Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dimana Ibu Kota Indonesia saat ini? Apakah Ibu Kota Indonesia di Jakarta atau Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Ibu Kota Indonesia menjadi pertanyaan banyak orang belakangan ini? Ada yang menganggap Ibu kota Indonesia adalah IKN.

Hal ini setelah penggunaan IKN sebagai lokasi upacara peringatan HUT RI ke 79 pada 17 Agustus 2024.

Selain itu, sudah ada Undang-Undang (UU) tentang IKN. Kemudian ada UU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Lalu, Ibu Kota Indonesia di Jakarta atau IKN?

Diberitakan Kompas.com, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur. "Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan," sambungnya.

Menurut Supratman, tidak ada masalah terkait UU DKJ maupun UU IKN.

Dia menyebut, kepindahan ibu kota hanya tinggal menunggu kesiapan dari IKN.

"Enggak, tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ kan tidak ada masalah, IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Perpres-nya ditandatangan. Kan gitu saja kan. Kan gitu saja masalahnya," imbuh Supratman.

Tonton:Resmi, Tax Holiday Diperpanjang Hingga Desember 2025

Untuk diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya.

Padahal, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Jokowi justru menyerahkan penandatanganan Keppres soal IKN kepada Prabowo, yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Andi Agtas menegaskan bahwa Jakarta untuk sementara masih menjadi Ibu Kota Negara. Dia pun menyebut bahwa pemindahan ibu kota menunggu kesiapan dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Undang-Undang tentang DKJ (Daerah Khusus Jakarta) 'kan tidak ada masalah. IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung pada kesiapannya," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Selain itu, menurut Supratman, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara akan dilakukan setelah Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait dengan pemindahan ibu kota ke IKN.

"Jakarta untuk sementara masih tetap menjadi ibu kota negara walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya akan ditentukan oleh kapan Presiden akan menandatangani soal kepindahan,” katanya.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemidahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi, pemidahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tetapi kantornya belum, mau apa," kata Jokowi pada 6 Oktober 2024, dikutip dari YouTube Setpres.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bahwa keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Ya mestinya gitu, (diteken oleh) Presiden yang baru, Pak Prabowo," ujar Jokowi.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai tanggal pemindahan ibu kota negara melalui Keppres.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi, “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Kemudian, dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga disebutkan bahwa Jakarta masih menyandang status Ibu Kota Negara sampai adanya Keppres tentang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

"Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,” demikian bunyi Pasal 63 UU DKJ.

Jakarta -

Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep twin cities yang menjalankan fungsi hampir bersamaan sebagai ibu kota selama periode tertentu (2025-2029). Usulan itu datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan disampaikan kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

ASPI merumuskan dua variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun empat alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang 1 yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota secara legal (de jure) dan IKN sebagai ibu kota de facto (kegiatan administrasi pemerintahan nasional).

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," kata Ketua Umum ASPI Adiwan Fahlan Aritenang dalam konferensi pers Jumat (11/10).

Kemudian skenario peluang 2 yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Skenario Tahapan Pemindahan Ibu Kota yang Diusulkan ASPI:

2022-2024 : Pemindahan fase awal untuk fungsi pemerintahan prioritas.

2025-2029 : Membangun area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman dan pengembangan kawasan riset serta talenta.

2030-2034 : Pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri dan penguatan kota cerdas.

2035-2039 : Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

2040-2045 : Mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

(aid/rrd)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyebut pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ) bukan keputusannya sendiri, melainkan kemauan rakyat melalui DPR. Menurutnya, rencana ini disetujui oleh 93% wakil rakyat.

Selain itu Menurut Presiden Jokowi, penggagas kepindahan ibu kota negara adalah Presiden Soekarno dan Soeharto. Proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara akan dilakukan beberapa tahap, dimana untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur dasar sudah dimulai sejak 2022, lalu.

"Sehingga betul Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi," kata Jokowi.

Jokowi pun sudah memerintahkan Bappenas untuk melihat gagasan Bung Karno mengenai perpindahan ibu kota sejak 2014.

"Jadi gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat itu setelah dilantik 2014 saya memerintahkan kepada Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak jaman Bung Karno dilihat," kata Jokowi.

Setelah melalui beberapa studi, akhirnya terpilih beberapa daerah untuk dijadikan sebagai ibu kota. Pada akhirnya disepakati bahwa daerah Penajem Paser Utara Kalimantan Timur dipilih untuk dibangun sebagai ibu kota negara.

