Jakarta: Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum (Prodi DIH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Tarumanagara (Untar), Abd. Latip Lestaluhu, menyebut perusahaan pembiayaan harus melakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum oleh penagih hutang (debt collector) saat eksekusi di lapangan. Debt collector juga perlu memahami dan mematuhi etika penagihan hutang yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan perusahaan pembiayaan.

Hal itu disampaikan Latip dalam Ujian Terbuka Program Studi Doktor dengan judul disertasi
“Penerapan Tanggung Gugat dalam Pasal 48 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 akibat Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Penagih Hutang (Debt Collector) selaku
Kuasa Perusahaan Pembiayaan Konsumen”.

Topik ini diangkat lantaran temuan ketidakprofesionalan perusahaan pembiayaan dalam penagihan utang yang menimbulkan masalah. Latip menemukan debt collector sering kali bertindak tidak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku, seperti melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap debitur.
Kekerasan ini umumnya dipicu oleh debitur yang berusaha mempertahankan barang miliknya atau menolak membayar utang. Perlawanan ini menyebabkan debt collector bertindak tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti memukul dan merampas barang milik debitur.

Tindakan ini tidak hanya melanggar etika, namun juga masuk dalam ranah pidana karena perampasan dan kekerasan. Latip menekankan debt collector wajib tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) guna memastikan debt collector bertindak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

LSP seharusnya bertanggung jawab atas pembinaan teknis debt collector di lapangan. Latip juga menyoroti tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap tindakan di bawah payung hukumnya, khususnya dalam penagihan utang.

Saat ini, ditemukan banyak perusahaan kolektor tidak profesional. Sehingga, direktur perusahaan terlibat langsung di lapangan dapat dikenakan sanksi ketika terjadi kekeliruan.

Penguji eksternal, Wasis Susetio, menyoroti kebaruan ilmu yang dikemukakan dalam disertasi Latip, yaitu prinsip strict liability. Ini menjelaskan perusahaan pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan debt collector yang melanggar hukum, meskipun tindakan tersebut dilakukan tanpa arahan langsung dari perusahaan.

Ketentuan yang memperjelas tanggung jawab lembaga pembiayaan terhadap tindakan debt collector yang melanggar hukum sangat diperlukan. Tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada debt collector, tetapi juga mencakup perusahaan pembiayaan yang menaunginya.

Latip menyatakan strict liability tidak melihat cara kesalahan atau kelalaian dari tergugat,
tetapi dianggap harus bertanggung gugat. Suatu putusan di Indonesia menyatakan perusahaan
harus bertanggung jawab karena tidak ada pencegahan.

Penguji internal, Rasji, menekankan pentingnya memahami Pasal 48 yang sering bertentangan dengan implementasi di lapangan. Rasji menyoroti batasan kondisi yang menentukan pembebanan tanggung jawab apabila ada permasalahan dalam proses penagihan.

Latip menjelaskan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), sanksi hanya dapat diberikan ke perusahaan pembiayaan, bukan debt collector.

Sementara itu, dalam konteks perdata, tanggung jawab dapat dibebankan pada perusahaan
pembiayaan dan debt collector. Hal ini mengacu pada perjanjian yang mengikat hak-hak dan konsekuensi kedua belah pihak.

Namun, dalam konteks pidana, tanggung jawab dibebankan pada debt collector apabila melakukan tindak kekerasan atau tindakan pelanggaran hukum di lapangan.

Ujian Terbuka dipimpin Rektor Untar, Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. dengan Prof. Dr. Mella Ismelina, F.R., S.H., M.Hum. sebagai promotor utama dan Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. sebagai promotor pendamping.

Dewan penguji diketuai Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. dengan penguji internal Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M., Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., dan Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. Sebagai penguji eksternal Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H.

Latip yang berprofesi sebagai advokat berhasil mempertahankan disertasinya dan dinyatakan layak menyandang gelar doktor serta menjadi lulusan ke-39 Prodi DIH Untar.

Baca juga: Berprilaku Kasar, 573 Debt Collector Dilaporkan ke OJK

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih banyak pengaduan terkait dengan perilaku penagihan oleh debt colletor di sektor financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol)

Berdasarkan data dari 1 Januari— 30 Juni 2023, terdapat 5.047 pengaduan terkait dengan fintech P2P lending atau pinjol dengan lima jenis permasalah terbesar.

Pertama, perilaku petugas penagihan. Kedua, kegagalan/keterlambatan transaksi. Ketiga, fraud eksternal.

"Lalu, penyalahgunaan data pribadi dan permasalahan bunga/denda/pinalti,” kata Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dalam jawaban tertulisnya dikutip Senin (15/7/2024).

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech tercatat paling banyak mencapai 3.017 pengaduan yang masuk melalui APPK OJK.

OJK melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Tidak hanya itu, Kiki mengungkap bahwa OJK juga menemukan pengaduan terindikasi pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen khususnya terkait perilaku petugas penagihan di industri perbankan dan perusahaan pembiayaan.

“Dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan,” imbuhnya.

Walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, dia mengatakan bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK diantaranya adalah petugaspenagihan yang belum memiliki lisensi resmi, namun telah melakukan penagihan,cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih diluarwaktu yang ditentukan oleh ketentuan. Adapun berdasarkan ketentuan penagihan dibatasi sampai 20.00 WIB.

Selain itu, sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman juga dilaporkan.

Kiki mengatakan ini telah menjadi perhatian OJK dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal.

“Melalui pengenaan sanksi ini, OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagiPUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilakupenagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debtcollector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami mengharapkanagar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJKmelalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK,” tandasnya.