Pengungsi yang merupakan etnis Hazara dari Afghanistan, Irak, dan Pakistan diminta untuk pindah dari gedung bekas Markas Kodim yang berada di Kalideres, Jakarta Barat.

Mereka diminta untuk pindah karena gedung yang mereka tinggali sejak tahun 2019 bakal direnovasi oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Pemprov Jakarta.

"Jadi aset Jakarta Barat itu mau memperbaiki gedung yang merupakan aset Pemda. Nah makanya tadi kita koordinasi supaya para pengungsi itu sementara pindah," kata Lurah Kalideres, Ian Aminuddin, ketika dikonfirmasi pada Rabu (25/9).

Ian menambahkan, para pengungsi itu diminta pindah untuk sementara waktu ke tenda yang telah disiapkan oleh BPAD Pemprov Jakarta. Adapun letak tenda itu masih berada di sekitar gedung.

"Jadi intinya supaya si BPAD ini bisa membenarkan bangunannya dulu lah," ucap dia.

Jika nantinya renovasi sudah rampung dilakukan, kata Ian, maka para pengungsi itu dapat kembali menempati gedung. Dia juga memastikan situasi pemindahan para pengungsi ke tenda itu berlangsung kondusif. Dia mengeklaim para pengungsi itu sudah menerima dipindah.

"Gak ada (kericuhan), sudah kondusif, mereka juga mengerti dan paham, ya berjalan dengan lancar lah Alhamdulillah," kita dia.

Sementara itu, salah seorang pengungsi, Hasan, justru mengatakan pihaknya tak setuju apabila mesti dipindah. Dia juga mengaku tak mendapat kepastian dari pemerintah bakal dapat kembali tinggal di gedung itu ataukah tidak.

"Tidak disebutkan (apakah setelah renovasi bisa tinggal di situ lagi atau tidak)" ujar dia.

Sebelumnya, pengungsi etnis Hazara telah menempati gedung bekas Kodim di Kalideres, Jakarta Barat dari tahun 2019. Belakangan, mereka diminta meninggalkan tempat oleh BPAD Pemprov DKI Jakarta dan harus mengosongkan gedung pada Kamis (15/8).

Informasi yang dihimpun, sekarang masih ada 100 orang termasuk anak-anak yang tinggal di gedung tersebut. Mereka datang dari Afghanistan, Pakistan, dan Irak.

MANADO - Walaupun secara administrasi, 666 warga asal Desa Pumpente dan Laingpatehi, Kecamatan Tagulandang, masih merupakan warga Kabupaten Sitaro, namun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini, status mereka sama seperti warga binaan yang ada di Lapas maupun Rutan.

Pasalnya, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka hanya diakomodir untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) saja. Untuk Pilkada di tingkat Kabupaten, 666 pemilih ini tidak bisa menyalurkan hak pilih mereka.

Keberadaan 666 pemilih di lokasi pengungsian dan hanya akan memilih di TPS Lokasi Khusus dan bukan di alamat mereka, menjadi salah satu alasan mengapa mereka tak bisa memilih untuk Pilkada tingkat Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Sitaro.

"Pemilih korban erupsi Gunung Ruang yang berada di pengungsian nanti hanya bisa mencoblos untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu.

Usai erupsi Gunung Ruang pada bulan Mei 2024 lalu, nasib para pengungsi dari dua desa di kaki gunung ruang ini memang tak menentu. Mereka harus tinggal di pengungsian, karena tak lagi diperbolehkan kembali ke rumah mereka, karena pemerintah akan menjadikannya sebagai kawasan konservasi.

Rumah relokasi untuk para pengungsi ini juga belum dipastikan kapan waktunya bisa ditempati. Alhasil, mereka harus kehilangan hak pilih untuk Pilkada tingkat Kabupaten.

BOLSEL - Ketua DPRDKabupaten Sitaro, Djon P Janis, meninjau langsung tempat relokasi untuk warga Pulau Ruang yang ada di Desa Mudisi, Kecamatan Dumangin Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (23/8).

Dalam kunjungan itu, Djon mengaku jika tempat relokasi yang dipilih untuk warga terdampak erupsi Gunung Ruang dari dua desa di kaki Gunung Ruang sangat strategis.

"Lokasi relokasi yang dipilih ini sangat strategis dan ideal, karena terletak di pinggir jalan raya dan tepi pantai. Sudah pasti kondisi ini akan sangat membantu masyarakat ke depan," ujar Djon.

Lebih lanjut, diungkapkan Djon jika pembangunan rumah tinggal untuk warga, rencananya akan dibangun sebanyak 300 unit, dengan rumah tipe 45 permanen dan memiliki struktur tahan gempa.

Selain itu, nantinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti tempat ibadah, tambatan perahu, dan fasilitas umum lainnya yang akan memudahkan warga dalam beribadah maupun melaksanakan aktivitas lain.

Untuk itu, Djon menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Sitaro serta Kabupaten Bolsel, atas kepedulian yang luar biasa terhadap warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang.

"Relokasi ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga Pulau Ruang yang terdampak erupsi. Keberadaan fasilitas umum yang lengkap juga akan membantu mereka untuk memulai kehidupan baru di lokasi relokasi," ucapnya kembali.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sitaro, Djon P Janis meninjau tempat relokasi warga pulau ruang bersama Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi 1, Recky W Lahope, Balai Sungai Sulawesi serta DPRD Kabupaten Bolsel dan Pemerintah Daerah setempat.

franky salindeho

Pengungsi etnis Hazara dari Afghanistan, Pakistan, dan Irak yang tinggal di gedung bekas markas Kodim di Kalideres, Jakarta Barat, menolak untuk pergi. Mereka diminta mengosongkan gedung oleh Badan Pengelola Aset (BPAD) Pemprov Jakarta pada Kamis (15/8).

