IDXChannel – Produksi opium di Afghanistan dilaporkan meningkat hampir 20 persen pada tahun kedua sejak Taliban melarang kegiatan budi daya tanaman itu. Kendati demikian, angkanya masih jauh dari tingkat produksi sebelum pelarangan.

Hal itu terungkap lewat laporan PBB pada Rabu (6/11/2024). Seperti diketahui, Afghanistan telah lama menjadi pemasok utama bahan baku heroin itu di pentas global.

Pemimpin spiritual tertinggi Taliban melarang budidaya narkotika pada April 2022. Fatwa itu menyebabkan pertanian opium di Afghanistan anjlok sekitar 95 persen pada 2023, menurut survei tahunan oleh Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

Tahun ini, penanaman opium kembali meningkat sekitar 19 persen menjadi 12.800 hektare. Pusat produksi pun telah bergeser, dari yang tadinya berada di barat daya Afghanistan, kini pindah ke timur laut negeri itu.

“Meskipun ada peningkatan pada 2024, penanaman bunga opium masih jauh di bawah 2022, ketika diperkirakan ada 232.000 hektare (lahan) yang ditanami,” kata UNODC dalam laporannya.

Menurut laporan itu, harga opium kering stabil sekitar USD730 per kg pada paruh pertama tahun ini, jauh di atas rata-rata sebelum larangan Taliban yang hanya USD100 per kg. Sementara laporan tahun lalu mengatakan, pada Agustus 2023, harga di tingkat petani mencapai rekor tertinggi dalam 20 tahun sebesar USD408 per kg.

Di wilayah barat daya Afghanistan, yang berbatasan dengan Pakistan, penanaman anjlok 65 persen tahun ini. Padahal sebelumnya daerah tersebut menyumbang hampir setengah dari produksi opium di negara itu pada 2023.

Di wilayah timur laut, yang berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan, penanaman melonjak 381 persen tahun ini menjadi 7.563 hektare, empat kali lipat dari area yang ditanami di barat daya, produsen terbesar kedua.

Hampir semua produksi timur laut berada di satu provinsi, yaitu Badakhshan. Daerah pegunungan itu menchakup hamparan Hindu Kush dan perbatasan Afghanistan yang relatif pendek dengan China.

“Harga yang tinggi dan stok opium yang menipis dapat mendorong petani untuk mengabaikan larangan (Taliban) tersebut, terutama di daerah di luar pusat penanaman tradisional, termasuk negara-negara tetangga,” kata UNODC.

(Ahmad Islamy Jamil)

Bisnis.com, JAKARTA — China akan menawarkan akses perdagangan bebas tarif kepada rezim Taliban di Afghanistan pada sektor konstruksi, energi dan konsumen yang luas.

Mengutip Reuters pada Jumat (25/10/2024), Beijing telah berusaha untuk mengembangkan hubungannya dengan Taliban sejak mereka menguasai Afghanistan pada 2021.

Namun demikian, seperti semua negara, China menahan diri untuk tidak secara resmi mengakui pemerintahan kelompok fundamentalis Islam tersebut. Hal tersebut karena kekhawatiran internasional atas catatan Taliban terkait hak asasi manusia dan perlakuannya kepada perempuan di Afghanistan.

"China akan menawarkan perlakuan tarif nol kepada Afghanistan untuk jalur tarif 100%," tertulis dalam cuitan akun resmi X Kedutaan Besar China untuk Kabul, Kamis (24/10/2024) waktu setempat.

Pada unggahan tersebut, Sheng juga menyertakan foto dirinya bertemu dengan penjabat wakil perdana menteri Afghanistan Abdul Kabir.

Afghanistan dapat menawarkan sumber daya mineral yang sangat berharga untuk meningkatkan keamanan rantai pasokan Beijing.

Menjual simpanan litium, tembaga, dan besi Afghanistan kepada pembeli komoditas terbesar di dunia akan membantu Taliban menopang perekonomian mereka yang sedang lesu, yang menurut PBB pada dasarnya telah runtuh. Aktivitas itu juga memberikan aliran pendapatan yang sangat dibutuhkan karena cadangan luar negeri bank sentral negara tersebut masih dibekukan.

Data Bea Cukai China mencatat bahwa Afghanistan mengekspor barang senilai US$64 juta ke China tahun lalu, yang hampir 90% di antaranya adalah kacang pinus yang dikupas. Pemerintah Taliban mengatakan pihaknya bertekad untuk mencari investor asing yang bersedia membantunya mendiversifikasi perekonomiannya dan mendapatkan keuntungan dari kekayaan mineralnya.

