Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Apabila aturan tersebut diterapkan, Indonesia bisa kehilangan Rp 308 triliun.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut bisa kehilangan Rp 160,6 triliun. Angka itu setara 7% dari penerimaan perpajakan.

Di sisi lain, penerimaan negara semakin turun tiap tahun dari industri tembakau. Target penerimaan cukai dari sektor tersebut pada 2023 belum melampaui target, yakni Rp 213 triliun dari target sebesar Rp 218,7 triliun.

"Jadi ada ketidaktercapaian di Rp 5 triliun untuk tahun 2023. Nah bayangkan kalau kita langsung ya pada hari ini diterapkan itu kurang lebih Rp 160,6 triliun itu akan hilang begitu saja. Padahal kita tahu Rp 160,6 triliun itu 7% dari penerimaan perpajakan negara," terangnya.

Selain itu dari sisi tenaga kerja, Andry menerangkan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang mungkin akan terdampak. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% yang terdampak.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," jelas dia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui mengumpulkan penerimaan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Selasa (8/10).

Awalnya, Sri Mulyani menyampaikan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.996,9 triliun, atau hampir mendekati Rp 3.000 triliun.

"Nyaris kita mencapai Rp 3.000 triliun dan ini rekor terbaru dari penerimaan negara. Boleh lah ditepuktangani. Susah loh ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani merinci, dari target penerimaan negara tersebut, sebesar Rp 2.490,9 triliun untuk penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) dan sebanyak Rp 505,4 triliun untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sri Mulyani mengakui target tersebut ambisius namun juga realistis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Cukup ambisius namun juga realistis sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru," katanya.

Sebagai informasi, hingga akhir Agustus 2024, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat Rp 1.776,98 triliun atau telah mencapai 63,41% dari target APBN 2024. Jumlah tersebut secara nominal lebih rendah Rp 45,15 triliun dari periode sama tahun lalu atau terkontraksi 2,48% yoy.

Realisasi komponen pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan telah mencapai Rp 1.379,76 triliun, PNBP mencapai Rp 383,78 triliun, dan realisasi hibah mencapai Rp 13,45 triliun.

Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 2,73% yoy dan 4,78% yoy. Sementara itu, capaian masing-masing komponen pendapatan negara tersebut terhadap target yaitu erpajakan 59,73% dan PNBP 78%.

Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya sedang menghadapi banyak gejolak. Bersamaan dengan itu dirinya juga sempat menanyakan pendapatan negara saat ini yang bisa menjadi salah satu indikator kondisi ekonomi nasional.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" tanya Megawati dalam acara pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, Kamis (22/8) kemarin.

Berdasarkan informasi di situs Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi pendapatan negara semester I (Januari-Juni) 2024 mencapai Rp 1.320,7 triliun atau setara dengan 47,1% dari target APBN Tahun 2024.

Namun disebutkan realisasi pendapatan ini mengalami kontraksi alias lebih kecil 6,2% dibandingkan semester I tahun 2023 yang mencapai Rp 1.407,9 triliun.

"Realisasi pendapatan negara didukung oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.028,0 triliun, meskipun mengalami kontraksi 7,0% dibanding periode yang sama tahun lalu," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/6) lalu seperti dikutip dari situs Kemenkeu.

Lebih lanjut dijelaskan salah satu penyebab kontraksi realisasi penerimaan negara pada Semester I ini disebabkan adanya penurunan pendapatan perpajakan maupun pendapatan non-perpajakan.

Untuk penurunan penerimaan perpajakan berasal terutama dipengaruhi oleh penurunan setoran tahunan dan angsuran PPh Badan, peningkatan restitusi, serta faktor volatilitas harga komoditas dan downtrading ke golongan rokok yang lebih murah.

Meski begitu, penerimaan pajak Semester I 2024 ini mencapai Rp 893,8 triliun dan kepabeanan serta cukai mencapai Rp 134,2 triliun.

Sedangkan untuk realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) semester I 2024 mencapai Rp 288,4 triliun. Jumlah ini turun 4,5% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 302,1 triliun.

Penurunan PNBP ini terutama disebabkan oleh moderasi harga komoditas batu bara. Namun, kontribusi pendapatan dari dividen BUMN meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu.

"Penerimaan hibah semester I 2024 mencapai Rp 4,3 triliun, terutama berasal dari hibah langsung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024," tulis Ditjen Anggaran Kemenkeu dalam laporannya.

Sementara itu dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengambil data dari APBN 2024, target realisasi penerimaan negara tahun ini mencapai 2.802,29 triliun. Jumlah ini terbagi dalam berbagai kategori dengan rincian

1. Penerimaan Perpajakan

- Pajak Dalam Negeri: Rp 2.234,95 triliun
- Pajak Penghasilan: Rp 1.139,78 triliun
- PPN dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: Rp 811,36 triliun
- PBB: Rp 27,18 triliun
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: -
- Cukai: Rp 246,07 triliun
- Pajak Lainnya: Rp 10,54 triliun
- Pajak Perdagangan Internasional: Rp 74,90 triliun
- Bea Masuk: Rp 57,37
- Pajak Ekspor: Rp 17,52 triliun

2. Penerimaan Bukan Pajak

- Penerimaan Sumber Daya Alam: Rp 207,66 triliun
- Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan: Rp 85,84 triliun
- Penerimaan Bukan Pajak Lainnya: Rp 115,13 triliun
- Pendapatan Badan Layanan Umum: Rp 83,35

3. Hibah

Rp 430,60 miliar

Saksikan Live Detik Sore:

Simak Video: Belanja Negara RI 2023 Rp 2.979 T, Pendapatan Rp 2.382 T

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028 triliun pada semester I-2024. Penerimaan perpajakan ini terkontraksi 7% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 1.105,6 triliun. Adapun capaian ini baru setara 44,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan perpajakan dari pos pajak tercatat Rp 893,8 triliun per Juni 2024 atau setara 44,9% dari target APBN 2024. Penerimaan ini terkoreksi 7,9% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 970,2 triliun

Sri Mulyani menjelaskan penurunan pajak terutama disebabkan oleh penurunan PPh Badan akibat turunnya profitabilitas perusahaan di tahun sebelumnya, sebagai dampak moderasi harga komoditas di tahun 2023. Selain itu, penurunan pajak juga disebabkan oleh kenaikan restitusi.

"Pajak turun disebabkan utamanya untuk PPh Badan yang terutama berbasis komoditas mengalami penurunan sangat tajam dari sisi profitabilitas. Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam. Jadi bukan mereka rugi, tapi profitnya mengalami penurunan sehingga pembayaran pajak Badan juga mengalami penurunan," kata Sri Mulyani dalam Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

"Untuk penerimaan pajak, kita juga mengalami restitusi yang cukup besar baik di PPh Badan maupun PPN Badan dalam negeri," tambahnya.

Selain dari pajak, Sri Mulyani juga melaporkan penerimaan dari sisi kepabeanan dan cukai yang tercatat Rp 134,2 triliun selama semester I-2024. Penerimaan dari bea dan cukai ini terkontraksi 0,9% secara tahunan, di mana pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 135,4 triliun.

Sri Mulyani memaparkan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh tiga hal, pertama cukai, bea keluar dan bea masuk.

Untuk cukai telah terjadi downtrading ke golongan rokok yang lebih murah sehingga berdampak ada penurunan tarif efektif.

Kemudian pada bea keluar dipengaruhi penurunan harga CPO dan kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan bea masuk dipengaruhi nilai impor dan kurs dolar AS terhadap rupiah.