Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia resmi mengenakan bea masuk antidumping terhadap impor produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) atau lembaran plastik dari China dan Malaysia.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.60/2024, di mana beleid ini mulai berlaku setelah 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diundangkan pada 27 Agustus 2024.

“Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini,” tulis dokumen yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani dalam beleid ini menuturkan, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia membuktikan bahwa terjadi dumping atas impor barang yang dilakukan oleh Malaysia dan China. Hal ini telah menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

Bea masuk antidumping dikenakan terhadap impor produk berupa BOPP dalam bentuk film yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.10 dan dalam bentuk pelat, lembaran, foil, dan strip lainnya yang termasuk dalam pos tarif ex3920.20.91 dan ex3920.20.99.

Secara terperinci, Indonesia mengenakan bea masuk antidumping untuk perusahan Malaysia yakni Stenta Films (M) Sdn. Bhd sebesar 18,60% dan Scientex Great Wall Sdn. Bhd 6,36%. Perusahaan lainnya dikenakan sebesar 18,60%.

Kemudian, untuk perusahaan China yakni Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd dikenakan bea masuk antidumping sebesar 6,73%, Guangdong Decro Package Films Co., Ltd 5,76%, dan Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd 10,75%. Lalu, Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd sebesar 7,99% dan perusahaan lainnya dikenakan bea masuk antidumping sebesar 29,95%.

“Pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,” bunyi Pasal 3 beleid itu.

Besaran bea masuk antidumping berlaku terhadap barang impor BOPP yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Adapun, pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memberikan pembebasan bea masuk atas impor kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Rapid Transit dan taksi terbang atau Optionally Piloted Personal/Passenger Air Vehicle (OPPAV).

Dua jenis kendaraan sebagai alat transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut diberikan fasilitas melalui Bea Cukai Balikpapan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Balikpapan Wijaya Arif Nurrochman menyampaikan bahwa kedua jenis kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dengan sejumlah ketentuan.

"Dalam proses impor, ART menggunakan layanan impor sementara ATA CARNET yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak, selama barang tersebut diekspor kembali dalam jangka waktu maksimal satu tahun," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/8/2024).

Sebagai informasi, Autonomous Rail Rapid Transit (ART) merupakan sebuah kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai dan dipandu oleh marka jalan serta magnet.

Importasi ART sebanyak satu unit dari China ini telah tiba sejak awal Agustus 2024. Kendaraan ini diimpor untuk uji coba sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan energi.

Bukan hanya ART, alat transportasi futuristik OPPAV lebih dahulu diimpor pada 30 Mei 2024. Sama dengan ART yang diimpor untuk uji coba, OPPAV akan berada di Indonesia untuk tiga tahun ke depan.

Wijaya menjelaskan bahwa OPPAV diimpor dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak melalui layanan impor sementara, sesuai dengan SKEP impor sementara nomor 75/KM.4/KBC.1601/2024, dengan nilai pabean yang dibebaskan mencapai Rp107,7 juta.

Bukan hanya dua jenis kendaraan, Bea Cukai Balikpapan juga memberikan fasilitas terhadap impor dua unit Electric Motor atau mesin pompa air, yang akan digunakan untuk suplai air minum di IKN.

Keberadaan pompa air ini penting untuk memastikan kelancaran suplai air minum di kawasan IKN yang sedang dibangun.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, kereta otonom tanpa rel ini akan difungsionalkan pada 17 Agustus 2024 mendatang sebagai kendaraan antar-jemput tamu dan masyarakat dalam HUT ke-79 RI di IKN.

Diketahui satu unit rangkaian kereta (trainset) ART terdiri atas tiga kereta atau gerbong dan mampu menampung hingga 300 orang.

Sementara taksi terbang, telah dilakukan uji coba pada akhir Juli lalu. Taxi terbang memiliki kapasitas lima penumpang, yaitu empat penumpang dan satu pilot.

JAKARTA,investor.id - Pemerintah melanjutkan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan  (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan dan peningkatan daya saing industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri.

Perpanjangan bea masuk untuk  impor produk dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain dan PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lainnya.

