Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memberikan pembebasan bea masuk atas impor kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Rapid Transit dan taksi terbang atau Optionally Piloted Personal/Passenger Air Vehicle (OPPAV).

Dua jenis kendaraan sebagai alat transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut diberikan fasilitas melalui Bea Cukai Balikpapan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Balikpapan Wijaya Arif Nurrochman menyampaikan bahwa kedua jenis kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dengan sejumlah ketentuan.

"Dalam proses impor, ART menggunakan layanan impor sementara ATA CARNET yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak, selama barang tersebut diekspor kembali dalam jangka waktu maksimal satu tahun," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/8/2024).

Sebagai informasi, Autonomous Rail Rapid Transit (ART) merupakan sebuah kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai dan dipandu oleh marka jalan serta magnet.

Importasi ART sebanyak satu unit dari China ini telah tiba sejak awal Agustus 2024. Kendaraan ini diimpor untuk uji coba sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan energi.

Bukan hanya ART, alat transportasi futuristik OPPAV lebih dahulu diimpor pada 30 Mei 2024. Sama dengan ART yang diimpor untuk uji coba, OPPAV akan berada di Indonesia untuk tiga tahun ke depan.

Wijaya menjelaskan bahwa OPPAV diimpor dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak melalui layanan impor sementara, sesuai dengan SKEP impor sementara nomor 75/KM.4/KBC.1601/2024, dengan nilai pabean yang dibebaskan mencapai Rp107,7 juta.

Bukan hanya dua jenis kendaraan, Bea Cukai Balikpapan juga memberikan fasilitas terhadap impor dua unit Electric Motor atau mesin pompa air, yang akan digunakan untuk suplai air minum di IKN.

Keberadaan pompa air ini penting untuk memastikan kelancaran suplai air minum di kawasan IKN yang sedang dibangun.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, kereta otonom tanpa rel ini akan difungsionalkan pada 17 Agustus 2024 mendatang sebagai kendaraan antar-jemput tamu dan masyarakat dalam HUT ke-79 RI di IKN.

Diketahui satu unit rangkaian kereta (trainset) ART terdiri atas tiga kereta atau gerbong dan mampu menampung hingga 300 orang.

Sementara taksi terbang, telah dilakukan uji coba pada akhir Juli lalu. Taxi terbang memiliki kapasitas lima penumpang, yaitu empat penumpang dan satu pilot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai membebaskan bea masuk medali hasil dari kemenangan para atlet dalam perhelatan Olimpiade Paris 2024.

Kabar tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Menurut penuturannya, medali yang diperoleh para atlet dalam Olimpiade Paris 2024 merupakan pencapaian yang luar biasa dan patut diapresiasi.

Adapun layanan bebas bea masuk yang diberikan itu merupakan perwujudan apresiasi dan dukungan bagi para atlet yang berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah global lewat olimpiade.

"Bea Cukai siap menyambut dengan penuh hormat, sukacita, dan tentunya dengan fasilitas negara: dijamin semua yang diraih bebas bea! Kami bangga!" kata Prastowo, dikutip dari cuitan X. Postingan itu terpantau disematkan oleh Prastowo.

Diketahui, sejumlah atlet meraih medali dalam perhelatan Olimpiade Paris 2024. Sejauh ini ada atlet panjat tebing Veddriq Leonardo dan atlet angkat berat Rizki Juliansyah meraih medali emas, serta atlet badminton Gregoria Mariska Tunjung meraih medali perunggu.

Capaian itu mendapatkan respons antusias dari publik. Namun tak ayal juga memunculkan sentilan-sentilan yang biasa muncul mengenai pengenaan bea cukai atas hadiah dan penghargaan.

Para netizen di media sosial menyinggung bahwa kegembiraan yang dirasakan dalam meraih medali akan segera 'dinanti' oleh pihak bea cukai untuk dikenai pungutan oleh negara.

"Jangan senyum-senyum Veddriq, Bea Cukai CGK (Soekarno-Hatta) menantimu," bunyi cuitan @rizkidwika, yang di-repost dan di-reply oleh Prastowo.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin medali yang diraih para atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 bebas bea masuk. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Awalnya, pria yang akrab disapa Prastowo ini merespons cuitan netizen di X terkait perolehan medali para atlet, termasuk Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah yang berhasil meraih medali emas. Netizen menyebut medali tersebut akan akan dikenakan bea masuk saat tiba di Indonesia. Kemudian Prastowo memberikan ucapan selamat bagi kedua atlet yang telah meraih medali emas.

