Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya sedang menghadapi banyak gejolak. Bersamaan dengan itu dirinya juga sempat menanyakan pendapatan negara saat ini yang bisa menjadi salah satu indikator kondisi ekonomi nasional.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" tanya Megawati dalam acara pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, Kamis (22/8) kemarin.

Berdasarkan informasi di situs Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi pendapatan negara semester I (Januari-Juni) 2024 mencapai Rp 1.320,7 triliun atau setara dengan 47,1% dari target APBN Tahun 2024.

Namun disebutkan realisasi pendapatan ini mengalami kontraksi alias lebih kecil 6,2% dibandingkan semester I tahun 2023 yang mencapai Rp 1.407,9 triliun.

"Realisasi pendapatan negara didukung oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.028,0 triliun, meskipun mengalami kontraksi 7,0% dibanding periode yang sama tahun lalu," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/6) lalu seperti dikutip dari situs Kemenkeu.

Lebih lanjut dijelaskan salah satu penyebab kontraksi realisasi penerimaan negara pada Semester I ini disebabkan adanya penurunan pendapatan perpajakan maupun pendapatan non-perpajakan.

Untuk penurunan penerimaan perpajakan berasal terutama dipengaruhi oleh penurunan setoran tahunan dan angsuran PPh Badan, peningkatan restitusi, serta faktor volatilitas harga komoditas dan downtrading ke golongan rokok yang lebih murah.

Meski begitu, penerimaan pajak Semester I 2024 ini mencapai Rp 893,8 triliun dan kepabeanan serta cukai mencapai Rp 134,2 triliun.

Sedangkan untuk realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) semester I 2024 mencapai Rp 288,4 triliun. Jumlah ini turun 4,5% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 302,1 triliun.

Penurunan PNBP ini terutama disebabkan oleh moderasi harga komoditas batu bara. Namun, kontribusi pendapatan dari dividen BUMN meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu.

"Penerimaan hibah semester I 2024 mencapai Rp 4,3 triliun, terutama berasal dari hibah langsung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024," tulis Ditjen Anggaran Kemenkeu dalam laporannya.

Sementara itu dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengambil data dari APBN 2024, target realisasi penerimaan negara tahun ini mencapai 2.802,29 triliun. Jumlah ini terbagi dalam berbagai kategori dengan rincian

1. Penerimaan Perpajakan

- Pajak Dalam Negeri: Rp 2.234,95 triliun
- Pajak Penghasilan: Rp 1.139,78 triliun
- PPN dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: Rp 811,36 triliun
- PBB: Rp 27,18 triliun
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: -
- Cukai: Rp 246,07 triliun
- Pajak Lainnya: Rp 10,54 triliun
- Pajak Perdagangan Internasional: Rp 74,90 triliun
- Bea Masuk: Rp 57,37
- Pajak Ekspor: Rp 17,52 triliun

2. Penerimaan Bukan Pajak

- Penerimaan Sumber Daya Alam: Rp 207,66 triliun
- Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan: Rp 85,84 triliun
- Penerimaan Bukan Pajak Lainnya: Rp 115,13 triliun
- Pendapatan Badan Layanan Umum: Rp 83,35

3. Hibah

Rp 430,60 miliar

Saksikan Live Detik Sore:

Simak Video: Belanja Negara RI 2023 Rp 2.979 T, Pendapatan Rp 2.382 T

[Gambas:Video 20detik]