Pertumbuhan  sektor TPT belum kembali ke level prapandemi, dipengaruhi oleh permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun, serta tantangan semakin kompetitifnya industri ini.  Oleh karena itu pemerintah berupaya melakukan sejumlah langkah untuk mendorong kinerja TPT.

Serapan tenaga kerja di sektor TPT  menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024.  Selain ketatnya kompetisi di pasar global, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor produk tekstil, terutama dari Tiongkok. Penurunan kinerja industri ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat serapan tenaga kerja yang besar.

“Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (8/8/2024).

Penerbitan kebijakan trade remedies untuk industri tekstil dilakukan dengan memperhatikan keselarasan rantai industri agar sesuai dengan arah pengembangan industri nasional serta dapat menjaga daya saing industri tekstil di dalam negeri.  Penyusunan dua PMK tersebut juga telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asosiasi dan Pelaku Usaha, serta Perwakilan Negara Mitra Dagang sesuai dengan ketentuan domestik yang sejalan dengan pengaturan trade remedies pada World Trade Organization (WTO).

“Pemerintah secara konsisten mendudukkan upaya solutif tersebut dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan,” terang Febrio.

Pemerintah terus mendorong transformasi industri tekstil nasional dengan memanfaatkan rantai pasok global dan penciptaan nilai tambah dan daya saing industri tekstil di dalam negeri melalui dukungan kebijakan insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Super Tax Deduction Vokasi dan Research and Development (R&D), insentif kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus/ Kawasan Berikat, maupun kebijakan trade remedies berupa pengenaan  BMTP dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, BMTP dan BMAD dikenakan pada suatu produk impor dengan tujuan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor atau adanya praktik dumping dari negara pengekspor.

Sebagai wujud untuk mendukung daya saing sektor industri tekstil nasional, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan trade remedies yang masih berlaku hingga saat ini yaitu: PMK Nomor 176/PMK.010/2022 tentang pengenaan BMAD atas impor produk Serat Pakaian (Polyester Staple Fiber) yang berlaku selama 5 tahun hingga Desember 2027; PMK Nomor 46/PMK.101/2023 tentang pengenaan BMTP atas impor produk Benang dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang berlaku selama 3 tahun hingga Mei 2026; PMK Nomor 45/PMK.010/2023 tentang pengenaan BMTP atas impor Tirai, Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya yang berlaku selama 3 tahun hingga Mei 2026, dan  PMK Nomor 142/PMK.010/2021 tentang pengenaan BMTP atas impor produk Pakaian dan Aksesori pakaian yang berlaku selama 3 tahun hingga November 2024.

“Melalui sinergi kebijakan pemerintah tersebut dan peran aktif dari para pemangku kepentingan, industri tekstil nasional diharapkan mampu menjadi industri yang tangguh dan berdaya saing, meningkatkan lapangan kerja, serta pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” ungkap dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru tentang pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih.  Hal tersebut  dilakukan untuk mendorong pengembangan industri pertanian, perikanan, dan peternakan di Indonesia.  Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024, yang telah berlaku sejak 03 Agustus 2024.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan kebijakan tersebut didasari oleh minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tercatat nilai devisa impor atas importasi bibit dan benih sepanjang tahun 2020-2022 hanya sekitar Rp 270 miliar dan bea masuk kurang lebih sebesar Rp 13 miliar.

“Meskipun banyak perusahaan yang melakukan importasi komoditas bibit dan benih, tetapi nyatanya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk justru belum optimal, padahal sebelumnya fasilitas ini juga telah diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.04/2007,” ucap Encep dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (7/8/2024).

Encep menjelaskan, terdapat beberapa pokok pengaturan dalam PMK terbaru ini, antara lain meliputi subjek penerima, penyederhanaan prosedur permohonan dan kantor pemohonnya, serta efisiensi prosedur melalui otomasi permohonan dan janji layanan. Terkait subjek penerima, pembebasan ini dapat diberikan terhadap impor oleh pelaku usaha untuk industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk di bidang perkebunan dan kehutanan.

