Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memberikan pembebasan bea masuk atas impor kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Rapid Transit dan taksi terbang atau Optionally Piloted Personal/Passenger Air Vehicle (OPPAV).

Dua jenis kendaraan sebagai alat transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut diberikan fasilitas melalui Bea Cukai Balikpapan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Balikpapan Wijaya Arif Nurrochman menyampaikan bahwa kedua jenis kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dengan sejumlah ketentuan.

"Dalam proses impor, ART menggunakan layanan impor sementara ATA CARNET yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak, selama barang tersebut diekspor kembali dalam jangka waktu maksimal satu tahun," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/8/2024).

Sebagai informasi, Autonomous Rail Rapid Transit (ART) merupakan sebuah kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai dan dipandu oleh marka jalan serta magnet.

Importasi ART sebanyak satu unit dari China ini telah tiba sejak awal Agustus 2024. Kendaraan ini diimpor untuk uji coba sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan energi.

Bukan hanya ART, alat transportasi futuristik OPPAV lebih dahulu diimpor pada 30 Mei 2024. Sama dengan ART yang diimpor untuk uji coba, OPPAV akan berada di Indonesia untuk tiga tahun ke depan.

Wijaya menjelaskan bahwa OPPAV diimpor dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak melalui layanan impor sementara, sesuai dengan SKEP impor sementara nomor 75/KM.4/KBC.1601/2024, dengan nilai pabean yang dibebaskan mencapai Rp107,7 juta.

Bukan hanya dua jenis kendaraan, Bea Cukai Balikpapan juga memberikan fasilitas terhadap impor dua unit Electric Motor atau mesin pompa air, yang akan digunakan untuk suplai air minum di IKN.

Keberadaan pompa air ini penting untuk memastikan kelancaran suplai air minum di kawasan IKN yang sedang dibangun.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, kereta otonom tanpa rel ini akan difungsionalkan pada 17 Agustus 2024 mendatang sebagai kendaraan antar-jemput tamu dan masyarakat dalam HUT ke-79 RI di IKN.

Diketahui satu unit rangkaian kereta (trainset) ART terdiri atas tiga kereta atau gerbong dan mampu menampung hingga 300 orang.

Sementara taksi terbang, telah dilakukan uji coba pada akhir Juli lalu. Taxi terbang memiliki kapasitas lima penumpang, yaitu empat penumpang dan satu pilot.

JAKARTA - Pemerintah melalui Bea Cukai mengeluarkan aturan penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Aturan itu tertuang padaPeraturan Menteri Keuangan (PMK) nomer 32 tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan, yang resmi berlaku pada tanggal 04 Agustus 2024.

?Dengan berlakunya PMK nomor 32 tahun 2024, maka aturan sebelumnya (PMK nomor 101/PMK.04/2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,? ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto, Kamis (8/8/2024)

Nirwala mengungkapkan ada beberapa pokok perubahan yang harus diketahui oleh importir, antara lain objek dan subjek penerima fasilitas, adanya pihak ketiga, dan syarat permohonan penerbitan fasilitas.

Objek penerima fasilitas meliputi peralatan, yaitu instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah; dan bahan, yaitu semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

?Sementara subjek penerima fasilitas merupakan badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,? ujar Nirwala.

Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur; kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti rumah sakit atau laboratorium; atau khusus mengusahakan pengolahan limbah.

Ia juga menyampaikan bahwa impor peralatan dan/atau bahan dari luar daerah pabean maupun melalui tempat penimbunan berikat (TPB), kawasan bebas, dan kawasan ekonomi khusus, dapat dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

?Agar memperoleh pembebasan bea masuk, permohonan harus dilampiri rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,? jelas Nirwala.

Nirwala mengungkapkan syarat permohonan pembebasan bea masuk tersebut dapat disimak langsung ke PMK nomor 32 tahun 2024 yang dapat diakses melalui https://bit.ly/PMK32Tahun2024. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, importir dapat menghubungi contact center Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau Kantor Bea Cukai terdekat di wilayahnya.

?Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia,? pungkas Nirwala.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Investasi Yuliot mengungkapkan, pemerintah berencana memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan peralatan pertanian. Kebijakan itu dinilai perlu untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi.

