Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penetrasi asuransi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran, atau pada 2027 nanti mencapai level 3,2% dengan tingkat densitas sebesar Rp2,4 juta per penduduk. Sementara posisi per 2023, penetrasi dan tingkat densitas asuransi Indonesia berada di level 2,59% dan Rp1,94 juta.

Penetrasi asuransi adalah tingkat premi industri asuransi dibandingkan nilai PDB. Sedangkan densitas asuransi adalah rata-rata uang yang masyarakat sisihkan untuk produk asuransi dalam satu tahun.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan untuk mencapai target tersebut perlu dipahami terkait hubungan permintaan dan penawaran, atau supplyanddemand di industri asuransi. Masalahnya, menurutnya saat ini peran strategis industri asuransi belum teralu dilirik.

"Micro impact jadi salah satu penyumbang terbesar untuk obligasi pemerintah. Kadang orang tidak tahu begitu peranan industri keuangan non bank [IKNB] sebagai salah satu kontributor terbesar dari obligasi pemerinah yang nantinya danananya dipakai pemerinah untuk pembangunan," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Ibrahim mengatakan kondisi tersebut lebih dari sekadar minimnya literasi masyarakat soal asuransi. Adapun per 2022, literasi keuangan sektor asuransi tercatat 31,72%, tetapi inklusinya hanya 16,63%. Artinya, hanya setengah dari mereka yang sudah paham asuransi memilih menggunakan asuransi.

Peran strategis industri asuransi di dalam negeri yang masih dilihat sebelah mata ini menurutnya berbeda dengan kondisi di negara-negara dengan penetrasi asuransi yang tinggi.

Sebagai pembanding, penetrasi asuransi di Indonesia kalah dari Malaysia yang sudah 4,8%, Australia 3,3%, Brazil 3,3%, Jepang 7,1%, Singapura 11,4% hingga Afrika Selatan mencapai 12,6%.

"Peranan asuransi harus dilihat sebagai industri yang strategis dan ini masih sangat kurang di Indonesia. Jadi demand dibenerin, supply-nya dibenerin. Plus peran regulator," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat bahwa per semester I/2024 penetrasi industri asuransi jiwa mencapai 0,8% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara berdasarkan jangkauannya, penetrasi asuransi jiwa baru mencapai 6,6% dari populasi.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko & GCG AAJI Fauzi Arfan menjelaskan bahwa tantangan utama penghambat penetrasi asuransi jiwa adalah literasi masyarakat yang belum optimal.

"Tantangan utama yang dihadapi industri adalah persepsi bahwa produk asuransi cenderung kompleks dan sulit dipahami. Hal ini membuat banyak orang ragu untuk membeli asuransi," kata Fauzi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Berdasarkan data, literasi keuangan Indonesia di sektor asuransi per 2022 tercatat sebesar 31,72%, tetapi inklusi asuransi hanya 16,63%. Artinya, hanya setengah dari masyarakat yang paham asuransi memilih menggunakan asuransi.

Dari segi industri, Fauzi menjelaskan tantangan lainnya adalah persaingan pasar. Industri asuransi juga bersaing dengan sektor lain seperti perbankan dan investasi yang menurutnya sering kali lebih menarik bagi masyarakat.

Maka dengan tantangan tersebut, strategi AAJI untuk meningkatkan penetrasi asuransi jiwa adalah dengan aktif meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi yang menyasar beragam lapisan mulai dari seminar di kampus hingga komunitas ibu rumah tangga.

Selain itu, industri asuransi jiwa juga merespons dengan terus melakukan pengembangan produk asuransi jiwa yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fauzi mencotohkan produk seperti asuransi mikro atau produk unit-linked dapat memperluas jangkauan pasar. Menurutnya produk yang mudah dipahami dan terjangkau juga akan meningkatkan daya tarik asuransi jiwa bagi masyarakat luas.

"Penggunaan teknologi digital juga memberikan peluang besar bagi industri untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Akses digital dan peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat menarik minat generasi muda dalam menggunakan produk asuransi," kata Fauzi.

Bisnis.com, JAKARTA — Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023—2027 mematok target akhir periode agar penetrasi asuransi bisa menyentuh 3,2% dan densitas asuransi sebesar Rp2,4 juta per penduduk.

Sementara posisi per 2023, penetrasi dan tingkat densitas asuransi Indonesia berada di level 2,59% dan Rp1,94 juta. Artinya, harus ada kenaikan penetrasi asuransi hingga sepertiga dan densitas naik hingga seperlima pada 2027 mendatang dibandingkan kondisi saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo menilai target penetrasi asuransi dalam negeri menjadi 3,2% pada 2027 sebagai hal yang ambisius. Namun, target itu dinilai masih bisa dicapai.

