Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara terkait aksi pencurian komoditas laut Indonesia seperti pasir laut dan lobster, yang dilakukan oleh pihak asing.

Trenggono menyebut, aksi pencurian pasir laut dan lobster milik Indonesia oleh pihak asing memang masih marak terjadi saat ini. Dia menyebut, hingga 500 juta benih lobster telah hilang dicuri oleh negara tetangga Indonesia. Meskipun demikian, Trenggono tidak menyebutkan negara tetangga yang dia maksud.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri dan sudah setengah mati seperti narkoba. Untuk angka persisnya belum dipastikan, tetapi sekitar 300 juta hingga 500 juta bibit [lobster] itu melayang ke negara tetangga," kata Trenggono dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Trenggono juga mengibaratkan, aksi pencurian tersebut sebagai bentuk pertempuran yang tengah dihadapi oleh Indonesia.

"Saya selalu sepakat dengan Pak Presiden Prabowo sejak saya menjadi Wamenhan, bahwa kita ini sedang dalam kondisi pertempuran. Menurut saya, Indonesia sedang ditempuri [diserang], tetapi kita gak sadar. Karena hakekat peperangan adalah menguasai ekonomi dan sekarang itu tidak harus menggunakan senjata atau tentara," jelasnya

Di sisi lain, Indonesia tengah meningkatkan upayanya untuk melakukan industrialisasi serta hilirisasi komoditas-komoditas Laut. Aksi pencurian tersebut membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang cukup signifikan.

Selain itu, Trenggono menuturkan pencurian ini juga menimbulkan kerugian lain seperti hilangnya sumber daya, pengembangan industri yang tersendat, dan lainnya.

Guna mengatasi masalah pencurian tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri komoditas laut Indonesia.

Namun demikian, Trenggono menuturkan, upaya ini belum dapat dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Trenggono menuturkan, saat ini jumlah kapal pengawas yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 30 unit yang digunakan untuk memantau perairan Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Selain itu, dari sisi anggaran, Trenggono menyebutkan dana yang dimiliki belum memadai untuk melakukan pemantauan secara konsisten di seluruh wilayah perairan RI selama 24 jam sehari.

"Kemudian, pengawasan kita saat ini juga 100% masih manual," lanjutnya.

Seiring dengan hal tersebut, Trenggono mengatakan pihaknya tengah merancang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan tersebut, Trenggono berharap seluruh area perairan Indonesia dapat diawasi dengan baik dan konstan.

"Harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Jadi, ke depannya tidak ada pergerakan yang tidak bisa dimonitor, termasuk pencurian pasir, lobster, atau komoditas lain," kata Trenggono.

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya aktivitas pencurian pasir laut di wilayah perairan Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Di tengah sorotan pembukaan keran ekspor pasir berupa sedimentasi di laut oleh pemerintah saat ini, sejumlah modus pencurian pasir laut terungkap ke publik.

Terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan penangkapan dua kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mencuri pasir laut tanpa adanya kelengkapan dokumen.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, dua kapal isap pasir laut (dredger) raksasa yang berhasil diamankan itu yakni Yang Cheng 6 dan Zhou Shun 9.

“Kapal ini terindikasi dredger untuk isap pasir laut dan kami sudah lama mantau kapal ini,” kata Pung dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/10/2024).

Pada 9 Oktober 2024, Pung menuturkan bahwa kapal ini berpapasan dengan kapal Orca 003 yang dipakai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari pangkalan Batam menuju Pulau Nipa. Kala itu, KKP tengah melakukan pengawasan di lapangan.

Kemudian, Trenggono menugaskan anak buahnya untuk menghentikan kapal tersebut. Kapal ini, kata Pung, memang sudah dipantau sejak lama oleh KKP karena kerap memasuki perbatasan tanpa izin. Saat diperiksa, Pung mengungkap bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Hanya ada dokumen pribadi sang nahkoda.

Selain itu, kapal dengan bobot sekitar 12.000 gross tonnage ini mengangkut sekitar 10.000 meter kubik pasir laut. Ketika diperiksa, nakhoda berkewarganegaraan Indonesia itu mengaku bahwa pasir-pasir tersebut akan dibawa ke Singapura.

Masih menurut keterangan nakhoda itu, Pung menyebut bahwa kapal ini bolak-balik untuk mengambil pasir laut sebanyak 10 kali setiap bulannya. Sekali isap, kapal tersebut membutuhkan waktu 9 jam untuk memenuhi palka.

“Bisa dibayangkan jika setahun seperti apa,” ujarnya.

KKP masih akan mendalami aktivitas yang dilakukan kedua kapal tersebut dan menerapkan asas praduga tak bersalah. KKP telah mengantongi sejumlah alat bukti, untuk kemudian dikembangkan guna mengetahui sejauh mana tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kapal tersebut.

“Kedua kapal penyedot pasir laut itu patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Beroperasi di perbatasan tapi menyedot pasir di wilayah kita,” kata Pung.

