Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka memuluskan program tiga juta rumah, pemerintah memberi sinyal bakal menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank tersebut akan menjadi pemimpin pembiayaan sindikasi untuk memberikan KPR Subsidi untuk program tersebut.

Pemilihan BTN tentunya bukan tanpa sebab, mengingat bank ini memang sudah dikenal dengan kredit di sektor properti. Sementara, pemilihan BRI bertujuan untuk membantu BTN yang memiliki likuiditas cukup ketat.

Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando membenarkan bahwa pihaknya memang memberi masukan kepada Satgas Perumahan agar pada tahap pertama program 3 Juta Rumah berjalan, dapat dilakukan sharing penyaluran KPR subsidi antara BTN dan bank lainnya.

Dengan usul tersebut, Ramon memastikan BTN sebagai pemimpin pasar siap mendukung karena telah memiliki pengalaman panjang dalam mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.” ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ia juga menambahkan menambahkan untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan mencari pendanaan dari berbagai sumber. Mengingat rasio likuiditas mereka cukup ketat yang tercermin dari rasio LDR per Juni 2024 sudah menyentuh level 96%.

“Selain berasal dari APBN, sumber dana juga berasal dari dalam negeri dan luar negeri lewat berbagai macam cara,” tambah Ramon.

Ramon pun mencontohkan misalnya adanya sekuritisasi aset yang merupakan salah satu metode untuk mendapatkan dana jangka panjang dan dapat ditawarkan ke investor luar negeri. Selain itu, akan terbantu juga dengan pemerintahan baru yang rencananya akan menggulirkan dana investasi, meskipun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut.

Di sisi lain, pihaknya juga bilang bahwa BTN akan mendukung dari sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal.

“Dengan adanya program pembangunan perumahan yang masif, tentunya permintaan kredit konstruksi akan semakin meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, KONTAN juga telah mencoba meminta tanggapan BRI terkait rencana penugasan baru. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari bank yang selama ini fokus pada kredit wong cilik ini.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat bahwa penugasan baru tersebut tergantung pada bagaiamana aturan untuk program pemerintah ini. Sebab, bagi bank sejatinya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana risiko kreditnya.

Menurutnya, selama risiko tersebut bisa dimitigasi melalui program maka akan lebih baik bagi bank. Sebab, di tengah penurunan daya beli, sektor properti merupakan salah satu yang perlu menjadi perhatian.

“Tergantung isi ketentuannya, harapannya bila ada kredit bermasalah dari program, ada jalan keluar yang jelas dari pemerintah dan dapat meminimalisasi risiko bank,” ujarnya.

Sementara itu, ia sependapat bahwa pemilihan BRI bisa terbilang tepat dikarenakan memiliki rasio LDR yang jauh lebih longgar. Per September 2024, rasio LDR BRI secara konsolidasi ada di level 89%.

“Likuiditas BRI masih cenderung baik di mana LDR masih terjaga di bawah 90% sementara BTN sekitar 96%,” ujarnya.

Di sisi lain, kolaborasi keduanya memang bisa membantu program tiga juta rumah berjalan mulus. Sebab, BTN sudah tergolong lama dalam pembiayaan perumahan, sedangkan BRI punya channeling sampai ke daerah pelosok.

Sebelumnya, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemangkasan pajak properti sebesar 16% yang akan dilakukan pada awal masa jabatan pemerintahan baru Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari masyarakat dan industri, termasuk perbankan.

Pemangkasan pajak yang diwacanakan meliputi penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Sebagai bank yang memiliki fokus bisnis pada sektor properti dan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai bahwa kebijakan ini akan berdampak positif terhadap permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan bahwa pembebasan pajak properti akan meringankan beban calon nasabah dalam membeli rumah, sehingga permintaan konsumen akan meningkat. Peningkatan ini juga akan mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah, yang pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi.

"Permintaan KPR yang meningkat akan berdampak positif bagi pertumbuhan kredit BTN ke sektor properti, karena dengan begitu BTN juga dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada para pengembang/developer perumahan," ujar Ramon kepada Kontan, Kamis (17/10).

Ramon menambahkan bahwa portofolio kredit perumahan BTN saat ini masih didominasi oleh penyaluran KPR subsidi dan non-subsidi dengan proporsi lebih dari 75%. Sisanya disalurkan untuk kredit konstruksi dan jenis kredit perumahan lainnya.

