturan ini bahkan telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

"Dalam ketentuan tersebut kita mengatur bahwa PUJK (pelaku usaha jasa keuangan) wajib bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen, termasuk mewajibkan persetujuan konsumen atas penggunaan data pribadi di luar tujuan awal," kata Friderica.

Dalam atauran tersebut, PUJK dilaranguntuk memberikan data konsumen ke pihak lain. PUJK juga dilarang menggunakan data pibadi konsumen yang telah mengakhiri penggunaan pelayanannnya, hingga larangan menggunakan data pribadi konsumen yang permohanan atas penggunaannya sempat ditolak.

“Jangan sampai misal kita ajukan kredit, dibilang ditolak, ternyata data kita digunakan oleh pihak lain,” tegas Friderica.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyesalkan adanya laporan oknum HRD yang menggunakan data pribadi seorang pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online. Darmadi meminta jajaran BNI memperkuat pengamanan aplikasi perbankan milik BNI dan mendeteksi apa kelemahan dari aplikasi wondr by BNI agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

" Kami minta supaya enggak meresahkan ya supaya nanti Pak Dirut bisa mendeteksi semua karena ini kan luar biasa. Ini saya lihat transaksinya, Pak!", ujar Darmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi BNI dan BTN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI Evita Nursanty. Ia mengingatkan BNI untuk meningkatkan keamanan aplikasi perbankan yang ada. Sebab, pengamanan data perbankan sangat penting bagi masyarakat.

"Tingkatkan pengamanan security banking Bapak! Data Bapak! Karena yang tadi disampaikan teman saya itu memang terjadi. Suka enggak suka, kita enggak bisa menutup mata. Penipuan perbankan ini meningkat Pak," ucap Evita.