Pekan lalu, KKP juga melaporkan adanya dua kapal keruk asing berbendera Singapura yang mengeruk 10.000 meter kubik pasir di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara ilegal.

Pung secara langsung melihat proses penghentian dan pemeriksaan dua kapal asing tersebut, MV YC 6 dan MV ZS 9, saat tengah berada di Kapal Pengawas (KP) Orca 03 yang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Kepri, Rabu (9/10/2024).

“Ini bukti keseriusan kami, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen perizinan yang sah. Para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Ipunk sapaan akrabnya melalui siaran pers resmi, Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjabarkan bahwa saat pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hal tersebut merupakan hasil penelusuran mendalam yang membuktikan ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia.

“Menurut pengakuan nakhoda, mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan, dalam 1 bulan bisa mencapai 10 kali keluar masuk tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Bahkan, tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran,” ujarnya.

Di kapal penghisap pasir yang membawa 10.000 meter kubik pasir itu terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri atas 2 orang WNI, 1 orang warga Malaysia, dan 13 warga negara China.

“Mereka menghisap pasir selama 9 jam dan mendapat 10.000 meter kubik yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam 1 bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya, dalam 1 bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia,” katanya lagi.

Ipunk juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat.

Terkait hal tersebut, Ipunk juga menyinggung soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Salah satu ketentuan yang diatur beleid ini yaitu pemanfaatan sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, beleid itu merupakan salah satu landasan hukum dalam pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau pecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan, sampai saat ini, dalam PP No. 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

“Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara. Ini baru pasir laut belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah buka suara terkait penerbitan PP No. 26/2023. Trenggono mengatakan, ekspor sedimentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Efek Minus Ekspor Pasir Laut

Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam laporannya menyebut bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi turun imbas adanya kebijakan ekspor pasir laut atau hasil sedimentasi laut.

Dari hasil penghitungan dengan model Input-Output, Celios menyebut bahwa dampak negatif justru ditimbulkan akibat adanya ekspor pasir laut.

"Output ekonomi akan berkurang sebesar Rp1,13 triliun dengan penurunan produk domestik bruto mencapai Rp1,22 triliun," tulis Celios dalam laporannya.

Pendapatan masyarakat juga turut terdampak dari adanya kebijakan ini. Celios mengungkap, pendapatan masyarakat secara total mengalami penurunan dengan total sebesar Rp1,21 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan hanya bertambah sekitar Rp170 miliar, apabila menghitung dampak tidak langsung ke sektor lapangan usaha secara keseluruhan.

Kendati eksportir pasir laut dapat meraup keuntungan sebesar Rp502 miliar dengan adanya kebijakan ini, terdapat kerugian yang dialami oleh pengusaha di bidang perikanan. Pasalnya, produksi perikanan berpotensi menurun hingga Rp1,8 triliun imbas adanya aktivitas penambangan pasir laut.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan, permodelan ekonomi yang dilakukan lembaganya memvalidasi bahwa narasi penambangan pasir laut akan mendorong ekspor dan penerimaan negara secara signifikan tidaklah tepat. Pasalnya, penerimaan negara dari pajak tidak mampu menutup kerugian keseluruhan output ekonomi yang berisiko turun Rp1,13 triliun.

"Jadi studi ini memberikan respons atas berbagai klaim pemerintah bahwa ekspor pasir laut akan meningkatkan keuntungan ekonomi dan pendapatan negara. Klaim itu ternyata berlebihan," ujarnya.

Oleh karena itu, Celios melalui laporannya merekomendasikan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) 25/2023 serta aturan turunannya untuk melindungi ekosistem pesisir dan kesejahteraan nelayan lokal.

Pihaknya juga meminta agar seluruh proses penerbitan izin penambangan pasir laut, baik untuk domestik dan ekspor dihentikan, serta mendorong potensi ekonomi restoratif di pesisir yang selaras dengan perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, Celios meminta pemerintah agar menyusun program restorasi ekosistem laut yang rusak akibat pencemaran air, penebangan hutan bakau (mangrove), rusaknya terumbu karang, dan reklamasi pantai. (Rifki Setiawan Lubis)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan bahwa pencurian pasir laut Indonesia oleh Singapura berdampak negatif pada ekonomi nasional.

Menurut perhitungan Celios, potensi kerugian produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 925,2 miliar, atau hampir Rp 1 triliun.

"Kita mencatat sebenarnya, ternyata dampak dari pencurian pasir laut oleh Singapura, itu merugikan output ekonomi, ini sebesar Rp 925 miliar atau hampir Rp 1 triliun PDB kita berkurang. Ini cukup besar juga," ujar Nailul dalam diskusi Celios yang digelar secara daring pada Senin (14/10/2024).

"Kemudian yang kita lihat adalah pajak, pajak yang seharusnya bisa didapatkan dari ekspor pasir laut yang legal. Karena ini ilegal, dia enggak bayar pajak, maka ada potensi penerimaan pajak yang hilang, itu sebesar Rp 83 miliar," lanjutnya.