Target tersebut telah ditetapkan di dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023—2027 yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun yang sama, tingkat densitas ditargetkan berada di level Rp2,4 juta per penduduk.

"Target ini cukup ambisius, namun realistis jika pelaku usaha dan regulator saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai target ini, dan dengan didukung oleh pola masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya proteksi finansial," kata Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Diwe Novara kepada Bisnis, Kamis (10/102024).

Lebih rinci lagi, Diwe menjabarkan setidaknya ada tiga poin utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan penetrasi asuransi dan densitas asuransi di dalam negeri.

Pertama, adalah dilakukan peningkatan literasi keuangan khususnya pada daerah-daerah dengan tingkat penetrasi rendah.

Kedua, penguatan regulasi dan reformasi industri. Diwa mencontohkan misalnya dengan meningkatkan tata kelola perusahaan asuransi.

Ketiga, industri melakukan pengembangan produk yang lebih inklusif, seperti asuransi mikro yang terjangkau oleh sebagian besar kalangan masyarakat.

Diwe menjelaskan, salah satu alasan penetrasi asuransi Indonesia masih rendah adalah kebijakan keuangan lebih banyak diarahkan ke perbankan, sehingga sektor asuransi relatif tertinggal dalam hal reformasi dan pengembangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, krisis keuangan pada 1997—1998 memicu reformasi besar-besaran di sektor keuangan Indonesia. Sayangnya, reformasi tersebut sebagian besar fokus pada sektor keuangan, yang kemudian diperluas ke pasar modal.

Akibatnya, alokasi sumber daya untuk reformasi sektor perbankan dan pasar modal sangat jauh dibandingkan dengan sektor asuransi. Sejak 2020 hingga 2023, setiap tahun penetrasi asuransi di Indonesia bahkan selalu turun, dari 3,11%, 3,05%, 2,17%, menjadi 2,59%.

Sementara itu, densitas asuransi juga stagnan tak pernah melebihi Rp2 juta. Rinciannya, berturut-turut densitas asuransi dari 2020 hingga 2023 adalah Rp1,77 juta, Rp1,90 juta, Rp1,92 juta, menjadi Rp1,94 juta.

"Regulator diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung inovasi di sektor asuransi, termasuk pengembangan insurtech dan ekosistem digital yang didukung penguatan regulasi dan reformasi industri untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui penguatan tata kelola dan pengawasan perusahaan asuransi dengan lebih ketat," kata Diwe.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menjelaskan penyebab penetrasi asuransi Indonesia masih kecil. Penetrasi asuransi di Indonesia per 2023 berada di level 2,59%, trennya bahkan turun jika dibanding 2020 di level 3,11%.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Diwe Novara menjelaskan alasan yang pertama adalah tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan masyarakat. Adapun per 2022, literasi keuangan masyarakat Indonesia di sektor asuransi tercatat 31,72%, tetapi inklusinya hanya 16,63%,

"Sebagian besar masyarakat yang memahami asuransi belum tentu memilih menggunakannya," kata Diwe kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Kondisi literasi dan inklusi asuransi yang masih rendah tersebut juga diperparah dengan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Sebagai contoh, sepanjang 2022—2023 terdapat 4 perusahaan asuransi bermasalah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena tidak mampu memenuhi ketentuan minimum sesuai regulasi yang berlaku.

"Ketidakpercayaan publik terhadap industri asuransi akibat kasus-kasus yang melibatkan gagal bayar atau manajemen yang buruk di beberapa perusahaan," kata Diwe.

Sementara dari sisi regulator, Diwe melihat kebijakan keuangan lebih banyak diarahkan ke perbankan, sehingga menurutnya sektor asuransi relatif tertinggal dalam hal reformasi dan pengembangan.

Namun demikian, Diwe merasa masih terdapat peluang untuk dapat meningkatkan penetrasi asuransi dalam beberapa tahun ke depan. Potensi tersebut dia lihat dari tren peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi finansial terutama pasca pandemi, sehingga dapat menjadi peluang bagi perusahaan asuransi untuk memperkenalkan produk-produk yang lebih relevan dan terjangkau.

Potensi lainnya, dia mengatakan teknologi informasi yang semakin maju memberikan peluang industri asuransi untuk menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh.

"Perusahaan asuransi memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan penetrasi dan densitas asuransi melalui pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan secara masif khususnya pada daerah yang memiliki penetrasi asuransi rendah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi," tegas Diwe.

Selain dari sisi edukasi, menurutnya industri juga perlu gencar melakukan pengembangan produk asuransi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta produk asuransi yang terjangkau untuk segmen pasar yang belum terlayani.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) merespons fakta penetrasi asuransi Indonesia masih sangat rendah, bahkan trennya menurun. Kondisinya bahkan tertinggal dari beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia.