Data tersebut juga menunjukkan negara tersebut tidak mengekspor komoditas apa pun ke China pada tahun lalu. Namun, Zhao secara rutin mengunggah foto dirinya bertemu dengan pejabat Taliban yang bertanggung jawab atas pertambangan, minyak bumi, perdagangan, dan konektivitas regional sejak pengangkatannya pada September lalu.

Beberapa perusahaan China beroperasi di Afghanistan, termasuk Metallurgical Corp of China Ltd, yang telah mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Taliban mengenai rencana potensi tambang tembaga yang besar, dan disorot dalam artikel pada bulan Agustus di media pemerintah China tentang perusahaan asal Negeri Panda yang membangun kembali Afghanistan.

Presiden China Xi Jinping pada pertemuan puncak di Beijing yang dihadiri lebih dari 50 pemimpin Afrika September lalu mengumumkan mulai 1 Desember, barang-barang yang memasuki perekonomian negaranya senilai US$19 triliun dari “negara-negara kurang berkembang yang memiliki hubungan diplomatik dengan China” tidak akan dikenakan bea masuk tanpa memberikan rincian.

Kebijakan tersebut kemudian diulangi pada hari Rabu oleh Wakil Menteri Perdagangan Tang Wenhong pada konferensi pers di Beijing mengenai persiapan pameran impor tahunan China yang akan datang.

Adapun, Kedutaan Besar Afghanistan di Beijing tidak menanggapi permintaan komentar.

Oktober lalu, penjabat menteri perdagangan Afghanistan mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban ingin secara resmi bergabung dengan program infrastruktur belt and road initiative yang diusung Xi.

Kabul juga telah meminta China untuk mengizinkannya menjadi bagian dari Koridor Ekonomi China-Pakistan, sebuah proyek konektivitas senilai US$62 miliar yang menghubungkan wilayah Xinjiang yang kaya sumber daya di China ke pelabuhan Gwadar di Laut Arab di Pakistan.

Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Negara urusan Kerja Sama Internasional Qatar Lolwah binti Rashid Al-Khater menandatangani nota kesepahaman (MoU). Nota kesepahaman tersebut untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Afghanistan bersekolah di perguruan tinggi Indonesia.

Retno menjelaskan, krisis kemanusiaan di Afghanistan menunjukkan semakin pentingnya peran dunia menjamin akses pendidikan bagi warga Afghanistan. Terutama kaum perempuan.

“Dengan memberikan kesempatan bagi pelajar Afghan belajar di Indonesia, kita akan bantu meningkatkan kapasitas mereka, bukan hanya secara akademis, tetapi membangun ketahanan mereka dan juga harapan mereka untuk membangun bangsanya kembali,” ucap Retno dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2024.
Perjanjian tersebut, menjadi dasar bagi penyediaan beasiswa bagi mahasiswa Afghanistan menuntut ilmu di perguruan tinggi RI dengan pendanaan dari Pemerintah Qatar. Fasilitasi beasiswa RI-Qatar untuk Afghanistan tersebut mencerminkan komitmen kerja sama berkelanjutan antara kedua negara dalam mempromosikan akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan.

Indonesia dan Qatar sebelumnya telah menyepakati letter of interest untuk pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi rakyat Afghanistan. Kedua negara juga telah menyelenggarakan Konferensi Internasional untuk Pendidikan Wanita Afghanistan (ICAWE) pada Desember 2022.

Terkait hasil ICAWE 2022, Retno menyoroti keberhasilan kegiatan tersebut menggerakkan dukungan dunia bagi pendidikan dan pemberdayaan kaum perempuan di Afghanistan. “Saat ini, lebih dari 20 pelajar Afghanistan telah menerima beasiswa dan sudah berkuliah di Indonesia. Kami sangat senang meluncurkan kerja sama strategis melalui kolaborasi beasiswa Indonesia-Qatar, dengan Qatar sebagai donatur utama,” kata Retno.

Selain di bidang pendidikan, Indonesia juga telah memberikan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk meringankan krisis kemanusiaan di negara Asia Tengah itu. Pemerintah telah memberikan, di antaranya, 10 juta dosis vaksin polio, bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam, dan pelatihan psikososial bagi 400 wanita Afghanistan dalam menjalani kehidupan sosial.

