JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, Lamek Dowansiba, mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran daerah.

Lamek menilai, pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan wilayah di Papua karena bakal mengatasi masalah geografis dan keterbatasan akses layanan publik di wilayah tersebut.

"Terkait moratorium, saya pikir pemerintah pusat sudah harus mencabut kembali. Di Papua Barat, ada beberapa daerah yang sangat membutuhkan akselerasi pembangunan, namun mengalami kesulitan akibat luasnya wilayah dan sulitnya akses," kata Lamek kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Lamek mencontohkan, masyarakat di beberapa kabupaten wilayah Papua Barat kerap menghadapi kesulitan hanya untuk mengurus administrasi dasar, seperti KTP.

Sebagai anggota Komite I DPD RI yang menangani otonomi daerah dan pemekaran, ia merasa harus untuk mengupayakan akses layanan yang lebih baik bagi masyarakat Tanah Papua.

"Orang dari satu distrik harus menempuh perjalanan berjam-jam ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan seperti Hilux, hanya untuk mengurus dokumen administrasi. Ini bukan hanya menyita waktu, tetapi juga membutuhkan biaya transportasi yang tinggi," ujar dia.

Lamek juga menekankan bahwa kebutuhan pemekaran harus dikaji dan dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat.

Selain itu, ia menyoroti status Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat yang hingga kini belum memiliki wali kota.

Menurut dia, sudah saatnya Manokwari diangkat statusnya menjadi kota. Hal ini agar mempermudah akses dan pelayanan publik yang lebih efisien.

"Kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan moratorium ini, karena wilayah seperti Manokwari sudah sangat layak untuk menjadi kota," ucap Lamek.

Lamek menambahkan, masyarakat harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk transportasi saat mengurus administrasi lantaran keterbatasan akses dan kondisi geografis di Papua.

"Ini catatan penting bagi pemerintah pusat. Masyarakat membutuhkan akses pelayanan yang cepat dan dekat. Banyak daerah di Tanah Papua masih terisolasi dari pembangunan, sehingga pemekaran menjadi kebutuhan yang harus dijawab segera," imbuh dia.

Seperti diketahui, pemerintah memang masih memoratorium pemekaran wilayah, tetapi moratorium itu dikecualikan bagi Papua yang memiliki otonomi khusus.

Lewat revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada 2021 lalu, pemerintah pun telah memekarkan wilayah Papua dari dua provinsi menjadi 6 provinsi.

Saat ini, ada 6 provinsi di Pulau Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Presiden Kelima Indonesia sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi ekonomi di sejumlah daerah belum terbangun dengan baik. Bersamaan dengan itu ia mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang tercermin dari pendapatan dan utang negara saat ini.

Pada awalnya Megawati berbicara terkait adanya sejumlah daerah di Indonesia yang memaksa untuk melakukan pemekaran wilayah meskipun tidak memiliki potensi ekonomi yang baik. Ia mengatakan kondisi ini sudah terjadi sejak ia masih menjabat sebagai Presiden RI.

Meski ia tidak menyebut kapan atau terjadi di daerah mana, menurutnya sejumlah daerah tadi akhirnya tetap melakukan pemekaran. Alhasil setelah benar dilakukan pemekaran, daerah baru tersebut tidak memiliki kemandirian secara ekonomi.

Menurut Mega kondisi ini tentu akan sangat memberatkan warga yang tinggal di kawasan baru tersebut. Setelahnya baru ia menyoroti kondisi ekonomi nasional secara luas, yang kemudian ia bertanya kepada para kader yang hadir dalam pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan terkait jumlah pendapatan dan utang negara saat ini.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" tanya Megawati dalam acara tersebut yang juga disiarkan secara live, Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, ia berbicara kepada para kader calon kepala/wakil kepala daerah ini untuk melihat kondisi ekonomi di wilayah pencalonannya masing-masing. Dalam kesempatan itu ia mencontohkan kondisi di Garut, Jawa Barat, banyak pabrik yang gulung tikar.

"Di daerah, Garut, mana Jawa Barat? kamu pergi dah sana, tanyain. Tanya deh sana keliling-keliling yang tempat itu pabrik-pabrik sarung. Itu saya dengar sekarang mulai banyak yang tutup loh. Itu betul apa nggak?" tanya Megawati sembari dijawab "betul" oleh salah satu kader yang hadir.

"Betul toh. Jadi kan saya nggak bohong. Terus berarti (terjadi) PHK, berarti PHK-nya berapa? Makanya lho jangan mikir mau enak wae (jadi pemimpin daerah), ini saya ngomong benar lho sebagai warga Indonesia yang tahu banyak. Terus mau diapain coba?" sambungnya.

Megawati kemudian mulai menyoroti harga pangan saat ini yang menurutnya saat ini sudah tidak murah lagi. Dengan banyaknya kasus PHK seperti yang ia contohkan tadi, tentu menurutnya kondisi ini tidak baik bagi masyarakat.

"Terus ibu coba harga beras sekarang berapa? (Rp 13 ribu) per liter? (per kilogram) yang premium atau yang apa? (yang premium Rp 14-15 ribu)," tanya Megawati sembari dijawab oleh salah seorang kader yang lain.

"Sekarang coba hayo, sudah PHK, beras sudah begitu, ini nggak main lho, saya tuh ngitung lho, saya ibu rumah tangga jadi saya juga lihat ke dapur ku," tambahnya.

Untuk itu ia meminta kepada para kader yang dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi di wilayah pencalonannya masing-masing. Sebab ini merupakan perihal penting bagi kemajuan daerah yang mereka pimpin jika benar terpilih.

"Coba hitung, hayo mulai hitung, ini tambahan saya nih yang katanya nggak boleh nyimpang dari pidato. Lho karena ini kenyataan yang akan kita hadapi lho," tanya Mega sembari menantang para kader.

"Coba bayangin, kamu musti kalkulasi deh, jadi satu hari (masyarakat) keluar duit berapa. Itu yang saya sampai pikirkan lho," ucapnya lagi.

Simak Video: Megawati Bahas Nasib Konstitusi di Indonesia, Bandingkan dengan AS

[Gambas:Video 20detik]