Jakarta: Seiring meningkatnya perhatian pada keseimbangan hidup dan pekerjaan, beberapa negara di dunia kini memberlakukan jam kerja mingguan yang lebih singkat. Negara-negara ini tidak hanya menyediakan waktu kerja yang lebih fleksibel tetapi juga mendorong produktivitas serta kesejahteraan para pekerjanya.

Berikut lima negara dengan jam kerja terpendek di dunia berdasarkan data dari OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), lengkap dengan rekomendasi universitas dan program beasiswa untuk Sobat Medcom yang tertarik melanjutkan studi di sana.

5 Negara dengan Jam Kerja Terpendek di Dunia

1. Belanda (29,5 Jam Per Minggu)

Belanda saat ini memiliki sistem kerja empat hari dalam sepekan, menjadikannya negara dengan jam kerja terpendek di dunia, yakni rata-rata 29,5 jam per minggu. Dengan jam kerja ini, para pekerja memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• Delft University of Technology
• University of Amsterdam
• Utrecht University

Pilihan Beasiswa:

• Studeren in Nederland
• Orange Tulip Scholarship
• Orange Knowledge Programme
• LPDP

2. Denmark (32,5 Jam Per Minggu)

Di Denmark, jam kerja rata-rata adalah 32,5 jam per minggu. Sebagian besar karyawan meninggalkan kantor pada pukul 16.00 untuk menjemput anak-anak mereka dan bersiap untuk aktivitas keluarga lainnya.
Keseimbangan ini menjadi salah satu keunggulan negara Skandinavia ini dalam menciptakan budaya kerja yang sehat.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• University of Copenhagen
• Technical University of Denmark
• Aarhus University

Pilihan Beasiswa:

• Danish Government Scholarship
• Erasmus+
• Copenhagen Business School Scholarship
• LPDP

3. Norwegia (33,6 Jam Per Minggu)

Sebagai salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di dunia, Norwegia juga menawarkan waktu kerja yang relatif pendek. Rata-rata, pekerja di Norwegia hanya bekerja 33,6 jam per minggu, memungkinkan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan pribadi dan keluarga.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• University of Oslo
• University of Bergen
• Norwegian University of Science and Technology

Pilihan Beasiswa:

• Norway Government Scholarship
• LPDP
• Erasmus+

4. Swiss (34,6 Jam Per Minggu)

Meskipun Swiss memiliki ketentuan maksimal 45 jam kerja per minggu tergantung sektor, rata-rata waktu kerja mingguan di Swiss adalah sekitar 34,6 jam. Fleksibilitas waktu kerja di Swiss memungkinkan pekerja untuk menyeimbangkan waktu profesional dan pribadi dengan baik.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• ETH Zurich
• École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
• University of Zurich

Pilihan Beasiswa:

• Swiss Government Scholarship
• Erasmus+
• ETH Excellence Scholarship
• LPDP
• EPFL Excellence Scholarship

5. Austria (35,5 Jam Per Minggu)

Dengan standar waktu kerja sekitar 40 jam per minggu, beberapa sektor di Austria menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan pengurangan jam kerja hingga rata-rata 35,5 jam per minggu. Sistem ini memungkinkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yang lebih baik untuk para pekerjanya.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• University of Vienna
• Vienna University of Technology
• University of Innsbruck

Pilihan Beasiswa:

• Indonesia-Austria Scholarship Programme (IASP)
• IST Austria Scholarship Programme
• Ernst Mach Grant ASEA UNINET
• LPDP

Jam Kerja di Indonesia: Apakah Sudah Ideal?

Di Indonesia, jam kerja diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-undang ini mengatur dua skema waktu kerja, yaitu:

• 7 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk enam hari kerja dengan satu hari libur.
• 8 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk lima hari kerja dengan dua hari libur.

