REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus korupsi yang menyeret Ujang Iskandar ke sel tahanan tak terkait dengan jabatannya saat ini di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pun, dipastikan tak ada kaitannya dengan peran politik Ujang Iskandar sebagai kader Partai Nasdem.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Kalteng Dodik Mahendra, menjelaskan, perkara yang membuat Ujang ditangkap di Bandara Sukarno Hatta ini, merupakan kasus yang yang disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng). Kasus ini terkait dengan peran Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat, dan Komisaris Perusahaan Daerah (Perusda) PD Agrotama Mandiri pada 2009-2010.

Kasus yang menyeret Ujang Iskandar sebagai tersangka, menurut Dodik, terkait dugaan korupsi dalam penyertaan modal perusahaan daerah. Dikatakan pada Juni 2009 PD Agrtotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas melakukan kerja sama penjualan tiket pesawat terbang Riau Airlines. “Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun,” kata Dodik, dalam siaran pers Senin (29/7/2024).

Dalam kerja sama tersebut, disepakati PD Agrotama menyetorkan uang ke PT Aleta senilai Rp.500 juta, dan Rp.1 miliar untuk security deposit dalam bentuk Bank Garansi. Sementara PT Aleta, dikatakan Dodik tak ada menyetorkan uang. Dan selanjutnya, Reza Andriardi selaku Direktur PD Agrotama menyetorkan Rp.500 juta tersebut kepada Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta melalui perpindahan rekening. Lalu, Reza dan Daniel membuat jaminan Bank Garansi senilai Rp.1 miliar di Bank BRI Pangkalan Bun.

“Bank Garansi Rp.1 miliar tersebut, sebagai jaminan apabila PD Agrotama melakukan cidera janji atau wanprestasi,” kata Dodik.

Namun pada Agustus 2009, tanpa adanya wanprestasi dari PD Agrotama, Daniel mengajukan pencairan dana Bank Garansi tersebut senilai Rp.500 juta kepada Reza. Dan Reza, atas persetujuan Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat sekaligus Komisaris PD Agrotama memberikan persetujuan untuk pencairan Bank Garansi oleh Daniel.

Setelah itu, Riau Airlines dinyatakan bankrut. Sehingga Daniel Alexander selaku Direktur PT Aleta melakukan kerja sama dengan Expres Air dengan menggunakan dana Bank Garansi yang berada di rekening PD Agrotama sebesar Rp.500 juta.

Namun setelah dilakukan penyidikan, seluruh rangkaian kerja sama yang dilakukan tersebut, terungkap dilakukan tanpa adanya kajian kelayakan usaha, ataupun pertimbangan analisa bisnis di internal PD Agrotama. Hal tersebut, yang menurut tim penyidik menimbulkan kerugian negara.

Dalam kasus ini, kata Dodik, sebetulnya sudah memidanakan Reza selaku Direktur PD Agrotama, dan Daniel selaku Direktur PT Aleta. Pada 2017 putusan hukum untuk kedua terpidana tersebut, sudah inkrah melalui kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan keduanya bersalah, dan dihukum masing-masing 5 dan 7 tahun penjara.

Sedangkan Ujang Iskandar, sebagai penanggung jawab atas izinnya sebagai bupati, dan komisaris perusda belum dilakukan pengusutan hukum. Padahal, kata Dodik, Ujang Iskandar menurut putusan MA, adalah pihak yang turut-serta melakukan korupsi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menambahkan, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng sudah beberapa kali melakukan pemanggilan kepada Ujang Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi. “Namun yang bersangkutan tidak pernah datang memenuhi pemanggilan untuk diperiksa,” kata Harli di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Bahkan kasus tersebut sempat berhenti sepanjang 2023 karena Ujang Iskandar adalah politikus yang menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu.

Pada 2024, penyidik Kejati Kalteng, pun sengaja melakukan penundaan penyidikan karena Ujang Iskandar, pun merupakan peserta Pemilu 2024. Selepas Pemilu 2024, Kejati Kalteng kembali mengundang Ujang Iskandar ke penyidikan untuk diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi, lagi-lagi Ujang Iskandar kerap mangkir.

Pada pada pekan lalu, tim penyidik Kejati Kalteng meminta bantuan Kejakgung untuk menangkap Ujang Iskandar selepas kembali dari Veitnam. “Melalui tim Tabur Kejaksaan Agung dan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, UI (Ujang Iskandar) berhasil diamankan di Bandara Sukarno-Hatta pada Jumat sore setelah penerbangan dari Ho Cin Min-Vietnam,” begitu kata Harli.

