REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang untuk pertamakalinya menjatuhkan sanksi kepada empat pemukim Israel yang terlibat dalam kekerasan di daerah pendudukan Tepi Barat, tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang pada Selasa (23/7/2024).

Sanksi tersebut mencakup pembatasan pembayaran dan transaksi modal, demikian menurut pernyataan tersebut. Pemerintah Jepang menjatuhkan sanksi itu setelah menetapkan Undang-Undang Pertukaran Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri, berdasarkan pertimbangan kabinet tentang "Pembekuan Aset untuk pemukim Israel yang terlibat dalam tindakan kekerasan per 23 Juli 2024", kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Penjatuhan sanksi memberikan kontribusi pada upaya internasional untuk mencapai perdamaian internasional yang bertujuan menyelesaikan masalah seputar tindakan kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat, serta mengingat langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara besar lainnya, demikian pernyataan itu menambahkan.

"Kami bertekad untuk melanjutkan kerja sama erat dengan komunitas internasional, termasuk negara-negara G7, untuk meminta Israel sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman," kata Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi, mengomentari sanksi tersebut pada kesempatan berikutnya.

Ini adalah pertama kalinya Jepang memberlakukan langkah-langkah pembatasan terhadap pemukim Israel."Tindakan kekerasan dan perusakan properti oleh beberapa ekstremis sering kali menyebabkan korban jiwa dan telah menjadi masalah serius yang membuat warga Palestina kehilangan tempat tinggal mereka," ujarnya.

Sebelumnya pada Jumat (19/7), Pengadilan PBB mengeluarkan pendapat hukum tentang konsekuensi dari pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Pengadilan Internasional menyatakan bahwa aktivitas pemukiman Israel melanggar hukum internasional dan merupakan aneksasi.

Pengadilan meminta Israel untuk menghentikan kegiatan pemukiman baru dan kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina serta membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukan tersebut.

Pada awal Juli, Amerika Serikat (AS) juga memberlakukan sanksi terhadap tiga warga Israel dan lima entitas atas tindakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat, dengan mengatakan bahwa Washington sangat prihatin dengan kekerasan ekstremis dan ketidakstabilan di Tepi Barat.

AS juga mendesak Israel untuk segera mengambil tindakan terhadap individu dan entitas yang bertanggung jawab. Departemen Luar Negeri AS juga memperingatkan langkah-langkah akuntabilitas AS yang berkelanjutan jika tidak ada tindakan yang diambil.

REPUBLIKA.CO.ID, TUBAS -- Gerombolan pemukim Israel menyerang sebuah sekolah di Desa Ibziq yang berada di timur laut Tubas di timur laut wilayah pendudukan Tepi Barat, menurut sumber setempat.

Direktur pendidikan distrik Tubas, Azmi Balawna, menyatakan bahwa sekelompok kaum penjajah itu menyerbu sekolah, merusak pagar pelindung dan mencabut bendera Palestina dari tiang secara paksa.

Ibziq Basic Mixed School yang mencakup kelas satu hingga kelas enam, melayani 40 siswa dan siswi dari Desa Ibziq dan sekitarnya.

Serangan yang dilakukan pemukim Israel menjadi hal lumrah di wilayah pendudukan Palestina, tetapi kondisi tersebut mengalami pertumbuhan eksponensial dengan bangkitnya Zionisme Keagamaan ke dalam koalisi pemerintah Israel.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (5/7) mengaku “sangat prihatin” dengan baku tembak di perbatasan Israel-Lebanon yang semakin meningkat. PBB memperingatkan risiko “perang besar-besaran”.

“PBB sangat prihatin atas peningkatan intensitas baku tembak di Garis Biru kemarin yang berpotensi besar menyebabkan perang skala penuh,” kata Kantor Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah penyataan.

“Eskalasi bisa dan harus dihindari. Kami menegaskan kembali bahwa bahaya perhitungan yang salah, yang menyebabkan konflik secara tiba-tiba dan lebih luas adalah nyata,” katanya.

Dalam pernyataan itu juga disebutkan solusi politik dan diplomatik menjadi “satu-satunya cara yang layak untuk ke depannya", menggarisbawahi keterlibatan antara pejabat Lebanon dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) serta Koordinator Khusus PBB.