"Selamat Veddriq dan Rizki! Luar biasa capaian di Paris. Emas yang begitu bermakna bagi Indonesia," tulis Prastowo dikutip dari akun X-nya, @prastow, Jumat (9/8/2024).

Prastowo bilang Bea Cukai siap menyambut dengan penuh hormat dan suka cita. Dia pun menegaskan bahwa medali yang diraih para atlet dalam ajang tersebut tidak dikenakan tarif bea masuk.

"Bea Cukai siap menyambut dengan penuh hormat, sukacita dan tentunya dengan fasilitas negara: dijamin semua yang diraih bebas bea! Kami bangga," lanjutnya.

Sejauh ini, Indonesia berhasil meraih dua medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Medali emas pertama diperoleh oleh Veddriq Leonardo dalam cabang olahraga (cabor) panjat tebing.

Veddriq merebut emas di nomor speed panjat tebing setelah mengalahkan atlet China Wu Peng di final, Kamis (8/8/2024) siang waktu setempat. Veddriq mencatatkan waktu 4,75 detik saat bertanding di di Le Bourget Climbing Venue.

Kemudian Indonesia kembali mendapatkan emas kedua berkat kemenangan Rizki Juniansyah. Rizki menjadi yang terbaik di cabang angkat besi nomor 73 kg. Rizki mampu mengalahkan dua pesaingnya Weeraphon Wichhuma dan Dimitrov Bozhidar Andreev. Rizki mencatatkan total angkatan 354 kilogram.

Sementara medali perunggu diraih atlet bulu tangkis tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung.

[Gambas:Twitter]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan jenis alat dan bahan yang mendapatkan pembebasan bea masuk, yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/2024 yang diteken pada 20 Mei 2024 dan berlaku per 4 Agustus 2024, alat mencakup instalasi, mesin, dan permesinan.

Alat tersebut semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

Sementara bahan terdiri dari semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai yang semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

"[Tujuannya] agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan dalam rangka mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan," tulis Pasal 1 beleid tersebut, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Mengacu Pasal 2 beleid tersebut, pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap alat atau bahan dari luar daerah pabean maupun pusat logistik berikat.

Pembebasan bea masuk juga dapat diberikan atas pengeluaran alat atau bahan asal luar daerah pabean dari gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus.

Sebagai catatan, impor alat bahan ini hanya boleh dilakukan oleh badan usaha maupun pihak ketiga.

Meski demikian, tidak semua impor alat bahan tersebut mendapat pembebasan bea masuk.

Hanya alat atau bahan yang belum diproduksi di dalam negeri sesuai dengan daftar barang yang ditetapkan Kementerian Perindustrian, berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

Selain itu, barang impor yang sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, juga berhak mendapatkan fasilitas ini.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan bahwa kebijakan ini sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Utamanya, bagi badan usaha yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah, ataupun kegiatan usaha yang menimbulkan limbah seperti rumah sakit.

"Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mulai memberlakukan pembebasan bea masuk atas peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/2024 yang diteken pada 20 Mei 2024, dan berlaku per 4 Agustus 2024.

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis Sri Mulyani dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (8/8/2024).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi badan usaha melalui penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Terdapat beberapa pokok perubahan yang harus diketahui oleh importir, antara lain objek dan subjek penerima fasilitas, adanya pihak ketiga, dan syarat permohonan penerbitan fasilitas.

Objek penerima fasilitas meliputi peralatan, yaitu instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah; dan bahan, yaitu semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

"Sementara subjek penerima fasilitas merupakan badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Nirwala.

Adapun, badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur, kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti rumah sakit atau laboratorium, atau khusus mengusahakan pengolahan limbah.

Nirwala juga menyampaikan bahwa impor peralatan dan/atau bahan dari luar daerah pabean maupun melalui tempat penimbunan berikat (TPB), kawasan bebas, dan kawasan ekonomi khusus, dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

Syaratnya, dalam hal badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, badan usaha maupun pihak ketiga wajib membuat permohonan yang dilampiri rekomendasi dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Syarat permohonan pembebasan bea masuk tersebut dapat disimak langsung ke PMK nomor 32 tahun 2024 yang dapat diakses melalui tautan berikut:

https://bit.ly/PMK32Tahun2024.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, importir dapat menghubungi contact center Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau Kantor Bea Cukai terdekat di wilayahnya.

"Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia," ujar Nirwala.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) membebaskan pengenaan bea masuk antisubsidi atau bea masuk imbalan (BMI) terhadap produk matras asal Indonesia.