Pertanyaan pun muncul, apakah jam kerja di Indonesia ini sudah ideal untuk kesejahteraan pekerja? Menurut Sobat Medcom, manakah yang paling nyaman: bekerja di negara dengan jam kerja lebih pendek atau mengikuti jam kerja di Indonesia?

Baca juga: Pendaftaran Beasiswa Stipendium Hungaricum 2025/2026 Dibuka, Simak Info Lengkapnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Islandia punya perekonomian yang mengungguli sebagian besar negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi usai penerapan sistem hari kerja yang lebih pendek, yakni hanya empat hari dalam seminggu.

Dikutip dari CNN Business, Minggu (27/10/2024), di kisaran tahun 2020-2022 sebanyak 51% pekerja di Islandia menerima tawaran jam kerja dengan durasi yang lebih pendek. Jumlah pekerja tersebut diproyeksikan sudah jauh lebih tinggi saat ini.

Menurut Institut Otonomi di Britania Raya dan Asosiasi Islandia untuk Keberlanjutan dan Demokrasi (Alda), tahun lalu, Islandia mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada kebanyakan negara Eropa. Bahkan, tingkat penganggurannya merupakan salah satu yang terendah di Eropa.

"Studi ini menunjukkan kisah sukses yang nyata. Jam kerja yang lebih pendek telah tersebar luas di Islandia dan ekonominya kuat di sejumlah indikator," kata Peneliti Alda, Gudmundur D. Haraldsson.

Dalam sejarahnya, telah dilakukan dua uji coba besar antara tahun 2015 dan 2019, di mana pegawai sektor publik di Islandia bekerja 35-36 jam per minggu tanpa pengurangan gaji. Kebanyakan dari peserta ini sebelumnya bekerja 40 jam seminggu.

Uji coba tersebut melibatkan 2.500 orang, lebih dari 1% populasi pekerja Islandia saat itu. Langkah itu ditujukan untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja.

Dari uji coba tersebut, para peneliti menemukan bahwa produktivitas tetap sama atau meningkat di sebagian besar tempat kerja, sementara kesejahteraan pekerja meningkat secara drastis berdasarkan berbagai ukuran, mulai dari stres dan kelelahan yang dirasakan hingga kesehatan dan keseimbangan kehidupan kerja.

Setelah uji coba tersebut, serikat pekerja Islandia pun menegosiasikan pengurangan jam kerja bagi puluhan ribu anggota mereka di seluruh negeri.

Prospek Ekonomi Dunia terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan, pada 2023 ekonomi Islandia tumbuh sebesar 5%, tingkat pertumbuhan tertinggi kedua setelah Malta di antara negara-negara kaya Eropa. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan rata-rata negara tersebut yang hampir 2% dalam satu dekade pada 2006-2015.

Namun demikian, IMF justru memperkirakan pertumbuhan di Islandia tahun ini dan tahun depan jauh lebih lambat. Hal ini didorong oleh melemahnya permintaan domestik dan melambatnya pertumbuhan belanja pariwisata pada 2024.

Sementara itu, laporan tersebut juga menyebutkan, angka pengangguran Islandia berada di angka 3,4% tahun lalu, lebih dari setengah rata-rata untuk ekonomi negara maju Eropa. Lembaga tersebut memperkirakan angka ini akan naik sedikit menjadi 3,8% tahun ini dan tahun depan.

Di sisi lain, sistem empat hari kerja dalam seminggu ini telah diuji coba dalam beberapa eksperimen di seluruh dunia. Adapun pada 2022 silam, uji coba berhasil dilakukan di 33 perusahaan dengan mayoritas berpusat di Amerika Serikat (AS) dan Irlandia.

(shc/rrd)

Jakarta (ANTARA) - Bank merupakan salah satu layanan jasa yang diperuntukkan dalam urusan keuangan, seperti simpan pinjam, pengajuan kredit, tabungan, hingga jenis transaksi lainnya.

