JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, pelaporan penjarahan aset-aset Rusunawa Marunda Kluster C ke polisi belum dilakukan karena masih menunggu Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS).

Kelik mengatakan, pihak UPRS yang nantinya akan menjadi pihak yang melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Utara berdasarkan barang bukti aset yang hilang.

"(Pelaporannya) bukan (dari Dinas Perumahan), dari UPRS. Saat ini masih menunggu (UPRS) bikin laporan ke Polres Jakarta Utara," kata Kelik saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Jumat (9/8/2024) malam.

Kelik mengatakan, proses melengkapi dokumen barang bukti yang hilang masih dilakukan karena adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru.

Setelah dokumen lengkap, kata Kelik, pihaknya akan mengusulkan penghapusan aset alias pembongkaran Rusunawa Marunda Kluster C.

"Harus laporan dulu nanti kalau sudah selesai, tahapan berikutnya baru kami usulkan untuk penghapusan asetnya," kata dia.

Kelik belum bisa memastikan kapan pembongkaran akan segera dilakukan karena prosesnya harus melalui berbagai tahapan.

"Tunggu pelaporan dan segala macam. Belum tahu (sampai akhir tahun atau tidak) bertahap, nanti kita tunggu saja," tandas Kelik.

Sebelumnya, Mantan Pengelola Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Uye Yayat Dimiyati, berjanji segera kembali ke Polres Jakarta Utara untuk melengkapi barang bukti yang kurang terkait kasus penjarahan aset.

"Iya, secepatnya (akan kembali ke polres), kelengkapan sudah ada, tinggal nilai inventaris saja," kata Uye saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya barang bukti berupa berkas total kerugian hilangnya aset Rusunawa Marunda.

Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jakarta juga sudah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung seluruh aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah maling.

Uye mengaku masih menunggu berkas itu dari Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jakarta agar polisi bisa menindaklanjuti kasus penjarahan itu.

"Tim teknis yang dibentuk dinas sudah menghitung juga, saya hanya menerima hasil perhitungan," ujar Uye.

Untuk diketahui, klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-P, Jhonny Simanjutak, mempertanyakan alasan Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta belum juga melengkapi barang bukti kasus penjarahan Rusunawa Marunda hingga kini.

"Apa sih susahnya mempersiapkan itu (alat bukti)? Ini kan soal kemauan juga," ucap Jhonny saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (8/8/2024).

Jhonny meminta pengumpulan barang bukti bisa diselesaikan secepatnya.

Adapun, Rusunawa Marunda yang berada di Cilincing masuk dalam daerah pemilihan Jhonny yaitu Dapil Jakarta 2. Dia pun menegaskan kasus penjarahan Rusunawa Marunda tidak boleh dianggap remeh dan didiamkan begitu saja.

Kasus itu perlu diungkap sampai tuntas. Oleh karena itu, Dinas Perumahan harus lebih serius dalam menangani kasus ini.

"Ya, kalau menurut saya sih ini kan penting untuk diungkap. Kemudian, Dinas Perumahan dan pengelola supaya betul-betul serius mengumpulkan alat buktinya," tegas Jhonny.

Jhonny mengingatkan, kasus penjarahan Rusunawa Marunda melibatkan aset negara dan itu sangat merugikan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan pelaporan ke polisi, agar para pelaku merasa jera dan tidak mengulangi aksinya lagi.

Sebagai informasi, eks pengelola Rusunawa Marunda Uye Yayat Dimiyati sudah melakukan pelaporan ke polisi soal kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda, Jumat (21/6/2024).

Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya barang bukti berupa berkas total kerugian hilangnya aset Rusunawa Marunda.

Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta juga sudah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung seluruh aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah maling.

Kabarnya, perhitungan aset tersebut selesai di akhir Juli. Namun, hingga awal Agustus Uye masih menunggu hasil perhitungan aset itu.

Sementara itu, klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Kepala Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Uye Yayat, masih menunggu berkas hasil penghitungan aset yang hilang dijarah maling dari Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.

"Saat ini saya menunggu hasil dari Tim Dinas," ujar Uye saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Nantinya, kata Uye, jika hasil penghitungan itu sudah diterima, dia akan membawanya ke Polres Metro Jakarta Utara.

Berkas penghitungan aset yang hilang dijarah maling menjadi salah satu barang bukti yang harus dilengkapi pengelola Rusunawa Marunda.

Dengan adanya berkas tersebut, polisi bisa lebih terbantu dalam melakukan penyidikan lebih lanjut.

Uye juga berjanji akan menginformasikan kepada Kompas.com jika dirinya sudah menerima berkas penghitungan aset yang hilang secara final.

Sejauh ini, tim invetarisasi yang dibentuk Dinas Perumahan Rakyat, kata Uye, sudah melakukan penghitungan aset yang hilang dijarah maling.

Namun, setelah dikonsultasikan dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, penghitungan jumlah aset yang hilang harus dilakukan dengan badan resmi independen.

"Setelah dikonsultasikan dalam rapat dengan BPAD, agar penghitungan (aset) ini dilakukan oleh badan resmi, karena BPAD juga melakukan hal yang sama yaitu menggunakan tenaga ahli pihak ketiga untuk melakukan penilaian aset yaitu Appraisal atau Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)," terang Uye.

Sebagai informasi, Uye sudah melakukan pelaporan ke polisi soal kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda, Jumat (21/6/2024).

Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya berkas total kerugian hilangnya aset Rusunawa Marunda secara keseluruhan.

Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta juga sudah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung seluruh aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah maling.

Kabarnya, penghitungan aset tersebut selesai di akhir Juli. Namun, hingga awal Agustus Uye masih menunggu hasil penghitungan aset itu.

Sementara klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).