JAKARTA, investor.id–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui kegiatan operasi di laut secara mandiri berhasil mengamankan 112 kapal ikan yang kedapatan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia sepanjang semester I-2024. Setelah dikenai hukuman yang umumnya berupa denda administrasi, kapal-kapal tersebut tidak ditenggelamkan melainkan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti keperluan pendidikan dan nelayan.

Kapal-kapal yang melanggar aturan itu terdiri atas 97 kapal ikan Indonesia (KII) dan 15 kapal ikan asing (KIA). Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara mandiri dilakukan KKP dengan operasi laut dan operasi udara. Selama semester I-2024, operasi laut dilakukan 28 hari dengan kapal pengawas dan operasi udara 109 hari menggunakan pesawat.

Dalam operasi laut mandiri itu, Ditjen PSDKP memeriksa kepatuhan 2.535 kapal ikan dan 102 objek kelautan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). “Kapal yang diduga melanggar kami hentikan, total kami menertibkan 112 kapal ikan dalam penegakan hukum dengan 97 unit di antaranya KII yang lebih banyak mendapatkan denda administrasi, juga ada tujuh rumpon ilegal, dan satu objek kelautan lainnya pada semester I-2024. Valuasi kerugian yang dapat kami selamatkan Rp 3,1 triliun,” jelas Pung.

Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (02/08/2024), Pung menuturkan, terdapat lima kasus besar dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan di semester I-2024. Pertama, penangkapan kapal illegal fishing bendera Rusia RZ 03 dan pengungkapan dugaan illegal fishing, illegal oil, perdagangan orang (people smuggling), serta perbudakan (slavery).

Kedua, pengamanan pelaku transshipment dari kapal ikan asing ke kapal pengangkut ikan Indonesia. Ketiga, penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh kapal ikan tanpa nama yang melibatkan enam WNI dan enam WNA China yang akan dibawa ke Australia. Keempat, penangkapan dua kapal ikan Filipina di WPPNRI 717 Laut Samudra Pasifik. Kelima, penangkapan dua KIA berbendera Vietnam, dari laporan nelayan di wilayah Natuna yang ditindaklanjuti dengan gerak cepat Ditjen PSDKP dan berhasil menangkap kapal-kapal itu.

Pung Nugroho menjelaskan, Ditjen PSDKP mendapatkan mandat khusus dari Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal agenda ekonomi biru yang menjadikan ekologi sebagai panglima. Di era Menteri Trenggono, sumber daya kelautan dan perikanan benar-benar ditata dan dikelola termasuk melalui penegakan pengawasan di lapangan.

“Pengawasan laut kami lakukan melalui sistem terintegrasi menggunakan kapal pengawas yang didukung operasi udara dan command center. Kami bisa mendeteksi kapal ikan dan operasionalnya di laut. Jadi, sekalipun ketika kami tidak ada di laut, kami tetap bisa memantau kapal-kapal itu melalui Pusdal yang kami miliki,” tutur dia.

Selain operasi mandiri, KKP juga melakukan patroli laut bersama penegak hukum lainnya, seperti Bakamla, Kepolisian RI, dan TNI AL. Di sisi lain, KKP melakukan operasi bersama dengan aparat penegak hukum laut dari negara lain, seperti Australia dan Malaysia, untuk mengawal perairaan di perbatasan.

Tidak Ditenggelamkan

Dalam kesempatan itu, Pung mengatakan, kapal yang berhasil ditangkap dan telah mendapat hukuman inkrah dari pengadilan tidak ditenggelamkan, melainkan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, yakni dihibahkan untuk sarana edukasi di sekolah milik KKP dan digunakan ulang oleh nelayan yang membutuhkan.

“Kebijakan Pak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) adalah memanfaatkan kapal hasil tangkapan untuk kegiatan produktif. KKP saat ini lebih mengedepankan manfaat,” ujar Pung. Hal itu dilakukan setelah KKP melakukan evaluasi atas kebijakan penenggelaman kapal yang pernah dilakukan sebelumnya, penenggelaman kapal mendapat protes dari pemerhati lingkungan karena menimbulkan pencemaran berupa sampah dan tumpahan minyak, belum lagi biaya yang dibutuhkannya cukup besar.

Pada 2021-2024, Ditjen PSDKP KKP telah mengajukan permohonan pemanfaatan 50 unit kapal hasil tangkapan kepada Kejaksaan RI. Rinciannya, dua kapal dalam proses hibah menjadi barang milik negara (BMN) Pemkab Banyuwangi, empat kapal telah menjadi BMN KKP, satu kapal proses penerbitan penetapan status pengunaan barang rampasan dari Kementerian Keuangan, dan tiga kapal dalam proses penentuan nilai barang/taksasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Lalu, tiga kapal dalam proses hibah, empat kapal berpotensi dimanfaatkan, tiga kapal dalam kondisi rusak berat, 25 kapal dalam proses lelang oleh Kejaksaan RI di daerah, empat kapal telah dimusnahkan, dan satu kapal diserahterimakan ke Universitas Hasanuddin. “Kami yang melakukan permohonan pemanfaatan kapal kepada Kejaksaan RI, lalu Kejaksaan RI menyerahkan ke kami, kami menyerahkannya ke lembaga pendidikan untuk praktik atau kepada nelayan,” tutur dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, pihaknya kini tidak lagi menenggelamkan kapal atau mengebom kapal hasil rampasan yang melanggar aturan demi menjaga kesehatan laut.

