KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyebut akan segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk menopang pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (05/11/2024) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

"Semua pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pasti butuh dua instrumen yang paling penting, yaitu tanah dan tata ruang," ujar Nusron dikutip dari keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, terdapat empat fokus bidang pembangunan infrastruktur. Pertama infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas, yaitu pembangunan jalan tol dan pelabuhan.

"Ini kami harus petakan dulu. Tugas pertama (ATR/BPN) adalah segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur," terangnya.

Lanjut Nusron, umumnya ada dua sumber dalam pengadaan tanah, yakni tanah dari negara maupun tanah telantar.

Namun jika dalam proses pembangunan infrastruktur terdapat tanah masyarakat yang digunakan, maka akan dilakukan skema ganti untung.

Selain infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas, Menteri ATR/Kepala BPN menyebut ada pula infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada tanah, swasembada energi, dan hilirisasi.

"Semua itu pasti butuh tanah karena itu kita dalam proses Pengadaan Tanah menopang empat program infrastruktur itu," tuturnya.

AHY dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa tanpa lahan yang jelas dan legal, pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan dengan baik.

"Jadi urusan tanahnya harus dikelola, bukan hanya untuk pembangunan fisik karena tanah itu adalah sebesar-besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas menyediakan lahan untuk proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan setiap ada pekerjaan, khususnya proyek prioritas yang membutuhkan tanah, maka pihaknya akan membentuk joint team tentang pengadaan tanah.

Nantinya untuk dana pengadaan tanah ini akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pengadaan lahan proyek-proyek prioritas ini menjadi salah satu arahan utama untuknya.

"Contohnya giant sea wall 60 kilometer. Contoh kemarin, untuk utama tol, tol udah diputus untuk pengadaan Sumatera sampai Jambi, butuh 990 km kali lebarnya 90 meter," kata Nusron, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Nusron belum dapat memastikan berapa besar lahan yang perlu dipenuhinya untuk kebutuhan proyek prioritas ini. Hal ini mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri belum menerbitkan aturan tentang proyek prioritas atau yang dulunya disebut PSN ini.

"Ini kan kita belum tahu ya, proyek skala PSN-nya kita belum ketemu. Kan belum ditetapkan. Penetapan pada PSN kan lewat Perpres (Peraturan Presiden) dan PP (Peraturan Pemerintah). Perpres dan PP-nya belum keluar," ujarnya.

Selain itu Kementerian ATR/BPN juga belum mendapat rincian penugasan pengadaan lahan proyek prioritas ini. Namun ia menyatakan siap menjalankan bila daftar proyek itu sudah ditentukan.

"Belum tahu nanti konsepnya kayak apa. Kita belum diajak koordinasi. Nanti kalau sudah diajak koordinasi, kita siapin lahannya," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan era Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga telah mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk membangun mega proyek ini.

Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya," ujarnya.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah eks karyawan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) menuntut pembayaran hak karyawan yang belum dipenuhi oleh TOPS terkait sisa gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon yang belum dibayarkan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.

Eks Dept Corporate Secretary TOPS, Ivany C Prananda Heryadi menyebutkan hingga saat ini, Totalindo hanya membayarkan 12% dari total THR tahun 2022 sampai dengan 2024 yang menjadi hak seluruh eks karyawan.

Selain itu, sisa gaji untuk periode Januari hingga Juni 2022, yang hanya dibayarkan sebesar 50% juga belum diselesaikan.

Adapun Ivany menjabat sebagai Dept Corporate Secretary dari Maret 2019 hingga April 2024 lalu.

Lanjutnya, pada tanggal 17 April 2023, Donald Sihombing yang saat itu masih menjadi Direktur Utama TOPS, mengeluarkan surat pernyataan yang menjanjikan sisa pembayaran THR 2022 dan 2023 serta sisa gaji Januari hingga Juni 2022 pada bulan Desember 2023.

"Namun, hingga saat ini tidak pernah terealisasi," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (4/11).

Berdasarkan catatannya, TOPS kembali gagal membayar gaji karyawan secara penuh untuk bulan Februari hingga Mei 2024.

Selain itu, THR 2024 yang menjadi hak karyawan belum terpenuhi sampai dengan saat ini sama seperti tahun 2022 dan 2023.