"Dulu bung Karno kenapa memutuskan Palangkaraya coba dicek dan setelah melalui beberapa studi diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan yang ketiga di Kalimantan Timur kemudian tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju," kata Jokowi.

"Didetailkan lagi kemudian saya cek di lapangan enggak sekali dua kali tiga kali. Kemudian bismillah saya putuskan di penajem Paser Utara Kalimantan Timur," tandasnya.

Master Plan dan Urban Design IKN

IKN dirancang sebagai representasi identitas bangsa yang digambarkan melalui Monumental Building, Museum dan Cultural Exhibition Area. Visi IKN adalah smart, green, beautiful dan sustainable. Kota Modern dan berstandar internasional serta tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif.

Konsep pembangunannya forest city, minimal 50% dari total luar area kota. Prinsip IKN adalah intelligent city dan city in a garden. Sistem transportasinya tentu terintegrasi antara motorized dan non-motorizedtransport.

Bangun IKN Butuh Rp466 Triliun

Proyek IKN di Kaltim membutuhkan anggaran sekira Rp466 triliun. Oleh karena itu, pengerjaan pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari total kebutuhan dana Rp466 triliun, diperkirakan APBN sekitar Rp89,4 triliun. Kerjasama Pemerindah dengan Badan Usaha dan swasta Rp253,4 triliun dan BUMN-BUMD Rp123,2 triliun.

Oleh karena itu, sampai sekarang pembangunan IKN terus melibatkan pihak swasta hingga BUMN. Di mana groundbreaking yang sudah dilakukan sampai tahap ke-8.

Mulai Konstruksi pada 2022

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, di antaranya konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini yang menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN.

Pembangunan fisik infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 masih ada yang masih progres dan sudah rampung. Bahkan pada 10 September lalu, Presiden Jokowi sudah berkantor di IKN.

Pembangunan jalan tol yang menjadi akses utama menuju kawasan IKN juga terus dikerjakan. Ada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.

"Pembangunan tahap satu infrastruktur Kota Nusantara sudah mencapai 93%," ungkap Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Penajam, Minggu (22/9/2024).

Infrastruktur tahap satu meliputi gedung pemerintahan, rumah tapak menteri hingga rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN). Rumah tapak menteri saat ini rampung 20 unit dan sedang pengerjaan 14 unit tetapi ditargetkan pada Oktober 2024 bisa selesai 28 unit rumah tapak menteri.

Groundbreaking Tahap I

Presiden melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan IKN pada Sabtu (23/9/2023). Dengan adanya berbagai peletakan batu pertama tersebut, Kepala Negara berharap akan menjadi motor percepatan pembangunan IKN.

Presiden juga berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari. "Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di Kepala Otorita (IKN)," kata Presiden.

Hingga Oktober 2024, groundbreaking pembangunan IKN sudah memasuki tahap 8. Di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara By Plataran, di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Jokowi menekankan investasi di IKN adalah membeli masa depan dan membeli suasana yang kita tidak dapatkan di tempat lain.

"Dan saya sangat menghargai investasi yang ingin ditanamkan oleh Plataran di IKN ini, karena kita tahu Plataran kelasnya di sebelah mana kita semua tahu, karena kalau pelataran sudah masuk IKN artinya akan memberikan sebuah semangat, memberikan spirit bahwa yang lain pasti ikut, karena Plataran sudah ada di IKN," kata Jokowi.

Dipakai Upacara Kemerdekaan 17 Agustus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Paskirbaka Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Hal ini disampaikan setelah Tim Nusantara Baru yang merupakan tim pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berhasil mengibarkan bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis, 17 Agustus 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Investor Asing Mulai Masuk IKN

Tiga investor asing siap bangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Tiga investor asing ini berasal dari negara China, Australia dan Rusia. Perusahaan asal Rusia, Magnum Estate berinvestasi di IKN untuk membangun mixed use, selanjutnya perusahaan asal China Delonix Group akan membangun mall, hotel, hingga apartemen dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar.

Sedangkan perusahaan Australia berinvestasi melalui Australian Independent School membangun lembaga pendidikan dengan nilai investasi Rp150 miliar.

"Investor asing di IKN, dari Australian Indenpendent School, Delonix dan Magnum ini dari Rusia," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pkt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR akhir pekan lalu.