Indonesia, ucap Retno, juga berkomitmen membantu pengembangan model bisnis keuangan mikro syariah yang sesuai bagi Afghanistan untuk memajukan usaha tingkat rumah tangga di sana. Retno menegaskan, politik tidak boleh menghalangi solidaritas untuk Afghanistan karena di atas politik.

“Kemanusiaan harus menjadi yang utama," pungkasnya.

Baca juga: 2024, Kemenag-LPDP Siapkan Beasiswa Senilai Rp250 Miliar untuk Santri dan Ustaz

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Negara Qatar Lolwah bint Rashid Al-Khater telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Afghanistan untuk mengenyam pendidikan dan kuliah di perguruan tinggi di Indonesia.

Penandatangan MoU ini dilakukan secara virtual pada Kamis, 17 Oktober 2024. Memorandum ini akan menjadi dasar bagi kerja sama beasiswa bagi mahasiswa Afghanistan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dengan didanai oleh Qatar.

Penandatanganan MoU ini akan memungkinkan lebih banyak pelajar Afghanistan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di universitas-universitas terpilih di Indonesia.
Menlu Retno menyampaikan, krisis kemanusiaan saat ini di Afghanistan mendorong semakin pentingnya akses terhadap pendidikan, terlebih bagi perempuan Afghanistan.

“Dengan memberikan kesempatan bagi pelajar Afghan belajar di Indonesia, kita akan bantu meningkatkan kapasitas mereka, bukan hanya secara akademis, tetapi membangun ketahanan mereka dan juga harapan mereka untuk membangun bangsanya kembali,” kata Retno dalam siaran pers Kemenlu RI, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pemberian beasiswa untuk ini bukan kerja sama pertama antara Indonesia dan Qatar dalam mempromosikan akses pendidikan bagi Afghanistan.

Sebelumnya, Indonesia dan Qatar telah menyepakati Letter of Interest untuk pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk rakyat Afghanistan.

Selain itu, Indonesia dan Qatar juga bersama-sama menjadi tuan rumah kegiatan International Conference on Afghan Women’s Education (ICAWE) di Bali pada Desember 2022.

Menlu Retno secara khusus menyampaikan kegembiraannya karena ICAWE berhasil menggerakkan dukungan internasional untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan.

“Saat ini, lebih dari 20 pelajar Afghanistan telah menerima beasiswa dan sudah berkuliah di Indonesia. Kami sangat senang meluncurkan kerjasama strategis ini melalui kolaborasi beasiswa Indonesia-Qatar, dengan Qatar sebagai donatur utama,” lanjut Menlu Retno.

Selain bidang pendidikan, beberapa upaya dan bantuan Indonesia bagi Afghanistan antara lain, pemberian 10 juta dosis vaksin polio untuk anak-anak Afghanistan tahun ini, bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan yang terkena bencana alam, workshop psikososial untuk membantu 400 perempuan Afganistan menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen membantu pengembangan model bisnis keuangan mikro syariah yang sesuai untuk Afghanistan, untuk membuka lebih banyak peluang kerja melalui usaha rumah tangga.

“Politik tidak boleh menghalangi solidaritas kita untuk Afghanistan, dan di atas politik, kemanusiaan harus menjadi yang utama,” pungkas Menlu Retno.

Baca juga: SMU PBB: Menlu Retno Desak Penghormatan Hak-Hak Perempuan Afghanistan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi telah 10 tahun menjabat. Ia adalah salah satu menteri yang tak tergantikan, di era Presiden Joko Widodo.

Retno jadi wakil Indonesia di muka dunia internasional. Bicara soal legacy yang ia tinggalkan, Retno mengenang soal bagaimana diplomasi vaksin yang ia jalankan saat era Pandemi COVID-19.

Pasalnya, vaksin kala itu masih amat terbatas. Hanya negara-negara maju yang berpeluang mendapat vaksin, sementara negara-negara miskin dan berkembang harus ngantre sambil menyaksikan ratusan ribu warganya meninggal karena COVID-19.

"Jadi satu, kita berpacu menyelamatkan nyawa-nyawa kita untuk dapat vaksin. Tetapi di track yang berbeda, kita sebagai Indonesia, kita juga harus berpikir bagaimana negara-negara berkembang kalau dia tidak dapat akses. Maka itu kita jalankan bersama," kata Retno, pada acara Info A1 kumparan, Selasa (16/10).

Dengan diplomasinya dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya, Retno berhasil mendapatkan puluhan juta vaksin secara gratis. Ia juga membuat sebuah kerja sama antar negara, untuk pendistribusian vaksin secara merata.