Permohonannya dapat diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai setempat dengan memaksimalkan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SINSW).  Permohonan minimal memuat informasi mengenai nama dan alamat pelaku usaha, NPWP, rincian jumlah, jenis, perkiraan harga bibit dan benih, pelabuhan pemasukan, dan nomor dan tanggal invoice atau dokumen yang dipersamakan. Kemudian, jika penelitian terhadap permohonan dinyatakan lengkap, maka keputusan pembebasan bea masuk akan diterbitkan paling lama 5 jam kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik atau 1 hari kerja jika diajukan secara manual.

“Pahami juga bahwa keputusan ini hanya dapat digunakan untuk satu kali proses impor dengan jangka waktu impor atau pengeluaran bibit dan benih paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan,” jelas Encep.

Encep juga menegaskan, sebagai trade facilitator dan industrial assistance pihaknya akan berupaya sebaik mungkin dalam mengawal implementasi PMK 41 Tahun 2024. Diharapkan aturan ini dapat memberikan kepastian hukum, mendorong pengembangan industri pertanian, peternakan, dan perikanan, sekaligus meningkatkan pengawasan dan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk yang mengedepankan penyederhanaan dan efisiensi prosedur.

“Kami juga mengajak para pelaku usaha untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih, sehingga dapat memacu pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan di Indonesia,” pungkas Encep.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan baru tentang pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan. Regulasi ini telah berlaku pada 3 Agustus 2024.

Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.41/2024 itu didasari oleh minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih dalam beberapa tahun terakhir.

“Meskipun banyak perusahaan yang melakukan importasi komoditas bibit dan benih, tetapi nyatanya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk justru belum optimal, padahal sebelumnya fasilitas ini juga telah diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.04/2007,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk tersebut kata dia, tercermin dari nilai devisa atas importasi benih dan bibit yang hanya mencapai sekitar Rp270 miliar sepanjang 2020-2022 dan bea masuk kurang lebih sebesar Rp13 miliar.

Dalam beleid ini, terdapat sejumlah pokok pengaturan meliputi subjek penerima, penyederhanaan prosedur permohonan dan kantor pemohonnya, serta efisiensi prosedur melalui otomasi permohonan dan janji layanan.

Terkait subjek penerima, Encep menyebut bahwa pembebasan dapat diberikan terhadap impor oleh pelaku usaha untuk industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk di bidang perkebunan dan kehutanan.

“Permohonannya dapat diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai setempat dengan memaksimalkan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SINSW),” jelasnya.

Jika penelitian terhadap permohonan dinyatakan lengkap, maka maka keputusan pembebasan bea masuk akan diterbitkan paling lama 5 jam kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik atau 1 hari kerja jika diajukan secara manual.

“Pahami juga bahwa keputusan ini hanya dapat digunakan untuk satu kali proses impor dengan jangka waktu impor atau pengeluaran bibit dan benih paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan,” ujarnya.

Melalui regulasi ini, pihaknya mengajak para pelaku usaha untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih. Dengan begitu, industri pertanian, peternakan, dan perikanan di Indonesia dapat tumbuh positif ke depannya.

Jakarta -

Pemerintah telah membebaskan bea masuk untuk impor bibit dan benih. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024, berlaku sejak 3 Agustus 2024.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Kementerian Keuangan Encep Dudi Ginanjar mengatakan kebijakan tersebut didasari oleh minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai informasi, nilai devisa impor atas impor bibit dan benih sepanjang tahun 2020-2022 hanya sekitar Rp 270 miliar dan bea masuk kurang lebih sebesar Rp 13 miliar.

"Meskipun banyak perusahaan yang melakukan importasi komoditas bibit dan benih, tetapi nyatanya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk justru belum optimal, padahal sebelumnya fasilitas ini juga telah diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.04/2007," kata Encep, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/8/2024).

Encep menjelaskan erdapat beberapa pokok pengaturan dalam PMK baru tersebut, antara lain meliputi subjek penerima, penyederhanaan prosedur permohonan dan kantor pemohonnya, serta efisiensi prosedur melalui otomasi permohonan dan janji layanan.

Terkait subjek penerima, pembebasan ini dapat diberikan terhadap impor oleh pelaku usaha untuk industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk di bidang perkebunan dan kehutanan. Permohonannya dapat diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai setempat dengan memaksimalkan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SINSW).