Setelah dilakukan penangkapan, Ujang Iskandar dibawa tim penyidikan ke Gedung Kartika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kompleks Kejakgung. Dan setelah lebih dari tujuh jam diperiksa, penyidik menetapkan Ujang Iskandar sebagai tersangka. Dan untuk memastikan Ujang Iskandar tak kabur, penyidik menjebloskan Ujang Iskandar ke sel tahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejakgung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus korupsi yang menyeret Ujang Iskandar ke sel tahanan tak terkait dengan jabatannya saat ini di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pun, dipastikan tak ada kaitannya dengan peran politik Ujang Iskandar sebagai kader Partai Nasdem.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Kalteng Dodik Mahendra, menjelaskan, perkara yang membuat Ujang ditangkap di Bandara Sukarno Hatta ini, merupakan kasus yang yang disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng). Kasus ini terkait dengan peran Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat, dan Komisaris Perusahaan Daerah (Perusda) PD Agrotama Mandiri pada 2009-2010.

Kasus yang menyeret Ujang Iskandar sebagai tersangka, menurut Dodik, terkait dugaan korupsi dalam penyertaan modal perusahaan daerah. Dikatakan pada Juni 2009 PD Agrtotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas melakukan kerja sama penjualan tiket pesawat terbang Riau Airlines. “Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun,” kata Dodik, dalam siaran pers Senin (29/7/2024).

Dalam kerja sama tersebut, disepakati PD Agrotama menyetorkan uang ke PT Aleta senilai Rp.500 juta, dan Rp.1 miliar untuk security deposit dalam bentuk Bank Garansi. Sementara PT Aleta, dikatakan Dodik tak ada menyetorkan uang. Dan selanjutnya, Reza Andriardi selaku Direktur PD Agrotama menyetorkan Rp.500 juta tersebut kepada Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta melalui perpindahan rekening. Lalu, Reza dan Daniel membuat jaminan Bank Garansi senilai Rp.1 miliar di Bank BRI Pangkalan Bun.

“Bank Garansi Rp.1 miliar tersebut, sebagai jaminan apabila PD Agrotama melakukan cidera janji atau wanprestasi,” kata Dodik.

Namun pada Agustus 2009, tanpa adanya wanprestasi dari PD Agrotama, Daniel mengajukan pencairan dana Bank Garansi tersebut senilai Rp.500 juta kepada Reza. Dan Reza, atas persetujuan Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat sekaligus Komisaris PD Agrotama memberikan persetujuan untuk pencairan Bank Garansi oleh Daniel.

Setelah itu, Riau Airlines dinyatakan bankrut. Sehingga Daniel Alexander selaku Direktur PT Aleta melakukan kerja sama dengan Expres Air dengan menggunakan dana Bank Garansi yang berada di rekening PD Agrotama sebesar Rp.500 juta.

Namun setelah dilakukan penyidikan, seluruh rangkaian kerja sama yang dilakukan tersebut, terungkap dilakukan tanpa adanya kajian kelayakan usaha, ataupun pertimbangan analisa bisnis di internal PD Agrotama. Hal tersebut, yang menurut tim penyidik menimbulkan kerugian negara.

Dalam kasus ini, kata Dodik, sebetulnya sudah memidanakan Reza selaku Direktur PD Agrotama, dan Daniel selaku Direktur PT Aleta. Pada 2017 putusan hukum untuk kedua terpidana tersebut, sudah inkrah melalui kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan keduanya bersalah, dan dihukum masing-masing 5 dan 7 tahun penjara.

Sedangkan Ujang Iskandar, sebagai penanggung jawab atas izinnya sebagai bupati, dan komisaris perusda belum dilakukan pengusutan hukum. Padahal, kata Dodik, Ujang Iskandar menurut putusan MA, adalah pihak yang turut-serta melakukan korupsi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menambahkan, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng sudah beberapa kali melakukan pemanggilan kepada Ujang Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi. “Namun yang bersangkutan tidak pernah datang memenuhi pemanggilan untuk diperiksa,” kata Harli di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Bahkan kasus tersebut sempat berhenti sepanjang 2023 karena Ujang Iskandar adalah politikus yang menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu.

Pada 2024, penyidik Kejati Kalteng, pun sengaja melakukan penundaan penyidikan karena Ujang Iskandar, pun merupakan peserta Pemilu 2024. Selepas Pemilu 2024, Kejati Kalteng kembali mengundang Ujang Iskandar ke penyidikan untuk diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi, lagi-lagi Ujang Iskandar kerap mangkir.

Pada pada pekan lalu, tim penyidik Kejati Kalteng meminta bantuan Kejakgung untuk menangkap Ujang Iskandar selepas kembali dari Veitnam. “Melalui tim Tabur Kejaksaan Agung dan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, UI (Ujang Iskandar) berhasil diamankan di Bandara Sukarno-Hatta pada Jumat sore setelah penerbangan dari Ho Cin Min-Vietnam,” begitu kata Harli.