Hingga Agustus 2024, BTN telah menyalurkan kredit lebih dari Rp 355 triliun, dengan 85% di antaranya disalurkan untuk sektor properti, termasuk KPR subsidi dan non-subsidi. Hal ini turut mendorong pertumbuhan kredit BTN yang mencapai sekitar 13% year-on-year (yoy) per Agustus 2024.

Senada dengan BTN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga melihat wacana ini sebagai peluang besar di sektor properti, terutama terkait KPR. Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, menyatakan bahwa pihaknya masih perlu mengetahui rincian peraturan lebih lanjut.

"Misal untuk rumah harga berapakah, indent atau ready stock, dan kondisi lainnya. Kami berharap pemerintah dapat memberikan pembebasan yang lebih luas, terutama untuk rumah indent," ungkap Welly kepada Kontan, Kamis (17/10).

Welly juga menyoroti bahwa pihaknya menunggu kejelasan terkait apakah pembebasan BPHTB sebesar 5% termasuk dalam komponen pemangkasan pajak 16% tersebut, serta apakah akan berlaku untuk rumah seken.

"Mengingat portofolio kami dalam pembiayaan rumah seken juga cukup besar," tambahnya.

Saat ini, BCA masih fokus meningkatkan portofolio KPR yang diharapkan menjadi tulang punggung bisnis bank tersebut. Porsi segmen KPR BCA saat ini mencapai sekitar 15% dari total kredit yang disalurkan. Welly optimistis bahwa hingga akhir 2024, segmen KPR akan mendukung pencapaian target kredit BCA secara keseluruhan sebesar 8%-10%.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus berinovasi dalam aplikasi mobilenya, BTN Mobile. Di mana, tren transaksi meningkat cukup signifikan.

Sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini jumlah transaksi BTN Mobile sudah mencapai 28,19 juta atau meroket dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara, nilai transaksi melesat 66% secara year on year atau mencapai lebih dari Rp 53,8 triliun. Dengan pengguna BTN Mobile menyentuh hampir 2 juta pengguna.

Untuk mendongkrak transaksi tersebut, penambahan fitur baru di aplikasi BTN Mobile menjadi sebuah keniscayaan. Teranyar, mereka menghadirkan fitur Cari Properti yang terintegrasi langsung dengan berbagai layanan mortgage.

Melalui fitur Cari Properti pada BTN Mobile, nasabah dapat menelusuri berbagai pilihan rumah, lengkap dengan informasi harga, lokasi, dan pengembang yang bekerja sama dengan Bank BTN.

Setelah memilih properti, nasabah dapat langsung memanfaatkan fitur Ajukan KPR yang memungkinkan pengajuan KPR secara online tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Nasabah juga dapat memantau proses pengajuan melalui fitur Tracking Pengajuan, yang memberikan transparansi dalam setiap tahap aplikasi.

“Fitur Cari Properti dan integrasinya dengan layanan mortgage di BTN Mobile merupakan langkah kami untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien dan terjangkau bagi nasabah,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Nixon mengatakan, BTN akan selalu memperbaharui katalog perumahan dalam fitur Cari Properti untuk memberikan berbagai pilihan properti menarik sesuai dengan kebutuhan calon debitur. Nixon meyakini, fitur tersebut dapat memanjakan nasabah karena prosesnya sederhana dan relatif lebih cepat.

“Tersedianya fitur ini merupakan perwujudan komitmen BTN untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat Indonesia agar mereka dapat memiliki hunian idaman, sekaligus memberikan solusi digital perbankan yang praktis, aman, dan nyaman,” ujar Nixon.

Tidak hanya itu, Nixon mengungkapkan bahwa nasabah dapat menikmati berbagai manfaat lainnya yang ditawarkan melalui BTN Mobile.

Sebagai contoh, dengan membuka rekening tabungan melalui BTN Mobile, nasabah dapat menikmati layanan Bale Be Free, yang menawarkan bebas biaya transaksi berbentuk cashback melalui Transfer BI Fast, Top Up OVO dan GoPay, Pembelian Token PLN, Voucher Pulsa dan Paket Data, serta Pembayaran Tagihan PLN.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera membuka rekening tabungan melalui BTN Mobile agar dapat menikmati promo tersebut yang berjalan hingga 31 Desember 2024,” ujar Nixon.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN Nixon LP Napitupulu meyakini bahwa skema subsidi baru diperlukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya untuk mengurangi 'backlog'perumahan.

Adapun, kedua skema subsidi baru tersebut, di antaranya Skema Tiering Suku Bunga/Margin dan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dana Abadi.