“Yang jelas dampaknya itu kalau untuk lingkungan tidak bagus. Begitu dibom itu kan hancur berkeping-keping gitu kan. Nah itu jadi sampah di laut,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (2/8/2024).

Ia menyebut, atas dasar itulah pihaknya kini tak lagi mengebom kapal ikan hasil rampasan kejahatan. Terlebih kini, KKP turut berfokus pada kesehatan laut yang dihadirkan lewat program Bulan Cinta Laut (BCL).

“Sekarang kita sedang kerja-kerjanya, Bulan Cinta Laut, mengambil sampah-sampah itu. Masa kita mau nebar sampah di laut, terus ada oli yang di mesin terus pecah. Jadi pencemaran laut,” katanya.

Dengan berbagai pertimbangan di atas serta saran organisasi yang berfokus pada kesehatan lingkungan, KKP lantas memanfaatkan kapal hasil rampasan untuk hal yang lebih positif.

Di antaranya untuk dimanfaatkan sebagai bahan edukasi pelajar serta dimanfaatkan untuk nelayan Indonesia jika memiliki kondisi yang masih memungkinkan untuk kembali dimanfaatkan.

Selain itu, kapal-kapal tersebut juga dapat dimanfaatkan KKP sebagai kapal patroli jika memiliki spesifikasi yang tepat serta dapat dimanfaatkan pula sebagai kapal angkut perikanan (logistik).

“Selagi barang itu masih bisa dimanfaatkan. Saya rasa itu akan lebih tidak ada mudaratnya,” beber dia.

Penenggelaman kapal di era Susi

Sebagai informasi saja, penenggelaman kapal pencuri ikan yang telah inkrah pengadilan sudah diatur sejak lama, yakni melalui UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Aturan penenggelaman kapal cukup masif dilakukan di era Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Alasannya untuk menimbulkan efek jera.

Setelah kursi Menteri Kelautan dan Perikanan beralih ke Edhy Prabowo, kebijakan penenggalaman kapal yang disita dari aktivitas illegal fishing tak lagi dilakukan.

Edhy Prabowo belakangan diberhentikan dari anggota kabinet karena tersandung kasus korupsi ekspor benih lobster. Kebijakan Edhy itu juga kemudian diteruskan penggantinya, Sakti Wahyu Trenggono.

Ketimbang menenggelamkan kapal tangkapan penegak hukum ke dasar laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memilih untuk menyumbangkannya ke pihak yang membutuhkan seperti lembaga pendidikan maupun kelompok nelayan.

Susi saat masih menjabat Menteri KKP, sepanjang Oktober 2014 hingga penenggelaman kapal terakhir pada Oktober 2019, total kapal yang dimusnahkan berjumlah 556 kapal.

Kapal terbanyak yang ditenggelamkan berasal dari Vietnam 312 kapal, disusul Filipina 91 kapal, Malaysia 87 kapal, Thailand 24 kapal, dan Indonesia 26 kapal.

Kapal berbendera negara lainnya relatif yang sangat sedikit antara lain China 3 kapal, Papua Nugini 2 kapal, kemudian Nigeria 1 kapal, serta Belize 1 kapal.

Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15/2009 menyatakan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Kemudian dalam pasal 69 ayat (4) UU Nomor 15/2009 berbunyi, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, pihaknya memutuskan untuk tak lagi menenggelamkan kapal ikan ilegal.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, penenggelaman kapal tersebut banyak diprotes dengan alasan mencemari lingkungan.

"Kalau yang zaman dulu sebelumnya ditenggelamkan, kemudian dibom, ternyata ada dampak yang kurang baik, bahkan kami mendapatkan protes dari lingkungan, pencemaran yang ada," kata Pung di Media Center KKP, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

"Jadi begitu diledakkan ada sampah di laut, dan tumpahnya minyak-minyak seperti itu," sambungnya.

Pung mengatakan, KKP melakukan evaluasi penenggelaman kapal tersebut kemudian ditemukan bahwa biaya penenggelaman tersebut cukup tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, KKP saat ini memberikan kapal ikan tersebut kepada lembaga pendidikan dan kelompok nelayan untuk pelatihan di sektor kelautan dan perikanan.

"Ini akan lebih bermanfaat untuk masyarakat kita. Ada beberapa lembaga pendidikan yang kami berikan tersebut, digunakan untuk edukasi," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan (periode 2014-2019) Susi Pudjiastuti memiliki kebijakan untuk melakukan penenggelaman kapal ikan ilegal.

Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman mengatakan, sebanyak 558 kapal sudah ditenggelamkan selama Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Agus menyebutkan, selama ini ribuan kapal dari negara asing sudah memasuki perairan Indonesia secara ilegal.

Selain mencuri ikan, mereka juga menyelundupkan narkoba, mengambil satwa yang dilindungi, dan memakai bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari Indonesia.

