JAKARTA, KOMPAS.com - Eks pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Uye Yayat Dimiyati, mengungkapkan bahwa laporannya ke polisi terkait penjarahan aset rusunawa belum selesai.

"Belum kelar final, masih proses," ujar Uye saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Senin (26/8/2024).

Uye menjelaskan bahwa ia kembali ke Polres Jakarta Utara pada Senin (19/8/2024) untuk melanjutkan laporannya yang sempat tertunda selama hampir dua bulan.

Penundaan ini terjadi karena Uye masih mengumpulkan barang bukti berupa total kerugian dari aset rusunawa yang dijarah.

Kata Uye, untuk menghitung total kerugian, membutuhkan waktu karena harus detail.

Oleh sebab itu, ia baru bisa kembali ke Polres saat ini dengan membawa bukti berkas total kerugian tersebut.

Hingga kini, Uye masih harus bolak-balik ke Polres Jakarta Utara untuk menyelesaikan laporan.

"Iya, sudah tiga kali ke Polres," kata Uye.

Saat ditanya alasan laporan kasus penjarahan ini belum juga selesai, Uye enggan menjawab.

Namun, ia berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut kepada Kompas.com setelah laporan tersebut selesai.

"Nanti dikabarin kalau sudah kelar (laporannya)," ujarnya.

Kompas.com juga telah mencoba mengonfirmasi laporan penjarahan ini ke Polres Jakarta Utara, namun belum mendapat respons.

Sebagai informasi, Uye melaporkan kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda ke polisi pada Jumat (21/6/2024). Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya barang bukti berupa berkas total kerugian.

Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta telah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah.

Meskipun perhitungan aset tersebut kabarnya selesai pada akhir Juli, hingga awal Agustus Uye masih menunggu hasilnya.

Sementara itu, klaster C Rusunawa Marunda tetap terbengkalai, dan seluruh asetnya telah raib dijarah sejak September 2023.

Aset yang diambil termasuk besi atau terali balkon, kabel, aluminium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan jendela. Para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini meningkat setelah penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, pelaporan penjarahan aset-aset Rusunawa Marunda Kluster C ke polisi belum dilakukan karena masih menunggu Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS).

Kelik mengatakan, pihak UPRS yang nantinya akan menjadi pihak yang melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Utara berdasarkan barang bukti aset yang hilang.

"(Pelaporannya) bukan (dari Dinas Perumahan), dari UPRS. Saat ini masih menunggu (UPRS) bikin laporan ke Polres Jakarta Utara," kata Kelik saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Jumat (9/8/2024) malam.

Kelik mengatakan, proses melengkapi dokumen barang bukti yang hilang masih dilakukan karena adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru.

Setelah dokumen lengkap, kata Kelik, pihaknya akan mengusulkan penghapusan aset alias pembongkaran Rusunawa Marunda Kluster C.

"Harus laporan dulu nanti kalau sudah selesai, tahapan berikutnya baru kami usulkan untuk penghapusan asetnya," kata dia.

Kelik belum bisa memastikan kapan pembongkaran akan segera dilakukan karena prosesnya harus melalui berbagai tahapan.

"Tunggu pelaporan dan segala macam. Belum tahu (sampai akhir tahun atau tidak) bertahap, nanti kita tunggu saja," tandas Kelik.

Sebelumnya, Mantan Pengelola Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Uye Yayat Dimiyati, berjanji segera kembali ke Polres Jakarta Utara untuk melengkapi barang bukti yang kurang terkait kasus penjarahan aset.

"Iya, secepatnya (akan kembali ke polres), kelengkapan sudah ada, tinggal nilai inventaris saja," kata Uye saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya barang bukti berupa berkas total kerugian hilangnya aset Rusunawa Marunda.

Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jakarta juga sudah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung seluruh aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah maling.

Uye mengaku masih menunggu berkas itu dari Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jakarta agar polisi bisa menindaklanjuti kasus penjarahan itu.

"Tim teknis yang dibentuk dinas sudah menghitung juga, saya hanya menerima hasil perhitungan," ujar Uye.

Untuk diketahui, klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) II DKI Jakarta Jhonny Simanjutak meminta Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta tidak memperlambat proses pelaporan polisi soal kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda.

"Jangan terkesan Dinas Perumahan ini sengaja mendiamkan, sengaja memperlambat dan lainnya," kata Jhonny saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (8/8/2024).

Oleh karena itu, ia mendorong Dinas Perumahan segera melengkapi barang bukti yang masih kurang.

"Saya sampaikan agar Dinas Perumahan dan pengelola secepatnya (melengkapi barang bukti) karena masyarakat kan menunggu apa tindaklanjut dari persoalan ini," terang Jhonny.

Pasalnya, jika laporan kasus penjarahan Rusnawa Marunda tidak dilanjutkan, maka para pelaku tidak akan jera.

Jika tak ada efek jera, ia khawatir kasus penjarahan akan terulang lagi di rusunawa lainnya.