IKN Dibuka untuk Umum

Sebelumnya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengumumkan bahwa mulai Senin (16/9/2024) masyarakat umum dapat mengunjungi Nusantara untuk melihat langsung progres pembangunan ibu kota baru kita.

Kunjungan ini akan membawa pengunjung ke sejumlah lokasi menarik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Untuk memastikan kenyamanan dan kualitas pengalaman, jumlah pengunjung ditentukan sebanyak 300 orang per hari.

Masyarakat yang ingin berkunjung bisa mendaftar melalui aplikasi IKNOW, dan mendapatkan tiket secara gratis. Sepanjang perjalanan, pengunjung juga akan berkesempatan melihat Istana Garuda yang tengah mengalami efek patina, yaitu perubahan warna pada logam merah menjadi kehijauan akibat oksidasi.

Fransiska, salah satu pengunjung pertama, menyatakan, ?Saya sangat senang bisa berkunjung ke Nusantara untuk pertama kalinya. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk melihat perkembangan kota ini secara langsung," seperti dilansir situs resmi badan otoritaIKN.

Berkaitan dengan hal tersebut, Staff Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menjelaskan bahwa pembukaan Nusantara untuk umum ini merupakan salah satu langkah untuk mengamplifikasi informasi bagi masyarakat Indonesia.

"Tujuannya adalah agar masyarakat umum bisa menikmati Nusantara secara langsung dan menyaksikan progres pembangunannya," ujarnya.

Timeline Pembangunan IKN

Pemerintah telah memiliki rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pembangunannya dibagi menjadi lima tahap hingga diproyeksi pada 2045 populasi di IKN mencapai sekitar 1,9 juta orang.

Tahap I pada 2022 sampai 2024, fokus pembangunan pada infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, ketenagalistrikan hingga pengelolaan limbah.

Tahap II pembangunan IKN tahun 2025 sampai 2029, pada tahap ini Danis menyebut fokus pembangunannya pada area inti, misalnya fasilitas transportasi umum, baik primer maupun sekunder. Harapannya pada jangka waktu ini langsung bisa digunakan.

Tahap III adalah pembangunan pada tahun 2030 sampai 2034 ditargetkan mulai melakukan pengembangan kawasan-kawasan industri dan sektor lainnya.

Tahap IV pada 2035 sampai 2039, di mana fokus pembangunannya pada infrastruktur dan ekosistem di tiga kota untuk mempercepat pembangunan Kalimantan. Cakupannya pada pengembangan bidang pendidikan kesehatan.

Kemudian penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset. Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring bertambahnya populasi. Terakhir peningkatan kapasitas dan diversifikasi klastes.

Tahap terakhir yakni pembangunan IKN pada 2040 sampai 2045. Fokus pembangunannya pada pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan misalnya kereta api (KA) di IKN dan daerah di sekitarnya selain itu pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan waktu. Dia tidak ingin prosenya terburu-buru sehingga akhirnya memberikan dampak yang tidak baik.

"Semuanya kan ini butuh waktu, memindahkan Ibu Kota itu sekali lagi butuh waktu. Pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindah Ibu Kota, jadi jangan dikejar-kejar, sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya nggak baik," kata Jokowi kepada wartawan di IKN, Minggu (6/10/2024).

Jokowi berharap pemindahan Ibu Kota berjalan natural, sehingga ekosistem dan fasilitas pendukung terbangun.

"Saya kira ini normal, natural saja sehingga semuanya ekosistem terbangun, rumah sakit, sekolah, untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan," ujar dia.

Di sisi lain, Jokowi ingin keramaian di IKN terus dihadirkan. Nantinya, kafe hingga rumah makan juga tersedia di IKN.

"Di Nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali lagi, ekosistem itu yang menjadi terbangun. Ini juga sudah saya berapa minggu yang lalu belum ada kafe, sekarang sudah ada Excelso, nanti ada rumah makan Sederhana, semuanya ada kan ini butuh waktu," kata Jokowi.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, IKN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan bahwa memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur membutuhkan waktu. Sehingga, menurutnya ia tidak ingin memaksakan dan terburu-buru dalam menandatangani secara resmi keputusan presiden (keppres) soal pemindahan ibu kota.

"Pindah rumah saja ruwet kayak gitu, ini memindah ibu kota. Jadi jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik," kata Presiden Jokowi, usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Ahad (6/10/2024).