Melihat pentingnya fungsi sebuah bank khususnya bagi para nasabah yang masih membutuhkan layanan bank konvesional, penting untuk mengetahui jadwal jam kerja atau operasional dari bank itu sendiri.

Jam operasional bank di Indonesia

Sebagian besar bank di Indonesia memiliki jam operasional pada hari kerja Senin hingga Jumat. Umumnya, bank buka mulai pukul 08.00 atau 08.30 dan tutup sekitar pukul 15.00 hingga 16.00.

Terdapat pula beberapa bank yang masih menyediakan layanan pada hari Sabtu, meskipun ini jarang terjadi di kota-kota besar. Jam layanan yang lebih pendek di hari Sabtu, umumnya mulai pukul 08.00 hingga 12.00.

Namun, bank-bank yang melayani kebutuhan komersial atau yang beroperasi di pusat perbelanjaan biasanya memiliki jam operasional yang lebih panjang.

Hal ini memungkinkan nasabah yang sibuk di hari kerja untuk tetap bisa mendapatkan layanan di akhir pekan atau di luar jam kantor biasa.

Di sisi lain, bank digital yang berkembang pesat juga menawarkan layanan 24 jam sehari melalui aplikasi atau situs web mereka, demi memberikan fleksibilitas lebih bagi para nasabah-nya.

Berikut ini jam kerja atau operasional beberapa bank konvensional di Indonesia (BCA, BNI, Bank Mandiri, BRI).

BCA

• -Hari kerja: Senin – Jumat
• Jam kerja: Pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB
• Istirahat : Pukul 12.30 WIB - 13.00 WIB (Jumat 11:30 WIB - 13:00 WIB).

BNI

• Hari kerja: Senin - Jumat
• Jam kerja: Pukul 08.00 WIB –16.00 WIB (sebagian kantor BNI tutup pada pukul 15:00 WIB).
• Istirahat: Senin-Kamis pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB (Jumat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB).

Bank Mandiri

• Hari kerja: Senin - Minggu.
• Jam kerja: Senin - Jumat pukul 08:00 WIB - 15:00 WIB, Sabtu - Minggu pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB.
• Istirahat: Pukul 12:00 WIB - 13:00 WIB, dan Jumat pukul 11:30 WIB - 13:00 WIB.

BRI

• Hari kerja: Senin - Minggu.
• Jam kerja: Pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB.
• Istirahat: Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB dan Jumat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB.

Jam kerja karyawan bank

Jam kerja karyawan bank biasanya mengikuti jam operasional bank tersebut, namun beberapa departemen seperti pelayanan pelanggan (customer service) atau teller mungkin memiliki jam kerja yang sedikit lebih panjang.

Hal ini karena persiapan awal dan penyelesaian tugas setelah bank tutup memerlukan waktu tambahan. Umumnya, karyawan bank di Indonesia bekerja selama 8 jam per hari dengan lima hari kerja dalam seminggu, sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Keberlakuan jam kerja diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja ( Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020). Berdasarkan aturan ini, jam kerja di Indonesia pada umumnya adalah:

• 7 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja.
• 8 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja.

Selain itu, terdapat pula beberapa posisi tertentu di bank yang memiliki jam kerja fleksibel atau sistem shift, seperti bagian keamanan, call center, dan pengelolaan kas.

Beberapa bank juga memberlakukan sistem kerja lembur bagi karyawan yang harus menyelesaikan laporan keuangan, terutama pada akhir bulan atau akhir tahun.

Lembur

Bagi pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja yang ditetapkan, perusahaan diwajibkan membayar upah lembur. Menurut peraturan yang baru, lembur harus dihitung secara jelas dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun ketentuan upah lembur berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK 13/2003) , yaitu sebagai berikut:

• 1,5 kali upah per jam untuk lembur pada jam pertama.
• 2 kali upah per jam untuk lembur setelah jam pertama.
• Jam kerja lembur maksimal adalah 3 jam per hari dan 14 jam per minggu, kecuali pada pekerjaan tertentu yang bersifat darurat.

