JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna Jakarta yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

"Berdasarkan analisis dampak-dampak yang ditemukan proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan kesesuaian laporan keuangan termasuk rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan Pemprov, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar Ahmadi dalam rapat.

Hal ini berarti Pemprov DKI mampu mempertahankan opini WTP atas laporan keuangannya sebanyak tujuh kali.

"Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk tingkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah serta meningkatkan laporangan keuangan," imbuh dia.

Meski memberi predikat WTP, BPK tetap menyampaikan catatan kepada Pemprov DKI terkait pengelolaan keuangan pada 2023.

"Pertama, aset tetap tanah di lokasi Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berpotensi tercatat ganda," ucap dia.

Kemudian, Pemprov belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya serta potensi pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum didukung perjanjian kerja sama.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat,"kata Ahmadi.

Ada pula temuan penyaluran bantuan sosial kepada beberapa penerima tidak memenuhi kriteria pada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.