JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha senior yang juga politisi Partai Golkar, Jusuf Hamka mengatakan, masyarakat Jakarta memerlukan subsidi untuk sejumlah sektor penting, seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut dia, pemberian subsidi masih memungkinkan dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini.

Hal tersebut ia sampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditanya pendapatnya untuk mengatasi sejumlah persoalan di Jakarta.

"Saya bilang sederhana kok Pak. Rakyat Jakarta ini perlu transportasi gratis, sekolah gratis, (layanan) kesehatan gratis, karena buat mereka sekolah ini mahal sekarang. Jadi semua disubsidi aja. Gitu aja kok repot. Dananya banyak," ujar Jusuf di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar baru-baru ini mengusulkan nama Jusuf Hamka sebagai pendamping Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Menanggapi usulan itu, Jusuf Hamka awalnya mengaku kaget.

Ia blak-blakan menyatakan tidak memiliki logistik untuk maju di Pilkada Jakarta.

Ia hanya bisa menjanjikan mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik saya, saya enggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik," tegas dia.

Pasalnya, pengusaha jalan tol itu mengaku selama ini sudah melakukan sejumlah aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya mendirikan warung nasi yang menjual makanan hasil produksi UMKM.

Makanan tersebut dijual dengan harga terjangkau untuk masyarakat kurang mampu.

Ia memberikan subsidi terhadap makanan yang dijual di warung tersebut.

"Insya Allah makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Babah Alun ini sudah dari tahun 2018, dari Februari. Ditanya konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung nasi kuning Babah Alun. Dan itu nasi kuning bukan saya kasih gratis, saya kasih dengan harga Rp 3.000. Daripada saudara-saudara kita makan Rp 10.000 setiap hari," kata Jusuf Hamka.

"Saya juga beli nasi kuningnya dari warung UMKM, enggak pakai katering. UMKM kami berdayakan kaum terminal juga bisa kami bantu, jadi win-win semuanya," tambah pria yang akrab dipanggil Babah Alun itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Jusuf Hamka mengatakan, dirinya akan terus mengejar pembayaran utang negara kepada perusahaannya sampai masa pemerintahan selanjutnya, yakni di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Kita akan uber (kejar) terus (sampai pemerintahan mendatang)," kata Jusuf Hamka di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Diketahui, Jusuf Hamka datang ke kediaman mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kuningan untuk berkonsultasi soal utang negara tersebut.

Pengusaha jalan tol itu sempat menanyakan perihal surat yang dilayangkan Mahfud kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum mundur sebagai Menko Polhukam.

"Menurut berita-berita kemarin kan di beberapa media bahwa Pak Mahfud sebelum mengundurkan diri membuat surat kepada Kemenkeu, yang mana isinya kalau enggak salah saya confirm tadi dan beliau katakan benar, bahwa surat itu dibuat kepada Kemenkeu, bahwa kalau warga negara ada utang kepada negara itu diuber-uber, bahkan bisa disandera," jelas Jusuf Hamka.

"Terus kalau negara mempunyai kewajiban kepada warga negara itu harus segera diselesaikan, kalau tidak, ada denda yang berakibat kerugian negara tentunya akan tidak baik buat negara. Dan ini denda ini berjalan 2 persen setiap bulan, jadi sehingga utangnya yang harusnya lebih kecil akan menjadi lebih besar," lanjut dia.

Jusuf Hamka menyebut, Mahfud membenarkan sudah pernah mengirim surat yang dimaksud pada Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, disinggung soal batas waktu hingga Juni 2024 untuk kejelasan pembayaran utang negara kepada perusahaan milik Jusuf Hamka.

Karena saat ini sudah memasuki bulan Juli, Jusuf Hamka lantas melakukan konsultasi dengan Mahfud.

Dalam perbincangan dengan Mahfud, ternyata ada lagi pengusaha asal Medan yang utangnya belum dibayar oleh negara selama 60 tahun.

"'Oke' saya bilang, 'Pak saya akan sabar menanti kok karena ini kewajiban negara kepada kami dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun tapi kenapa kami harus diperlakukan seperti ini'. Ini yang saya tanya ke Pak Mahfud," jelas Jusuf Hamka.