Namun dalam Cipta Kerja aturan lembur ini mengalami perubahan yakni menjadi maksimal 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam satu minggu.

Jam kerja yang ditetapkan oleh bank memiliki dampak langsung pada tingkat kepuasan nasabah.

Pada jam-jam sibuk seperti pagi hari atau sebelum jam makan siang, antrian di bank cenderung lebih panjang, terutama untuk transaksi yang membutuhkan bantuan langsung seperti pengajuan pinjaman, pembukaan rekening, atau permasalahan kartu kredit.

Sebagai respons terhadap kebutuhan nasabah agar lebih fleksibel, banyak bank yang kini memperkenalkan layanan digital.

Dengan adanya mobile banking dan internet banking, nasabah tidak lagi harus datang ke kantor bank untuk melakukan transaksi sehari-hari seperti transfer dana, pembayaran tagihan, atau pengecekan saldo.

Hal ini juga membantu mengurangi beban karyawan bank yang biasanya harus menangani berbagai transaksi manual.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Keseimbangan kehidupan kerja yang baik di dunia yang serba cepat ini adalah sebuah kebutuhan.

Tapi, tidak semua orang mendapatkan keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya.

Salah satunya karena jam kerja yang terlalu panjang.

Umumnya, di Indonesia orang bekerja selama 8-9 jam perhari atau sekitar 40-45 jam per pekan.

Tapi, ada beberapa negara yang memiliki jam kerja terpanjang di dunia.

Dilansir dari timesofindia, ini 5 negara dengan jam kerja terpanjang

1.​Uni Emirat Arab (UEA)

Keberhasilan ekonomi UEA yang luar biasa terutama berasal dari kekayaan minyak dan sektor-sektor seperti keuangan dan konstruksi. Meskipun sektor-sektor ini menjamin tingkat keberhasilan yang luar biasa, mereka menuntut jam kerja yang sangat panjang dan tidak menentu serta perhatian yang terus menerus.

Rata-rata jam kerja UEA per minggu adalah sekitar 52,6 jam, yang memang menunjukkan ambisi dan komitmen teguh terhadap tujuan mereka, namun juga menyoroti perlunya lebih memperhatikan kepuasan kerja, kesejahteraan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih seimbang.

2. Malaysia

Malaysia terkenal karena perekonomiannya yang sangat beragam, terdiri dari beberapa sektor seperti manufaktur, pertanian, dan jasa, yang menyoroti budaya kerja yang sangat menuntut dan ketidaktahuan akan aspek-aspek penting seperti lingkungan kerja yang seimbang dan sehat.

Jam kerja rata-rata di Malaysia adalah sekitar 52,2 jam per minggu, yang merupakan pekerjaan padat karya, sehingga jam kerja yang panjang menjadi bagian rutin dari pekerjaan.

3.​ Singapura

Singapura, nama terkenal lainnya, yang terkenal dengan perekonomiannya yang sangat maju, mempunyai kinerja yang baik di berbagai sektor, beberapa di antaranya meliputi manufaktur, inovasi teknologi, dan jasa keuangan.

Meskipun bidang-bidang ini memberikan kekayaan dan kesuksesan yang besar, bidang-bidang ini juga membahayakan kesejahteraan karyawan, mengabaikan penurunan signifikan dalam keseimbangan kehidupan kerja karena jam kerja yang intens, hampir sekitar 51,9 jam per minggu.

4. ​Hongkong

Hong Kong, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan keuangan terkemuka, mempunyai jam kerja yang panjang dan sibuk, terutama di sektor keuangan dan jasa.

Terdiri dari lingkungan yang dinamis dan biaya hidup yang tinggi, hal ini memaksa masyarakatnya untuk terus-menerus berada dalam stres, memenuhi tuntutan dan ekspektasi kesuksesan yang tinggi, sehingga menjadikan mereka rata-rata 51,6 jam kerja per minggu.

