Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menampik anggapan yang menyebut ia diangkat menjadi kepala OIKN karena direkomendasikan oleh PDI Perjuangan.

Diketahui, Basuki baru saja dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) siang.

"Enggak ada, enggak ada (rekomendasi PDI-P)," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.

Terkait pembangunan IKN, Basuki mengaku ditugaskan Prabowo untuk menyelesaikan proyek kantor lembaga legislatif, yudikatif, hingga prasarana dasar dalam 4 tahun.

Ia menuturkan, OIKN juga bakal mengejar proyek-proyek lain yang akan mulai pembangunan di ibu kota baru tersebut.

"Ya saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati," ujar Basuki.

Basuki pun menyebutkan bahwa ada agenda groundbreaking ke-9 di IKN, tetapi masih menunggu jadwal resmi dari pihak Istana Kepresidenan.

Sejauh ini, Prabowo juga belum terjadwal meresmikan Istana Garuda yang belum sempat diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kendati begitu, Prabowo sudah memerintahkan dirinya untuk membuat program tahun 2025.

"Ya itu tadi, yang sekarang ini kan sudah November, Desember, jadi saya ingin buat program 2025, perintah beliau (Prabowo)," kata Basuki.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Bantah Jadi Kepala OIKN karena Rekomendasi PDI-P", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14542991/basuki-bantah-jadi-kepala-oikn-karena-rekomendasi-pdi-p.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkantor di IKN pada akhir Desember ini.

Hal itu menyusul adanya beberapa kantor yang sudah selesai dibangun di IKN dan siap digunakan menjadi kantor.

“Kalau kantor, mudah-mudahan nanti akhir Desember ini sudah ada di sana,” ujarnya usai melakukan rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Sementara di awal tahun 2025, ditargetkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mulai dipindahkan ke IKN.

Dengan aplikasi itu, OIKN bisa memetakan pembagian ASN ke masing-masing kantornya nanti.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk masalah tersebut karena ini kabinet baru dan pastinya refleksi dari apa yang sudah kita siapkan kemarin,” jelasnya.

Sebelumnya, Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengembangkan iKnow, aplikasi super yang dirancang sebagai solusi terpadu untuk semua layanan publik di IKN.

Aplikasi ini berisi berbagai fitur canggih yang tidak hanya memudahkan penduduk dan pengunjung, tetapi juga membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya dalam proses pemindahan ke ibu kota baru awal Januari 2025.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi menjelaskan bahwa iKnow, yang telah diunduh oleh lebih dari 50.000 pengguna, memainkan peran krusial dalam memfasilitasi proses pemindahan ASN.

“Dengan demikian, para ASN dapat mengakses berbagai informasi penting, seperti pengunduhan surat keputusan kepindahan, informasi seputar transportasi dan tiket penerbangan menuju IKN, serta lokasi kantor dan apartemen, termasuk prosedur check-in,” terang Ali dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (14/10/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OIKN Akan Berkantor di IKN Akhir Desember", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/30/181200226/oikn-akan-berkantor-di-ikn-akhir-desember.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan terwujudnya swasembada pangan.

"IKN sih tetap, prioritasnya sekarang kan swasembada pangan," kata Menteri Dody ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dody menegaskan, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air.

Sehingga, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mendukung program yang dicanangkan Presiden dengan cara membantu Kementerian Pertanian melalui pembangunan irigasi.

"Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras loh," kata dia.

"Beras itu utama. Kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air," lanjut Menteri Dody.

Meski demikian, bukan berarti prioritas swasembada pangan ini akan membuat pembangunan IKN terhenti.

Ia mengatakan, pembagunan IKN akan tetap dilanjutkan dan diharapkan rampung dalam 4 tahun. "Insya Allah," ujarnya.

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Citanya menyatakan bakal melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Selain itu, Presiden juga menginginkan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri pangan dengan target pencapaian kurang dari 4 tahun.

Sebelumnya Dody Hanggodo resmi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Prabowo pada Minggu (20/10).

Dengan dilantiknya Dody sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/18353991/menteri-pu-tegaskan-ikn-tetap-jalan-tapi-prioritas-sekarang-swasembada.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyebutkan, peresmian tersebut masuk ke dalam rencana 100 hari kerja pertama Kementerian PU.