Keputusan pembebasan tersebut dikeluarkan United States Department of Commerce (USDOC) selaku otoritas AS yang dicantumkan dalam Federal Register Vol. 89, No. 140 pada tanggal 22 Juli 2024.

Dengan dibebaskannya Indonesia dari pengenaan BMI tersebut, pemerintah mengeklaim Indonesia sudah mengamankan akses pasar ekspor ke AS dengan nilai sekitar US$370,4 juta atau setara Rp5,98 triliun.

"Ekspor matras Indonesia ke AS akhirnya bebas dari penerapan BMI. Ini hasil kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha Indonesia menghadapi penyelidikan dari Otoritas AS," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam siaran pers, Selasa (6/8/2024).

Sebagai informasi, USDOC memulai penyelidikan antisubsidi untuk produk matras asal Indonesia sejak 17 Agustus 2023, dengan pos tarif 9404.21.0010, 9404.21.0013, 9404.21.0095, 9404.29.1005, 9404.29.1003, 9404.29.1095, 9404.29.9085, 9404.29.9087, 9404.29.9095, 9401.41.0000, 9401.49.0000, dan 9401.99.9081.

Dalam hasil penyelidikan yang dilakukan otoritas AS, disimpulkan bahwa margin subsidi yang diterima eksportir matras Indonesia sangat kecil. Nilai margin tersebut kurang dari 1% ad valorem atau masuk kategori de minimis.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso menjelaskan keputusan penyelidikan sejalan dengan hasil penyelidikan sementara (preliminary determination) yang diterbitkan USDOC pada 26 Desember 2023.

"Selama proses penyelidikan berlangsung, Pemerintah RI, pihak swasta, penasehat hukum (legal counsel), dan perwakilan perdagangan RI di AS secara maksimal mengupayakan pembelaan di bawah koordinasi Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag RI," kata Budi.

Perlu diketahui, ekspor matras buatan RI tercatat mengalami penurunan secara tahunan pada periode Januari—Mei 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor matras Indonesia ke AS dengan kode HS 9404.21 dan 9404.29 tercatat senilai US$106,8 juta pada periode tersebut. Turun 12,68% secara year-on-year (YoY)

Khusus untuk perdagangan dengan Negeri Paman Sam, BPS mencatat total ekspor produk matras buatan Indonesia senilai US$303,8 juta pada 2023.

Untuk mendorong pengembangan industri pertanian, peternakan, dan perikanan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk membebaskan bea masuk untuk impor bibit dan benih.

Aturan teknis dari kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan. Beleid ini menggantikan PMK Nomor 105 Tahun 2007, dan mulai berlaku sejak 4 Agustus 2024.

Dalam PMK 41/2024, bibit dan benih yang dimaksud, adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan, termasuk bahan reproduksi hewan, bahan tanaman yang berupa bahan generatif atau bahan vegetatif.

Syarat mendapatkan fasilitas bebas bea masuk, adalah untuk bibit dan benih yang diimpor dengan tujuan untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan. Pembebasan bea masuk juga berlaku untuk impor bibit dan benih untuk kepentingan penelitian, sepanjang memenuhi ketentuan.

Meski demikian, pemerintah tidak membebaskan sepenuhnya pengenaan bea masuk untuk impor bibit dan benih ini. Sesuai dengan tujuannya, yakni untuk memajukan industri dalam negeri, pembebasan hanya diberikan untuk satu kali pengimporan kepada pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas berdasarkan surat keputusan menteri keuangan (SKMK).

Selain itu, PMK 41/2024 juga mengatur jangka waktu berlakunya pembebasan bea masuk untuk impor bibit dan benih paling lama 1 tahun sejak tanggal SKMK diterbitkan.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bebas Bea Masuk Impor Bibit dan Benih

Mengacu pada Pasal 1 angka 2 PMK 41/2024, pelaku usaha yang bisa memperoleh pembebasan bea masuk ini, adalah pelaku usaha di industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk juga di bidang perkebunan dan kehutanan.

Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor atau pengeluaran bibit dan benih, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Permohonan yang dimaksud, minimal memuat informasi sebagai berikut:

• Nama dan alamat pelaku usaha.
• Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
• Rincian jumlah, jenis, perkiraan harga.
• Pelabuhan pemasukan bibit dan benih.
• Nomor dan tanggal invoice atau dokumen yang dipersamakan.