Dalam skema pertama, Nixon dalam Paparan Publik di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa suku bunga akan dikelompokkan berdasarkan desil atau pemeringkatan kesejahteraan pendapatan MBR.

“Suku bunga dalam skema ini akan disertai dengan durasi subsidi yang lebih pendek dibandingkan masa tenor,” ujar Nixon.

Dalam skema kedua, lanjutnya, pemerintah memerlukan skema pembiayaan baru untuk penurunan backlog perumahan dengan cepat, yang mana skema ini akan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah.

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini masih mendiskusikan rincian kedua skema tersebut bersama para pemangku kepentingan.

“Sebagai bank yang fokus memenuhi kebutuhan perumahan nasional dengan KPR dan pembiayaan, BTN optimistis dengan kapabilitas kami untuk mendukung program pemerintah yang akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat banyak,” ujar Nixon.

Selama semester I-2024, BTN membukukan pertumbuhan kredit sebesar 14,4 persen year on year (yoy) menjadi senilai Rp352,06 triliun, yang ditopang oleh penyaluran kredit perumahan dan kredit bermargin tinggi (high yield loan).

“Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen BTN dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi di tengah tantangan tingginya biaya dana dan ketidakpastian global,” ujar Nixon.

Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit diimbangi oleh kemampuan perseroan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp365,3 triliun per Juni 2024, atau tumbuh 16,6 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Lebih dari separuh DPK BTN merupakan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) berupa tabungan dan giro,” ujar Nixon.

Pada segmen high yield, perseroan tercatat menyalurkan kredit senilai Rp15,4 triliun pada semester I-2024, untuk tiga jenis produk di antaranya Kredit Agunan Rumah (KAR), Kredit Ringan (KRING), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Nixon menjelaskan, perseroan menargetkan penyaluran kredit bermargin tinggi di KAR melalui berbagai kanal, di antaranya tele sales, serta upselling dan cross-selling produk untuk nasabah KPR existing yang memiliki track record positif.

“Kami juga menyalurkan KRING dengan mengoptimalisasi kerja sama dengan sejumlah institusi melalui payroll-based loans atau cicilan yang dapat dipotong dari gaji. Sedangkan penyaluran KUR difokuskan pada ekosistem perumahan BTN,” ujar Nixon.

Ia melanjutkan, perseroan telah mempertajam strategi penyaluran kredit non subsidi melalui Sales Center sejak Juni 2023, yang sampai saat ini mencapai enam unit di seluruh Indonesia dan akan mencapai 12 unit pada 2025.

“Kontribusi Sales Center terhadap total penyaluran KPR non subsidi BTN dengan ticket size di atas Rp750 juta telah mencapai lebih dari 50 persen pada kuartal II-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 42,5 persen,” ujar Nixon.

Pada semester I-2024, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross perseroan tercatat sebesar 3,1 persen per Juni 2024, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,7 persen.

“Perseroan optimistis level NPL gross dapat menurun hingga di bawah 3 persen pada akhir tahun ini sesuai yang ditargetkan sebelumnya,” ujar Nixon.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatatkan perkembangan yang positif terhadap transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Dimana hingga semester I-2024 ini realisasi sales volume transaksi QRIS di merchant mencapai lebih dari Rp 370 miliar atau meningkat lebih dari 30% scara tahunan atau year on year (yoy).

Menurut Direktur Information Technology BTN Andi Nirwoto, saat ini fitur QRIS merupakan salah satu layanan perbankan yang sedang tren di kalangan masyarakat, hal ini telah menjadi perluasan bisnis bank untuk mendukung digitalisasi dan integrasi nasional.

"Hal tersebut dibuktikan dari perkembangan transaksi QRIS yang terus meningkat. Pertumbuhan ini juga sejalan dengan tren adopsi pembayaran non tunai yang terus menguat di kalangan para pelaku usaha," ucap Andi kepada kontan.co.id.

BTN disebut Andi aktif dalam memperluas kerja sama dengan merchant baik yang nasional maupun local champion.

Dengan berbagai fasilitas tersebut, saat ini merchant QRIS yang sudah bergabung dengan BTN hingga Semester I 2024 tercatat mencapai lebih dari 24.000 merchant atau meningkat lebih dari 40% yoy.

Andi menjelaskan, secara keseluruhan, tren perkembangan QRIS menunjukkan arah yang positif dengan dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikannya sebagai solusi pembayaran yang inklusif dan efisien di Indonesia.