Di sisi lain, kasus penjarahan Rusunawa Marunda ini juga tidak boleh dianggap remeh begitu saja karena melibatkan aset negara.

Sebagai informasi, eks pengelola Rusunawa Marunda Uye Yayat Dimiyati sudah melakukan pelaporan ke polisi soal kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda, Jumat (21/6/2024).

Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya barang bukti berupa berkas total kerugian hilangnya aset Rusunawa Marunda.

Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta juga sudah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung seluruh aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah maling.

Kabarnya, perhitungan aset tersebut selesai di akhir Juli. Namun, hingga awal Agustus Uye masih menunggu hasil perhitungan aset itu.

Sementara klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Daerah Pemilihan (dapil) II Jakarta, Jhonny Simanjutak, mendesak Dinas Perumahan Pemprov Jakarta agar segera melengkapi kekurangan barang bukti kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda.

"Ya, kalau menurut saya sih ini kan penting untuk diungkap. Kemudian, Dinas Perumahan dan pengelola supaya betul-betul serius mengumpulkan alat buktinya," ucap Jhonny saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (8/8/2024).

Kasus penjarahan Rusunawa Marunda, kata Jhonny, tidak boleh dianggap remeh karena melibatkan aset negara.

Oleh sebab itu, Jhonny meminta Dinas Perumahan dan pengelola supaya lebih serius dalam melakukan pelaporan ke polisi terkait kasus ini.

Jhonny ingin para penjarah aset Rusunawa Marunda mendapatkan efek jera.

Di sisi lain, pelaporan ke polisi menjadi penting agar masyarakat tidak menilai bahwa Dinas Perumahan terkesan benar-benar melakukan pembiaran kasus penjarahan ini.

"Jangan seolah-olah dugaan masyarakat ini adalah proses pembiaran terhadap tindak pidana," terangnya.

Sebagai informasi, eks pengelola Rusunawa Marunda Uye Yayat Dimiyati sudah melakukan pelaporan ke polisi soal kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda, Jumat (21/6/2024).

Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya barang bukti berupa berkas total kerugian hilangnya aset Rusunawa Marunda.

Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jakarta juga sudah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung seluruh aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah maling.

Kabarnya, perhitungan aset tersebut selesai di akhir Juli. Namun, hingga awal Agustus ini, Uye masih menunggu hasil perhitungan aset itu.

Sementara klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Daerah Pemilihan (dapil) II Jakarta, Jhonny Simanjutak, meminta Dinas Perumahan Pemprov Jakarta agar tidak memperlambat proses pelaporan polisi berkait kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda.

"Jangan terkesan Dinas Perumahan ini sengaja mendiamkan, sengaja memperlambat dan lainnya, jangan sampai muncul kesan dari publik," kata Jhonny saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (8/8/2024).

Oleh karena itu, Jhonny meminta Dinas Perumahan segera melengkapi barang bukti yang masih kurang.

"Oleh karena itu saya sampaikan, agar Dinas Perumahan dan pengelola secepatnya (melengkapi barang bukti) karena masyarakat kan menunggu apa tindaklanjut dari persoalan ini," ujar Jhonny.

Pasalnya, kata Jhonny, jika laporan kasus penjarahan Rusnawa Marunda tidak dilanjutkan, maka para pelaku tidak akan jera.

Jika tak ada efek jera, penjarahan dikhawatirkan akan terulang lagi di rusunawa lainnya.

Di sisi lain, kasus penjarahan Rusunawa Marunda ini juga tidak boleh dianggap remeh begitu saja karena melibatkan aset negara.

Sebagai informasi, eks pengelola Rusunawa Marunda Uye Yayat Dimiyati sudah melakukan pelaporan ke polisi soal kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda, Jumat (21/6/2024).

Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya barang bukti berupa berkas total kerugian hilangnya aset Rusunawa Marunda.

Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jakarta juga sudah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung seluruh aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah maling.

Kabarnya, perhitungan aset tersebut selesai di akhir Juli. Namun, hingga awal Agustus, Uye masih menunggu hasil perhitungan aset itu.

Untuk diketahui, klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Jhonny Simanjutak, meminta Dinas Perumahan Rakyat Jakarta serius menindaklanjuti kasus penjarahan aset di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara.

"Agar bisa melakukan tindak lanjut yang bagus dan serius," ucap Jhonny saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (8/8/2024).

Jhonny meminta agar Dinas Perumahan dan eks pengelola Rusunawa Marunda segera mengumpulkan alat bukti kasus penjarahan yang masih kurang.

Setelah seluruh alat bukti terkumpul, perkara ini bisa dibawa ke polisi agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Jhonny berharap, polisi bisa segera menangkap pelaku penjarahan setelah kasus ini dilaporkan. Dengan demikian, pelaku merasa jera.

Selain itu, lanjut Jhonny, pelaporan kasus ini juga bisa menepis tudingan masyarakat ke Dinas Perumahan yang seolah melakukan pembiaran terhadap tindak pidana ini.