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota memang seharusnya berjalan normal dan natural hingga seluruh fasilitas terbangun, seperti rumah sakit, sekolah sehingga ekosistem akhirnya terbentuk. "Untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan. Sehingga semuanya merasa nyaman di sini," kata Presiden.

Adapun, kegiatan Nusantara TNI Fun Run, menurut Jokowi, bertujuan menciptakan keramaian sehingga dapat membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. "Di Nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali lagi ekosistem itu menjadi terbangun," kata Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa kondisi di IKN saat ini sudah mulai ramai dengan adanya kafe, nantinya akan dihadirkan juga warung makan khas Padang. Adapun sebanyak 2.500 peserta meramaikan Nusantara TNI Fun Run di Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur untuk merayakan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia.

Terkait Keppres pemindahan ibu kota, menurut Jokowi, sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, Keppres terkait IKN bisa diteken Prabowo ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Jokowi.

Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di pengujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," ujarnya.

Dia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bersikap realistis dan tidak ingin buru-buru meneken Keputusan Presiden alias Keppres pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara.

Hal ini berbanding terbalik dengan penystanhya ketika mendesain IKN. Pemerintah sempat berujar bahwa paling lambat akhir tahun 2024, pemindahan ibu kota sudah bisa berlangsung.

Namun demikian, karena pandemi Covid-19 dan kemampuan anggaran yang terbatas serta minimnya investor, pemerintah akhirnya memilih untuk menunda pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

Jokowi mengemukakan bahwa ekosistem di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dibangun secara lengkap dan terpadu.

Dia juga mengatakan pemerintah memang bakal memindahkan Ibu Kota secara perlahan dan natural untuk membangun komunitas secara organik di Nusantara sehingga penduduk di sana nantinya memiliki fasilitas yang mencukupi.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri agenda Nusantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Fun Run 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (6/10/2024).

“Di nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali lagi ekosistem itu yang menjadi terbangun,” katanya.

Jokowi juga mengaku bahwa dalam waktu dekat Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu tak hanya memiliki apartemen atau hotel tetapi juga kafe hingga rumah makan Padang.

Menurutnya, semua tenant-tenant tersebut memang dibutuhkan demi menciptakan ekosistem hunian di Nusantara yang sehat.

“Ini juga sudah saya berapa minggu yang lalu belum ada cafe, sekarang sudah ada excelso, nanti ada Rumah Makan Padang Sederhana. Jadi, semuanya ada kan ini butuh waktu, memindahkan ibu kota itu sekali lagi butuh waktu,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali menekankan bahwa pemerintah tetap tak akan terburu-buru untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara lantaran tidak mudah dilakukan.

Sebagai perumpamaan, Jokowi mengatakan pindah rumah saja sudah cukup ruwet, apalagi pindah ibu kota. Sehingga, semua hal harus diperhitungkan baik-baik sebelum ibu kota benar-benar pindah.

“Pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota jadi jangan kejar-kejar, sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya ga baik. saya kira ini normal, natural saja sehingga semuanya ekosistem terbangun. Pelan-pelan kita pindahkan sehingga semuanya, nyaman di sini,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bersikap realistis dan tidak ingin buru-buru meneken Keputusan Presiden alias Keppres pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara.

Hal ini berbanding terbalik dengan penystanhya ketika mendesain IKN. Pemerintah sempat berujar bahwa paling lambat akhir tahun 2024, pemindahan ibu kota sudah bisa berlangsung.

Namun demikian, karena pandemi Covid-19 dan kemampuan anggaran yang terbatas serta minimnya investor, pemerintah akhirnya memilih untuk menunda pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

Jokowi mengemukakan bahwa ekosistem di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dibangun secara lengkap dan terpadu.

Dia juga mengatakan pemerintah memang bakal memindahkan Ibu Kota secara perlahan dan natural untuk membangun komunitas secara organik di Nusantara sehingga penduduk di sana nantinya memiliki fasilitas yang mencukupi.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri agenda Nusantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Fun Run 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (6/10/2024).

“Di nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali lagi ekosistem itu yang menjadi terbangun,” katanya.

Jokowi juga mengaku bahwa dalam waktu dekat Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu tak hanya memiliki apartemen atau hotel tetapi juga kafe hingga rumah makan Padang.