Hal tersebut kata Andi dapat dibuktikan dengan penggunaan QRIS yang lebih luas, integrasi yang lebih mendalam dengan teknologi digital lainnya, serta peningkatan pengalaman pengguna dan efisiensi dalam sistem pembayaran di Indonesia.

Andi menyebut, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan transaksi QRIS adalah dengan rutin melakukan edukasi/awareness , inovasi, dan program promo.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatat, transaksi nasabah menggunakan kartu ATM atau kartu debit semakin menurun seiring dengan peningkatan transaksi digital.

SEVP Digital Business BTN, Thomas Wahyudi bilang, seiring dengan modernisasi dan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam transaksi perbankan, telah terjadi shifting penggunaan kanal perbankan dari outlet dan ATM menjadi online melalui mobile banking.

Menurut Thomas, nasabah menginginkan transaksi perbankan yang serba cepat, mudah dan bisa dilakukan kapanpun dimanapun. Selain itu, cashless society sudah menjadi budaya yang umum terutama di kota-kota besar.

Dampaknya, ketergantungan nasabah terhadap uang kartal menjadi berkurang dan hal tersebut menyebabkan transaksi di ATM menjadi stagnan cenderung menurun.

BTN disebut Thomas sudah mengantisipasi hal ini dengan memperkuat kanal digital banking, salah satunya dengan superapp BTN Mobile yang mampu menggantikan peran outlet dan ATM sehingga memenuhi kebutuhan nasabah dalam bertransaksi perbankan.

"Terbukti di BTN sendiri untuk jumlah transaksi di mesin ATM YoY cenderung flat, namun di sisi lain untuk transaksi melalui mobile banking meningkat drastis YoY lebih dari 100%, hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran preferensi transaksi dari ATM ke mobile banking di nasabah BTN," ujar Thomas.

Adapun, sampai dengan Juni 2024, jumlah transaksi di mesin ATM BTN tercatat sebanyak 37 juta transaksi. Secara rata-rata MoM relatif terjaga dengan pertumbuhan di kisaran 2%-5% setiap bulan.

Sementara jumlah ATM/CRM BTN per Juni 2024 tercatat sebanyak 2.207 mesin, sedikit lebih baik dari tahun lalu dengan YoY 3%.

BTN bersama HIMBARA lain juga terus memperkuat positioning ATM Merah Putih, sehingga meskipun nasabah BTN menggunakan ATM dari bank HIMBARA lain, user experience nasabah akan sama dengan ketika nasabah BTN menggunakan mesin ATM BTN.

"Meskipun jumlah ATM BTN tidak tumbuh signifikan, namun nasabah BTN bisa memanfaatkan layanan ATM BTN di seluruh ATM HIMBARA yang jumlahnya mencapai lebih dari 30.000 mesin ATM yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia," katanya.

Thomas mengatakan, BTN masih akan mempertahankan ATM/CRM sebagai salah satu layanan bank kepada masyarakat dengan jumlah kepemilikan mesin tidak akan tumbuh lebih tinggi dibanding tahun lalu.

"Meskipun cashless society sudah jauh berkembang dari tahun-tahun sebelumnya, namun masyarakat masih membutuhkan uang kartal untuk bertransaksi dan kebutuhan tersebut bisa dipenuhi oleh mesin ATM/CRM," tambahnya.

Meskipun kata Thomas dari jumlah transaksi cenderung menurun, pihaknya tetap melakukan inovasi dengan menggantikan beberapa mesin ATM menjadi CRM sehingga mampu memenuhi kebutuhan untuk setoran dan tarik tunai serta transaksi purchase/payment.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Muamalat Tbk buka suara merespons pernyataan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu terkait batalnya proses akuisisi Bank Muamalat.

Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menyampaikan, hingga saat ini, Bank Muamalat belum menerima informasi resmi terkini terkait rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah.

Hal ini disebut Hayunaji merupakan ranah dari BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat.

"Dan kami akan mengikuti arahan dari PSP. Kami mengapresiasi upaya semua pihak dalam proses rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah," ujar Hayunaji kepada kontan.co.id, Rabu (10/7).

Pihaknya memandang, merger merupakan salah satu aksi korporasi yang bersifat non-organik yang terpisah dari kegiatan organik atau business as usual.

"Dengan demikian, hal ini tidak berdampak dan tidak mengganggu business as usual, baik dalam kegiatan bisnis maupun operasional Bank Muamalat," katanya.