Hal ini disampaikan Diana usai menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Rabu (23/10/2024).

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," ujar Diana.

"(Diresmikan oleh) Presiden, Insya Allah," lanjut Diana.

Selain Istana Garuda, dalam 100 hari kerja pertama, Kementerian PU juga akan meresmikan sejumlah infrastruktur lain, seperti bendungan, pasar, serta stadion.

"Ada waduk, kemudian juga ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin kita resmikan," kata Diana.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU sudah memiliki kualitas terbaik.

"PU kan sudah kelas satu, mau apa lagi," guraunya saat pertama kali tiba di Kantor Kementerian PU setelah dilantik menjadi Menteri PU pada Senin (21/10/2024).

Dirinya juga mengatakan, kewajibannya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

"Kewajibannya maintain dan improving, sudah itu doang enggak ada yang lain," ungkap Dody.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Garuda Diresmikan Prabowo, Masuk Rencana 100 Hari Kerja Pertama", Klik untuk baca: https://ikn.kompas.com/read/2024/10/24/133524887/istana-garuda-diresmikan-prabowo-masuk-rencana-100-hari-kerja-pertama.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyebutkan, peresmian tersebut masuk ke dalam rencana 100 hari kerja pertama Kementerian PU.

Hal ini disampaikan Diana usai menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Rabu (23/10/2024).

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," ujar Diana.

"(Diresmikan oleh) Presiden, Insya Allah," lanjut Diana.

Selain Istana Garuda, dalam 100 hari kerja pertama, Kementerian PU juga akan meresmikan sejumlah infrastruktur lain, seperti bendungan, pasar, serta stadion.

"Ada waduk, kemudian juga ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin kita resmikan," kata Diana.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU sudah memiliki kualitas terbaik.

"PU kan sudah kelas satu, mau apa lagi," guraunya saat pertama kali tiba di Kantor Kementerian PU setelah dilantik menjadi Menteri PU pada Senin (21/10/2024).

Dirinya juga mengatakan, kewajibannya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

"Kewajibannya maintain dan improving, sudah itu doang enggak ada yang lain," ungkap Dody.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Garuda Diresmikan Prabowo, Masuk Rencana 100 Hari Kerja Pertama", Klik untuk baca: https://ikn.kompas.com/read/2024/10/24/133524887/istana-garuda-diresmikan-prabowo-masuk-rencana-100-hari-kerja-pertama.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meresmikan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), pada Jumat (11/10/2024) sore ini.

Kali ini, Jokowi meresmikan RS Mayapada Nusantara. Menurut Jokowi, setiap investor yang datang ke IKN, mereka selalu menanyakan keberadaan rumah sakit dan sekolah.

Dia menegaskan, kini, rumah sakit sudah tersedia di IKN, sementara sekolah masih menyusul.

"Setiap ada investor ingin datang ke IKN, baik itu investor dalam negeri maupun luar, karena kemarin kita telah masuk 3 investor besar dari Australia, kemudian Delonix dari China, dan juga Magnum dari Rusia. Selalu yang ditanyakan adalah dua, 'Pak, kalau saya pindah ke sini, anak-anak juga pindah ke sini, apakah ada sekolah?'" ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Setpres.

"Yang kedua yang ditanyakan, 'kalau saya dan anak-anak saya pindah ke Ibu Kota Nusantara apakah kalau sakit ada rumah sakit yang kualitasnya baik?'. Sekarang saya bisa jawab, ada. Yaitu rumah sakit Mayapada. Mayapada Hospital Nusantara," sambungnya.

Jokowi memastikan kualitas pelayanan RS Mayapada Nusantara sangat baik dan berstandar internasional.

"Karena telah bekerja sama dengan Apollo Hospital dari India," ucap Jokowi.

Sementara itu, Jokowi meminta Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli untuk menyampaikan kepada investor bahwa RS sudah tersedia di IKN.

Dia memastikan pembangunan sekolah di IKN juga sebentar lagi selesai.

