Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih banyak pengaduan terkait dengan perilaku penagihan oleh debt colletor di sektor financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol)

Berdasarkan data dari 1 Januari— 30 Juni 2023, terdapat 5.047 pengaduan terkait dengan fintech P2P lending atau pinjol dengan lima jenis permasalah terbesar.

Pertama, perilaku petugas penagihan. Kedua, kegagalan/keterlambatan transaksi. Ketiga, fraud eksternal.

"Lalu, penyalahgunaan data pribadi dan permasalahan bunga/denda/pinalti,” kata Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam jawaban tertulisnya dikutip Senin (15/7/2024).

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech tercatat paling banyak mencapai 3.017 pengaduan yang masuk melalui APPK OJK.

OJK melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Tidak hanya itu, Kiki mengungkap bahwa OJK juga menemukan pengaduan terindikasi pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen khususnya terkait perilaku petugas penagihan di industri perbankan dan perusahaan pembiayaan.

“Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan,” imbuhnya.

Walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, dia mengatakan bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK diantaranya adalah petugaspenagihan yang belum memiliki lisensi resmi, namun telah melakukan penagihan,cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih diluarwaktu yang ditentukan oleh ketentuan. Adapun berdasarkan ketentuan penagihan dibatasi sampai 20.00 WIB.

Selain itu, sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman juga dilaporkan.

Kiki mengatakan ini telah menjadi perhatian OJK dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal.

“Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagiPUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilakupenagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debtcollector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami mengharapkanagar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJKmelalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK,” tandasnya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Dua mahasiswa bernama Abdul Muhyi (21) dan Rivaldi (21) melaporkan oknum penagih utang (debt collector) ke Polres Metro Tangerang Selatan (Tangsel) lantaran mengambil paksa kunci motor di pertigaan Muncul, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Rabu (10/7/2024) sore lalu.

"Kejadiannya hari Rabu jam 3 sore. Awalnya saya lagi kerja, nganter orderan makanan dari Shopee. Dapatnya di daerah Setu, berangkatnya dari Ciputat," ujar Abdul Muhyi saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Saat sedang mengantarkan orderan, kata Abdul, tiba-tiba muncul empat pria dengan dua motor. Masing-masing dua orang berboncengan satu motor dan menyuruhnya berhenti.

Saat berhenti, salah satu dari empat pria tersebut mendatanginya dan mengaku sebagai penagih utang.

Abdul yang melihat pria tersebut dengan perawakan orang timur itu mengatakan bahwa cicilan motor yang digunakannya tersendat.

Saat mendengarnya, dia kaget lantaran motor yang digunakannya bukan milik dia, melainkan temannya, Rivaldi (21).

"Ini motor minjem punya teman, soalnya motor saya tuh dipakai teman juga lagi keluar. Terus dia ngakunya leasing doang," kata Abdul.

Merasa curiga, Abdul pun langsung menelpon Rivaldi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Saya nelpon yang punya motor. Habis itu, teleponnya saya berikan ke leasing. Mereka teleponan," jelas dia.

Setelah menelepon, Abdul menjelaskan bahwa BPKB dan STNK motor Honda Beat bewarna putih itu lengkap.

Namun, pria yang tidak diketahui identitasnya menyebutkan bahwa BPKB dan STNK yang ada pada Rivaldi adalah palsu.

"Dia bilang ini pemalsuan. BPKB-nya enggak boleh dua. Sedangkan dia enggak bawa bukti apa-apa dari pihak perusahaan," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia pun mengatakan bahwa pria tersebut juga sempat mengajaknya untuk ke Polsek terdekat dan diiyakan oleh Abdul.

"Terus dibawa ke lampu merah, enggak jauh dari Polsek Cisauk yang sudah lama kosong, habis itu dipinggirin," katanya.

Dalam keadaan lokasi yang sangat sepi, kata Abdul, dirinya kaget karena tiba-tiba muncul kawanannya dan langsung merampas kunci motor.

"Pas di situ datang lagi empat orang, jadi semuanya delapan orang. Jadi di situ mereka langsung rampas kunci saya, pas lagi sepi-sepinya di situ, dia kabur," jelasnya.

Sedangkan Rivaldi, yang sempat berbincang via telepon dengan oknum debt collector, berencana untuk datang menjemput Abdul dengan membawa surat-surat motor.

Sedangkan Abdul, yang diberhentikan sekitar 1 kilometer dari kantor Polsek Cisauk lama itu kaget karena tiba-tiba muncul kawanannya dan langsung merampas kunci motor.

"Pas di situ datang lagi empat orang, jadi semuanya delapan orang. Jadi di situ mereka langsung rampas kunci saya, pas lagi sepi-sepinya di situ, dia kabur," jelasnya.

Tak lama kemudian, Rivaldi tiba di lokasi dan Abdul menceritakan kejadian yang dialaminya.

Setelah Abdul menyelesaikan penjelasannya, dia bersama dengan Rivaldi meninggalkan lokasi kejadian dan menuju Polres Metro Tangsel pada Rabu (10/7/2024), pukul 18.00 WIB.

Abdul menjelaskan, sebelum motornya diambil paksa. Oknum penagih utang tersebut sempat menjanjikannya untuk pesan ojek online agar bisa pulang.

Namun, janji tersebut ternyata nihil dan dia ditinggalkan dengan kondisi lokasi yang sepi dan jauh dari CCTV.

"CCTV kita cari di situ. Kita setelah lapor polres, kita cari di daerah situ dan enggak ada CCTV. Meskipun di Lampu merah itu ada, tapi sudah mati (tidak berfungsi) katanya," jelasnya.

Adapun laporan Ahmad Abdul dan Rivaldi diterima oleh Polres Metro Tangsel dengan Tanda Bukti Lapor bernomor TBL/B/1597/NII/2024/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA

Laporan itu juga dibenarkan oleh Kasie Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil. Dia mengatakan, kasus tersebut dalam proses penyelidikan.

"Benar, laporan tersebut telah diterima Polres Tangerang Selatan, kemudian saat ini peristiwanya sedang dalam proses penyelidikan," kata Agil saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024).