Penjarahan Rusunawa Marunda, kata Jhonny, harus benar-benar diusut sampai tuntas karena melibatkan aset negara.

"Karena bagaimanapun kan ini bukan persoalan pribadi lawan pribadi, ini merupakan orang melawan negara, karena aset ini milik negara," ucap Jhonny yang merupakan legislator daerah pemilihan (dapil) II Jakarta, meliputi Koja, Cilincing, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu itu.

Sebagai informasi, eks pengelola Rusunawa Marunda Uye Yayat Dimiyati sempat membuat laporan ke polisi soal kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda, Jumat (21/6/2024).

Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya barang bukti berupa berkas total kerugian hilangnya aset Rusunawa Marunda.

Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta juga sudah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung seluruh aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah maling.

Kabarnya, perhitungan aset tersebut selesai pada akhir Juli. Namun, hingga awal Agustus, Uye masih menunggu hasil perhitungan aset itu.

Sementara, klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Pengelola Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Uye Yayat Dimiyati, berjanji segera kembali ke Polres Jakarta Utara untuk melengkapi barang bukti yang kurang terkait kasus penjarahan aset.

"Iya, secepatnya (akan kembali ke polres), kelengkapan sudah ada, tinggal nilai inventaris aja," kata Uye saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Total aset Rusunawa Marunda yang hilang harus dilengkapi Uye agar polisi bisa menindaklanjuti kasus penjarahan itu.

Nilai kehilangan karena dijarah maling itu bisa membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Saat ini, Uye masih menunggu berkas itu dari Dinas Perumahan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.

"Tim teknis yang dibentuk dinas sudah menghitung juga, saya hanya menerima hasil perhitungan," ujar Uye.

Di sisi lain, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta menyarankan agar perhitungan aset Rusunawa Marunda yang hilang bisa dilakukan oleh tenaga ahli yang independen.

"Hasil rapat bersama BPAD agar menggunakan tenaga ahli independen (appraisal atau KJPP)," ujar Uye.

Sebagai informasi, Uye melaporkan ke polisi soal kasus penjarahan aset Rusunawa Marunda, Jumat (21/6/2024).

Namun, laporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena kurangnya berkas total kerugian hilangnya aset Rusunawa Marunda secara keseluruhan.

Dinas Perumahan Rakyar Provinsi DKI Jakarta juga sudah membentuk tim inventarisasi untuk menghitung seluruh aset Rusunawa Marunda yang hilang dijarah maling.

Kabarnya, perhitungan aset tersebut selesai di akhir Juli. Namun, hingga awal Agustus Uye masih menunggu hasil perhitungan aset itu.

Sementara klaster C Rusunawa Marunda terbengkalai dan seluruh asetnya raib dijarah maling sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, menyerahkan sepenuhnya kasus penjarahan aset kepada pihak berwajib.

"Semuanya kita kembalikan kepada proses hukum. Artinya, ini kan negara hukum, segala sesuatunya kami sudah melaporkan, bekerjanya nanti dari pihak kepolisian untuk memprosesnya karena kita semua taat hukum," ucap mantan Kepala Pengelola Rusunawa Marunda Uye Yayat Dimyati saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Oleh sebab itu, Uye dan tim dari Dinas Perumahan Rakyat sedang berupaya melengkapi berkas laporan yang kurang agar polisi bisa segera menindaklanjuti kasus penjerahan aset ini.

Berkas yang kurang adalah total kerugian aset yang hilang dijarah maling. Karena ada 500 unit yang hilang dan harus dihitung satu per satu, pengelola membutuhkan waktu sampai akhir Juli.

Ketika berkas itu sudah siap, Uye akan kembali lagi ke Polres Metro Jakarta Utara.

Ia mempercayakan proses berikutnya kepada pihak kepolisian.

Uye juga tak akan mencegah polisi jika dalam penyidikan harus memeriksa para bawahannya.

"Saya taat dengan hukum, apabila memang harus seperti itu, saya tidak akan mencegah, semua saya serahkan ke kepolisian," terang Uye.

Sebagai informasi, Uye telah melaporkan kasus penjarahan aset ini ke Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (21/6/2024).

Laporan itu sudah diterima oleh pihak kepolisian, tetapi belum bisa ditindaklanjuti karena masih ada berkas yang kurang.

Setelah berkas itu lengkap, maka polisi akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Penjarahan yang terjadi di 500 unit klaster C Rusunawa Marunda ini sudah terjadi sejak September 2023.

Besi atau terali balkon, kabel, alumunium, kusen, kloset, wastafel, pintu, dan juga jendela di setiap unit sudah habis diambil maling.

Tak hanya itu, para maling juga nekat membobol tembok di setiap unit rusun untuk mengambil besi, pipa, atau kabel di dalamnya.

Aksi penjarahan ini marak terjadi usai penghuni klaster C Rusunawa Marunda direlokasi ke rusun terdekat sesuai dengan rekomendasi dari PJ Gubernur Heru Budi Hartono serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).