5.​ Taiwan

Perekonomian Taiwan, yang sangat bergantung pada manufaktur dan teknologi, menganggap jam kerja yang panjang dan melelahkan sebagai bagian umum dari budaya ketenagakerjaan mereka.

Sektor teknologi, sebagai industri yang sangat kompetitif, sering menuntut inovasi modern, yang hanya mungkin terjadi melalui upaya dan waktu yang signifikan dari tenaga kerja.

Pekerja Taiwan sering kali harus menjalani jam kerja yang panjang, rata-rata sekitar 51,5 jam per minggu untuk mempertahankan posisi mereka di pasar yang berkembang pesat.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pekerja di salah satu provinsi di Korea Selatan, tepatnya di Gyonggi, akan menerapkan 4 hari kerja dalam seminggu.

Penerapan ini dilakukan oleh perusahaan, sejalan dengan pengurangan jumlah pekerjanya pada tahun depan.

Pekerja di lebih dari 50 organisasi di Provinsi Gyeonggi akan dapat memilih empat hari seminggu setiap dua minggu atau mempersingkat jam kerja setiap minggunya, menurut laporan Kantor Berita Yonhap.

Para pendukung empat hari kerja dalam seminggu mengatakan hal ini mengurangi stres dan kelelahan tanpa menimbulkan dampak signifikan terhadap produktivitas.

Pemerintahan Partai Buruh yang baru di Inggris juga sedang menjajaki penguatan hak atas empat hari kerja dalam seminggu, The Telegraph melaporkan, setelah sebuah uji coba menemukan “sejumlah manfaat dalam kesejahteraan karyawan.”

Mengutip The Korea Time, diskusi mengenai undang-undang reformasi ketenagakerjaan yang melibatkan kebijakan 4 hari kerja dalam seminggu di Korea Selatan akan dimulai dalam waktu dekat.

Adapun Dewan Ekonomi, Sosial dan Perburuhan Kepresidenan telah membentuk sebuah komite mengenai keseimbangan kehidupan kerja untuk melanjutkan diskusi ini.

Diketahui, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan jumlah rata-rata jam kerja tahunan tertinggi di dunia.

Pada akhir tahun 2023, pemerintah negara tersebut bahkan mengajukan proposal untuk memperpanjang jam kerja maksimum dalam seminggu menjadi 69 jam, yang pada akhirnya membatalkan rencana tersebut setelah didemo karena alasan memengaruhi kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan kerja mereka.

Sebagian dari pengambilan keputusan mengenai pengurangan jam kerja mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat kesuburan dan menyusutnya populasi di negara tersebut, yang banyak disalahartikan sebagai budaya kerja yang mendorong perempuan untuk memilih antara membangun keluarga atau karier.

Bisnis.com, JAKARTA - Jepang sedang dalam wacana membuat jam kerja lebih pendek dalam seminggu.

Mengutip AP News, Jepang sedang mencoba mengatasi kekurangan tenaga kerja dengan membujuk lebih banyak orang dan perusahaan untuk menerapkan empat hari kerja dalam seminggu.

Pemerintah Jepang pertama kali menyatakan dukungannya terhadap minggu kerja yang lebih pendek pada tahun 2021, setelah anggota parlemen mendukung gagasan tersebut.

Sekitar 8% perusahaan di Jepang memperbolehkan karyawannya untuk mengambil cuti tiga hari atau lebih dalam seminggu.

Kemudian 7% lainnya memberikan pekerjanya satu hari libur yang diwajibkan secara hukum, menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.

Usaha pemerintah Jepang untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang UMKM dan pemerintah, adalah meluncukan kampanye “reformasi gaya kerja”.

Kampanye itu mempromosikan jam kerja yang lebih pendek dan pengaturan fleksibel lainnya serta batasan lembur dan cuti tahunan yang dibayar.

