JAKARTA - PT Jakarta International Container Terminal ( JICT ) meraih dua penghargaan KSOP Utama Tanjung Priok Award 2024 yang diselenggarakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok.

Dua penghargaan ini diberikan kepada JICT sebagai perusahaan terinformatif melalui media sosial dan perusahaan pembayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbesar.

Menurut Direktur Utama PT JICT Ade Hartono, PNBP merupakan bentuk kepatuhan JICT untuk berkontribusi kepada perekonomian negara dan pembangunan nasional.

?Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh KSOP Utama Tanjung Priok. Penghargaan ini akan semakin memotivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, transparan, serta berkelanjutan,? ujar Ade Hartono saat menerima penghargaan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ade menambahkan JICT juga terus mengedepankan layanan informatif bagi seluruh pemangku kepentingan melalui sistem komunikasi yang efektif dan inovatif.

"Kami ingin memastikan kemudahan akses informasi dan transparansi operasional bagi pelanggan dan mitra kerja Terminal Petikemas terbesar di Indonesia ini," ujar Ade.

Award tahunan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan kepada para stakeholder atas upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada para pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merevisi target penerimaan negara bukan pajak ( PNBP ) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dividen BUMN yang masuk dalam pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) ditarget mencapai Rp90 triliun di 2025. Jumlah itu naik Rp4 triliun dari target sebelumnya.

"Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dari Rp86 triliun ke Rp90 triliun," ujar dia, saat rapat RUU APBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).

Baca Juga: DPR Desak Tukin PNS Dipangkas, Sri Mulyani: Kita Akan Pikirkan

Dia menambahkan, ada kenaikan pos PNBP lainnya sekitar Rp4,26 triliun yang disumbangkan oleh beberapa kementerian lembaga (k/l) penting yang memang selama ini menjadi penyumbang dari PNPB tersebut.

Rinciannya, dari Kominfo naik Rp510 miliar, Polri naik Rp11,41 triliun ke Rp14 triliun sehingga terjadi kenaikan Rp2,59 triliun. Sementara, Kementerian Perhubungan terdapat kenaikan dari Rp8,11 triliun ke Rp9 triliun berarti naik Rp890 miliar dan Kementerian Hukum dan HAM naik dari Rp8,34 triliun ke Rp8,6 triliun atau ada kenaikan Rp0,26 triliun atau Rp260 miliar.

Baca Juga: Thomas Djiwandono: Saya Masuk Kementerian Keuangan untuk Belajar

"Dengan demikian dari sisi penerimaan negara bukan pajak ada kenaikan Rp8,26 triliun, yaitu tadi dari kekayaan negara dipisahkan Rp4 triliun dan PNBB dari Kementerian lembaga sebesar Rp4,26 triliun," jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pengelolaan ruang laut sebesar Rp 325 miliar atau mencapai 45,89% dari target 708,3 miliar di tahun ini.

Sekretaris Dirjen Pengelolaan dan Ruang Laut, KKP, Kusdianto mentakan capain PNBP ini paling banyak didapatkan dari 90% dari izin Pengelolaan Kelautan dan Ruang Lalut (PKRL).

"Kita punya 21 jenis perizinan, 20 jenis sifatnya usaha dan 1 adalah perizinan dasar. Ini yang mendorong peningkatan PNBP," jelas Kusdianto dalam konferensi pers laporan kinerja KKP, Selasa (30/7).

Kusdianto mengklaim PNBP di sektor ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018.

Tahun lalu, bahkan capaianya melampau target hingga 212% atau Rp 707,07 miliar dari terget yang ditetapkan Rp 333,17 miliar.

"Jadi kalau dilihat dari anggaranya PNBP kita lebih besar dari anggaranya yang kita gunakan sampai surplus, karena anggaran kita Rp 400 miliar realisasi PNBP Rp 700 miliar," jelasnya.

KKP optimis target PNBP tahun ini juga bakal dapat capai target. Kusdianto mengatakan berbagai upaya telah dilakukan termasuk dalam memeprbaiki layanan hingga regulasi untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara.

"Biasanya, September, Oktober nanti lari kencang (PNBP), biasanya ada beberapa perusahaan juga yang minta dispensasi penundaan pembayaran," ungkapnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) pada semester II-2024 mencapai Rp 121,1 triliun.

Ini terdiri atas pendapatan SDA migas diperkirakan mencapai Rp 65,9 triliun atau 59,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan pendapatan SDA nonmigas diperkirakan mencapai Rp 55,1 triliun atau 56,5% dari target.

"Secara keseluruhan total pendapatan SDA sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 235,5 triliun atau 113,4% dari APBN tahun 2024," tulis Kemenkeu dalam laporan realisasi semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, dikutip Jumat (12/7).

Kinerja pendapatan PNBP SDA sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas terutama minyak bumi, mineral, dan batubara.

Tren perlambatan harga komoditas pada semester I tahun 2024 diperkirakan akan berlanjut pada semester II tahun 2024 yang memberikan dampak langsung pada perlambatan Pendapatan SDA, baik migas maupun nonmigas.