"Jadi sekarang Pak Basuki, Pak Raja Juli, kalau ada investor masuk, yakin, sampaikan rumah sakit sudah ada, sekolah masih dalam proses tapi juga sebentar lagi akan diselesaikan," katanya.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang telah yang dilaukan oleh Mayapada Group dengan berkontribusi untuk memberikan confident kepada ASN yang ingin pindah ke Nusantara, masyarakat yang ingin pindah ke Nusantara, dan juga investor yang ingin investasi di Ibu Kota Nusantara. Sore hari ini saya resmikan Mayapada Hospital Nusantara di IKN," imbuh Jokowi.

Diketahui, siang tadi, Jokowi meresmikan RS Hermina di IKN, Kaltim. Peresmian RS Mayapada menjadi peresmian RS ke-2 di IKN hari ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi: Sampaikan ke Investor, Rumah Sakit Sudah Ada di IKN", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/11/17093501/jokowi-sampaikan-ke-investor-rumah-sakit-sudah-ada-di-ikn.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (11/10/2024).

Dalam peresmian dilakukan penyerahan Sertifikat hak Pakai secara simbolis dari Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno melalui Sertifikat Hak Pakai No. 11 dengan Nomor Induk Bidang Elektronik No. 1484 atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Presiden Jokowi mengatakan, Istana Negara di IKN sudah selesai dibangun. Sedangkan, Istana Garuda di IKN masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu satu bulan ke depan.

“Maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi, Jumat (11/10).

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan, peresmian ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan Nusantara. Sebuah langkah menuju pemindahan pusat pemerintahan yang bukan hanya simbolis, tetapi juga substansial.

Otorita IKN terus memastikan bahwa infrastruktur ini dirancang dengan memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan dan integrasi budaya.

Otorita IKN berharap dengan peresmian ini, masyarakat semakin merasakan manfaat dari pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol kebanggaan nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Indonesia.

“Peresmian Istana Negara di IKN menandai tonggak penting dalam pembangunan ibu kota baru yang mewakili masa depan Indonesia,” kata Troy.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kemungkinan akan diputuskan oleh pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Meski begitu, saat ini Kemenpan RB telah menyiapkan sejumlah skenario terkait pemindahan itu.

"Iya, tentu ini keputusan di pemerintah yang baru, ya, untuk memutuskan ini. Tapi kami telah siapkan skenario terkait dengan pemindahan itu," ujar Anas saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara SAKIP Award 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2024).

"Kemenpan RB telah siapkan plan a, b, c," tegasnya.

Hingga saat ini, lanjut Anas, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut soal pemindahan ASN ke IKN dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hanya saja, persiapan untuk pemindahan terus dimatangkan. Termasuk untuk fasilitas tempat tinggal dan perkantoran.

Anas juga mengungkapkan, Presiden Jokowi telah meminta agar seluruh ekosistem pendukung ASN di IKN dituntaskan. Misalnya, saat ini sebanyak 500 unit kamar apartemen untuk tempat tinggal ASN telah siap dihuni.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan di IKN juga masih berlanjut sehingga situasi di lapangan terkadang masih berdebu.

"Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan. Sehingga sesungguhnya kami sudah siapkan dan sudah siap beberapa unit apartemen untuk ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru (arahan Presiden) supaya ini disempurnakan, maka nanti kita sempurnakan ketika mereka sudah siap semua dipindahkan ke IKN," kata Anas.

Sebelumnya, Menteri Anas mengatakan, sebanyak 1.700 ASN bakal mulai dipindahkan ke Ibu IKN di Kalimantan Timur mulai Oktober 2024.

Jumlah tersebut disesuaikan dengan hunian yang telah siap di ibu kota baru tersebut. Dia menyebutkan, sebanyak 47 tower akan selesai pada Oktober 2024.

"Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan, tentunya kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini. Dari Hunian yang disiapkan insya Allah sampai Oktober akan selesai 47 tower sebagian ini 12 tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN," kata Anas dalam keterangannya sebelum sidang kabinet paripurna di IKN, Senin (12/8/2024).