"Dengan mewujudkan masyarakat di mana pekerja dapat memilih berbagai gaya kerja berdasarkan kondisi mereka, kami bertujuan untuk menciptakan siklus pertumbuhan dan distribusi yang baik dan memungkinkan setiap pekerja memiliki pandangan yang lebih baik untuk masa depan,” kata situs web kementerian tentang kampanye 'Hatarakikata kaikaku' yang artinya berinovasi dalam cara kita bekerja.

Sayangnya aturan ini belum mendapat tanggapan serius dari pihak-pihak terkait. Departemen yang mengawasi layanan dukungan untuk bisnis ini melaporkan bahwa hanya tiga perusahaan yang telah meminta nasihat mengenai perubahan "reformasi gaya kerja" ini.

Keengganan ini semakin disorot oleh Panasonic Holdings Corp, dimana dari 63.000 karyawan yang memenuhi syarat di seluruh grup perusahaannya di Jepang, hanya 150 yang memilih untuk bekerja empat hari dalam seminggu, menurut Yohei Mori, yang mengawasi inisiatif ini di salah satu anak perusahaan Panasonic.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada beberapa negara yang memberikan hak pegawai atau karyawan untuk "memutuskan hubungan" dengan pekerjaan setelah jam kerja selesai. Hak ini telah diterapkan di banyak negara Eropa.

Ada negara yang baru saja menerapkan kebijakan ini, yakni Australia.

Dikutip dari CNBC, Selasa (27/8/2024), berdasarkan undang-undang baru, yang mulai berlaku pada Senin (26/8/2024) kemarin, perusahaan tidak diperbolehkan untuk menghukum karyawan karena tidak mengangkat telepon atau menanggapi e-mail di luar jam kerja.

Ini berarti bahwa meskipun perusahaan dan klien pihak ketiga masih dapat melakukan kontak dengan staf mereka di luar jam kerja, pegawai sekarang memiliki hak hukum untuk menolak menanggapi, kecuali jika hal itu tidak masuk akal.

Apa yang dianggap tidak masuk akal akan dinilai oleh Komisi Keadilan Pekerjaan Australia, yang akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat peran karyawan dan tingkat tanggung jawab, bagaimana kontak dilakukan dan seberapa mengganggu hal itu bagi karyawan, di antara kriteria lainnya.

"Undang-undang baru akan memberikan pekerja perlindungan yang lebih besar terkait kondisi tempat kerja, keamanan kerja, dan kemampuan mereka untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan, serta menghentikan pembayaran yang kurang dan pemotongan gaji dan kondisi pekerja Australia," kata Menteri Ketenagakerjaan dan Hubungan Tempat Kerja Australia Murray Watt.

Selain Australia, berikut ini adalah beberapa negara lain yang telah memperkenalkan hak pegawai untuk tidak menghiraukan atasan atau pekerjaan di luar jam kerja.

1. Perancis

Pada tahun 2017, Prancis menerapkan "hak untuk memutuskan hubungan" dari e-mail kantor di luar jam kerja.

Perusahaan dengan 50 atau lebih karyawan diharuskan bernegosiasi dengan perwakilan karyawan untuk memutuskan kapan pekerja dapat dihubungi melalui metode komunikasi elektronik.

Kegagalan untuk mematuhi aturan tersebut akan mengakibatkan denda hingga 1 persen dari total kompensasi pekerja.

Prancis dikenal sebagai salah satu pasar tenaga kerja yang paling diatur di kalangan negara-negara maju, sebagian besar karena kewajiban aturan kerja selama 35 jam seminggu.

2. Belgia

Belgia sejak tahun 2022 telah memberikan hak kepada pegawai untuk mengabaikan pesan terkait pekerjaan setelah jam kerja.