"Permohonan minimal memuat informasi mengenai nama dan alamat pelaku usaha, NPWP, rincian jumlah, jenis, perkiraan harga bibit dan benih, pelabuhan pemasukan, dan nomor dan tanggal invoice atau dokumen yang dipersamakan," terang Encep.

Jika penelitian terhadap permohonan dinyatakan lengkap, maka keputusan pembebasan bea masuk akan diterbitkan paling lama 5 jam kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik atau 1 hari kerja jika diajukan secara manual. Perlu dipahami juga bahwa keputusan ini hanya dapat digunakan untuk satu kali proses impor dengan jangka waktu impor atau pengeluaran bibit dan benih paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan.

Sebagai trade facilitator dan industrial assistance pihaknya akan berupaya sebaik mungkin dalam mengawal implementasi PMK 41/2024. Diharapkan aturan ini dapat memberikan kepastian hukum, mendorong pengembangan industri pertanian, peternakan, dan perikanan, sekaligus meningkatkan pengawasan dan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk yang mengedepankan penyederhanaan dan efisiensi prosedur.

"Kami juga mengajak para pelaku usaha untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih, sehingga dapat memacu pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan di Indonesia," tutur Encep.

(shc/hns)

Jakarta: Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira merespons rencana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Tiongkok. Jika usulan atas khususnya atas impor ubin keramik dengan tarif maksimal sebesar 199,98 persen dijalankan, berpotensi mengancam program 3 juta rumah di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Program ambisius seperti pembangunan 3 juta rumah tentu membutuhkan pasokan bahan bangunan yang stabil, termasuk keramik. Jika ada kebijakan BMAD yang menyebabkan kelangkaan keramik, maka program ini bisa terdampak. Untuk menghindari masalah tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan bahan bangunan, terutama keramik, tetap terjaga,” ujar Anggawira, Minggu, 21 Juli 2024.

Anggawira yang juga Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran menyampaikan, bukan hanya program rumah 3 juta Prabowo-Gibran yang bisa terdampak, kebijakan BMAD yang terlalu ketat bisa mengakibatkan kelangkaan keramik di pasar. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga yang tentu saja merugikan konsumen.
“Oleh karena itu, kebijakan BMAD harus dirancang dengan hati-hati dan seimbang agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya,” bebernya.

Lanjut Anggawira menuturkan kebijakan BMAD harus dievaluasi secara komprehensif. Jika kebijakan ini terbukti terlalu memberatkan konsumen dan tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi industri dalam negeri, maka perlu ada penyesuaian.

Dia meminta pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah, seperti halnya menggenjot produksi keramik dalam negeri.

“Mendukung industri dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui insentif dan bantuan teknis,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan diversifikasi sumber impor tidak hanya dari Cina namun dari negara lain dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan Cina agar tidak terjadi ketergantungan.

“Mengatur diversifikasi sumber impor untuk menghindari ketergantungan pada satu negara, serta pemerintah memfasilitasi teknologi dan inovasi, mendorong adopsi teknologi baru dan inovasi di industri keramik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi,” tuturnya.

Anggawira mendorong sebelum menetapkan BMAD 200%, sebaiknya dilakukan penyesuaian kebijakan impor terlebih dahulu khususnya keramik dari Tiongkok, agar ketersediaan keramik tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan keramik dalam negeri per tahun mencapai 150 juta meter persegi, sementara kapasitas produksi hanya mencapai 70 juta meter persegi, skema yang logis untuk memenuhi 80 juta meter persegi ialah masih membutuhkan skema impor agar tidak terjadi kelangkaan.

“Ini bisa dicapai dengan cara menyesuaikan kebijakan impor agar tetap mendukung ketersediaan bahan bangunan,” paparnya.

Di sisi lain Anggawira juga menekankan penguatan industri lokal untuk menggenjot produksi sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Penguatan industri lokal, memberikan dukungan yang lebih besar pada industri keramik dalam negeri agar bisa memenuhi kebutuhan proyek besar seperti ini,” urainya.

Dikatakan Anggawira penerapan BMAD untuk impor ubin keramik 200% memang dapat memunculkan polemik, terutama dari sisi konsumen yang mungkin akan menghadapi kenaikan harga.

