Jakarta -

Meminjam uang di jasa pinjaman online (pinjol) dipilih sebagian orang dalam kondisi terdesak. Namun tingginya bunga dan biaya administrasi mengakibatkan banyak nasabah pinjol mengalami gagal bayar.

Gagal bayar tentu akan tercatat dalam riwayat keuangan nasabah, sehingga berpengaruh pada peluangnya mengambil cicilan atau pinjaman. Sebelum kondisi tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan nasabah jika tak mampu bayar utang pinjol?

Risiko yang Akan Terjadi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Dilansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berikut hal yang terjadi bila tak sanggup membayar utang pinjaman online:

1. Bunga dan Denda Pinjaman Semakin Besar

Meminjam dana di pinjol bisa dikenakan denda dan bunga jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Bunga dan denda akan semakin bertambah secara akumulatif bila terus-menerus menunggak, sehingga utang jadi kian menumpuk.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman akan dikenakan maksimal sebesar 0,8% per hari dan denda keterlambatan per harinya mencapai 0,8% dari jumlah pokok pinjaman dana. Serta berlaku denda keterlambatan maksimal 100% dari total pokok pinjaman.

Sebagai contoh, Z meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta melalui jasa pinjaman online. Saat ia tak mampu bayar tagihan dalam kurun waktu tertentu, maka Z harus membayar maksimal Rp 5 juta, sesuai aturan OJK yang menetapkan maksimum 100% dari total pokok pinjaman.

2. Skor Kredit di SLIK OJK Jelek

Jika tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya atau mengalami gagal bayar dalam rentang waktu peminjaman dana, data diri nasabah akan dilaporkan ke OJK. Sehingga ia masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK alias skor kreditnya buruk.

Dampaknya, nasabah akan kesulitan melakukan pinjaman dana kembali dari lembaga keuangan maupun fintech pendanaan bersama di kemudian hari.

3. Penagihan oleh Debt Collector

Nasabah berisiko ditagih oleh debt collector jika tidak melunasi utang pinjol. Namun sebelum didatangi tim penagihan, peminjam umumnya akan diingatkan terlebih dahulu melalui telepon hingga SMS untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam menagih utang pinjol, debt collector juga terikat peraturan sehingga tidak boleh semena-mena apalagi menggunakan kekerasan.

Solusi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

2. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

3. Menjual Aset yang Dimiliki

Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

4. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

Dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol, masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika ingin menjadi nasabahnya. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan solusi jika tak mampu membayar utang pinjol.

(azn/row)

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online alias pinjol.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjol sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Namun pada kenyataannya, ia bilang, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan.

"Sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," imbuh dia.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada pergadaian ilegal

Lebih lanjut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk waspada pada jasa pegadaian ilegal.

Kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian," terang dia.

Ciri-ciri gadai ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online alias pinjol.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjol sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Namun pada kenyataannya, ia bilang, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan.

"Sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," imbuh dia.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada pergadaian ilegal

Lebih lanjut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk waspada pada jasa pegadaian ilegal.

Kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian," terang dia.

Ciri-ciri gadai ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 106 ayat (1) huruf (e) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK disebutkan juga, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pemblokiran kontak debt collector

Pada periode Agustus sampai September 2024, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih utang (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Hudiyanto menyebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

"Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online alias pinjol.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjol sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Namun pada kenyataannya, ia bilang, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan.

"Sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," imbuh dia.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada pergadaian ilegal

Lebih lanjut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk waspada pada jasa pegadaian ilegal.

Kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian," terang dia.

Ciri-ciri gadai ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 106 ayat (1) huruf (e) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK disebutkan juga, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pemblokiran kontak debt collector

Pada periode Agustus sampai September 2024, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih utang (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Hudiyanto menyebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

"Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat," tutup dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Januari hingga 28 Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menghentikan 2.500 aktivitas pinjaman online atau pinjol ilegal. OJK juga mengajukan pemblokiran 995 nomor kontak para penagih atau debt collector.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).

“Kami sudah melakukan pemblokiran rekening, kontak telepon dan WhatsApp hampir 1000 kami sudah tutup,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada Jumat, 1 November 2024.