Meskipun awalnya hanya untuk pegawai negeri, undang-undang tersebut telah diperluas untuk staf di sektor swasta yang bekerja di perusahaan dengan 20 atau lebih karyawan.

Karyawan Belgia juga memiliki empat hari kerja seminggu.

3. Portugal

Di Portugal, perusahaan dilarang menghubungi karyawan setelah jam kerja dalam apa yang disebut hukum sebagai "hak untuk beristirahat."

Karyawan juga diberi hak untuk setidaknya 11 jam istirahat malam tanpa gangguan, kecuali jika terjadi keadaan darurat.

4. Spanyol

Karyawan di Spanyol memiliki hak untuk memutuskan sambungan komunikasi digital terkait pekerjaan di luar jam kerja yang ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong keseimbangan kehidupan dan pekerjaan yang baik.

Kampanye nasional yang diluncurkan oleh Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja negara tersebut meningkatkan kesadaran tentang inisiatif tersebut, yang menyoroti kewajiban pengusaha untuk memfasilitasi tempat kerja digital yang lebih sehat.

5. Irlandia

Irlandia telah mengadopsi kode etik tentang hak untuk memutuskan sambungan dari kantor di luar jam kerja.

Kode tersebut memberikan hak kepada pekerja untuk tidak menghadiri urusan pekerjaan di luar jam kerja normal, serta menegakkan kewajiban pengusaha untuk menghormati hak karyawan mereka untuk memutuskan sambungan dengan tidak menghubungi mereka di luar jam kerja.

Kode tersebut berlaku untuk semua bentuk pekerjaan, dari kerja jarak jauh hingga lokasi tetap.

6. Italia

Di Italia, undang-undang berlaku lebih khusus untuk kerja jarak jauh. Perjanjian ini menetapkan bahwa setiap perjanjian kerja jarak jauh harus menentukan periode istirahat yang ditentukan, dan menguraikan langkah-langkah yang diperlukan bagi karyawan untuk benar-benar melepaskan diri dari perangkat yang berhubungan dengan pekerjaan.

Buruh di Australia kini berhak menolak panggilan telepon, email dan kontak lainnya dari perusahaan jika di luar jam kerja.

Hal ini berkat undang-undang baru yang memberikan hal kepada para pekerja untuk tidak diusik urusan pribadinya untuk urusan pekerjaan jika di luar jam kerja.

Dilansir dari Reuters, aturan tersebut berlaku mulai Senin (26/8) ini. Undang-undang itu juga menjamin para buruh tidak dapat dihukum oleh perusahaan jika menolak telepon maupun email di luar jam kerja.

Kelompok yang mendukung Undang-undang itu menilai aturan tersebut memberikan kepercayaan diri kepada buruh. Pasalnya, para buruh kerap diusik oleh panggilan kantor di luar jam kerja.

Kebiasaan itu menjadi tren usai pandemi covid-19. Maklum, pola kerja work from home (WFH) disinyalir membuat perusahaan sewenang-wenang kepada buruh meski jam kerja telah usai.

Profesor dari Universitas Teknologi Swinburne, John Hopkins, mengatakan saat ini penerima telepon dari perusahaan di luar jam kerja seolah menjadi hal normal. Padahal, sebelum ada teknologi digital, perusahaan tidak berhak mengganggu karyawan di luar jam kerja.

"Sebelum kita memiliki teknologi digital, tidak ada gangguan, orang-orang akan pulang di akhir shift dan tidak akan ada kontak sampai mereka kembali keesokan harinya," kata Hopkins.

Menurut survei Australia Institute, warga Negeri Kangguru bekerja rata-rata 281 jam lembur tanpa dibayar pada 2023. Dengan terbitnya Undang-undang baru itu, menempatkan Australian dalam kelompok kecil negara yang memiliki aturan serupa.

Aturan serupa telah diterapkan oleh Prancis sebelumnya. Di negara itu, perusahaan yang melanggar mendapatkan sanksi denda.