Menurutnya, semua tenant-tenant tersebut memang dibutuhkan demi menciptakan ekosistem hunian di Nusantara yang sehat.

“Ini juga sudah saya berapa minggu yang lalu belum ada cafe, sekarang sudah ada excelso, nanti ada Rumah Makan Padang Sederhana. Jadi, semuanya ada kan ini butuh waktu, memindahkan ibu kota itu sekali lagi butuh waktu,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali menekankan bahwa pemerintah tetap tak akan terburu-buru untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara lantaran tidak mudah dilakukan.

Sebagai perumpamaan, Jokowi mengatakan pindah rumah saja sudah cukup ruwet, apalagi pindah ibu kota. Sehingga, semua hal harus diperhitungkan baik-baik sebelum ibu kota benar-benar pindah.

“Pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota jadi jangan kejar-kejar, sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya ga baik. saya kira ini normal, natural saja sehingga semuanya ekosistem terbangun. Pelan-pelan kita pindahkan sehingga semuanya, nyaman di sini,” pungkas Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku. Jokowi mengklaim bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan hanya keputusan pribadi presiden, tetapi merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat yang diwakili oleh anggota DPR di Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa proyek IKN bukanlah proyek pribadi dirinya, untuk menghindari kesalahpahaman publik.

"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan di Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024, sebagaimana dikutip dari video yang dirilis Sekretariat Presiden. Bagaimana faktanya?

Rencana awal pembangunan IKN

Melansir dari djkn.kemenkeu.go.ud, gagasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta pertama kali disampaikan Presiden Sukarno pada 17 Juli 1957, yang memilih Palangkaraya sebagai IKN karena lokasinya strategis di tengah Indonesia dan memiliki wilayah luas. Namun, rencana tersebut tidak terwujud, dan Sukarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai IKN melalui UU Nomor 10 tahun 1964.

Pada era Orde Baru pada 1990-an, wacana pemindahan IKN ke Jonggol muncul, dan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), isu ini kembali mengemuka akibat kemacetan dan banjir di Jakarta, dengan beberapa opsi pemindahan dipertimbangkan.

Pemindahan IKN baru diproses serius oleh Jokowi, yang pada 29 April 2019 memutuskan untuk memindahkan IKN ke luar pulau Jawa, dan rencana tersebut dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024.

Pemindahan IKN oleh Presiden Jokowi didorong oleh beberapa alasan penting. Pertama, untuk menghadapi tantangan masa depan dan mendukung transformasi ekonomi sejalan dengan Visi Indonesia 2045, di mana Indonesia diharapkan masuk 5 besar ekonomi dunia. IKN diharapkan mendorong hilirisasi industri dan reformasi birokrasi.

Kedua, pemindahan IKN bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, terutama di kawasan timur Indonesia, mengatasi dominasi Jakarta yang menyebabkan ketimpangan pembangunan.

Ketiga, kondisi Jakarta yang tidak lagi ideal sebagai IKN, dengan masalah kepadatan, kemacetan, dan lingkungan, menjadi alasan kuat untuk pemindahan. Meskipun terdapat pro-kontra, keputusan ini diambil melalui proses demokrasi dan harus didukung untuk kebaikan bangsa.

UU IKN Dikebut

Komisi II DPR RI sepakat membawa revisi UU Ibu Kota Negara (UU IKN) ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Pengambilan keputusan untuk mengesahkan revisi itu dilakukan dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasionl, dan Kepala Otorita IKN di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 September 2023.

Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, pekan lalu menyatakan komisinya akan segera membawa revisi UU Ibu Kota Negara (IKN) ke rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang.

“Ya, secepatnya,” ujar Saan kepada Tempo saat ditemui di kompleks DPR pada Rabu, 20 September 2023

Sebelumnya, pemerintah menyerahkan dokumen revisi UU IKN kepada DPR pada Senin, 21 Agustus 2023. Revisi ini memuat sembilan pokok perubahan untuk memastikan pembangunan dan pemindahan IKN berjalan sesuai rencana.

Adapun sembilan pokok perubahan itu, seperti Otorita IKN, pengelolaan tanah, pengelolaan anggaran, pimpinan tinggi Pratama Otorita IKN, area pemukiman, penyelenggaraan perumahan, tata ruang, pelibatan DPR sebagai pengawas IKN, jaminan keberlanjutan IKN.

