Jakarta: Kamu punya rumah? maka kamu wajib membayar pajak rumah. Berikut ini beberapa penjelasan singkat yang harus kamu ketahui mengenai pajak rumah, serta jenisnya dikutip dari beberapa sumber.

Penjelasan pajak rumah

Jenis-jenis pajak rumah di Indonesia. Foto: Freepik

Pajak rumah merupakan pajak yang menjadi tanggung jawab orang yang memiliki rumah tersebut, terkait dengan aspek-aspek seperti pendapatan, harga beli, dan kepemilikan tempat tinggal.

Pajak rumah ini bersifat wajib yang berupa pungutan berupa uang yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah. Uang hasil pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan, termasuk melaksanakan sejumlah pembangunan.

Jenis-jenis pajak rumah

Jenis-jenis pajak rumah di Indonesia. Foto: Freepik
Berikut ini beberapa jenis pajak rumah yang berlaku di Indonesia dan wajib kamu ketahui:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan wajib yang harus diberitahukan kepada pihak pemerintah atas keberadaan tanah dan bangunan. PBB termasuk dalam objek pajak properti yang dipungut setiap tahun. PBB ini harus kamu bayar paling lambat 6 bulan setelah kamu memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. (SPPT)

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak ini termasuk dalam jenis pajak rumah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB akan dikenakan kepada pembeli rumah setelah adanya transaksi jual beli.Besaran pajak BPHTB biasanya sekitar 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga jual.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan pada pembelian rumah baru, baik melalui penjual individu maupun pengembang. PPN biasanya sudah mencakup harga rumah yang ditawarkan oleh developer.

Baca juga: Jenis Pajak Sewa Tanah dan Bangunan beserta Cara Menghitungnya

Besarnya PPN pada umumnya 10 persen dari harga jual, namun, hal ini tidak bisa dianggap pasti. Biasanya akan diberlakukan tergantung pada daerah dan jenis properti.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Penjual

Pajak ini akan dikenakan pada penjualan rumah sebesar 2,5 persen dari harga jual rumah. Biasanya PPh ini sudah mencakup dalam harga jual rumah, tetapi pastika untuk memeriksanya dalam kesepakatan jual beli.

5. Biaya Notaris dan Administrasi

Biaya ini akan diberikan pada notaris dan administrasi saat membeli rumah jadi, termasuk biaya pengurusan balik nama sertifikat.

6. Bea Balik Nama (BBN)

Bea Balik Nama adalah jenis pajak yang dikenakan kepada pembeli rumah untuk proses balik nama sertifikat rumah. Nilai BBN akan berbeda setiap daerah. Namun, pada umumnya sekitar 2 persen dari total nilai transaksi.

7. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Dalam hal ini pajak ini akan dikenakan pada perumahan yang mempunyai luas bangunan lebih dari 150 meter persegi atau bernilai Rp 4 juta per meter persegi. Biaya PPnBM ini rata-rata mencapai 20 persen dari total harga jual rumah.

8. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJOP merupakan harga rata-rata sebuah rumah di satu kawasan, sedangkan NJKP adalah nilai jual yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak. Besaran NJKP berbeda-beda tergantung pada daerah dan jenis properti. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemangkasan pajak properti sebesar 16% yang akan dilakukan pada awal masa jabatan pemerintahan baru Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari masyarakat dan industri, termasuk perbankan.

Pemangkasan pajak yang diwacanakan meliputi penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Sebagai bank yang memiliki fokus bisnis pada sektor properti dan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai bahwa kebijakan ini akan berdampak positif terhadap permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan bahwa pembebasan pajak properti akan meringankan beban calon nasabah dalam membeli rumah, sehingga permintaan konsumen akan meningkat. Peningkatan ini juga akan mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah, yang pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi.

"Permintaan KPR yang meningkat akan berdampak positif bagi pertumbuhan kredit BTN ke sektor properti, karena dengan begitu BTN juga dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada para pengembang/developer perumahan," ujar Ramon kepada Kontan, Kamis (17/10).

Ramon menambahkan bahwa portofolio kredit perumahan BTN saat ini masih didominasi oleh penyaluran KPR subsidi dan non-subsidi dengan proporsi lebih dari 75%. Sisanya disalurkan untuk kredit konstruksi dan jenis kredit perumahan lainnya.

Hingga Agustus 2024, BTN telah menyalurkan kredit lebih dari Rp 355 triliun, dengan 85% di antaranya disalurkan untuk sektor properti, termasuk KPR subsidi dan non-subsidi. Hal ini turut mendorong pertumbuhan kredit BTN yang mencapai sekitar 13% year-on-year (yoy) per Agustus 2024.

Senada dengan BTN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga melihat wacana ini sebagai peluang besar di sektor properti, terutama terkait KPR. Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, menyatakan bahwa pihaknya masih perlu mengetahui rincian peraturan lebih lanjut.

"Misal untuk rumah harga berapakah, indent atau ready stock, dan kondisi lainnya. Kami berharap pemerintah dapat memberikan pembebasan yang lebih luas, terutama untuk rumah indent," ungkap Welly kepada Kontan, Kamis (17/10).

Welly juga menyoroti bahwa pihaknya menunggu kejelasan terkait apakah pembebasan BPHTB sebesar 5% termasuk dalam komponen pemangkasan pajak 16% tersebut, serta apakah akan berlaku untuk rumah seken.

"Mengingat portofolio kami dalam pembiayaan rumah seken juga cukup besar," tambahnya.

Saat ini, BCA masih fokus meningkatkan portofolio KPR yang diharapkan menjadi tulang punggung bisnis bank tersebut. Porsi segmen KPR BCA saat ini mencapai sekitar 15% dari total kredit yang disalurkan. Welly optimistis bahwa hingga akhir 2024, segmen KPR akan mendukung pencapaian target kredit BCA secara keseluruhan sebesar 8%-10%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16 % pada awal tahun menjabat sebagai presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut pajak yang akan dihapus itu terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Penerimaan Negara (PPN) sebesar 11%.

"Ini rekomendasi kita ke pemeerintah untuk dihapus 16% sementara waktu," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim menegaskan mulanya ia mendapatkan usulan ini dari Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu dan Anggota Satgas Perumahaan Bonny Z Minang agar industri properti lebih bergairah.

Adik Prabowo ini juga bilang wacana ini sudah dibahas beberapa kali guna mengurangi beban pegembang.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahaan) 16% ini negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkpanya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skma lainya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.