Sebagai konteks, penetrasi asuransi adalah tingkat premi asuransi dibandingkan dengan nilai PDB nasional.

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro mengatakan industri yakin kebutuhan masyarakat akan solusi perlindungan asuransi akan tetap ada. Justru pihaknya melihat penetrasi yang masih kecil ini sebagai peluang pertumbuhan.

"Ini kesempatan untuk kami menjawab tantangan sekaligus peluang ini sehingga bisa lebih inovatif dalam penetrasi di market," kata Nico kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Tentu tidak mudah, menurut Nico untuk mendongkrak tingkat penetrasi asuransi di Tanah Air diperlukan kolaborasi semua pihak di dalam ekosistem dunia perasuransian, khususnya regulator yang menciptakan kondisi bisnis yang kondusif dan baik.

Sementara dari sisi industri, Nico mengatakan perusahaan asuransi perlu menyediakan solusi dan layanan yang inklusif serta memberikan kemudahan. Hal itu diperlukan untuk dapat menjangkau dan memberikan layanan ke berbagai lapisan masyarakat.

"Tentunya pelaku asuransi harus melakukan inovasi transformasi digital dan ragam solusi serta layanan digital lainnya. Kami juga berkomitmen terus meningkatkan literasi finansial dan penetrasi asuransi melalui berbagai cara seperti memberikan edukasi edukasi terkait pentingnya berasuransi dalam berbagai cara yang informatif melalui kanal media sosial kami," tandasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penetrasi asuransi di Indonesia mengalami penurunan dari 2020 sampai 2023. Trennya menurun berturut-turut setiap tahun adalah 3,11%, 3,05%, 2,71%, dan 2,59%.

Penetrasi asuransi di Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga. Misalnya Malaysia yang sudah 4,8%, Australia 3,3%, Brasil 3,3%, Jepang 7,1%, Singapura 11,4%, Afrika Selatan 12,6%.

Sementara dari data inklusi keuangan per 2022, literasi keuangan sektor asuransi tercatat 31,72%, tetapi inklusinya hanya 16,63%. Artinya, hanya setengah dari mereka yang sudah paham asuransi memilih menggunakan asuransi.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat penetrasi asuransi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sulit bergerak ke atas 3%. Reformasi sektor keuangan diharapkan dapat mendobrak kondisi stagnan itu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa industri asuransi belum berkembang maksimal dalam satu-dua dekade terakhir.

Hal itu tercermin dari kondisi penetrasi dan densitas asuransi Indonesia yang cenderung stagnan. Bahkan, Ogi menyebut kondisi Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara-negara sejawat, terutama di Asia Tenggara (Asean).

Berdasarkan catatan OJK, pada 2023, penetrasi asuransi tercatat hanya 2,59% terhadap produk domestik bruto (PDB). Posisinya menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir, dengan posisi tertinggi pada 2020 yakni 3,11%.

Kondisinya sedikit berbeda pada densitas asuransi yang naik dalam 5 tahun terakhir, yakni pada 2023 mencapai Rp1,94 juta.

Penetrasi asuransi adalah tingkat premi industri asuransi dibandingkan nilai PDB. Sedangkan densitas asuransi adalah rata-rata uang yang masyarakat sisihkan untuk produk asuransi dalam satu tahun.

Mandeknya penetrasi dan densitas asuransi menjadi ironi, karena sektor asuransi berperan penting sebagai pengelola dana jumbo jangka panjang, tercermin dari total aset sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang mencapai Rp2.688 triliun saat ini.

Lalu, asuransi juga berperan menjaga stabilitas keuangan masyarakat Indonesia dari berbagai risiko.

Ogi menjelaskan bahwa OJK berupaya melakukan pengembangan sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dengan optimal. Langkah itu ditempuh seperti melalui peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, hingga penguatan ekosistem industri.

Transformasi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun itu di antaranya didukung dengan pembuatan peta jalan atau roadmap di masing-masing sektor. Terdapat target dari setiap peta jalan itu.

OJK menargetkan penetrasi asuransi bisa mencapai 3,2% dan densitas asuransi menjadi Rp2,4 juta pada 2027. Perlu terdapat kenaikan pesat dari posisi terakhir di 2023.

Densitas dana pensiun ditargetkan menjadi 20% pada 2028. Lalu, 90% portofolio UMKM dan penetrasi ditargetkan 3,5% untuk sektor penjaminan.

"Pada sisi penguatan dan pengembangan yang dilakukan di sektor PPDP, beberapa fokus utama yang dilakukan antara lain peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan governansi dan manajemen risiko, penguatan ekosistem sektor PPDP, serta penerapan best practices dan standar internasional," kata Ogi, Selasa (8/10/2024).