Setelah dilakukan penangkapan, Ujang Iskandar dibawa tim penyidikan ke Gedung Kartika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kompleks Kejakgung. Dan setelah lebih dari tujuh jam diperiksa, penyidik menetapkan Ujang Iskandar sebagai tersangka. Dan untuk memastikan Ujang Iskandar tak kabur, penyidik menjebloskan Ujang Iskandar ke sel tahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejakgung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) telah menangkap Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Iskandar. Mantan bupati Kotawaringin Barat ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (26/7/2024) sekitar pukul 15:25 WIB.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar, menjelaskan bahwa sebelum ditangkap, beberapa kali yang bersangkutan, sudah dipanggil secara patut untuk diperiksa. Namun selalu mangkir.

Karena berkali-kali mangkir dari pemeriksaan, tim penyidik Kejati Kalteng sempat meminta status pencegahan. Akan tetapi, status cegah terhadap politikus Partai Nasdem tersebut, tetap membuatnya dapat tandang ke luar negeri. Terbukti Ujang ditangkap usai pergi dari Vietnam.

“Yang bersangkutan diamankan setelah kembali dari Ho Chin Min-Vietnam,” begitu kata Harli.

Lalu untuk apa Ujang ke Vietnam? Informasi dari tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ada dugaan keberadaan Ujang Iskandar di Vietnam, adalah untuk melakukan operasi wajah.

Namun hal ini dibantah Ujang Iskandar. Saat akan dibawa ke sel tahanan tak menjelaskan apapun perihal kasusnya ini. Namun saat dijebloskan ke mobil tahanan Kejakgung, Ujang Iskandar sempat membantah dirinya berada di Vietnam untuk operasi permak wajah. “Saya ke Vietnam tidak operasi,” kata Harli. Namun dia, juga bungkam soal apa urusannya ke Vietnam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Iskandar (UI), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung), Jumat (26/7/2024). Politikus Partai Nasdem itu, pun langsung dijebloskan ke sel tahanan.

Kejaksaan menetapkan mantan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng) itu sebagai tersangka terkait korupsi penyimpangan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat, kepada Perusahaan Daerah (Perusda) PT Agrotama Mandiri 2009.

“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan kemudian penyidik menemukan bahwa ada bukti yang cukup dalam perkara ini, yang kemudian terhadap UI ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024) malam.

“Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, terhadap UI, penyidik melakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung,” sambung Harli.

Harli menerangkan, Ujang Iskandar sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mulanya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (26/7/2024) sekitar pukul 15:25 WIB. Penangkapan itu, dilakukan berdasarkan monitoring terhadap Ujang Iskandar, yang selama ini mangkir dari pemanggilan saksi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Ujang Iskandar, ditangkap oleh tim penyidik gabungan Kejakgung, dan Kejati Kalteng. Karena kasus ini, kata Harli, sebetulnya dalam penanganan di kejaksaan wilayah. “Yang bersangkutan diamankan setelah kembali dari Ho Chin Min-Vietnam,” kata Harli. Informasi dari tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ada dugaan keberadaan Ujang Iskandar di Vietnam, adalah untuk melakukan operasi wajah.

Harli melanjutkan, kasus yang menjerat Ujang Iskandar ini, sebetulnya hasil dari penyidikan lanjutan oleh Kejati Kalteng atas kasus korupsi penyimpangan dana penyertaan modal daerah kepada perusahaan perkebunan PT Agrotama Mandiri 2009.

Pada saat kasus ini terjadi, Ujang Iskandar masih menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat. Kata Harli menerangkan, dalam kasus yang merugikan negara Rp 1,5 miliar tersebut, sudah inkrah sampai level kasasi di Mahkamah Agung (MA) 2016 dengan menghukum dua terdakwa, yakni Daniel selaku pihak swasta, dan Reza sebagai Dirut Perusda Agrotama Mandiri.

Hukuman masing-masing terhadap dua terpidana tersebut, 5 dan 7 tahun penjara. Kata Harli, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng melanjutkan penyidikan atas keterlibatan Ujang Iskandar.

“Bahwa yang bersangkutan (Ujang Iskandar) ada keterlibatannya sebagai Komisaris di Perusda (Agrotama Mandiri) itu, dan kapasitas dirinya sebagai Bupati Kotawaringin Barat,” ujar Harli.

