Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.

Jokowi menegaskan bahwa kesiapan menyeluruh sangat diperlukan sebelum pemindahan tersebut benar-benar terlaksana.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul. Di sana harus betul-betul siap, kalau hanya tandatangan gampang," ujar Jokowi usai peresmian pembukaan 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Tahun 2024, Rabu (18/9).

Jokowi menambahkan bahwa penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN memang bisa dilakukan dengan mudah, baik oleh dirinya maupun oleh presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto. Namun, yang lebih penting adalah kesiapan IKN secara keseluruhan.

"Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah itu semuanya harus siap," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia. Ia juga menyebut proses pemindahan ini lebih kompleks, mengingat skala besar pemindahan sebuah ibu kota.

"Pindahan rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindahan ibu kota, semuanya harus dihitung," ucap Jokowi.

Jokowi menggarisbawahi pentingnya perhitungan matang terhadap ekosistem pendukung di IKN. Dia juga mengingatkan bahwa ekosistem pendukung seperti logistik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan juga harus dipersiapkan dengan baik agar pemindahan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

"Logistik seperti apa? Sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap ndak? Rumah sakitnya siap ndak? Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya hanya bawa baju," pungkas Jokowi.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Merespons hal tersebut, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, IKN Nusantara belum siap sebagai kota pusat pemerintahan karena infrastruktur dasar kota masih dalam tahap pembangunan.

Seperti penyelesaian rumah susun (rusun) ASN dan kantor pemerintahan, ketersediaan air bersih yang memadai, pasokan listrik dan jaringan internet, transportasi ramah lingkungan. "Semua masih dalam proses pembangunan," ujar Nirwono kepada Kontan, Minggu (4/8).

Nirwono meminta Keppres pemindahan ibu kota sebaiknya diserahkan kepada pemerintahan berikutnya.

Menurutnya, tugas presiden terpilih untuk mengevaluasi progres pembangunan dan rencana kelanjutan pembangunan sampai dengan lima tahun mendatang yakni tahun 2025-2029 untuk memastikan apakah pada tahun kelima nanti infrastruktur dasar kota sudah siap.

Hal itu dengan mempertimbangkan kesediaan APBN yang terbatas dan kemungkinan investor masuk sehingga menjadi lebih realistis rencana pemindahan ibu kota tersebut. Nirwono mengingatkan bahwa ada tiga skenario yang perlu dipertimbangkan pasca perayaan 17 Agustus 2024 di IKN.

Pertama, jika APBN dicabut bagaimana pembiayaan pembangunan IKN selanjutnya. Apalagi jika investor asing belum ada yang masuk secara nyata ke IKN.

Kedua, jika pemerintahan baru memutuskan tetap bekerja di Jakarta dalam lima tahun ke depan karena akan lebih fokus pada program-program unggulan seperti makan bergizi gratis.

Ketiga, keppres ditunda dikeluarkan selama pemerintahan baru sehingga status ibu kota tetap di Jakarta.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, masih banyak hal yang belum sepenuhnya dipersiapkan terutama secara pendanaan dan teknis.

Sebagai contoh, pemindahan ASN memerlukan kesiapan hunian, air, listrik bahkan fasilitas pendukung seperti sekolah, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.

Selain itu, soal APBN memerlukan biaya transisi ibu kota yang sangat mahal. Seperti berbagai insentif untuk menarik ASN pindah akan berpengaruh ke rasio pajak.

"Kalau dipaksa segera pindah tapi secara teknis belum siap, maka bisa terjadi penurunan kinerja ASN yang ganggu pelayanan publik," ujar Bhima.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengaku belum mengetahui kapan keppres tersebut terbit.

"Soal Keppres (pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN) saya tidak tahu. Bisa ditanyakan ke Setneg (Sekretariat Negara)," kata Troy saat dikonfirmasi, Minggu (4/8).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa keputusan pemindahan ibu kota tergantung dengan situasi progres pembangunan di lapangan dan Ia mengaku tidak ingin memaksakan hal tersebut.

"Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan," ujar Jokowi di Jakarta, Senin (8/7).