Selain itu, potensi lebih rendahnya lifting migas pada semester II tahun 2024 juga akan memberikan kontribusi pada potensi menurunnya pendapatan.

Dalam rinciannya, pendapatan SDA Migas pada semester II tahun 2024 diperkirakan relatif moderat terutama dipengaruhi oleh fluktuasi ICP dan lifting migas.

Rata-rata ICP (Indonesian Crude Oil Price) hingga akhir tahun 2024 diperkirakan sekitar US$ 79-US$ 85 per barel, atau berada pada kisaran asumsi APBN tahun 2024 sebesar US$82 per barel.

Sementara itu, pendapatan SDA Nonmigas pada semester II tahun 2024 diperkirakan akan relatif stabil terutama didukung oleh pendapatan SDA pertambangan minerba melalui peningkatan volume produksi batubara yang sampai akhir tahun 2024 diperkirakan akan mencapai 710 juta ton atau lebih tinggi dari asumsinya pada APBN tahun 2024 sebesar 694,5 juta ton.

Namun demikian, sektor pertambangan minerba masih akan menghadapi tantangan akibat tren moderasi HBA (Harga Batubara Acuan). Sampai dengan akhir tahun 2024, proyeksi HBA 2024 diperkirakan akan mencapai sekitar US$ 133,5.

Selain itu, pendapatan SDA Kehutanan Semester II tahun 2024 diperkirakan akan didukung oleh pendapatan dari produksi kayu bulat dan optimalisasi upaya penagihan piutang PNBP sektor kehutanan.

Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan diperkirakan masih akan didorong oleh peningkatan volume produksi kapal perikanan dengan izin pusat.

Selanjutnya, pendapatan SDA Panas Bumi masih akan didukung oleh peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi yang berasal dari meningkatnya Setoran Bagian Pemerintah (SBP).

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan setoran pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bakal melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kinerja PNBP mencapai Rp 549,1 triliun atau setara 111,6% dari target APBN 2024. Meski melampaui target, prediksi realisasi target tersebut masih lebih rendah 10,4% dibandingkan tahun lalu.

“Tahun lalu waktu kita mendesain APBN dengan Badan Anggaran (DPR), memang sudah diprediksi PNBP akan mengalami penurunan, ini akan mencapai 10,4% karena harga-harga komoditas,” kata Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran, Senin (8/7).

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa proyeksi PNBN sebesar Rp 549,1 triliun tersebut sudah lebih realistis.

Hal ini mengingat sentimen positif dari kontribusi PNBP dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) migas dan non migas. "Jadi, jika pemerintah memproyeksikan Rp 549,1 triliun atau 111,6% untuk PNBP 2024, angka tersebut lebih realistis," kata Fajry kepada Kontan, Rabu (10/7).

Selain itu, Prianto menerangkan bahwa penerimaan PNBP sudah mencapai Rp 251,4 triliun per Mei 2024.

Angka itu setara 51,1% dari target APBN sebesar Rp 491,98 triliun. Berdasarkan data tersebut, maka proyeksi penerimaan PNBP sampai akhir tahun dapat mencapai Rp 603,36 triliun.

"Dengan kata lain, proyeksi penerimaan PNBP (2024) dapat mencapai 122,64%. Angka ini tentu sangat optimistis," tutupnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati mengungkapkan penerimaan pajak mencapai Rp 893,8 triliun per Juni 2024 atau setara 44,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Penerimaan ini terkoreksi 7,9% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 970,2 triliun.

Untuk itu, Sri Mulyani berharap kinerja penerimaan pajak mampu tumbuh sebesar 14,5% pada semester II-2024. Ia pun mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengerek kinerja pajak hingga akhir tahun ini.

"Kita akan melakukan beberapa measure terutama kita akan memeriksa beberapa restitusi supaya benar bisa dikendalikan," kata Sri Mulyani setelah rapat bersama Banggar DPR, Senin (8/7).

Sri Mulyani menjelaskan untuk mencapai target penerimaan tahun ini, pemerintah bakal mengoptimalkan restitusi atau proses pengembalian pembayaran pajak.

Ia juga menerangkan bahwa turunnya penerimaan pajak dikarenakan oleh kenaikan restitusi pada semester I-2024. Adapun restitusi terjadi pada jenis pajak PPh dan PPN yang naik 70,3%.

Kenaikan restitusi pajak secara signifikan dikarenakan turunnya profitabilitas dunia usaha dan peningkatan kebutuhan likuiditas akibat moderasi harga komoditas.

Untuk itu, pemerintah akan mengoptimalkan pajak dengan menjaga harga komoditas tetap stabil. Adapun harga komoditas seperti minyak sawit (CPO) akan kembali naik.

Selain itu, strategi lainnya yakni mengoptimalkan pajak dengan kebijakan dinamisasi PPh Pasal 25.

"Kita juga melihat beberapa kinerja, biasanya semester kedua di kuartal ketiga kita bisa meningkatkan penerimaan cukup besar pada saat kita melakukan rekalibrasi terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan dan kegiatan ekonomi," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun.

Angka ini setara 96,6% dari target APBN 2024. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.