"Alhamdulillah, kita dapat lebih dari 500 juta dosis vaksin. 26 persen di antaranya itu gratis. Karena kerja sama kita dengan berbagai macam pihak, itu di track kita, dan kita dinilai salah satu negara yang mampu mengelola pandemi dengan baik, dirjen WHO mengatakan begitu," kata Retno.

Bagi Retno, masa-masa itu ia kenang sebagai masa emergency. Para menteri luar negeri tak lagi bicara soal perdamaian, perang, atau perdagangan. Mereka fokus untuk distribusi vaksin yang jumlahnya masih sangat terbatas itu.

Retno mampu membuat Indonesia jadi co-chairman dari sebuah aliansi vaksin, COVAX AMC EG. Organisasi ini punya tujuan yang semata-mata mendistribusikan vaksin secara rata ke negara-negara terdampak.

"Jadi ini intinya, Engagement Group itu isinya negara maju, negara berkembang, kemudian swasta dan sebagainya. Tujuan utamanya, bagaimana negara-negara berkembang dapat equal," ucap Retno.

"Alhamdulillah, kita bisa menyalurkan 1,97 miliar dosis ke 140 negara. Jadi, selain kita mikir diri kita sendiri, kita juga mikir orang lain. Alhamdulillah, itu dapat kita selesaikannya dengan baik," tutupnya.

Eksodus WNI dari Afghanistan

Beres masalah COVID-19, Retno dihadapkan dengan salah satu tantangan terberatnya sebagai menteri luar negeri. Ia harus mengevakuasi WNI termasuk staf Kedutaan Besar RI di Kabul, Afghanistan, pada 2021.

Kala itu, pemerintahan Hamid Karzai kolaps, dan Taliban bergerak menguasai negeri. Situasi di Kabul kacau balau, ratusan warga mencoba lari dari Afghanistan.

Bandara internasional mereka dipenuhi penerbangan. Pasukan NATO yang menjaga bandara itu tak mengizinkan masyarakat bebas keluar masuk. Jika mendapat izin, mereka hanya diberikan waktu sangat sempit agar bisa dievakuasi.

Retno putar otak. Ia segera menelepon duta besar negara tersebut, mendesaknya agar WNI bisa dievakuasi.

"Sampai aku telepon si menteri dari negara tersebut. Saya bilang, tolong. Saya pertama teks, urgent, I need to talk.Dia bilang, saya lagi meeting sama presiden saya. Saya bilang, please, I need to talk. Dia keluar," kenang Retno.

Sang menteri negara NATO itu akhirnya membuka pintu evakuasi. Maka, selamatlah 26 WNI bersama 5 WN Filipina dan 2 WN Afghanistan. Retno bernapas lega, ia yang saat itu memantau proses evakuasi menit demi menit tak henti mengucap syukur.

"Sudah dibuka, masuk, masuk pesawat. Pas, waktunya bisa. Kalau nggak, nggak bisa naik tuh ya? Aduh Pak, saya nggak tahu ya. Saya selalu bilang, Gusti Allah itu terlalu baik," kata Retno.

Ini adalah salah satu keberhasilan Retno dalam membina pergaulan antar Menteri Luar Negeri di dunia.

"Saya pakai semua networking yang saya miliki agar warga negara kita yang sudah pada kumpul di kedutaan itu dapat berjalan sampai pintu bandara. Di pintu bandara, pintunya bisa dibukakan, dan mereka diperbolehkan masuk untuk masuk pesawat kita," tutup Retno.

Sebanyak 20 penambang tewas dan tujuh lainnya terluka akibat serangan bersenjata di Provinsi Balochistan, Pakistan barat daya, Kamis (10/10) malam. Serangan ini terjadi di distrik Duki, ketika sekelompok orang bersenjata menyerbu area tempat tinggal para pekerja tambang batu bara dan melepaskan tembakan.

Pejabat kepolisian setempat Hamayun Khan Nasir, menyebut sebagian besar korban berasal dari kelompok etnis Pashtun yang tinggal di Balochistan, termasuk tiga warga Afghanistan yang tewas dan empat lainnya terluka.

Hingga kini, belum ada kelompok yang mengeklaim bertanggung jawab atas serangan ini, namun kecurigaan mengarah pada Tentara Pembebasan Baloch (BLA), kelompok separatis yang sering menargetkan warga sipil dan pasukan keamanan.