Pada tanggal 12 Agustus 2024, Eks Karyawan melakukan pertemuan dengan perwakilan Direktur, Dita Aryanto dan Marcel Rosihan Yacub, kembali menjanjikan penyelesaian pembayaran hutang EKS Karyawan akan dilakukan pada bulan Desember 2024.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 24 Agustus 2024, Donald Sihombing juga berkomitmen untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut pada waktu yang sama.

Mosi tidak percaya eks Karyawan kepada TOPS semakin diperparah dengan telah ditetapkannya Donald Sihombing selaku Direktur Utama dan Para Pengurus lainnya oleh KPK sejak tanggal 19 September 2024 terkait kasus korupsi pengadaan tanah dan proyek perumahan DP 0 Rupiah.

"Untuk itu kami eks karyawan menuntut agar manajemen Totalindo segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda dan memenuhi hak-hak kami sebagai karyawan. Kami berharap agar situasi ini mendapatkan perhatian serius dari pihak manajemen dan segera ditindaklanjuti untuk keadilan bagi seluruh karyawan," tutupnya.

Pengadaan tanah menjadi salah satu aspek yang krusial dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mempercepat pengadaan tanah tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Masyarakat Proesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, MAPPI merupakan salah satu mitra Kementerian ATR/BPN dalam membantu percepatan Proyek Strategis Nasional. Saat ini tercatat ada 393 Penilai Pertanahan pada 107 Kantor Jasa Penilai Publik yang tersebar di 26 provinsi.

"Bersama MAPPI, kami bergandeng tangan ikut berpartisipasi membangun perekonomian nasional. Saya harap agar komunikasi dan kerjasama ini dapat terus terjalin dan memberi manfaat lebih untuk membangun negeri," kata Agus di acara Munas XIII MAPPI Tahun 2024 dikutip, Minggu (15/9/2024).

Agus mengatakan, pengadaan tanah merupakan langkah krusial dalam upaya membangun infrastruktur yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang memadai semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan 5 ekonomi dan populasi yang pesat. Namun, proses pengadaan tanah bukanlah hal yang mudah.

"Tantangan yang kita hadapi meliputi pemahaman dan kesepakatan dengan masyarakat setempat, pemberian kompensasi yang adil, serta pelaksanaan prosedur yang transparan dan sesuai dengan hukum. Setiap proyek pembangunan yang dilakukan harus selalu mengutamakan kepentingan umum, manfaat yang diperoleh harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," jelas Agus.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo, diperkenalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai dari pembangunan jalan tol, jembatan, waduk, dan bendungan serta pembangunan lain yang berhasil dibangun dari pengadaan tanah yang berkualitas.

Dalam pembangunan PSN, peran pengadaan tanah merupakan hal yang fundamental. Dimana, dalam proses pengadaan tanahnya, dilakukan secara transparan, adil, dan tetap menghormati hakhak masyarakat.

Berdasarkan data pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh para pelaksana pengadaan tanah se-Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai dengan saat ini, kami telah 8 merealisasikan tanah untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional seluas lebih dari dua ratus ribu hektar dengan nilai ganti kerugian lebih dari Rp. 400 Triliun, dan nilai ganti kerugian tersebut tidak terlepas dari peran besar para penilai pertanahan.

Pemerintah mengakselerasi Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KSP menjadi referensi utama dalam pemberian izin, pembangunan, dan perencanaan. Dengan adanya satu peta yang terintegrasi, pemerintah daerah hingga pusat dapat menggunakan data ini sebagai referensi utama dalam pemberian izin, pembangunan, 9 dan perencanaan.

"KSP diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat," ungkapnya.

Hingga Juli 2024, KSP telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di 38 provinsi dan telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan 10 luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare. Sebagai target penurunan ketidaksesuaian perizinan dan Hak atas Tanah hingga akhir 2024 yakni sebesar 9.264.325 hektare atau 8,6%.

"Kami memahami bahwa dalam menjalankan profesinya, Penilai sering menghadapi kegalauan karena belum punya payung hukum terhadap praktik penilaian. Urgensi UU Penilai sebagai Payung Hukum Profesi Penilai Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Pemerataan Pembangunan (Visi Indonesia Emas) kali ini menyuarakan kebutuhan para penilai atas perlindungan hukum dalam menjalankan 11 profesinya," tutup Agus.