Lanjut Anggawira, BMAD harus memberikan praktik yang adil dan terbuka bukan hanya melindungi produsen lokal tetapi juga konsumen.

“Penting untuk memahami bahwa tujuan utama dari BMAD adalah melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil yang bisa merugikan produsen lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi produsen dalam negeri, sehingga mereka bisa bersaing secara sehat tanpa tekanan dari harga dumping produk impor,” tukasnya.

(ALB)

Jakarta: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengungkap dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk China atau Tiongkok yang tengah diusulkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Usulan tersebut berangkat dari temuan KADI yang dirilis beberapa waktu lalu. KADI merekomendasikan BMAD atas impor ubin keramik yang berasal dari Tiongkok dengan tarif maksimal sebesar 199,98 persen.

Trubus mengatakan, pemerintah harus berhati-hati mengambil kebijakan tersebut dan terlebih dahulu mengkaji ulang bagaimana dampak BMAD terhadap konsumen atau kepentingan masyarakat luas.
"Pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan kebijakan anti dumping terburu-buru, kalau melakukan itu secara sembrono bisa muncul risiko berkepanjangan nantinya, artinya saya melihat nanti Indonesia akan diperlakukan seperti itu produk-produk dari dalam negeri juga," kata Trubus, Sabtu, 20 Juli 2024.

Dikatakan Trubus, kebutuhan keramik dalam negeri masih sangat tinggi di angka 150 juta meter persegi, sedangkan stok produk terbatas yang bisa dipenuhi sebesar 70 juta meter persegi. Sehingga, tanpa adanya transaksi ekspor dan impor, konsumen akan dirugikan lantaran kebutuhannya tidak terpenuhi.

Karena minimnya kesediaan barang, lanjut Trubus, pada ujungnya bisa terjadi kelangkaan keramik seperti yang terjadi pada komoditas minyak goreng. Meski pun dipenuhi, harga keramik yang dibutuhkan akan dipatok dengan harga yang jauh lebih tinggi.

"Kalau saya sih pemerintah harus punya kalkulasi yang matang terkait dengan ini, jangan sampai nanti kita kekurangan stok,” bebernya.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif maksimal sebesar 200% harus sangat hati-hati, perlu juga mempertimbangkan risiko dari kebijakan tersebut.

“Harus hati-hati jangan gegabah itu nanti masalahnya dampaknya panjang, tidak hanya waktunya tetapi masalah-masalah lainnya, bisa muncul masalah baru lagi kan,” katanya.

Dikatakan Trubus, untuk memenuhi kebutuhan keramik bagi masyarakat, pemerintah juga perlu mendorong industri dalam negeri, baik secara kualitas maupun volume produksi sesuai kebutuhan pasar, agar dapat terserap dengan baik, selain itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Misalnya kita membangun sendiri karena persoalannya sekarang ini kan lucu tergantung pada impor, selalu impor tetapi tidak pernah inovasi untuk menghasilkan produk dalam negeri,” ucapnya.

“Tetapi kita juga harus memikirkan suksesi subsitusi negara lain di mana yang memproduksi keramik juga yang menguntungkan tetapi dengan harga tentu lebih tinggi dari Tiongkok tapi itu risiko. Selain itu kita harus memproduksi sendiri sebenarnya untuk ciptakan lapangan pekerjaan juga,” tambahnya.

Lanjut Trubus menyampaikan pengenaan rencana BMAD mencapai 200% tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat ini, yang perlu dilakukan pemerintah ialah harus menggandeng negara penghasil keramik untuk berinvestasi atau bermitra dengan produsen lokal dalam memproduksi keramik yang berkualitas.

“Iya tidak dulu menaikkan nanti kita repotnya dibalas oleh Tiongkok, ada industri ekspor kita nanti di blacklist oleh dia, jadi lebih baik mungkin berjalan saja secara bertahap. Nah kita secara perlahan kerja sama dengan negara membuat keramik itu sembari negara kita, industri keramik kita yang ada ini digenjot produksinya untuk menutupi pangsa pasar yang sangat tinggi,” urainya.