"Jadi dari penenggelaman kapal ini, nilai aset Indonesia yang berhasil diselamatkan sebanyak ratusan triliun rupiah," kata Agus, saat mendampingi Susi menenggelamkan 21 kapal di perairan Tanjung Datuk, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (6/10/2019).

Penenggelaman kapal dilakukan dengan melubangi kapal dan kemudian diberi pemberat agar proses penenggelaman berjalan cepat.

Penenggelaman kapal tidak dilakukan dengan cara diledakkan. Hal itu demi menjaga ekosistem laut.

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi melakukan penenggelaman kapal ikan ilegal. Padahal di era sebelumnya, pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti, hal tersebut kerap kali dilakukan dan berhasil merebut hati masyarakat. Lantas kenapa demikian?

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa penindakan berupa penenggelaman kapal sebenarnya lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positifnya.

Menurutnya, penenggelaman kapal akan memakan banyak anggaran lantaran biaya untuk pengadaan alat peledak tidaklah murah. Selain itu penenggelaman kapal juga justru dapat merusak lingkungan karena pencemaran yang dihasilkan dari tumpahan sisa-sisa minyak di kapal.

"Kalau sebelumnya di tenggelamkan, di bom, ternyata ada dampak yang kurang baik. Kami mendapatkan protes dari lingkungan, begitu diledakkan ada sampah di laut, tumpahnya minyak di laut dan biayanya pun tinggi saat penenggelaman dan pengeboman" kata Pung, Jumat (2/8/2024).

"Di situ kami evaluasi kita lebih mengedepankan manfaat. Kebijakan Bapak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) untuk pemanfaatan kapal hasil tangkapan untuk digunakan kegiatan yang produktif," tambahnya.

Pung melanjutkan bahwa langkah yang saat ini diambil adalah dengan menghibahkan kapal-kapal hasil sitaan kepada para nelayan yang membutuhkan dan juga kepada instansi pendidikan untuk bisa dimanfaatkan oleh para siswa kelautan dan perikanan.

Dengan cara tersebut, diharapkan para siswa kelautan dan perikanan bisa memanfaatkan kapal hasil sitaan sebagai sarana pembelajaran sehingga mereka tidak hanya akan memperoleh bekal teori saja tapi juga bisa mempraktekkan ilmunya secara langsung di lautan.

"Banyak jurusan kelautan perikanan di universitas yang hanya teori saja, ketika ada kapal ini mereka bisa praktek di laut. Secara teori mungkin ambil ikan gelar jaring dapat ikan, tapi secara praktik ada variabel lain. Mereka bisa melakukan evaluasi ternyata teori dan praktek itu bedanya jauh," pungkas Pung.

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak melanjutkan kebijakan Menteri KP periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti yang sering menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Apa alasannya?

Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah mengatakan, penenggelaman kapal berdampak buruk terhadap ekosistem lingkungan yang berada di bawah lautan.

"Nggak pernah, nggak pernah (lagi) kita (tenggelamkan kapal pencuri ikan), itu sebenarnya merusak, kalau kapal dibom itu merusak konservasi di bawahnya, kan, itu ikut rusak sebenarnya," kata Tornanda di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Oleh sebab itu, Tornanda menjelaskan KKP saat ini menempuh cara lain untuk menangani kapal pencuri ikan salah satunya memanfaatkan kapal tersebut. Namun, Tornanda tidak menjelaskan lebih rinci soal pemanfaatan kapal pencuri ikan.

Ia hanya mengakui bahwa ada aturan yang harus dipenuhi pihaknya untuk memanfaatkan kapal pencuri ikan yang telah disita. Oleh karena itu, KKP sebenarnya tidak bisa sembarangan memanfaatkan kapal sitaan tersebut.

"Ada ketentuan hukum juga kemarin ada pemerintah daerah misalnya, memang mereka mau ini bicarakan juga dengan kementerian lain untuk izin digunakan (kapal pencuri ikan). Jadi nggak sembarangan juga," jelasnya.

Sementara Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Menteri KP, Hendra Yusran Siri, mengatakan KKP bisa memanfaatkan kapal tersebut lewat berbagai cara, mulai dari menjadi kapal untuk kepentingan pendidikan sampai wisata.

Menurut Yusran, sangat disayangkan jika kapal yang disita oleh pihaknya dihancurkan. "Sangat disayangkan kalau misalnya dihancurkan atau ditenggelamkan," bebernya.

Yusran kemudian mengatakan opsi lain adalah menjual kapal tersebut untuk menambah pendapatan negara, salah satu contohnya adalah satu kapal ilegal yang sempat ditahan KKP di sekitar Lautan Pasifik. Setelah beberapa tahun berada di pangkalan, KKP akhirnya bisa menjual kapal tersebut Rp 400 juta.

"Itu mendatangkan pendapatan negara sekitar Rp 400 juta, karena saat itu saya penanggung jawab bahwasanya aset ini bisa didayagunakan apakah diputihkan tapi pendapatannya tetap menjadi milik negara," pungkasnya.

(ara/ara)