Anas menuturkan, ribuan ASN yang bakal dipindah itu berdasarkan skenario tanpa berbagi hunian. Jika dengan skenario berbagi hunian, ada 3.200 ASN yang bisa dipindahkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemindahan ASN ke IKN, Menpan RB: Keputusan di Pemerintah yang Baru...", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/02/143847026/pemindahan-asn-ke-ikn-menpan-rb-keputusan-di-pemerintah-yang-baru.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking pembangunan Campus Australia Independent School (AIS) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pembangunan kampus AIS Nusantara ini dibangun di atas lahan 7.900 m2 dan siap menampung kurang lebih 750 siswa dari mulai preschool sampai ke jenjang high school atau SMA.

Sekolah ini dilengkapi fasilitas dengan ruang belajar berstandar internasional dan fasilitas pendukung lainnya. Seperti mini soccer, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, kolam renang semi olympic dan auditorium berkapasitas 250 orang.

"Kehadiran AIS nusantara ini menunjukkan keseriusan komitmen kita untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung berkelas internasional di IKN, termasuk lembaga pendidikan internasional yang berkualitas dunia," ujar Jokowi saat peresmian, Rabu (25/9).

Jokowi berharap AIS dengan reputasi dan rekam jejak selama 28 tahun di bidang pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia di IKN.

AIS juga diharap dapat mempromosikan pendidikan global berkelas tinggi di Nusantara dan memberikan pilihan pendidikan yang bermutu bagi warga di IKN.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pembangunan Australia Independent School Nusantara saya nyatakan dimulai," pungkas Jokowi.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – YOGYAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka peluang investasi kepada UMKM dan badan usaha perseorangan. Hal ini berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk mendukung investasi tersebut Presiden Jokowi menyiapkan 101 dari 493 persil lahan yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) telah diprioritaskan untuk ditawarkan ke UMKM dan badan usaha perseorangan.

Menurutnya, untuk melancarkan perintah tersebut diperlukan penyusunan mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

“Tentunya mekanisme disusun mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang mana selayaknya investor pelopor dengan sedikit modifikasi untuk mendukung geliat UMKM di IKN," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (19/9).

Basuki menjelaskan, kemudahan berusaha dan insentif perpajakan secara prinsip akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini demi mendukung maju dan berkembangnya UMKM.

“Maka itu kami akan layani teman-teman investor semua dan mempermudah segala prosesnya. Karena kami bukan menjual tanah, namun kami undang teman-teman untuk berinvestasi di Nusantara," tandasnya.

Adapun kriteria UMKM yang dapat berinvestasi di Nusantara mengikuti Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Setelahnya, proses kerja sama akan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pembangunan dilakukan selambat-lambatnya 18 bulan.

"Pastinya kami dari Otorita IKN akan mempercepat proses investasi sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, mengingat ramainya antusiasme dari teman-teman semua untuk berinvestasi di Nusantara," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mulai Senin (16/9/2024) masyarakat umum bisa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dalam sehari, Otorita IKN membuka kuota untuk 300 pengunjung sejak pukul 09.00 WITA hingga 17.00 WITA.

Dilansir siaran pers resmi Otorita IKN pada Senin, ada sejumlah titik yang bisa dilihat oleh masyarakat saat berada di Nusantara.

Salah satunya Kompleks Istana Kepresidenan yang terdiri dari Istana Garuda (kantor Presiden RI) dan Istana Negara.

Diketahui, Istana Negara di IKN menjadi landmark yang cukup populer setelah digunakan untuk upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus lalu.

Dalam siaran pers resminya, Otorita IKN juga memberikan penjelasan soal rute kunjungan.

Pertama, pengunjung berkumpul di titik parkir kendaraan pengunjung. Titik ini berada di dua tempat, yakni Rest Area IK

Titik tersebut sekaligus sebagai tempat kumpul awal masuk kunjungan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Di titik kumpul ini para pengunjung wajib menunjukkan bukti pendaftaran pada aplikasi IKNOW yang valid kepada petugas Liaison Officers (LO).

Setelah pemeriksaan, pengunjung didampingi LO melakukan perjalanan menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa.

Perjalanan ini ditempuh dengan durasi sekitar 10 menit. Lalu pengunjung akan turun di Halte Plaza Seremoni Barat.

Di sana, pengunjung dapat mengunjungi Plaza Seremoni yang berada di sebelah timur dan Taman Kusuma Bangsa yang ada di sebelah barat.

Di Plaza Seremoni, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas seperti Mini Amphiteater, Forest Trail, Retail Galery, dan Visitor Center.