Sementara itu, Saan menepis anggapan bahwa Komisi II tertutup dan tidak banyak merespons publik tentang revisi UU IKN ini. Komisi II DPR, kata Saan, ketika rapat selalu terbuka dengan masyarakat.

Revisi UU IKN ini sempat menuai kritik karena dinilai tidak memaksa. Sejumlah pengamat menilai revisi ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan elit pemerintahan saja.

Para pengamat pun menilai Presiden Jokowi seperti memaksakan agar proyek IKN berjalan sesuai jadwal. Padahal, saat ini masyarakat dinilai tengah sengsara akibat kondisi ekonomi yang tak menentu.

Tanda Tanya Investor Asing

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berdalih investor asing belum masuk karena pembangunan tahap pertama belum rampung.

Bahlil mengklaim investor asing sudah berkomunikasi dan menanyakan kapan bisa mulai berinvestasi di IKN. "Tapi, kami katakan bahwa setelah 17 Agustus, baru kami lihat," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan adanya ratusan investor yang telah menunggu untuk berinvestasi dalam proyek ibu kota baru tersebut, tetapi ia menekankan pentingnya memprioritaskan investor lokal terlebih dahulu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik di San Francisco pada November 2023.

Di lain kesempatan, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu mengutamakan investor lokal dalam pembangunan IKN, terutama pada tahap pertama, di mana investasi dari penanam modal dalam negeri akan didahulukan.

Dana yang digelontorkan untuk IKN

Menkeu Sri Mulyani menuturkan pada 2022 pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp 5,5 triliun untuk IKN. Pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 26,7 triliun untuk Nusantara.

"Tahun depan lebih besar lagi, Rp 40,6 triliun. Ini terutama untuk infrastruktur dasar sampai IKN-nya bisa terbangun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Januari 2024.

Dia kemudian menjelaskan realisasi sementara—karena masih perlu diaudit—anggaran dari APBN 2023 untuk IKN. Realisasi sementaranya adalah Rp 26,7 triliun, terdiri dari klaster infrastruktur sebesar Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 24,3 triliun, serta klaster non-infrastruktur sebesar Rp 2,9 triliun dari pagu Rp 3 triliun.

Meskipun demikian, Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan jumlah alokasi anggaran khusus untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta semua pihak bersabar karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tengah disusun.

MICHELLE GABRIELA | DANIEL A. FAJRI | ADIL AL HASAN | KARUNIA PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menggantung penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Di sisi lain, kesiapan IKN juga masih menanti kejelasan isu kabinet gemuk Prabowo Subianto.

Jokowi membuka opsi, Keppres tersebut bisa diteken di ujung periodenya atau ditandatangani Presiden terpilih Prabowo pada 2025. Pertimbangannya adalah melihat situasi kesiapan pembangunan infrastuktur utama di IKN.

Adapun, untuk menyambut pejabat negara dari Jakarta saat ibu kota pindah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jauh hari membangun rumah menteri dan kantor kementerian di IKN, jumlahnya masing-masing adalah 36 rumah tapak menteri dan 4 gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) yang masing-masing punya 4 tower.

Jumlah itu mengacu pada komposisi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, dengan total 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang, sesuai Surat Keputusan Presiden No. 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Maju Periode Tahun 2019-2024.

Masalahnya, postur kabinet di era Prabowo-Gibran kemungkinan akan menggemuk. Senin (9/9/2024) lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sama-sama sepakat batas jumlah kementerian dihapus. Melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara, kini jumlah kementerian menjadi tak terbatas atau mengacu pada kebutuhan Prabowo.

Dengan begitu, maka 36 rumah tapak menteri dan 4 Kantor Kemenko di IKN jelas tak cukup bila Prabowo memutuskan menambah jumlah kementerian.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum ada komunikasi dengan Prabowo soal kapasitas rumah menteri dan kantor kementerian di IKN bila jumlahnya tak sesuai rencana awal. Pihaknya tak menutup kemungkinan bila harus dibangun lagi tower Kemenko baru.

"Mungkin ya, tetapi kita selesaikan dulu yang 4 Menko ini. Nanti diatur di situ. Termasuk rumah jabatan menteri baru 34, kalau itu lebih dari 34 ya harus dicari," kata Basuki saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Pemerintah juga sebelumnya menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN pada September 2024. Hal itu sekadar jadi rencana gagal. Meskipun urusan pemindahan ASN ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Basuki hanya komentar satu hal.