Pada 2023, Kejati Kalteng, memulai proses permintaan keterangan saksi-saksi, termasuk terhadap Ujang Iskandar. Akan tetapi, selama proses permintaan keterangan tersebut, Ujang Iskandar tak pernah bersedia untuk diperiksa, pun diminta keterangan. Sehingga, kata Harli, untuk memudahkan proses penyidikan, Kejati Kalteng bersama tim Jampidsus Kejakgung menjeratnya sebagai tersangka.

Ujang Iskandar, saat akan dibawa ke sel tahanan tak menjelaskan apapun perihal kasusnya ini. Namun saat dijebloskan ke mobil tahanan Kejakgung, Ujang Iskandar sempat membantah berada di Vietnam untuk operasi permak wajah. “Saya ke Vietnam tidak operasi,” kata Harli. Namun dia, juga bungkam soal apa urusannya ke Vietnam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Usai penangkapan, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Iskandar (UI), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung), Jumat (26/7/2024). Politikus Partai Nasdem itu, pun langsung dijebloskan ke sel tahanan.

Kejaksaan menetapkan mantan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng) itu sebagai tersangka terkait korupsi penyimpangan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat, kepada Perusahaan Daerah (Perusda) PT Agrotama Mandiri 2009.

“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan kemudian penyidik menemukan bahwa ada bukti yang cukup dalam perkara ini, yang kemudian terhadap UI ditetapkan sebagai tersangka,” begitu kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024) malam.Dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, lanjut Harli, penyidik melakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung.

Menurut Harli melanjutkan, kasus yang menjerat Ujang Iskandar ini, sebetulnya hasil dari penyidikan lanjutan oleh Kejati Kalteng atas kasus korupsi penyimpangan dana penyertaan modal daerah kepada perusahaan perkebunan PT Agrotama Mandiri 2009.

Pada saat kasus ini terjadi, Ujang Iskandar masih menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat. Kata Harli menerangkan, dalam kasus yang merugikan negara Rp 1,5 miliar tersebut, sudah inkrah sampai level kasasi di Mahkamah Agung (MA) 2016 dengan menghukum dua terdakwa, yakni Daniel selaku pihak swasta, dan Reza sebagai Dirut Perusda Agrotama Mandiri. Hukuman masing-masing terhadap dua terpidana tersebut, 5 dan 7 tahun penjara. Kata Harli, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng melanjutkan penyidikan atas keterlibatan Ujang Iskandar.

“Bahwa yang bersangkutan (Ujang Iskandar) ada keterlibatannya sebagai Komisaris di Perusda (Agrotama Mandiri) itu, dan kapasitas dirinya sebagai Bupati Kotawaringin Barat,” begitu ujar Harli.

Dan pada 2023, Kejati Kalteng, memulai proses permintaan keterangan saksi-saksi, termasuk terhadap Ujang Iskandar. Akan tetapi, selama proses permintaan keterangan tersebut, Ujang Iskandar tak pernah bersedia untuk diperiksa, pun diminta keterangan. Sehingga, kata Harli, untuk memudahkan proses penyidikan, Kejati Kalteng bersama tim Jampidsus Kejakgung menjeratnya sebagai tersangka.

Ujang Iskandar yang ditanya wartawan saat penangkapan, tidak menjelaskan apapun kasusnya. Namun saat dijebloskan ke mobil tahanan Kejakgung, Ujang Iskandar sempat membantah dirinya berada di Vietnam untuk operasi permak wajah. “Saya ke Vietnam tidak operasi,” kata Harli. Namun dia, juga bungkam soal apa urusannya ke Vietnam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menangkap anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Iskandar (UI), pada Jumat (26/7/2024). Tim Kejakgung menangkap politikus Partai Nasdem tersebut terkait dengan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, Ujang Iskandar ditangkap di Terminal-3 Bandara Soekarno-Hatta, sekitar Pukul tiga sore tadi.

“Ya, ditangkap oleh Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan setelah yang bersangkutan kembali dari Vietnam,” begitu kata Harli melalui pesan singkat, Jumat (26/7/2024).

Dari informasi tim penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Ujang Iskandar ditangkap setelah melakukan operasi wajah di Vietnam beberapa waktu lalu. Namun begitu Kapuspenkum Harli, belum menjelaskan kasus yang menjerat Ujang Iskandar, politikus dari Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) itu. “Nanti akan kita rilis,” begitu kata Harli.

Ujang Iskandar, sebetulnya politikus baru di Gedung DPR. Politikus Nasdem itu melaju ke Senayan pada Mei 2023 lalu menggantikan Ary Egahni yang dipecat dari DPR lantaran tersandung kasus hukum juga. Ujang, selama ini dikenal sebagai Bupati Kotawaringn Barat dua periode 2005-2015.