Sementara itu, di Taman Kusuma Bangsa, pengunjung juga dapat melihat sejumlah landmark penting seperti Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Istana Garuda, Istana Negara, dan Plaza Seremoni. Namun, kegiatan melihat itu hanya bisa dilakukan dari kejauhan.

Setelah mengunjungi sejumlah titik tersebut, pengunjung dapat kembali ke Rest Area atau Simpang Trunen menggunakan bus listrik yang melewati Halte Plaza Seremoni Barat. Bus listrik tersedia setiap 15 menit sekali.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai panduan kunjungan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKNOW melalui Appstore (IOS) https://ikn.go.id/IKNOW-IOS atau Playstore (Android) https://ikn.go.id/IKNOW-ANDROID.

Apabila terdapat kendala dalam aplikasi, dapat mengubungi kontak IKNOW (0821-4437-6300). Pengunjung juga bisa mengakses panduan kunjungan pada tautan berikut: https://ikn.go.id/PedomanKunjunganNusantara

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bisa Lihat Plaza Seremoni hingga Istana Garuda, Begini Rute Kunjungan ke IKN yang Dibuka untuk Umum ", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/09/16/133000226/bisa-lihat-plaza-seremoni-hingga-istana-garuda-begini-rute-kunjungan-ke-ikn?page=all#page2.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Merespons hal tersebut, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, IKN Nusantara belum siap sebagai kota pusat pemerintahan karena infrastruktur dasar kota masih dalam tahap pembangunan.

Seperti penyelesaian rumah susun (rusun) ASN dan kantor pemerintahan, ketersediaan air bersih yang memadai, pasokan listrik dan jaringan internet, transportasi ramah lingkungan. "Semua masih dalam proses pembangunan," ujar Nirwono kepada Kontan, Minggu (4/8).

Nirwono meminta Keppres pemindahan ibu kota sebaiknya diserahkan kepada pemerintahan berikutnya.

Menurutnya, tugas presiden terpilih untuk mengevaluasi progres pembangunan dan rencana kelanjutan pembangunan sampai dengan lima tahun mendatang yakni tahun 2025-2029 untuk memastikan apakah pada tahun kelima nanti infrastruktur dasar kota sudah siap.

Hal itu dengan mempertimbangkan kesediaan APBN yang terbatas dan kemungkinan investor masuk sehingga menjadi lebih realistis rencana pemindahan ibu kota tersebut. Nirwono mengingatkan bahwa ada tiga skenario yang perlu dipertimbangkan pasca perayaan 17 Agustus 2024 di IKN.

Pertama, jika APBN dicabut bagaimana pembiayaan pembangunan IKN selanjutnya. Apalagi jika investor asing belum ada yang masuk secara nyata ke IKN.

Kedua, jika pemerintahan baru memutuskan tetap bekerja di Jakarta dalam lima tahun ke depan karena akan lebih fokus pada program-program unggulan seperti makan bergizi gratis.

Ketiga, keppres ditunda dikeluarkan selama pemerintahan baru sehingga status ibu kota tetap di Jakarta.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, masih banyak hal yang belum sepenuhnya dipersiapkan terutama secara pendanaan dan teknis.

Sebagai contoh, pemindahan ASN memerlukan kesiapan hunian, air, listrik bahkan fasilitas pendukung seperti sekolah, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.

Selain itu, soal APBN memerlukan biaya transisi ibu kota yang sangat mahal. Seperti berbagai insentif untuk menarik ASN pindah akan berpengaruh ke rasio pajak.

"Kalau dipaksa segera pindah tapi secara teknis belum siap, maka bisa terjadi penurunan kinerja ASN yang ganggu pelayanan publik," ujar Bhima.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengaku belum mengetahui kapan keppres tersebut terbit.

"Soal Keppres (pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN) saya tidak tahu. Bisa ditanyakan ke Setneg (Sekretariat Negara)," kata Troy saat dikonfirmasi, Minggu (4/8).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa keputusan pemindahan ibu kota tergantung dengan situasi progres pembangunan di lapangan dan Ia mengaku tidak ingin memaksakan hal tersebut.

"Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan," ujar Jokowi di Jakarta, Senin (8/7).