"Kami di PUPR, itu soal kesiapan kantor [kementerian] dan hunian yang menentukan pemindahan," kata Basuki.

Adapun, untuk progres pembangunan Kantor Kemenko di IKN setidaknya hingga Agutus 2024 untuk Kemenko 1, Kemenko 3, dan Kemenko 4 sudah di atas 80%. Basuki mengargetkan setidaknya pembangunannya akan selesai di akhir September ini atau awal Oktober nanti.

Sementara untuk rumah menteri, dari 36 unit yang dibangun sampai Agustus 2024 lalu sebanyak 14 unit sudah selesai, di mana 4 di antaranya sudah lengkap dengan perabotan.

Pada kesempatan lain, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja juga mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk membangun rumah menteri baru di IKN bila ada penambahan kementerian. Bila itu harus dilakukan, Endra memastikan pasokan lahan di IKN tersedia.

“Kalau misalnya ada pemecahan kementerian. Oh iya, nanti ditambah lagi rumahnya,” kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, umat (12/7/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak terburu-buru agar Keppres pemindahan ibu kota segera diteken. Dia bilang Keppres bisa diteken di periodenya bila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Selain infrastruktur utama, Jokowi ingin memastikan kesiapan fasilitas pendukung termasuk sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem yang akan berjalan di sana. Hal itu menjadi pertimbangan dasar, apakah Keppres pemindahan ibu kota akan dia tanda tangani atau dilakukan Prabowo pada 2025 nanti.

“Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung. Kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pedukung lainya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak anak, nanti di sana siap engga, rumah sakitnya siap engga, semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan, kalau hanya [pindah] orangnya aja enak, hanya bawa baju,” kata Jokowi, Rabu (18/9/2024).

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan infrastruktur dan sarana prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur siap digunakan. Hal ini selaras dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Rencana pemindahan ibu kota IKN tinggal menunggu ditekennya Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, tanda tangan itu baru akan dilakukan usai Jokowi memastikan IKN telah benar-benar siap.

Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga menilai bahwa dari sisi infrastruktur, IKN sudah siap untuk ditempati dan dihuni.

"Sudah siap. Kan kemarin sudah terbukti di 17 Agustus itu, bisa dipakai semua," kata Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Danis mengaku kurang mengetahui indikator apa yang menjadi penentu kesiapan IKN hingga Keppres tersebut akhirnya bisa diteken Jokowi. Namun menurut ia pribadi, bangunan-bangunan di IKN telah siap dipergunakan.

"Kalau dari sisi infrastruktur kan udah kita jelasin semuanya, misalnya istana udah siap, tapi memang misalnya, apakah apartemen yang baru selesai, mau ditunggu selesai dulu atau gimana ya. Kalau itu salah satu evaluasi infrastruktur saja ya," terangnya.

Menurutnya, penentuan indikator kesiapan IKN yang disinggung Jokowi bisa saja masuk ke ranah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ataupun pihak istana lainnya. Bisa jadi juga ada hal lain yang belum siap di luar infrastruktur.

"Kesiapan keseluruhan, baik prasarana dan sarananya (untuk pemindahan). Sebenarnya kan itu yang mengevaluasi, bukan kami ya, yang mengevaluasi mungkin dari pihak Setneg atau yang lain," ujar dia.

Secara keseluruhan, saat ini progress pembangunan IKN tahap I telah mencapai 93%. Sedangkan tahap II mencapai 60%, dan tahap III sekitar 16%. Istana Negara, Istana Garuda, hingga Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) juga telah siap dipergunakan.

Lalu di bidang perumahan, total saat ini telah rampung 12 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, dari total 47 tower. Ditargetkan Oktober ini akan rampung sebanyak 21 tower.

Sedangkan untuk rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Danis mengatakan bahwa saat ini telah rampung sebanyak 14 unit rumah. Ditargetkan pada bulan Oktober nanti jumlah rumah yang rampung bisa bertambah jadi 28 unit, dari total 36 unit.

"(Menteri-menteri yang datang) ada yang (menginap) di rumah menteri, ada yang di Hotel Nusantara. Sudah (dipakai menginap). (AC dan listrik) sudah, saya nemenin Pak Menteri kok nginep di sana," kata Danis.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Jokowi ingin memastikan semua hal betul-betul siap sebelum bisa meneken aturan tersebut, mulai dari gedungnya, infrastruktur dasarnya, hingga sumber daya manusianya.