Satgas menurut dia menemukan nomor kontak debt collector terkait pinjol ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Pemblokiran nomor kontak diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sejak awal tahun, OJK telah menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 13.020 pengaduan mengenai pinjol ilegal dan 840 pengaduan terkait investasi ilegal. Otoritas juga memblokir 242 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sementara itu ada 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan, terkait dengan aktivitas keuangan ilegal. OJK sudah melapor kepada perbankan untuk untuk melakukan pemblokiran.

Sebagai upaya memberantas aktivitas ilegal tersebut, dalam waktu dekat OJK bakal meluncurkan Anti Scam Center (ASC), sebagai platform terpusat untuk menangani kasus penipuan. Namun Friederica belum menyampaikan detail waktu operasionalnya dimulai. “Satgas Pasti, secara intensif terus menyiapkan sistem dan infrastruktur yang akan digunakan ASC,” ujarnya lagi.

Peluncuran ASC akan segera dilakukan agar upaya pemblokiran rekening pelaku penipuan dan identifikasi pelaku makin cepat. Diharapkan ada penindakan hukum dan ada pengembalian dana korban yang tersisa, dengan catatan korban melapor cepat ke platform.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan jasa angkutan bahan bakar minyak atau PT Putra Patra Utama—menggugat pailit PT Patra Logistik, anak perusahaan Patra Niaga—yang juga perusahaan di bawah PT Pertamina (Persero). Setelah mendapat gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perusahaan itu menyodorkan duit untuk membayar separuh utangnya.

Kuasa hukum Putra Patra Utama, Tiur Henny Monica, mengatakan langkah Patra Logistik membayar utang di pengadilan sangat tak etis. “Kalau begitu caranya, artinya mereka mau mendudukan pengadilan ini seperti debt collector, dong,” kata Tiur kepada Tempo, Sabtu, 28 September 2024. Menurut Tiur, sebelum PKPU ia sempat somasi Patra Logistik. Namun teguran itu tak digubris.

Menurut dia, tawaran yang sama—membayar sebagian utang saat persidangan—kembali dilakukan Patra Logistik saat sidang kesimpulan pada Kamis, 26 September 2024. Patra Logistik mengatakan akan membayar Rp419 juta—separuh dari total utang tersebut. “Baru kemarin seakan-akan mengakomodir bahwa siap membayar Rp419 juta. Tapi itu cuma ngomong. Karena enggak ditunjukin duitnya, enggak ditunjukin ceknya,” tutur dia.

Ia menjelaskan total utang yang belum dilunasi Patra Logistik senilai Rp528.294.510. Jumlah itu meningkat dari utang awal yang jatuh tempo pada Desember 2023 sebesar Rp290 juta—yang diajukan dalam PKPU. Namun dia mengatakan, pengajuan PKPU berlangsung sejak Agustus—September 2024 ini masih ada tagihan ke Patra Logistik yang terus berjalan.

Dia menjelaskan, tagihan itu terus berjalan karena Putra Patra Utama akan tetap bekerja mengangkut dan mendistribusikan bahan bakar minyak atau BBM milik Patra Logistik. Kontrak jasa pengangkutan BBM dengan Putra Patra Utama berlangsung hingga Juni 2025. Saat gugatan ini berjalan Patra Logistik menawarkan membayar sebagian utang sebesar Rp290 juta.

Namun ia menolak menerima duit tersebut. Dia menyatakan ada banyak utang yang harus dilunasi Patra Logistik selama proses PKPU berlangsung di Pengadilan Niaga. “Nah tagihan itu kan terus berjalan karena selama proses persidangan dan selama Patra Logistik tidak membayar, klien saya akan tetap mengangkut BBM milik Patra Logistik,” ucap dia.

Putra Patra Utama berdomisili di Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Direktur Utama Zainab Assegaff. Dalam kerja sama dengan Patra Logistik, Patra Putra Utama bertugas mengangkut BBM dan didistribusikan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop Semarang dan Lahat. Menurut Tiur, kerja sama antara kedua perusahaan itu sudah berlangsung sejak tujuh tahun silam.

