Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank BCA Syariah mencatatkan penyaluran pembiayaan ke sektor perumahan (KPR) melalui produk KPR iB BCA Syariah mencapai Rp 1,1 triliun hingga kuartal III-2024. Realisasi tersebut tumbuh 79,5% secara tahunan (year on year).

Direktur BCA Syariah Pranata menyatakan, pertumbuhan ini antara lain didukung kebutuhan dan minat masyarakat pada pembiayaan KPR iB yang sejalan dengan peningkatan literasi masyarakat terhadap keunggulan produk pembiayaan rumah syariah.

Selain itu aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui kegiatan Expo bersama grup BCA di beberapa kota besar pada tahun ini juga turut mendorong pertumbuhan pembiayaan KPR iB BCA Syariah.

"Secara tiket size dari nasabah saat ini adalah sekitar Rp 1 miliar dengan jangka waktu pembiayaan yang paling banyak diminati adalah 15-20 tahun," ungkap Pranata kepada Kontan belum lama ini.

Menyambut wacana program pemangkasan pajak properti dan perumahan sebesar 16% oleh pemerintahan baru, Pranata menyatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut untuk mendorong daya beli masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Dengan daya beli masyarakat yang semakin meningkat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumer perbankan syariah," tuturnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemangkasan pajak properti sebesar 16% yang akan dilakukan pada awal masa jabatan pemerintahan baru Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari masyarakat dan industri, termasuk perbankan.

Pemangkasan pajak yang diwacanakan meliputi penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Sebagai bank yang memiliki fokus bisnis pada sektor properti dan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai bahwa kebijakan ini akan berdampak positif terhadap permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan bahwa pembebasan pajak properti akan meringankan beban calon nasabah dalam membeli rumah, sehingga permintaan konsumen akan meningkat. Peningkatan ini juga akan mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah, yang pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi.

"Permintaan KPR yang meningkat akan berdampak positif bagi pertumbuhan kredit BTN ke sektor properti, karena dengan begitu BTN juga dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada para pengembang/developer perumahan," ujar Ramon kepada Kontan, Kamis (17/10).

Ramon menambahkan bahwa portofolio kredit perumahan BTN saat ini masih didominasi oleh penyaluran KPR subsidi dan non-subsidi dengan proporsi lebih dari 75%. Sisanya disalurkan untuk kredit konstruksi dan jenis kredit perumahan lainnya.

Hingga Agustus 2024, BTN telah menyalurkan kredit lebih dari Rp 355 triliun, dengan 85% di antaranya disalurkan untuk sektor properti, termasuk KPR subsidi dan non-subsidi. Hal ini turut mendorong pertumbuhan kredit BTN yang mencapai sekitar 13% year-on-year (yoy) per Agustus 2024.

Senada dengan BTN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga melihat wacana ini sebagai peluang besar di sektor properti, terutama terkait KPR. Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, menyatakan bahwa pihaknya masih perlu mengetahui rincian peraturan lebih lanjut.

"Misal untuk rumah harga berapakah, indent atau ready stock, dan kondisi lainnya. Kami berharap pemerintah dapat memberikan pembebasan yang lebih luas, terutama untuk rumah indent," ungkap Welly kepada Kontan, Kamis (17/10).

Welly juga menyoroti bahwa pihaknya menunggu kejelasan terkait apakah pembebasan BPHTB sebesar 5% termasuk dalam komponen pemangkasan pajak 16% tersebut, serta apakah akan berlaku untuk rumah seken.

"Mengingat portofolio kami dalam pembiayaan rumah seken juga cukup besar," tambahnya.

Saat ini, BCA masih fokus meningkatkan portofolio KPR yang diharapkan menjadi tulang punggung bisnis bank tersebut. Porsi segmen KPR BCA saat ini mencapai sekitar 15% dari total kredit yang disalurkan. Welly optimistis bahwa hingga akhir 2024, segmen KPR akan mendukung pencapaian target kredit BCA secara keseluruhan sebesar 8%-10%.