Lebih lanjut Hayunaji menerangkan, Bank Muamalat senantiasa fokus pada kepentingan nasabah dan pemegang saham, khususnya dalam melayani aktivitas perbankan sehari-hari dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, BTN memang menargetkan due diligence terhadap Bank Muamalat rampung pada April 2024 lalu. Namun, hal tersebut tak kunjung rampung, sehingga memunculkan rumor batalnya aksi akuisisi tersebut.

Aksi korporasi ini sebagai bagian dari upaya pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) mereka yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7) menyampaikan bahwa, BTN sudah berkonsultasi dengan pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN, juga sudah menyampaikan ke OJK bahwa BTN tidak akan meneruskan proses akuisisi Bank Muamalat.

"Pada dasarnya kami memang tetap harus menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat, tapi secara umum dapat kami sampaikan dan kami juga sadah konsultasi ke pemegang saham dalam hal ini pak Menteri BUMN dan Pak Wamen dan kami juga sudah sampaikan ke OJK. Cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan saat rapat tertutup bersama DPR," kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menyebut, BTN telah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat sejak awal tahun 2024 ini, namun seiring dengan berjalannya proses due diligence BTN akhirnya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan proses akuisisi.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berencana melakukan aksi korporasi pada tahun 2025 mendatang dengan menerbitkan obligasi, untuk memperkuat permodalan dan mempertebal likuiditas demi menyokong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan program tiga juta Rumah Subdisi pemerintahan baru.

Jika dihitung secara total, setidaknya BTN berencana menerbitkan obligasi sebanyak Rp 9,88 triliun pada tahun 2025 mendatang.

Dalam rinciannya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pihaknya akan menerbitkan Junior Global Bonds senilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,88 triliun (kurs Rp 16.255) pada Semester I-2025.

Berkaca pada tahun sebelumnya, Nixon menyebut penerbitan global bonds menjangkau market di Singapura dan Hongkong.

Selain itu, Nixon juga mengatakan BTN akan menerbitkan Obligasi senilar Rp 5 triliun pada Semester II-2025 mendatang.

"Kami akan menerbitkan regular bonds sebesar Rp 5 triliun, ini juga dalam rangka mendukung likuiditas KPR khusunya program KPR subsidi 3 juta rumah, dan kami sudah menghitungnya," ungkap Nixon dalam paparan dengar pendapatan dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).

Aksi korporasi lainnya yang juga dilakukan untuk mendukung program KPR adalah dengan berencana melakukan sekuritas KPR senilai Rp 1 triliun dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya perbaikan kualitas kredit terus dilakukan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Terlebih, kredit di sektor konstruksi terbilang paling tinggi di bank dengan kode emiten BBTN ini.

Jika menilik presentasi perusahaan pada kuartal I-2024, non performing loan (NPL) kredit konstruksi BTN masih bertengger di angka 23,9%. Kabar baiknya, angka tersebut mengalami perbaikan dari periode sama tahun lalu yang berada di angka 28%.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan bahwa sejatinya kredit macet di sektor konstruksi ini terus mengalami penurunan. Hingga akhir tahun nanti, pihaknya menargetkan angkanya bisa turun ke bawah 20%.

“Kita pasti bisa di bawah 20%, ya sekitar 18%,” ujarnya saat berkunjung ke KONTAN (31/5).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa cara yang sama seperti tahun lalu akan dilakukan yaitu penjualan aset macet. Secara nilai, targetnya bisa menjual sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun.

“Nanti juga skema penjualan masih sama dengan Angkasa Pura, cuma karena mereka lagi sibuk merger, dari janji kita di Juni mungkin akan terlaksana di September dan Oktober,” ujar Nixon.

Di sisi lain, Nixon mengungkapkan bahwa saat ini angka NPL yang terlihat masih tinggi lebih karena outstanding pinjaman kredit konstruksi yang cepat lunas. Di mana, kredit konstruksi yang baru macet terbilang sangat kecil.

Seperti diketahui, rasio NPL ini didapat dari total kredit macet yang dimiliki bank dibagi dengan outstanding kredit yang dimiliki oleh bank. Alhasil, jika outstanding kredit yang dimiliki kecil, maka rasio NPL terlihat besar.

Nixon memberi contoh bahwa saat ini developer-developer yang mengambil kredit konstruksi di BTN banyak yang lunas sebelum setahun. Sebab, rumah yang dijual para developer ini juga cepat laku.

“Jadi kredit konstruksi kita yang macet tetap stay, tapi outstanding kita kecil. Akhirnya, informasi yang sampai NPL kita kelihatan susah turun,” tandasnya.