Serangan ini terjadi hanya beberapa hari sebelum KTT keamanan di ibu kota Islamabad. Pada Agustus lalu, BLA melakukan beberapa serangan yang menewaskan lebih dari 50 orang, sementara pasukan keamanan membalas dengan menewaskan 21 pemberontak di provinsi tersebut.

Kepala Menteri Balochistan, Sarfraz Bugti, mengecam keras serangan ini. Kepala Menteri adalah pemimpin pemerintahan provinsi yang tugasnya sama seperti gubernur di negara lain.

“Para teroris kembali menargetkan buruh miskin,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa para pelaku akan diburu dan diadili. Ia juga menuduh para penyerang berusaha mengacaukan stabilitas Pakistan.

Provinsi Balochistan telah lama menjadi pusat konflik separatisme dari kelompok-kelompok bersenjata menuntut kemerdekaan dari Pakistan. Mereka menuding pemerintah federal mengeksploitasi kekayaan minyak dan mineral daerah tersebut tanpa memberi keuntungan yang adil bagi penduduk setempat.

Serangan terbaru ini juga menyoroti ancaman yang meningkat terhadap keamanan Pakistan, terutama menjelang KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) yang akan digelar minggu depan di Islamabad.

Pemerintah Pakistan telah meningkatkan keamanan di ibu kota untuk mengantisipasi potensi serangan dari kelompok separatis maupun Taliban Pakistan, yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Washington: Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) mendakwa seorang warga negara Afghanistan bernama Nasir Ahmad Tawhedi (27) atas dugaan merencanakan sebuah serangan teror pada pemilihan umum AS 2024 pada November mendatang.

"Seorang warga negara Afghanistan yang tinggal di Oklahoma City, Oklahoma, didakwa melakukan konspirasi untuk melancarkan serangan teror pada hari pemilu di Amerika Serikat atas nama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), sebuah organisasi teroris asing," ucap Departemen Kehakiman AS dalam keterangan tertulisnya, dilansir dari USA Today, Rabu, 9 Oktober 2024.

Berkas pengadilan menunjukkan, Tawhedi memasuki AS pada 9 September 2021 dengan visa imigran khusus. Ia datang ke AS beberapa hari setelah Washington merampungkan penarikan pasukan dari Afghanistan.
Saat ini, ia berada dalam status pembebasan bersyarat sambil menunggu keputusan sidang imigrasinya.

Keterkaitan dengan ISIS

Penyidik FBI yang menggeledah ponsel Tawhedi menemukan adanya komunikasi antara Tawhedi dengan seorang individu terkait ISIS yang diduga bertugas merekrut, melatih, dan melakukan indoktrinasi kepada individu.

Tawhedi juga diketahui menyimpan konten terkait ISIS pada akun penyimpanan ponselnya.

Warga Afghanistan tersebut ditangkap oleh petugas FBI yang menyamar pada 7 Oktober.

“Ia sudah mengakui kepada penyidik terkait rencana terornya pada hari pemilu yang menyasar kerumunan pemilih,” demikian menurut Departemen Kehakiman.

Rilis departemen menyatakan, petugas FBI tersebut menyamar untuk bertemu Tawhedi dan seorang anak di bawah umur di sebuah lokasi di pedesaan Oklahoma dengan kedok membeli dua senapan AK-47, sepuluh magasin, dan ratusan butir peluru.

FBI langsung menangkap Tawhedi dan anak di bawah umur tersebut setelah menerima senapan dan peluru dari petugas yang menyamar.

Tawhedi terancam hukuman hingga 35 tahun penjara jika divonis bersalah atas konspirasi dan upaya memberi dukungan material kepada ISIS, serta menerima persenjataan untuk tindak kejahatan federal atau terorisme.

Baca juga: Biden Sebut Pemilu AS 2024 Mungkin Tidak Akan Berlangsung Damai


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

MOSKWA, investor.id – Pemerintah Rusia telah merilis keputusan untuk menghapus Taliban dari daftar teroris, lapor kantor berita TASS. Kementerian Luar Negeri Rusia memberi pengumuman resminya, menyatakan keputusan menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris diambil di tingkat tertinggi.

Keputusan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan berbagai prosedur hukum untuk mewujudkannya, kata perwakilan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk Afghanistan, Zamir Kabulov. Menurut Putin, pada Juli 2024 Rusia telah menganggap gerakan Taliban Afghanistan sebagai sekutu dalam perang melawan terorisme.