Ia merincikan kerugian itu di antaranya biaya operasional perusahaan, penyewaan kantor, sewa garasi per tahun, angsuran mobil tangki, gaji, bonus, tunjangan sopir, serta pekerjaan mendistribusikan logistik yang masih berlangsung sesuai kontrak hingga Juni 2025. Rincian kerugian ini senilai Rp 6.241.500.000.

Vice President Business Support and Development Patra Niaga Ika Yuliana, mengatakan Patra Logistik digugat pailit karena belum membayar utang yang jatuh tempo sejak November 2023 dan utang yang yang diklaim tahun 2024. “Tapi setiap persidangan kami sudah siap bayar. Cuma PPU belum kasih nomor rekening yang baru karena nomor rekening lama biasa kami melakukan pembayaran mati,” kata Ika, melalui sambungan telepon pada Sabtu, 28 September 2024.

Selain itu, Ika beralasan belum membayar utang itu karena Putra Patra Utama tak mau menerima duit tunai. Dia mengklaim setiap persidangan Patra Logistik selalu membawa duit tunai. Ika menjelaskan isi gugatan PKPU yang diajukan Putra Patra Utama sebesar Rp274 juta. Setiap peridangan, kata dia, Patra Logistik kerap membawa duit yang akan dibayarkan kepada Putra Patra Utama sekitar Rp400 juta. Jumlah itu terhitung mencakup tagihan utang Agustus 2024. “Bahkan sidang kemarin kami sudah membawa cash Rp400 jutaan,” ucap dia.

Patra Logistik merupakan perusahaan pengiriman, penyimpanan atau penimbunan, dan pengaliran BBM kepada pelanggan sebelum BBM diisikan ke kapal, mobil tangki, atau alat milik pelanggan dengan acuan flowmeter.

Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik dijabat oleh Joko Priyambodo, ponakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Perusahaan ini bergerak dalam penyaluran gas alam berupa compressed natural gas (CNG) dan liquefied natural gas (LNG) ke pengguna gas, terutama kepada konsumen yang berada di wilayah belum tersedia infrastruktur jaringan pipa.

Distribusi gas alam atau BBM ke konsumen menggunakan moda transportasi truk atau isotank. Salah satu rekan bisnis untuk melayani pengantaran BBM dan gas adalah Putra Patra Utama, yang kini tak membayar utang sejak November 2023 senilai setengah miliar rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perilaku petugas penagihan utang masih menjadi sorotan dalam industri keuangan perbankan hingga leasing. Termasuk perilaku petugas penagihan atau debt collector industri pinjaman online (pinjol).

Otoritas Jasa Keuangan misalnya mencatat menerima 160 pengaduan terkait layanan Spaylater dari 1 Januari hingga 26 Juli 2024. Aduan ini terutama berfokus pada perilaku petugas penagihan dan masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK menyebut penanganan perilaku petugas penagihan telah menjadi fokus regulator.

"OJK telah memerintahkan beberapa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) penyedia produk kredit atau pembiayaan untuk mereviu dokumen terkait kebijakan dan atau prosedur penagihan," kata Friderica atau lebih dikenal dengan Kiki, dikutip Kamis (8/8/2024).

Dia menjelaskan, dalam penanganan perilaku petugas penagihan juga dilakukan langkah-langkah melalui pendekatan preventif dan pengaturan ketentuan. Menurutnya, regulasi terkait proses penagihan mengacu kepada Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan tersebut meliputi penagihan harus diawali dengan surat peringatan, dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang memiliki sertifikasi di bidang penagihan dengan tanggung jawab penuh pada pihak PUJK, serta harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, tidak menggunakan kekerasan, tidak mengganggu konsumen secara terus-menerus, dan dilakukan hanya pada hari Senin hingga Sabtu antara pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat.

OJK juga telah memerintahkan perusahaan pembiayaan untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait perilaku petugas penagihan dengan cara menyelesaikan setiap pengaduan sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Termasuk memberikan pelatihan kepada petugas penagihan ataupun pihak ketiga yang melakukan penagihan.