Selain itu, Celios mencatat potensi penurunan PDB sektor perikanan sebesar Rp 679,8 miliar, jumlah nelayan yang berkurang sebanyak 15.566 orang, dan potensi ekspor yang hilang sebesar Rp 250 miliar.

"Jika kita lihat dari hitungan, 100.000 meter kubik pasir yang diambil per bulan, dalam setahun sudah 1,1 juta meter kubik yang hilang dicuri oleh Singapura. Ini sangat merugikan negara," katanya.

"Dalam artian adalah potensi kehilangan pajaknya cukup besar, potensi kehilangan PNBP-nya cukup besar, dan juga potensi kehilangan dari sisi ekonominya juga cukup besar, hampir Rp 1 triliun. Dan juga di sini kalau kita melihat nilai yang paling banyak dirugikan, karena pendapatan nelayan itu berkurang," jelas Nailul.

Nailul mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas guna melindungi pasir laut agar kasus serupa tidak terulang.

"Harus ada pembenahan untuk situasi ini," tegasnya.

Kronologi Pencurian Pasir Laut

Pencurian pasir laut Indonesia oleh Singapura terdeteksi setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan operasional dua kapal keruk berbendera Singapura, MV YC 6 dan MV ZS 9, pada pekan lalu.

Kedua kapal tersebut diduga melakukan pengerukan dan dumping tanpa izin di Perairan Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan bahwa kedua kapal tersebut tidak memiliki dokumen izin operasional yang sah.

"Saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan," kata Ipunk, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan bahwa pengakuan nakhoda menunjukkan bahwa mereka sering memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen perizinan yang sah. Dalam satu bulan, mereka bisa mencapai 10 kali masuk ke wilayah Indonesia.

Kapal penghisap pasir tersebut membawa 10.000 meter kubik pasir dan memiliki 16 orang Anak Buah Kapal (ABK), terdiri dari 2 WNI, 1 warga Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam dan dalam satu kali perjalanan mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," jelasnya.

Ipunk menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Viktor Gustaaf Manoppo, menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan izin apapun terkait pengelolaan hasil sedimentasi laut.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara dari kegiatan ini dalam satu tahun bisa mencapai ratusan miliar," ungkap Viktor.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan yang memperoleh izin untuk mengelola atau mengekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Viktor Gustaaf Manoppo mengatakan bahwa KKP belum mengeluarkan izin terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi laut.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapa pun terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi," ujar Viktor dalam pernyataannya pada Jumat (11/10).

Viktor menambahkan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan sangat hati-hati, termasuk upaya mengendalikan pencurian pasir laut yang masih kerap terjadi di perairan Indonesia.

Baru-baru ini, KKP berhasil menghentikan dua kapal berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di perairan Kepulauan Riau.

Kedua kapal tersebut membawa sekitar 10.000 meter kubik pasir laut dan dioperasikan oleh 16 anak buah kapal (ABK), yang terdiri dari dua warga negara Indonesia (WNI), satu warga negara Malaysia, dan 13 warga negara China.

Menurut pengakuan nahkoda kapal, mereka telah melakukan pencurian pasir sebanyak 10 kali dalam sebulan, dengan setiap perjalanan memakan waktu tiga hari.

Ini berarti mereka mampu mencuri hingga 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia dalam satu bulan.

Viktor menjelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pencurian tersebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

Hal ini menjadi salah satu alasan kuat di balik penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut, yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Jika dihitung, total potensi kerugian negara akibat pencurian ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Itu baru dari pasir laut, belum lagi dari potensi pendapatan lain yang hilang," jelas Viktor.

Pemerintah baru-baru ini membuka kembali kebijakan ekspor pasir laut setelah 20 tahun lamanya dilarang, yang kemudian menuai banyak kritik.

Kebijakan ini dianggap oleh beberapa pihak hanya menguntungkan kalangan tertentu dan tidak memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kehidupan nelayan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut dapat merugikan sektor perikanan dan memicu pengangguran di kalangan nelayan.

Bhima menyebutkan bahwa ekspor 2,7 juta meter kubik pasir laut berpotensi mengurangi nilai tambah bruto sektor perikanan hingga Rp1,59 triliun, yang berdampak pada hilangnya pendapatan nelayan hingga Rp999 miliar serta berkurangnya lapangan pekerjaan bagi sekitar 36.400 pekerja di sektor perikanan.

"Ekspor pasir laut justru berisiko menciptakan pengangguran di kawasan pesisir," tegas Bhima.

Degradasi ekosistem laut yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut akan mengurangi hasil tangkapan ikan, sehingga mengancam mata pencaharian para nelayan di daerah pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di RI. Parahnya kapal-kapal ini bisa menyedot sekitar 10 ribu m3 pasir dalam waktu 9 jam.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut, mereka sering masuk ke perairan Indonesia yang bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.