Rusia perlahan-lahan membangun hubungan dengan Taliban sejak merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, tetapi gerakan itu secara resmi masih dilarang di Rusia. Saat pasukan pimpinan AS mundur setelah 20 tahun perang.

Tidak ada negara yang secara resmi mengakui Taliban sebagai pemimpin sah negara itu, meskipun China dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menerima duta besarnya.

Rusia menambahkan Taliban ke dalam daftar organisasi terorisnya pada 2003. Sekarang, langkah menghapusnya akan menjadi keputusan penting untuk menormalisasi hubungan dengan Afghanistan.

Penjabat menteri luar negeri Taliban Amir Khan Muttaqi mengatakan dalam sebuah pidato di Moskow, pihaknya menyambut baik keputusan Kazakhstan dan Kirgistan untuk menghapus mantan pemberontak itu dari daftar kelompok terlarang.

“Kami juga menghargai pernyataan positif dari pejabat tinggi Federasi Rusia dalam hal ini dan berharap untuk segera melihat langkah-langkah yang lebih efektif,” ucapnya, seperti dikutip Reuters, Jumat (4/10/2024).

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov mengatakan pihaknya yakin akan perlunya mempertahankan dialog pragmatis dengan pemerintah Afghanistan saat ini.

“Jelas mustahil untuk menyelesaikan masalah atau bahkan membahas penyelesaian Afghanistan tanpa Kabul,” kata Lavrov.

“Moskow akan melanjutkan upayanya untuk mengembangkan hubungan politik, perdagangan, dan ekonomi dengan (pemerintah) Kabul,” imbuhnya, saat berbicara dalam sebuah pertemuan di Moskow dengan Muttaqi dan perwakilan negara-negara tetangga.

Meskipun tidak menyebut nama Taliban, Sergey Lavrov memuji kepemimpinan Afghanistan saat ini atas upaya mengekang produksi narkoba dan memerangi ISIS, yang dilarang di Rusia.

Muttaqi mengatakan negara-negara di kawasan tersebut harus bekerja sama melawan ISIS, yang menurutnya telah mendirikan pusat pelatihan di luar Afghanistan.

Tak hanya itu, Lavrov menilai pemerintah Amerika Serikat (AS) harus mengembalikan aset yang ada di Afghanistan. Barat, kata Lavrov, juga harus mengakui tanggung jawab atas rekonstruksi negara tersebut pascakonflik.

Menlu itu juga meningkatkan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Ia mengatakan pihak Rusia akan terus mengirimkan makanan dan barang-barang penting.

Sebelumnya, Rusia memiliki sejarah yang bermasalah di Afghanistan. Pada 1979 tentara Soviet menyerbu untuk mendukung pemerintah pro-Moskow, tetapi menarik diri 10 tahun kemudian setelah menderita banyak korban di tangan pejuang mujahidin.

Tetangga Rusia dan negara-negara pasca-Sovietnya telah mengalami serangan berulang dari kelompok militan Islam yang terkait dengan Afghanistan. Serangan ini terakhir kali terjadi pada Maret 2024, ketika 145 orang tewas dalam serangan yang diklaim oleh ISIS di sebuah gedung konser dekat Moskow.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pengungsi yang merupakan etnis Hazara dari Afghanistan, Irak, dan Pakistan diminta untuk pindah dari gedung bekas Markas Kodim yang berada di Kalideres, Jakarta Barat.

Mereka diminta untuk pindah karena gedung yang mereka tinggali sejak tahun 2019 bakal direnovasi oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Pemprov Jakarta.

"Jadi aset Jakarta Barat itu mau memperbaiki gedung yang merupakan aset Pemda. Nah makanya tadi kita koordinasi supaya para pengungsi itu sementara pindah," kata Lurah Kalideres, Ian Aminuddin, ketika dikonfirmasi pada Rabu (25/9).

Ian menambahkan, para pengungsi itu diminta pindah untuk sementara waktu ke tenda yang telah disiapkan oleh BPAD Pemprov Jakarta. Adapun letak tenda itu masih berada di sekitar gedung.

"Jadi intinya supaya si BPAD ini bisa membenarkan bangunannya dulu lah," ucap dia.

Jika nantinya renovasi sudah rampung dilakukan, kata Ian, maka para pengungsi itu dapat kembali menempati gedung. Dia juga memastikan situasi pemindahan para pengungsi ke tenda itu berlangsung kondusif. Dia mengeklaim para pengungsi itu sudah menerima dipindah.