Untuk memitigasi pengaduan terhadap petugas penagihan, termasuk yang terkait dengan Spaylater, OJK telah memerintahkan PUJK untuk mereview dokumen kebijakan dan prosedur penagihan. Jika ditemukan pelanggaran, OJK akan mengenakan sanksi administratif dan memerintahkan perbaikan kebijakan dan mekanisme penagihan.

"Apabila ditemukan bukti pelanggaran atas perilaku petugas penagihan yg tidak sesuai dengan ketentuan yg berlaku, OJK dengan tegas akan mengenakan sanksi adaminsitratif maupun memberikan perintah kepada PUJK untuk memperbaiki kebijakan dan atau mekanisme penagihan yang dilakukan sehingga kejadian terkait perilaku pertugas penagihan yang tidak sesuai ketentuan tidak terulang kembali," katanya.

Dia juga menjelaskan OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Langkah preventif ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian yang tidak perlu.

Ratusan Pengaduan Terkait Perilaku Debt Collector

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menerima ratusan pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector.
Dalam pernyataan sebelumnya, Kiki mencatat sejak Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK telah menemukan sebanyak 411 pengaduan terkait hal perilaku debt collector.

Indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen tersebut terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelas Kiki baru-baru ini (9/7/2024).
Terkait dengan aduan tersebut, OJK pun senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Kiki melanjutkan, dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, tetapi bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

"Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan [lebih dari jam 20.00 malam], dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman," jelas Kiki.

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menerima 160 pengaduan terkait Spaylater selama Januari - Juli. Paling banyak terkait perilaku petugas penagihan atau yang dikenal dengan debt collector.

Pengaduan terkait Spaylater itu masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen alias APPK. “Permasalahan yang paling banyak diadukan mengenai perilaku petugas penagihan dan permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen di Jakarta, Rabu (7/8).

OJK telah memerintahkan Spaylater untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait perilaku petugas penagihan dengan melakukan tindakan yakni menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan sesuai ketentuan, serta memberikan pelatihan ke para petugas penagihan dan/atau pihak ketiga yang menjalankan kegiatan penagihan.

Friderica menuturkan untuk memitigasi pengaduan petugas penagihan, tidak terbatas pada Spaylater, OJK memerintahkan beberapa pelaku usaha jasa keuangan penyedia produk kredit atau pembiayaan untuk mengkaji dokumen terkait kebijakan dan/atau prosedur penagihan.

Jika ditemukan bukti pelanggaran atas perilaku petugas penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, OJK akan mengenakan sanksi administratif maupun memberikan perintah ke pelaku usaha jasa keuangan untuk memperbaiki kebijakan dan atau mekanisme penagihan yang dilakukan, sehingga kejadian terkait perilaku petugas penagihan yang tidak sesuai ketentuan, tidak terulang kembali.

Di samping itu, OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, antara lain memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

OJK juga telah mengatur ketentuan terkait dengan proses penagihan yang boleh dilakukan oleh petugas penagihan pelaku usaha jasa keuangan, yaitu Peraturan OJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan tersebut antara lain meliputi diawali dengan surat peringatan, dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki sumber daya manusia bersertifikasi di bidang penagihan. Pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan.

Penagihan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak menggunakan cara kekerasan, tidak ke pihak selain konsumen, tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu, serta di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen, kecuali dengan perjanjian.

Kemudian, penagihan kredit hanya dilakukan pada Senin - Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat, kecuali dengan perjanjian.

Jakarta: Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum (Prodi DIH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Tarumanagara (Untar), Abd. Latip Lestaluhu, menyebut perusahaan pembiayaan harus melakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum oleh penagih hutang (debt collector) saat eksekusi di lapangan. Debt collector juga perlu memahami dan mematuhi etika penagihan hutang yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan perusahaan pembiayaan.

Hal itu disampaikan Latip dalam Ujian Terbuka Program Studi Doktor dengan judul disertasi
“Penerapan Tanggung Gugat dalam Pasal 48 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 akibat Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Penagih Hutang (Debt Collector) selaku
Kuasa Perusahaan Pembiayaan Konsumen”.