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengungkap ada risiko mengintai di balik peluang pertumbuhan pembiayaan usai suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate turun di level 6%. Selain BI, The Fed juga memutuskan memangkas suku bunga menjadi 4,75%-5%.

Chief economist SMF Research Institute, Martin Daniel Siyaranamual menjelaskan penurunan suku bunga ini sudah pastiakan berdmapak positif ke sektor perumahan, di mana ketika suku bunga turun, suku bunga pinjaman, suku bunga KPR juga akan bergerak turun. Dengan demikian, menurutnya kemungkinan pasar pembiayaan dan perumahan untuk tumbuh di 2025 nanti cukup besar.

"Itu di satu sisi, arah positif dari sisi kebijakan moneter. Tapi di sisi lain, kita harus hari-hati. Kelas menengah kita tereduksi karena konsumsi terbesar kelas menengah, termasuk sektor perumahan," kata Martin dalam konferensi pers kinerja SMF Semester I/2024, di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Adapun sentimen positif lainnya selain suku bunga turun adalah imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) yang juga menurun. Sebagai perusahaan yang menyalurkan pendanaan kepada bank penyalur KPR, Martin mengatakan pihaknya mendapatkan sumber dana dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.

"Acuannya adalah obligasi pemerintah, SUN. Imbal hasilnya turun saat ini, ini bagus. Artinya untuk menerbitkan kita hanya perlu menawarkan dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi," kata Martin.

Martin menjelaskan pada umumnya imbal hasil dari obligasi yang diterbitkan pihak swasta lebih tinggi dari pemerintah. Bila imbal hasil obilasi pemerintah turun, mereka juga akan mengikuti. Namun, Martin kembali mengingatkan ada risiko mengintip di balik peluang kedua ini.

"Pertanyaannya, apakah kondisi ini bisa dibawah sampai 2025. Ini yang masih belum kelihatan. Kenapa, karena kalau bicara soal SUN, dia pasti akan berkaitan erat dengan pembiayaan pemerintahan Indonesia yang akan datang," kata dia.

Martin mejelaskan pemerintah memiliki dua cara ketika memiliki beban pengeluaran yang besar. Pertama adalah dengan menaikkan pajak, atau cara kedua adalah dengan menerbitkan surat utang.

Dia berharap, cara yang diambil pemerintah adalah dengan mendorong penerimaan pajak sehingga kebutuhan penerbitan SUN tidak tinggi. "Ketika penerbitan SUN tidak tinggi, imbal hasil SUN turun, SMF juga bisa menikmati. Itu juga bisa dorong, kita juga bisa leverage, kita bisa ungkit lagi," kata Martin.

Adapun sejak 2009 hingga Juni 2024 SMF telah melakukan penerbitan obligasi sebanyak 63 kali dengan jumlah Rp64,95 triliun, terdiri dari 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

Martin melanjutkan, ada kasus anomali di mana ketika BI Rate turun tidak diikuti dengan penurunan imbal hasil SUN. Hal itu terjadi pada 2020 ketika ekonomi sedang terpuruk. Pihaknya berharap tahun depan kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil, walaupun kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru tetap punya andil besar.

"Harapannya tahun depan masih baik-baik saja, artinya imbal hasil SUN dan BI rate bisa turun. Tapi ini sangat tergantung bagi kebijakan pembiayaan pemerintahan yang akan datang," kata Martin.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic Law Studies (Celios), Nailul Huda mencatat beberapa momen Presiden terpilih Prabowo selalu menyampaikan akan menambah utang pemerintah hingga rasio utang ke PDB mendekati 50%.

Huda menjelaskan, untuk menarik uutang lebih laris maka ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan menurunkan risiko dari utang pemerintah melalui penguatan kelembagaan, dan kedua dengan memberikan kompensasi bagi investor yang tinggi.

"Jika mengambil opsi yang kedua, pemerintah memberikan suku bunga yang tinggi, maka yang terjadi bunga obligasi badan usaha termasuk PT SMF akan cukup tinggi. Pada akhirnya akan memberatkan PT SMF untuk menarik utang dari masyarakat. Ini harus diperhatikan juga oleh tim Prabowo-Gibran," kata Huda kepada Bisnis.