Permohonan fasilitas bebas bea masuk juga dilampiri dengan dokumen pendukung, seperti rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Dokumen lain yang juga disertakan, adalah invoice atau dokumen yang dipersamakan dengan invoice yang dikeluarkan/diterbitkan oleh penjual/supplier.

Permohonan pembebasan bea masuk untuk impor bibit dan benih kemudian disampaikan secara elektronik ke portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui SINSW.

Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas bebas bea masuk untuk impor bibit dan benih, wajib menyampaikan laporan setiap enam bulan sampai dengan bibit dan benih telah dikembangbiakan seluruhnya. Jika tidak melapor, maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk berikutnya.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian. Salah satunya, fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor mesin pertanian.

Hal ini diungkapkan Yuliot pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan di Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (19/7).

Yuliot mengatakan kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi seperti yang sedang berjalan di Merauke melalui pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik.

Adapun fasilitas pembebasan bea masuk tersebut diberikan untuk sektor pertanian dan perkebunan yang mendukung ketahanan pangan serta energi di dalam negeri.

“Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. [Saat] ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita ke depan untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas,” katanya.

Industri Gula Klaster 3

Yuliot juga membeberkan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Di antaranya melalui pengembangan klaster 3 dari lahan tebu dengan luas 2 juta hektare (ha) di Kabupaten Merauke terus berjalan.

“Pembangunan industri gula klaster 3, direncanakan ada 5 pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol," kata Yuliot.

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha untuk pelatihan di Merauke agar masyarakat setempat bisa terlibat.

"Kami juga telah membangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA),” kata Yuliot.

Melihat perkembangan investasi yang sedang berlangsung, Yuliot memberikan apresiasi atas keseriusan perusahaan dalam merealisasikan rencana perusahaan.

“Kami sudah melihat bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan. Standar yang disiapkan jauh lebih baik dari pada fasilitas yang ada di Australia sendiri. Jadi, kita melihat ada keseriusan dari pelaku usaha," ujarnya.

Total Investasi Perkebunan Tebu

Rencananya, total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol klaster 3 di Merauke, Papua Selatan ini mencapai US$ 5,62 miliar atau setara Rp 83,27 triliun.

Investasi ini terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian Rp 29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol Rp 53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia Rp 120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi Rp 150 miliar per tahun.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tanggal 19 April 2024.

Dalam ketentuan itu, satgas dibentuk untuk mempercepat fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Terdapat lima klaster wilayah dengan total lebih dari 2 juta ha yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Klaster 1 dan 2 seluas 1.000.000 ha, klaster 3 seluas 504.373 ha, dan klaster 4 seluas 400.000 ha

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah memberi fasilitas impor bagi perusahaan pertanian. Menurutnya kebijakan itu perlu dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi seperti yang sedang berjalan di Merauke melalui pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik.

Fasilitas pembebasan bea masuk pada sektor pertanian tersebut diberikan terutama bagi mekanisasi pertanian perkebunan dalam rangka ketahanan pangan dan energi.

"Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. (Saat) ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita ke depan khususnya untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Yuliot juga membeberkan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Diungkapkannya, saat ini pengembangan klaster 3 dari lahan tebu dengan luas 2 juta hektare (ha) di Kabupaten Merauke terus berjalan.

"Pembangunan industri gula klaster 3 ini direncanakan ada 5 pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol. Sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha untuk pelatihan di Kabupaten Merauke agar masyarakat setempat terlibat. Selain itu, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA)," jelas Yuliot.

Melihat perkembangan investasi yang sedang berlangsung, Yuliot mengapresiasi perusahaan dalam merealisasikan rencana perusahaan.

"Kami sudah melihat bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan. Standar yang disiapkan jauh lebih baik daripada fasilitas yang ada di Australia sendiri. Jadi, kita melihat ada keseriusan dari pelaku usaha," imbuh dia.

Rencana total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol klaster 3 di Merauke, Papua Selatan ini mencapai US$ 5,62 miliar atau setara Rp 83,27 triliun.

Investasi tersebut terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian sebesar Rp 29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol senilai Rp 53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp 120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi mencapai Rp 150 miliar per tahun.

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tanggal 19 April 2024. Satgas ini dibentuk untuk melakukan percepatan fasilitasi investasi komoditas tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Terdapat 5 klaster wilayah dengan total lebih dari 2 juta ha yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Klaster 1 dan 2 seluas kurang lebih 1.000.000 ha, klaster 3 seluas kurang lebih 504.373 ha, dan klaster 4 seluas kurang lebih 400.000 ha.