"Gak ada (kericuhan), sudah kondusif, mereka juga mengerti dan paham, ya berjalan dengan lancar lah Alhamdulillah," kita dia.

Sementara itu, salah seorang pengungsi, Hasan, justru mengatakan pihaknya tak setuju apabila mesti dipindah. Dia juga mengaku tak mendapat kepastian dari pemerintah bakal dapat kembali tinggal di gedung itu ataukah tidak.

"Tidak disebutkan (apakah setelah renovasi bisa tinggal di situ lagi atau tidak)" ujar dia.

Sebelumnya, pengungsi etnis Hazara telah menempati gedung bekas Kodim di Kalideres, Jakarta Barat dari tahun 2019. Belakangan, mereka diminta meninggalkan tempat oleh BPAD Pemprov DKI Jakarta dan harus mengosongkan gedung pada Kamis (15/8).

Informasi yang dihimpun, sekarang masih ada 100 orang termasuk anak-anak yang tinggal di gedung tersebut. Mereka datang dari Afghanistan, Pakistan, dan Irak.

New York: UNESCO mencatat setidaknya 1,4 juta anak perempuan di Afghanistan dilarang oleh kelompok Taliban untuk mengenyam pendidikan menengah sepanjang tahun 2024. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa kondisi mengkhawatirkan tersebut perlu menjadi perhatian bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno di pertemuan High-Level Side Event “Inclusion of Women in the Future of Afghanistan” yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 23 September 2024.

Di sela-sela High-level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-79, Menlu Retno hadir dalam pertemuan ini untuk mendorong pelibatan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta proses perdamaian di Afghanistan. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ini bersama dengan Irlandia, Qatar, dan Swiss serta Women Forum on Afghanistan.

“Saya seorang wanita, seorang ibu, seorang nenek, dan seorang Muslim. Namun, saya memiliki kebebasan, akses terhadap hampir semua hal. Bagaimana dengan perempuan Afghanistan? Apakah mereka memiliki hak yang sama dengan saudara laki-laki mereka?” tanya Menlu Retno kepada para peserta, seperti dikutip dari situs Kemenly RI, Selasa, 24 September 2024.

Dalam sambutannya, Menlu Retno memaparkan bahwa selama tahun 2024, Indonesia bekerja sama dengan LSM lokal di Afghanistan melaksanakan proyek psikososial yang melibatkan 400 perempuan Afghanistan.

Lebih lanjut, Indonesia juga siap untuk memberikan dukungan untuk pengembangan model bisnis micro finance syariah guna mendorong penciptaan lapangan kerja bagi para perempuan Afghanistan.

“Kita perlu menggunakan segala cara untuk menyuarakan aspirasi perempuan Afghanistan,” tutur Menlu Retno.

Pertemuan High-Level Side Event ini dibuka oleh Sekjen PBB, Presiden Swiss, dan Menteri Luar Negeri RI. Diskusi juga menghadirkan pula Menteri Luar Negeri Irlandia dan Qatar, Fawzia Koofi dan Habiba Sarabi yang merupakan aktivis perempuan Afghanistan, serta Rosemary DiCarlo, Under-Secretary-General PBB untuk isu Politik dan Bina Damai.

Sekjen PBB menyampaikan bahwa perempuan Afghanistan mengalami tingkat kekerasan berbasis gender dan angka kematian ibu yang tinggi. Diskusi mencatat pentingnya peran akses pendidikan bagi perempuan Afghanistan, serta kesempatan untuk dapat bekerja, termasuk dalam posisi kepemimpinan.

“Para perempuan Afghanistan menyampaikan kepada PBB bahwa mereka merasa tidak aman, terisolasi, dan tidak berdaya karena mereka kehilangan kemampuan untuk menafkahi keluarga atau berkontribusi bagi masyarakat mereka," ujar Sekjen PBB dalam sambutannya.

Dalam pertemuan, turut diselenggarakan screening film “The Sharp Edge of Peace" yang dibuka oleh aktris kawakan, Meryl Streep. Film mengangkat peran pemimpin perempuan Afghanistan sejak tahun 2021.
Baca juga: Pelibatan Perempuan untuk Bangun Ekonomi Afghanistan Jadi Perhatian Menlu

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban disorot tajam Menlu RI Retno Marsudi, di sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York. Sejak Taliban berkuasa, hak perempuan di sana dibatasi.