Lebih lanjut Trubus mengatakan perlu ada transfer teknologi dari negara lain untuk memproduksi keramik dalam negeri agar sesuai selera pasar.

Pemerintah juga kata Trubus, ke depan harus berkonsentrasi juga untuk memaksimalkan produk dalam negeri yang bermutu agar tidak terlalu bergantung terhadap impor, hal itu bisa dilakukan misalnya seperti dengan memberikan pinjaman lunak.

“Kebijakannya sekarang Indonesia mulai mencari negara-negara mana yang memproduksi keramik itu sambil intinya kan kita harus orientasinya ke dalam negeri," ungkap Trubus.

(ALB)

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membentuk satuan tugas (Satgas) impor ilegal mendapat respons positif dari Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menilai, hal ini jauh lebih diperlukan dibanding menetapkan bea masuk terhadap sejumlah produk impor. Mengingat, maraknya penutupan pabrik di Indonesia disebabkan oleh barang impor murah ilegal.

“Itu bagus. Maksudnya kan memang yang diperlukan kan, bukan lagi naikin bea masuk, tapi lebih diurusin kan pengawasannya itu. Kenapa sih jadi pabrik-pabrik tutup, ya karena barang murah yang tidak resmi,” kata Budi kepada awak media di Kantor Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) selama ini tidak cukup efektif untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor ilegal.

Alih-alih menerapkan BMTP dan BMAD, salah satu cara untuk mencegah gempuran produk impor ilegal adalah dengan membentuk Satgas tapi dengan catatan harus konsisten dan benar dalam pelaksanaannya.

Budi menyebut bahwa Hippindo telah diminta untuk menemui Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna memberikan masukan terhadap pengoperasian Satgas. Namun, dia enggan untuk terlibat langsung saat dikonfirmasi apakah akan diajak dalam pengoperasian satgas impor ilegal.

“Saya nggak tahu, tapi saya juga udah banyak kerjaan maksudnya, itu kan udah ada yang kerja, ini udah banyak banget PR-nya, tapi kita lagi diminta untuk memberi masukan,” jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi peritel dalam mendatangkan barang impor resmi ke Indonesia. Pasalnya, volume impor yang disetujui sangat sedikit dibanding yang diajukan.

Menurutnya, pemerintah justru akan diuntungkan jika importir legal diberikan kemudahan dalam memasok barang ke Tanah Air. Pasalnya, hal ini akan mendorong pendapatan negara.

“Jangan minta 1.000 biji dikasihnya 100, kami kalau minta 1.000 dipenuhin aja, karena kami kan sudah bayar semua pajak. Artinya malah negara diuntungkan, kalau kita import resmi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, sebelumnya menilai, rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas akan membuat impor ilegal kian berjaya.

Alih-alih mengenakan bea masuk, pemerintah seharusnya membuat regulasi yang dapat mengurangi impor ilegal. Misalnya, dengan membatasi produk impor dengan harga murah lantaran ini membuat produk lokal sulit bersaing.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” kata Haryanto dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

JAKARTA,investor.id - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana mengenakan bea masuk hingga 200% pada barang-barang impor dari sejumlah negara. Langkah ini dinilai menjadi salah satu jalan untuk melindungi industri lokal dari banjir impor.

Direktur Jenderal Pajak periode 2015 - 2017 Ken Dwijugiasteadi menilai, upaya pemerintah dalam membendung ketergantungan impor tersebut merupakan langkah yang bagus.

"Barang-barang yang bisa diproduksi dalam negeri masa impor. Dalam negeri saja bisa. Pajakin saja yang kayak gitu, nggak apa-apa, kok repot sih," kata Ken, saat ditemui usai diskusi yang digelar HIPMI, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Ken, pemerintah harus memberikan kesempatan yang luas bagi industri dalam negeri untuk memproduksi barang-barangnya sendiri. Dia mencontohkan jarum suntik dan infus, padahal bisa diproduksi dalam negeri, sehingga tidak perlu impor.

Ken menilai, seharusnya pemerintah hanya impor barang-barang yang tidak mampu diproduksi dalam negeri, misalnya pesawat.