Pembebasan bea masuk impor pada sektor pertanian tersebut akan diberikan untuk mendukung mekanisasi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan energi. Kebutuhan alat dan mesin pertanian itu untuk mendukung program seperti pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik di Merauke.

"Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. (Saat) ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita ke depan khususnya untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas," ujar Yuliot dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Yuliot juga membeberkan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Saat ini, kata dia, pengembangan kluster 3 dari lahan tebu seluas 2 juta hektare (ha) di Kabupaten Merauke itu terus berjalan.

"Pembangunan industri gula kluster 3 ini direncanakan ada 5 pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol. Saat ini sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha di Kabupaten Merauke.

Selain itu, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA). Total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol kluster 3 di Merauke ini rencananya mencapai USD5,62 miliar atau setara Rp83,27 triliun.

Investasi tersebut terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi mencapai Rp150 miliar per tahun.

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pemerintah menerapkan pembebasan bea masuk sebagai salah satu upaya dalam mendongkrak kinerja ekspor RI.

Hal ini disampaikannya merespons kondisi tren penyusutan neraca perdagangan dibandingkan bulan sebelumnya. Arsjad menilai, Indonesia perlu mencari cara untuk mendorong peluang positif di tengah tren tersebut. Pemerintah bisa meningkatkan devisa melalui dorongan kinerja ekspor.

"Semestinya biaya impor itu nol kalau memang mau diekspor. Kenapa? Supaya kita kompetitif dan juga harus gampang masuknya karena ini rencana untuk diekspor," kata Arsjad dalam Konferensi Pers di Menara Kadin Indonesia, di Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Menurutnya, relaksasi bea masuk impor untuk industri berorientasi ekspor dapat mendorong industri lebih kompetitif dan lebih kuat. Dengan demikian, harapannya barang impor ini dapat menjadi alat dalam meningkatkan nilai tambah bagi produk ekspor.

Tidak hanya itu, Kadin juga tengah berupaya mendorong pasar non-tradisional. Salah satu caranya, pihaknya tengah mengupayakan jalinan kerja sama dengan Afrika hingga Amerika Latin.

"Banyak hal yang bisa kita kerja samakan. Dan juga produk-produk lain yang sekarang ini bisa saling kita membantu antara Amerika Latin dengan kita. Jadi yang namanya pasar non-tradisional itu harus kita lakukan karena ternyata lebih banyak. Karena ada suatu pergeseran perputaran ekonomi yang berubah sekarang ini. Jadi kita nggak perlu berjalan negara-negara yang maju saja," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kemaritiman Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Widjaja Kamdani menyoroti kondisi geopolitik dan pasar global yang melemah. Menurutnya, kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

"Jadi demand dari pasar global juga menurun, cukup signifikan dan ini jelas mempengaruhi. Oleh karena kami melihat di sini lebih dari aspek, kita tahu kondisinya sedang tidak mudah, dengan pelemahan nilai rupiah dan lain-lain, juga akan berdampak pada daya beli dan lain-lain," kata Shinta.

Shinta mengatakan, pasar Afrika menjadi salah satu pasar kunci yang juga saat ini tengah dikembangkan dari sisi industri kendaraan hingga potensi investasinya.

Selain Afrika, Kadin juga membidik Amerika Selatan sebagai pasar potensial didukung dengan berbagai agenda besar di sana mulai dari G20 di Brazil, APEC di Peru dan INA-LAC Business Forum.

"Ini benar-benar pasar Amerika Selatan ini peluangnya besar. Tapi karena geografiknya kita jauh mungkin lebih sulit ya untuk banyak kita berdagang. Tapi kita sudah memiliki Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)," kata dia.

Shinta mengatakan, IC-CEPA ini akan menjadi patokannya. Selain itu, juga telah terjalin kerja sama Indonesia dengan negara-negara Latin lainnya yang tergabung dalam blok perdagangan Mercosur seperti Uruguay dan Paraguay.

"Nah ini yang Mercosur ini juga sekarang sedang kita kembangkan dan kelihatannya pemerintah sudah mulai mau negosiasi untuk Mercosur. Dan ini beberapa perjanjian-perjanjian dagang yang akan membantu," pungkasnya.

(shc/rrd)