Di depan para peserta High-Level Side Event “Inclusion of Women in the future of Afghanistan" yang digelar pada Senin (23/9), Retno mempertanyakan kenapa perempuan di Afghanistan tidak bisa menerima kebebasan seperti di negara lain.

“Saya seorang wanita, seorang ibu, seorang nenek, dan seorang muslim. Namun, saya memiliki kebebasan, akses terhadap hampir semua hal. Bagaimana dengan perempuan Afghanistan? Apakah mereka memiliki hak yang sama dengan saudara laki-laki mereka?" kata Retno dalam pidatonya, seperti dikutip dari keterangan pers Kemlu.

Retno mengatakan, pertanyaan muncul lantaran data mengejutkan yang dilihatnya mengenai hak perempuan. Dia bahkan menyebut kondisi hak perempuan di Afghanistan masuk pada tingkat mengkhawatirkan.

“UNESCO mencatat setidaknya 1,4 juta anak perempuan Afghanistan dilarang mengakses pendidikan menengah pada tahun 2024. Kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu menjadi perhatian kita bersama," ujar dia.

Karena itu, Retno memastikan Pemerintah Indonesia tak akan tinggal diam melihat kondisi perempuan di Afghanistan yang hak-hak makin dikekang.

Retno mengatakan, dalam setahun terakhir Pemerintah RI bekerja sama dengan LSM lokal di Afghanistan melaksanakan proyek psikososial yang melibatkan 400 perempuan setempat.

Lebih lanjut, Retno memastikan Indonesia juga siap memberikan dukungan pengembangan model bisnis microfinance syariah guna mendorong penciptaan lapangan kerja bagi para perempuan Afghanistan.

“Kita perlu menggunakan segala cara untuk menyuarakan aspirasi perempuan Afghanistan," tegas dia.

Kabul: Kelompok militan Islamic State (ISIS) mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom bunuh diri yang menewaskan enam orang di Kabul, Afghanistan, pada Senin lalu.

ISIS mengatakan serangan itu merupakan balasan atas pengaktifan kembali fasilitas penahanan di pangkalan Bagram yang dijaga ketat otoritas Taliban.

Landasan udara bersejarah yang dibangun Uni Soviet itu merupakan pangkalan utama bagi pasukan Amerika Serikat di Afghanistan setelah serangan 11 September 2001 hingga penarikan pasukan di tahun 2021.

"Serangan itu merupakan balasan atas ditahannya sejumlah Muslim di penjara Taliban, terutama setelah mereka dipindahkan ke penjara 'Bagram' yang terkenal kejam, yang merupakan pengulangan era Amerika dan praktiknya terhadap tahanan," kata ISIS dalam sebuah unggahan di saluran Telegram dan dikutip The Telegraph Online, Rabu, 4 September 2024.

Pada tahun-tahun awal perang Afghanistan di bawah Presiden George W. Bush, CIA menggunakan Bagram sebagai pusat penahanan "situs hitam" bagi tersangka terorisme, menjadikan mereka sasaran penyiksaan yang kemudian diakui oleh Presiden Barack Obama sebagai penyiksaan.

Kepala Administrasi Penjara sementara di bawah pemerintahan Taliban, Mohammad Yusuf Mestari, mengatakan pada hari Minggu bahwa penjara di Bagram sedang "diaktifkan kembali" setelah tidak digunakan selama bertahun-tahun.

Ia mengatakan fasilitas tersebut telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Intelijen dan beberapa tahanan telah dipindahkan ke sana — tetapi tidak menyebutkan siapa mereka.

Kepolisian Kabul mengatakan keenam orang yang tewas pada Senin lalu adalah warga sipil.

Namun, ISIS mengeklaim 45 orang termasuk anggota Taliban telah tewas ketika pelaku bom bunuh diri menargetkan orang-orang yang bekerja di layanan peradilan di Afghanistan.

IS-Khorasan, afiliasi lokal ISIS yang berbasis di Asia Barat, telah melancarkan pemberontakan terhadap Taliban, yang mereka anggap sebagai musuh.

Otoritas Taliban mengatakan mereka telah menghancurkan sebagian besar ISIS, meski kelompok itu terus melakukan serangan di Afghanistan. ISIS telah mengeklaim sejumlah serangan di luar negeri, termasuk penusukan massal di Jerman, serangan gedung konser di Moskow, dan pengeboman tugu peringatan di Iran.

Baca juga: Taliban Bunuh Pejabat ISIS, Biang Kerok Pengeboman di Bandara Kabul 2021

(WIL)