"Jadi impor yang tidak bisa diproduksi dalam negeri baru. Misalnya Boeing, masa kita mau bikin pesawat? Bisa aja tapi kan belum bisa," pungkasnya.

Ada pun Mendag Zulhas sebelumnya menyampaikan, pengenaan bea impor nantinya akan direkomendasikan oleh Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Sejauh ini, terdapat 7 komoditas barang impor yang akan dipelototi pemerintah untuk dikenakan pajak hingga 200%. Di antaranya yakni tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id -Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sepakat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tidak direvisi lagi.

Awalnya, aturan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024.

Aturan tersebut memuat persyaratan perizinan impor berupa Pertimbangan Teknis (Pertek). Dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala dalam proses perizinan impor yang mengakibatkan penumpukan barang di beberapa pelabuhan yaitu di Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya.

“Awalnya kan permendag 36 itu tetapi dalam pelaksanaannya menumpuk tuh barang barang puluhan ribu di Tanjung Priok. Presiden akhirnya mencabut pertek (Pertimbangan Teknis) tapi TPT enggak, lahirlah Permendag 8, yang saat itu saya masih di luar negeri di Peru, Jadi keputusan mencabut bukan Menteri Perdagangan tetapi saat ratas kabinet.”katanya.

Adanya kebijakan tersebut diambil untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Selain itu, kebijakan menaikkan tarif bea masuk hingga 200% juga sebagai bentuk bea masuk anti dumping.

Zulkifli menuturkan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) nanti akan melihat selama tiga tahun hasil perkembangannya. Jika impor mengalami kenaikan yang besar maka kenaikan tarif bea masuk anti dumping bisa 10% hingga 200%.

Pemerintah memberikan solusi alternatif dengan mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas. Komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Zulhas mengatakan, ini merupakan tugas dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) diminta berperan untuk menyelidiki kebijakan dumping suatu negara dan dampaknya terhadap industri di Indonesia. Jika terbukti berdampak signifikan, maka barang-barang impor tersebut akan dikenakan bea masuk.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan pihak yang akan menentukan tarif bea masuk terhadap tujuh produk impor bakal dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI).

"Nanti KADI dan KPPI akan melihat tiga tahun terakhir seperti apa, merekalah yang menentukan tarif. Nah, saya bicara itu (tarifnya) boleh 50 persen, boleh 100 persen, boleh 200 persen," kata Mendag saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip Selasa, 9 Juli 2024.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi adanya sejumlah pemberitaan yang menyebutkan Mendag akan mengenakan tarif bea masuk terhadap tujuh komoditas yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki hingga sebesar 200 persen.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan, penentuan tarif tersebut bakal dilakukan oleh KPPI dan KADI. Namun, sebelum menentukan tarif terhadap tujuh komoditas tersebut, KPPI dan KADI terlebih dahulu akan menyelidiki soal impor selama tiga tahun terakhir.

Baca juga: KPPI dan KADI Sedang Selidiki Impor Selama Tiga Tahun Terakhir

Dalam melakukan penyelidikan terhadap data impor tiga terakhir, KPPI dan KADI akan melihat data dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi.

Dari penyelidikan itu, KPPI dan KADI akan menghasilkan luaran yang berbeda. KPPI akan merumuskan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sementara KADI menghasilkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

"Kalau memang melonjak impornya produk-produk yang tujuh macam tadi itu, maka dia (KPPI) bisa kenakan tarif, bisa 10 (persen), bisa 20 (persen), dan bisa 200 (persen), bisa saja, terserah mereka, bukan saya yang menentukan," tegas Mendag.

Bea masuk impor bukan cuma dari Tiongkok

Zulhas juga mengatakan bea masuk tidak hanya dari Tiongkok seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara dengan persentase bea masuk bisa 10 persen sampai 200 persen.

"Jadi, itu yang betul, ada KPPI, ada KADI, yang nilai secara komprehensif. Dan itu berlaku untuk seluruh negara. Tidak hanya negara A, negara B, tapi semua berlaku," tegas Mendag.

Sebelumnya, ramai pemberitaan Mendag akan mengenakan bea masuk, bahkan dengan nilai hingga 200 persen pada barang-barang asal Tiongkok, dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

(HUS)