Topik ini diangkat lantaran temuan ketidakprofesionalan perusahaan pembiayaan dalam penagihan utang yang menimbulkan masalah. Latip menemukan debt collector sering kali bertindak tidak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku, seperti melakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap debitur.
Kekerasan ini umumnya dipicu oleh debitur yang berusaha mempertahankan barang miliknya atau menolak membayar utang. Perlawanan ini menyebabkan debt collector bertindak tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti memukul dan merampas barang milik debitur.

Tindakan ini tidak hanya melanggar etika, namun juga masuk dalam ranah pidana karena perampasan dan kekerasan. Latip menekankan debt collector wajib tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) guna memastikan debt collector bertindak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

LSP seharusnya bertanggung jawab atas pembinaan teknis debt collector di lapangan. Latip juga menyoroti tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap tindakan di bawah payung hukumnya, khususnya dalam penagihan utang.

Saat ini, ditemukan banyak perusahaan kolektor tidak profesional. Sehingga, direktur perusahaan terlibat langsung di lapangan dapat dikenakan sanksi ketika terjadi kekeliruan.

Penguji eksternal, Wasis Susetio, menyoroti kebaruan ilmu yang dikemukakan dalam disertasi Latip, yaitu prinsip strict liability. Ini menjelaskan perusahaan pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan debt collector yang melanggar hukum, meskipun tindakan tersebut dilakukan tanpa arahan langsung dari perusahaan.

Ketentuan yang memperjelas tanggung jawab lembaga pembiayaan terhadap tindakan debt collector yang melanggar hukum sangat diperlukan. Tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada debt collector, tetapi juga mencakup perusahaan pembiayaan yang menaunginya.

Latip menyatakan strict liability tidak melihat cara kesalahan atau kelalaian dari tergugat,
tetapi dianggap harus bertanggung gugat. Suatu putusan di Indonesia menyatakan perusahaan
harus bertanggung jawab karena tidak ada pencegahan.

Penguji internal, Rasji, menekankan pentingnya memahami Pasal 48 yang sering bertentangan dengan implementasi di lapangan. Rasji menyoroti batasan kondisi yang menentukan pembebanan tanggung jawab apabila ada permasalahan dalam proses penagihan.

Latip menjelaskan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), sanksi hanya dapat diberikan ke perusahaan pembiayaan, bukan debt collector.

Sementara itu, dalam konteks perdata, tanggung jawab dapat dibebankan pada perusahaan
pembiayaan dan debt collector. Hal ini mengacu pada perjanjian yang mengikat hak-hak dan konsekuensi kedua belah pihak.

Namun, dalam konteks pidana, tanggung jawab dibebankan pada debt collector apabila melakukan tindak kekerasan atau tindakan pelanggaran hukum di lapangan.

Ujian Terbuka dipimpin Rektor Untar, Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. dengan Prof. Dr. Mella Ismelina, F.R., S.H., M.Hum. sebagai promotor utama dan Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. sebagai promotor pendamping.

Dewan penguji diketuai Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. dengan penguji internal Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M., Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., dan Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. Sebagai penguji eksternal Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H.

Latip yang berprofesi sebagai advokat berhasil mempertahankan disertasinya dan dinyatakan layak menyandang gelar doktor serta menjadi lulusan ke-39 Prodi DIH Untar.

Baca juga: Berprilaku Kasar, 573 Debt Collector Dilaporkan ke OJK

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 573 pengaduan berindikasi pelanggaran terhadap pelindungan konsumen terkait perilaku petugas penagihan atau debt collector sampai akhir Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, jumlah tersebut sebenarnya berada dalam tren penurunan.

"Indikasi pelanggaran tersebut terjadi di berbagai industri, memang didominasi oleh sektor fintech (lending). Kemudian angkanya juga muncul di industri pembiayaan dan perbankan," kata dia dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Senin (5/8/2024).

Wanita yang karib disapa Kiki itu bilang, pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah penagihan dengan memberikan ancaman dan kata-kata kasar.