Menurutnya, tanda tangan itu mudah. Namun, yang sulit adalah semua yang ada di IKN harus dinyatakan benar-benar siap untuk menerima mandat menjadi ibu kota baru.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul, siap betul, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap," beber Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2024).

Di sisi lain, Jokowi juga mengungkapkan bisa saja Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan meneken Keppres IKN. Hal ini bisa terjadi bila hingga Oktober mendatang IKN belum dirasa siap olehnya.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa juga presiden terpilih Prabowo Subianto. Pokoknya kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak, rumah sakitnya siap nggak," ungkap Jokowi.

(shc/ara)

Jakarta -

Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tinggal menunggu ditekennya Keputusan Presiden (Keppres). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan meneken Keppres usai Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar siap.

Apakah IKN memang belum siap? Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga menilai, dari sisi infrastruktur, IKN sudah siap untuk ditempati.

"Sudah siap. Kan kemarin sudah terbukti di 17 Agustus itu, bisa dipakai semua," kata Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Danis mengaku kurang mengetahui indikator apa yang menjadi penentu kesiapan IKN hingga Keppres tersebut akhirnya bisa diteken Jokowi. Namun menurut ia pribadi, bangunan-bangunan di IKN telah siap dipergunakan dan ditempati.

"Kalau dari sisi infrastruktur kan udah kita jelasin semuanya, misalnya istana udah siap, tapi memang misalnya, apakah apartemen yang baru selesai, mau ditunggu selesai dulu atau gimana ya. Kalau itu salah satu evaluasi infrastruktur saja ya," terangnya.

Lebih lanjut Danis mengatakan, penentuan indikator kesiapan IKN yang disinggung Jokowi bisa saja masuk ke ranah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ataupun pihak istana lainnya. Menurutnya, bisa jadi juga ada hal lain yang belum siap di luar infrastruktur.

"Kesiapan keseluruhan, baik prasarana dan sarananya (untuk pemindahan). Sebenarnya kan itu yang mengevaluasi, bukan kami ya, yang mengevaluasi mungkin dari pihak Setneg atau yang lain," ujar dia.

Secara keseluruhan, lanjut Danis, saat ini progress pembangunan IKN tahap I telah mencapai 93%. Sedangkan tahap II mencapai 60%, dan tahap III sekitar 16%.

Istana Negara, Istana Garuda, hingga Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) juga telah siap dipergunakan. Kementerian PUPR menargetkan pada Oktober mendatang ketiga bangunan itu bisa diresmikan.

Lalu di bidang perumahan, total saat ini telah rampung 12 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, dari total 47 tower. Ditargetkan Oktober ini akan rampung sebanyak 21 tower.

Sedangkan untuk rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Danis mengatakan bahwa saat ini telah rampung sebanyak 14 unit rumah. Ditargetkan pada bulan Oktober nanti jumlah rumah yang rampung bisa bertambah jadi 28 unit, dari total 36 unit.

"(Menteri-menteri yang datang) ada yang (menginap) di rumah menteri, ada yang di Hotel Nusantara. Sudah (dipakai menginap). (AC dan listrik) sudah, saya nemenin Pak Menteri kok nginep di sana," kata Danis.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Jokowi tak mau buru-buru meneken Keppres pemindahan ibu kota itu. Ia ingin memastikan semua hal betul-betul siap sebelum bisa meneken aturan tersebut, mulai dari gedungnya, infrastruktur dasarnya, hingga sumber daya manusianya.

Menurutnya, tanda tangan itu mudah. Namun, yang sulit adalah semua yang ada di IKN harus dinyatakan benar-benar siap untuk menerima mandat menjadi ibu kota baru.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul, siap betul, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap," beber Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2024).

Sebagai perumpamaan, dia mengatakan pindah rumah saja sudah cukup ruwet, apalagi pindah ibu kota .Dia bilang, semua hal harus diperhitungkan baik-baik sebelum ibu kota benar-benar pindah.

Di sisi lain, Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan bisa saja Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan meneken Keppres IKN. Hal ini bisa terjadi bila hingga Oktober mendatang IKN belum dirasa siap olehnya.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa juga presiden terpilih Prabowo Subianto. Pokoknya kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak, rumah sakitnya siap nggak," ungkap Jokowi.

(shc/ara)