Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara terkait aksi pencurian komoditas laut Indonesia seperti pasir laut dan lobster, yang dilakukan oleh pihak asing.

Trenggono menyebut, aksi pencurian pasir laut dan lobster milik Indonesia oleh pihak asing memang masih marak terjadi saat ini. Dia menyebut, hingga 500 juta benih lobster telah hilang dicuri oleh negara tetangga Indonesia. Meskipun demikian, Trenggono tidak menyebutkan negara tetangga yang dia maksud.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri dan sudah setengah mati seperti narkoba. Untuk angka persisnya belum dipastikan, tetapi sekitar 300 juta hingga 500 juta bibit [lobster] itu melayang ke negara tetangga," kata Trenggono dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Trenggono juga mengibaratkan, aksi pencurian tersebut sebagai bentuk pertempuran yang tengah dihadapi oleh Indonesia.

"Saya selalu sepakat dengan Pak Presiden Prabowo sejak saya menjadi Wamenhan, bahwa kita ini sedang dalam kondisi pertempuran. Menurut saya, Indonesia sedang ditempuri [diserang], tetapi kita gak sadar. Karena hakekat peperangan adalah menguasai ekonomi dan sekarang itu tidak harus menggunakan senjata atau tentara," jelasnya

Di sisi lain, Indonesia tengah meningkatkan upayanya untuk melakukan industrialisasi serta hilirisasi komoditas-komoditas Laut. Aksi pencurian tersebut membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang cukup signifikan.

Selain itu, Trenggono menuturkan pencurian ini juga menimbulkan kerugian lain seperti hilangnya sumber daya, pengembangan industri yang tersendat, dan lainnya.

Guna mengatasi masalah pencurian tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri komoditas laut Indonesia.

Namun demikian, Trenggono menuturkan, upaya ini belum dapat dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Trenggono menuturkan, saat ini jumlah kapal pengawas yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 30 unit yang digunakan untuk memantau perairan Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Selain itu, dari sisi anggaran, Trenggono menyebutkan dana yang dimiliki belum memadai untuk melakukan pemantauan secara konsisten di seluruh wilayah perairan RI selama 24 jam sehari.

"Kemudian, pengawasan kita saat ini juga 100% masih manual," lanjutnya.

Seiring dengan hal tersebut, Trenggono mengatakan pihaknya tengah merancang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan tersebut, Trenggono berharap seluruh area perairan Indonesia dapat diawasi dengan baik dan konstan.

"Harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Jadi, ke depannya tidak ada pergerakan yang tidak bisa dimonitor, termasuk pencurian pasir, lobster, atau komoditas lain," kata Trenggono.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sakti Wahyu Trenggono kembali menakhodai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi pos di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Trenggono menyoroti beberapa persoalan di wilayah kelautan dan perikanan Tanah Air di antaranya masifnya pencurian lobster hingga pasir laut.

“Lobster ini sudah setengah mati, sudah seperti narkoba, angkanya kurang lebih antara 300 juta - 500 juta bibit yang selalu melayang ke negara tetangga,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/10).

Trenggono mengungkapkan, banyaknya penyelundupan ini tentunya merugikan negara, saat ini pihaknya juga tengah berupaya untuk mendatangkan keuntungan negara dengan membuka kembali keran ekspor benih bening lobster (BBL).

Menurutnya, tidak mudah mendatangkan pelaku usaha lobster dari negara tetangga seperti Vietnam misalnya, agar mereka mendapatkan kuota ekspor BBL tersebut.

“Kalau belakangan tahu ada beberapa perusahaan yang konon dari Vietnam yang menuju ke sini ya itu bagian dari modelling, mereka masuk dulu, kemudian dia minta kuota kita berikan, tapi dia bayar,” ungkapnya.

Trenggono tak memungkiri, laut Indonesia begitu luas dari Sabang hingga Merauke, sementara Indonesia hanya memiliki 30 kapal pengawas dan tidak bisa menjaga selama 24 jam penuh.

“Kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implementasikan di dalam periode yang baru, harapan saya tahun depan bisa selesai tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor,” terangnya.

Selain itu, Trenggono juga menyoroti maraknya pencurian pasir laut di Tanah Air. Melalui kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi laut, KKP hendak menekan hilangnya potensi negara tersebut secara cuma-cuma.

“Ini harta yang diberikan oleh Tuhan, yang harusnya bermanfaat kepada bangsa dan negara dicuri terus,” kata dia.

Trenggono menceritakan, pihaknya berhasil menangkap dua kapal pencuri pasir di Pulau Nipah, salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia, Singapura dan Malaysia.

“Saya pergi ke Pulau Nipah, saya bisa menangkap dua kapal yang menyedot pasir di lautan kita dengan tenangnya dijual ke negara tetangga. Kalau satu hari itu kira-kira sekitar 200.000 meter kubik, satu tahun saya hitung US$ 360 juta,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Trenggono menambahkan, bila saja potensi tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik tentunya akan berdampak pada pemasukan negara dan mendukung pembangunan.

“Jadi kapal harus melaju sangat cepat karena banyak di dalam kapal itu masyarakat harus kita perjuangkan hidupnya,” tandasnya.