Ia memerinci, aduan tertinggi terkait perilaku petugas penagihan berasal dari industri fintech lending sekitar 29.000 pengaduan. Jumlah tersebut diikuti dengan industri pembiayaan sekitar 5.000 pengaduan dan di industri perbankan ada sekitar 4.000 pengaduan.

"OJK terus melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan pelaku usaha jasa keuangan terkait hal tersebut," imbuh dia.

Adapun, pelaku usaha jasa keuangan yang memiliki banyak pengaduan serupa akan diperiksa oleh OJK. Pihaknya juga telah memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap perusahaan terkait.

Namun demikian, Kiki mengingatkan, aturan pelindungan konsumen ini tidak akan melindungi konsumen yang nakal. Untuk itu, baik konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi.

Sebelumnya, sampai Juni 2024 OJK menemukan sekurang-kurangnya 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya terkait perilaku petugas penagihan.

Kiki menuturkan, indikasi pelanggaran terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech lending.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," ungkap dia.

Jakarta: Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi menerima laporan dari konsumen terkait perilaku petugas penagihan atau debt collector yang berperilaku kasar. Hasil analis OJK dari periode 1 Januari- 31 juli 2024, terdapat 573 pengaduan terhadap debt collector berindikasi pelanggaran penagihan.

Friderica menyebutkan mayoritas debt collector yang dilaporkan konsumen dari platform financial technology (fintech) yakni layanan peer-to-peer lending (P2P) atau dikenal pinjaman online (pinjol).

"Apa sih yang banyak dilanggar? Biasanya itu berupa ancaman, kata kasar, dan lain sebagainya. Perilaku petugas penagihan yang terindikasi melanggar ini didominasi dari fintech," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Juli 2024, Senin, 5 Agustus 2024.
Hingga 31 Juli 2024, OJK telah menerima 218.300 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 17.003 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri fintech, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.
Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari sampai 31 Juli 2024 pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 10.104 pengaduan, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 9.596 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 508 pengaduan.

OJK mengingatkan agar masyarakat selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

(LDS)

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Ruslan mengungkapkan akan menyelidiki debt collector alias mata elang yang sepeda motornya diceburkan oleh ojek online (ojol) ke kali di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Sabtu (3/8).

Debt collector itu sebelumnya berusaha merebut paksa motor tersebut dari seorang perempuan. Mereka sempat terlibat cekcok hingga teman wanita tersebut meminta bantuan ojol yang berada di dekat lokasi.

“Polsek Sawah Besar lagi lidik matel (mata elang) di wilayah Sawah Besar,” kata Ruslan kepada kumparan, Minggu (4/8).

Korban, perempuan yang hendak diambil motornya oleh debt collector, lanjut Ruslan, tidak membuat laporan usai peristiwa tersebut.

“Korban tidak membuat laporan. Korbannya perempuan, langsung pulang,” tutur Ruslan.

Adapun debt collector tersebut sudah mengambil kembali motornya yang diceburkan.

“Motornya langsung diambil kembali sama mata elang di kali,” ujar Ruslan.

Sebelumnya, beredar video memperlihatkan sejumlah sopir ojek online membuang dua sepeda motor ke kali di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Sabtu (3/8). Motor itu ternyata milik debt collector atau mata elang.

Dalam video itu, tampak para ojol bersama warga secara bersama-sama melempar motor itu ke dalam kali.

Kasi Humas Polres Jakarta Pusat Ipda Ruslan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan, kasus ini berawal saat sekelompok mata elang ingin menarik paksa motor seorang wanita yang berboncengan bersama temannya.

Terjadi cekcok antara si wanita dan si mata elang.

Ruslan menyebut, teman dari wanita tersebut meminta pertolongan ojol yang sedang mangkal di dekat lokasi. Ojol itu kemudian memanggil teman-temannya.

“Karena ojol geram atas kejadian tersebut, para ojol yang melintas langsung membawa sepeda motor milik mata elang tersebut dan membuangnya ke kali sekitaran pintu air dan mata elang tersebut langsung kabur,” kata Ruslan.