Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu mengisahkan alasan di balik wacana penghapusan pajak properti sebesar 16% pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Wacana penghapusan pajak properti awalnya diungkap oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik presiden terpilih Prabowo Subianto pada pekan lalu.

Skemanya, pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga rumah. Wacana ini disebut bakal bergulir pada 1–3 tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Nixon menuturkan wacana penghapusan pajak properti merupakan usulan yang digulirkan perseroan. Menurutnya, penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan guna mewujudkan target pembangunan 3 juta unit rumah oleh pemerintah ke depan.

"Salah satu syarat agar target 3 juta unit rumah dapat tercapai adalah dengan mengurangi biaya-biaya di awal yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat untuk memiliki rumah," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Selain itu, usulan pembebasan pajak bakal menyasar tiga tipe rumah subsidi, yakni Rumah Desa, Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Rumah Urban.

Nixon menyampaikan bahwa emiten bank pelat merah ini juga mengusulkan pemberian insentif untuk tipe Rumah Urban dalam bentuk premi asuransi atau premi penjaminan yang diharapkan bisa ditanggung oleh negara.

Jika biaya premi asuransi dihapuskan, maka sekitar 20% dari biaya awal akan hilang sehingga kemampuan masyarakat dalam membeli rumah berpotensi meningkat.

“Saat ini, yang menyebabkan orang sulit membeli rumah bukanlah DP [Down Payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil. Total biaya ini mencapai sekitar 20 – 21%,” kata Nixon.

Di sisi lain, dia menyatakan pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Dengan demikian, penerimaaan negara tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” pungkasnya.

Seluruh wacana tersebut sejauh ini masih bersifat usulan dan belum menjadi keputusan. Namun, Nixon berharap seluruh biaya tersebut dapat dibebaskan dan target pembangunan 3 juta unit yang diusung Prabowo-Gibran tercapai.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jadi, kita harus cari bauran kebijakannya yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat, tetapi (pendapatan negara) justru bertambah dari pergerakan wisatawan nusantara tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa ia setuju dengan usulan Kementerian Perhubungan terkait dengan penghapusan pajak tiket pesawat guna menekan harga.

“Super setuju, ya. Karena kalau kita lihat, salah satu penyumbang harga tiket yang mahal itu adalah pajaknya,” ujar Sandiaga Uno ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Sandiaga menyoroti implikasi pergerakan wisatawan nusantara terhadap perekonomian lokal. Pengeluaran para wisatawan nusantara, kata Sandiaga, bisa lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengeluaran wisatawan mancanegara.

Menurut Sandiaga, dampak perekonomian yang dibawa oleh wisatawan nusantara kepada wilayah yang menjadi destinasi dapat mengganti pemasukan negara yang hilang dari penghapusan pajak tiket pesawat.

“Jadi, kita harus cari bauran kebijakannya yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat, tetapi (pendapatan negara) justru bertambah dari pergerakan wisatawan nusantara tersebut,” kata Sandiaga.

Sebelumnya, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan hasil kajian bersama lintas pemangku kepentingan soal penurunan harga tiket pesawat.

Melalui kajian tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara, sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga merinci kebijakan jangka pendek dapat dilakukan dengan langkah-langkah, pertama memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).

Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan juga merekomendasikan untuk menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur.

Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024