Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu mengisahkan alasan di balik wacana penghapusan pajak properti sebesar 16% pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Wacana penghapusan pajak properti awalnya diungkap oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik presiden terpilih Prabowo Subianto pada pekan lalu.

Skemanya, pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga rumah. Wacana ini disebut bakal bergulir pada 1–3 tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Nixon menuturkan wacana penghapusan pajak properti merupakan usulan yang digulirkan perseroan. Menurutnya, penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan guna mewujudkan target pembangunan 3 juta unit rumah oleh pemerintah ke depan.

"Salah satu syarat agar target 3 juta unit rumah dapat tercapai adalah dengan mengurangi biaya-biaya di awal yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat untuk memiliki rumah," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Selain itu, usulan pembebasan pajak bakal menyasar tiga tipe rumah subsidi, yakni Rumah Desa, Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Rumah Urban.

Nixon menyampaikan bahwa emiten bank pelat merah ini juga mengusulkan pemberian insentif untuk tipe Rumah Urban dalam bentuk premi asuransi atau premi penjaminan yang diharapkan bisa ditanggung oleh negara.

Jika biaya premi asuransi dihapuskan, maka sekitar 20% dari biaya awal akan hilang sehingga kemampuan masyarakat dalam membeli rumah berpotensi meningkat.

“Saat ini, yang menyebabkan orang sulit membeli rumah bukanlah DP [Down Payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil. Total biaya ini mencapai sekitar 20 – 21%,” kata Nixon.

Di sisi lain, dia menyatakan pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Dengan demikian, penerimaaan negara tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” pungkasnya.

Seluruh wacana tersebut sejauh ini masih bersifat usulan dan belum menjadi keputusan. Namun, Nixon berharap seluruh biaya tersebut dapat dibebaskan dan target pembangunan 3 juta unit yang diusung Prabowo-Gibran tercapai.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal resmi dilantik dalam hitungan hari atau tepatnya pada 20 Oktober 2024. Sejumlah program yang dicanangkan kian bergaung, salah satunya yakni mengenai rencana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor properti.

Informasi mengenai penghapusan pajak pembelian rumah itu pertama kali disampaikan oleh sang adik yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB tersebut telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih dan bakal diberlakukan sementara waktu.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) memandang wacana penghapusan pajak properti di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan mengungkit kinerja penjualan apartemen perusahaan.

Melansir laporan keuangan per akhir September 2024, BSBK menorehkan kinerja penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp263,42 miliar. Capaian tersebut meningkat 12,22% dari periode tahun lalu yakni Rp234,75 miliar.

Peningkatan ini terutama didorong oleh penjualan unit apartemen dan kondotel yang berkontribusi Rp130,5 miliar, naik 14,2% year on year (YoY). Di samping itu, sektor mal seperti Pentacity menyumbang Rp44,7 miliar atau tumbuh 21,2% YoY.

Direktur Wulandari Bangun Laksana Daniel Wirawan menyampaikan bahwa perseroan terus berupaya memperkuat posisinya di sektor properti, dengan meluncurkan apartemen The Sapphire yang terdiri atas 237 unit.

“Perseroan optimistis unit-unit tersebut akan terjual habis dalam tiga tahun, mengingat tingginya minat konsumen,” ujarnya pada Senin (14/10/2024).

Menurutnya, harapan peningkatan penjualan juga hadir dari wacana pemerintahan Prabowo – Gibran yang disebutk akan menghapus pajak properti hingga 16%. Hal tersebut diperkirakan mampu mendongkrak penjualan apartemen The Sapphire.

Wacana itu diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan. Stimulus yang diberikan adalah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%.

Secara keseluruhan, pajak yang dihapus mencapai 16% dari 21% total pajak yang dikenakan kepada sektor properti. Wacana penghapusan pajak tersebut diperkirakan berlangsung pada 1-3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, Daniel menuturkan bahwa seiring dengan kenaikan pendapatan, BSBK mencatatkan beban pokok senilai Rp70,84 miliar atau turun 11,33% YoY. Hal ini membuat laba kotor BSBK tumbuh 24,37% secara tahunan menjadi Rp192,58 miliar.

“Strategi efisiensi dan marketing yang diterapkan manajemen terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perseroan,” tuturnya.

Perseroan juga mencatatkan meraih laba usaha senilai Rp113,17 miliar atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang meraih Rp75,10 miliar.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, emiten yang dikendalikan oleh Christopher Sumasto Tjia ini meraih laba bersih Rp62,10 miliar pada kuartal III/2024, melonjak 226,73% dibandingkan raihan laba tahun lalu.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham properti diproyeksi meraih angin segar jelang keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada pekan ini, serta wacana penghapusan pajak properti di era pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

Keputusan terkait suku bunga acuan akan diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 15 – 16 Oktober 2024. Sejumlah ekonom memperkirakan bank sentral akan kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Vicky Rosalinda mengatakan bahwa saham sektor properti diramal meraih katalis positif karena bank sentral diperkirakan kembali memangkas suku bunganya sampai dengan akhir tahun ini.

“Sektor properti dinilai lebih menarik dengan sejalannya insentif pemerintah yaitu perpanjangan PPN [Pajak Pertambahan Nilai] DTP [Ditanggung Pemerintah] hingga akhir tahun ini,” ujar Rosalinda kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Sementara itu, Rosalinda menuturkan bahwa prospek saham properti dalam jangka pendek juga cukup dipengaruhi oleh wacana penghapusan pajak properti.

Wacana tersebut diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan, pada pekan lalu. Menurutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% berpotensi dihapus.

Secara terperinci, pajak yang dihapus mencapai 16% dari 21% total pajak yang dikenakan kepada sektor ini. Wacana penghapusan pajak properti diperkirakan berlangsung pada 1-3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Wacana itu direspons positif oleh pelaku pasar. Tecermin dari harga indeks saham properti menguat dibandingkan indeks lainnya pekan lalu. Namun, hal ini juga bersifat sementara dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan,” ucap Rosalinda.

Saham pilihan Kiwoom Sekuritas adalah PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON).

Berdasarkan data Bloomberg Terminal, sebanyak 20 dari 22 analis yang mengulas saham CTRA merekomendasikan beli dengan proyeksi rerata target harga Rp1.593 pada 12 bulan ke depan. Nilai ini mencerminkan potensi return 15,4%.

Sementara itu, konsensus analis Bloomberg juga menyematkan rekomendasi beli untuk BSDE. Dari 21 analis, sebanyak 17 di antaranya menjatuhkan peringkat buy dengan rerata target saham setahun ke depan sebesar Rp1.414.

Pandangan positif juga menyelimuti prospek saham PWON. Sebanyak 95% atau 19 dari 20 analis memberikan rekomendasi beli dengan rata-rata target saham Rp575,31. Banderol tersebut mencerminkan potensi return 12,8% dari harga saat ini.

Dari lantai bursa, saham CTRA kini bertengger di posisi Rp1.380 per saham, meningkat 17,95% year to date (YtD). Adapun, harga saham BSDE di posisi Rp1.265 atau naik 17,13% YtD, sedangkan saham PWON tumbuh 12,33% YtD menjadi Rp510 per saham.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.