Salah satu pengungsi, Hassan (45), yang berasal dari Afghanistan menjelaskan bahwa mereka tak akan mau pergi sampai ada pemberitahuan resmi.

“Mereka datang kemari (9/8) lalu meminta kami pergi. Tapi, dalam surat-surat yang mereka tempelkan di sini, tidak ada tanda tangan dan stempel. Jadi, kami tidak anggap itu serius dan kami robek lalu kami buang,” ujar Hassan saat ditemui kumparan di lokasi pengungsian, Kamis (15/8).

Hassan mengungkap, ada dua alasan yang ia rasa kontradiktif yang membuatnya menolak pergi dari lokasi.

“Alasan pertama, dia bilang akan melakukan renovasi. Setelah renovasi selesai, kami bisa menempati gedung ini lagi. Selama pekerjaan renovasi, mereka bilang kami bisa tinggal di lapangan sekitar gedung memakai tenda,” ujar dia.

“Tapi, alasan kedua, mereka bilang kami harus pergi karena gedung ini mau dipakai kembali oleh pemerintah Jakarta. Saya tidak tahu akan digunakan untuk apa,” lanjut Hassan.

UNHCR Dianggap Lepas Tangan

Menurut Hassan, 100 pengungsi yang tinggal di sana tidak akan melaksanakan perintah karena pemberitahuan itu tidak resmi. Ia menjelaskan, jika sudah ada pemberitahuan resmi, mereka akan mengosongkan gedung dan pergi ke kantor lembaga PBB untuk pengungsi (UNHCR) di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

“Kami tidak tahu harus ke mana. UNHCR diam. Bahkan, mereka memutus semua bantuan dari Agustus 2019 lalu. Kami mendapatkan bantuan dari komunitas-komunitas kecil,” ujar Hassan.

Hassan mengungkapkan, jika mereka dipaksa pergi, mereka akan menurut. Selanjutnya, mereka akan pindah ke depan kantor UNHCR, membangun tenda di sepanjang jalan.

“Satu-satunya jalan bagi kami adalah menempati kantor UNHCR. Tak ada pilihan lainnya,” ujar Hassan, pasrah.

Namun, Hassan berharap Pemprov DKI Jakarta bersama UNHCR mencari solusi terlebih dahulu untuk mereka.

“Kami harap mereka memberi kami solusi untuk tinggal di mana terlebih dahulu,” ujar dia.

Pengungsi etnis Hazara telah menempati gedung bekas Kodim di Kalideres, Jakarta Barat dari tahun 2019. Belakangan, mereka diminta meninggalkan tempat oleh BPAD Pemprov DKI Jakarta dan harus mengosongkan gedung pada Kamis (15/8).

Hassan mengatakan, sekarang masih ada 100 orang termasuk anak-anak yang tinggal di gedung tersebut. Mereka datang dari Afghanistan, Pakistan, dan Irak.

Pantauan kumparan di lokasi, seluruh pengungsi masih santai menanggapi permintaan Pemprov Jakarta. Mereka masih beraktivitas seperti biasa.

Setelah berhasil mendirikan perpustakaan boneka yang memiliki koleksi ratusan boneka tangan, Bahana Patria Gupta tergerak untuk menghibur anak-anak di pengungsian bencana dengan boneka tangan miliknya.

Hal itu bermula saat Bahana yang berprofesi sebagai fotografer di Harian Kompas itu bertugas di lokasi pengungsian bencana erupsi Gunung Agung, Bali, pada media 2019 silam.

"Waktu itu saya memang liputan, tapi saya juga bawa beberapa boneka tangan. Awalnya hanya ingin menghibur anak-anak di pengungsian saja," kisah Bahana kepada Basra, belum lama ini.

Rona bahagia yang terpancar saat Bahana menghibur anak-anak di pengungsian kala itu membuat pria berkaca mata ini trenyuh. Bahana menyadari jika anak-anak di lokasi pengungsian cenderung terabaikan kondisi psikisnya.

"Apa ya, selama saya liputan di lokasi bencana itu selalu melihat bahwa anak-anak korban bencana biasanya yang paling terakhir ditangani. Padahal, kalau melihat dari faktor terganggunya anak-anak itu, pasti yang paling terdampak karena tubuh mereka belum support, terlebih mereka tinggal di pengungsian," terang Bahana.

Menurut Bahana, sangat penting memberikan fasilitas untuk anak-anak di pengungsian untuk bermain bersama, namun yang berkonsep. Dengan demikian anak-anak terdampak bencana akan merasa terhibur dan sedikit demi sedikit bisa mengikis trauma yang dialami.

Berawal dari bencana alam erupsi Gunung Agung itu lah, Bahana akhirnya secara sukarela selalu hadir bersama perpustakaan boneka miliknya untuk menghibur anak-anak di pengungsian.

"Keliling ke beberapa lokasi bencana. Kalau Perpustakaan Boneka datang itu selalu mengusung tema tentang saling tolong-menolong, toleransi, dan harus rajin belajar," katanya.

"Setidaknya mereka (anak-anak di pengungsian) dapat ketawa bersama dan dapat bersenang-senang bersama meski berada di lokasi pengungsian," sambungnya.

Kini Bahana ingin mewujudkan mimpinya untuk membawa perpustakaan boneka miliknya bisa keliling wilayah Indonesia, menghibur anak-anak di pelosok negeri.

"Tidak dengan saya (ikut serta), tapi saya ingin boneka-boneka milik saya itu nantinya bisa keliling Indonesia," pungkasnya.