"Dia bilang, 'Saya sudah tidak di kabinet, saya tidak berhak mengomentari'," imbuh politisi Partai Golkar itu.

Ia juga mengungkapkan rencana melayangkan gugatan class action kepada pemerintah karena persoalan utang negara yang belum dibayar hingga saat ini.

Ia pun sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut.

Hamid Basyaid selaku kuasa hukum kemudian menjelaskan, ada hubungan yang tidak simetris antara negara dengan warga negara terkait dengan utang.

Jika warga negara berutang kepada negara, akan dimintai pertanggungjawaban hingga menyita aset.

Sementara jika negara berutang kepada warga negara, tidak bisa diberlakukan hal yang sama.

"Padahal dia sama-sama subjek hukum. Enggak adil jadinya kan. Jadi kita mau uji, ada judicial review bahwa jika negara berutang kepada warga negara dan itu banyak sekali," ungkap Hamid.

Pihaknya berencana mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal utang negara terhadap Jusuf Hamka.

Sebab, nilai utang negara besar dan sudah memenuhi kualifikasi sebagai tindakan yang merugikan negara.

Terlebih ada denda utang yang juga harus dibayar oleh negara.

"Jadi kalau dia berutang, misalnya, dengan kasus Pak Jusuf Hamka dia berutang, lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda dua persen. Anda bayangkan kalau dari Rp 500 miliar saja, misalnya ya, dua persen itu kan artinya Rp 10 miliar per bulan. Kalau dia berjalan setahun, Rp 120 miliar," jelas Hamid.

"Kalau Rp 1 triliun ya pokoknya anda bisa hitung sendiri. Ke mana duit itu? Dan kenapa? Kan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiemin terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak membayar berarti pidana. Atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kan begitu definisi korupsi," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Jusuf Hamka menagih utang atas perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) ke pemerintah.

Penagihan itu terkait dengan dana deposito perusahaan yang ditempatkan di Bank Yama yang dilikudasi saat krisis pada 1998.

Nominal dana yang harus dibayarkan pemerintah sebesar Rp 179,46 miliar.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, nominal tersebut merupakan hasil dari keputusan Mahkamah Agung (MA).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha Jusuf Hamka mengaku siap jika diperintahkan oleh Partai Golkar untuk maju mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat 2024.

Menurut dia, sebagai kader partai, ia akan menuruti apapun perintah dari pimpinan.

"Saya (ikuti) perintah. Kalau diperintah ke Jawa Barat jadi wakilnya Pak Ridwan juga oke, ya kan," ujar Jusuf Hamka di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/7/2023).

Jika disuruh memilih, Jusuf lebih ingin membangun kampungnya di Kalimantan Timur, sebagaimana yang ia lakukan di Sumedang, Jawa Barat.

Diketahui, Jusuf Hamka sudah menjadi warga kehormatan Sumedang. Di sana, ia membantu pembangunan jalan tol sehingga mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru setempat.

Jusuf Hamka mengungkapkan, ia sebenarnya sudah ingin pensiun dan beristirahat. Keinginan itu bahkan ia sampaikan kepada Wakil Ketua PBNU KH Sayyid Muhamad Hilal Al Aidid (Habib Hilal).

Namun, Habib Hilal memintanya untuk pensiun setelah menyejahterakan umat.

Dalam kesempatan itu, Jusuf Hamka juga merespons soal usulan ia maju di Pilkada Jakarta untuk mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Ia menegaskan, usulan itu baru sebatas wacana. Namun, sebagai kader Partai Golkar, ia siap jika memang ditugaskan oleh parpol yang menaunginya itu.

"Siap enggak siapnya tergantung perintah. Kalau saya kan loyal pada perintah atasan saya karena kan saya dari tahun 69. Waktu itu saya masih SMP, waktu itu saya ikut kegiatan pramuka itu dulu di kwartil, kwartal nasional, dan waktu itu underbouw Golkar. Jadi kami memang sudah lama dengan Golkar," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Pengusaha Jusuf Hamka menemui mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkonsultasi soal utang negara terhadap perusahaannya.

Pertemuan yang digelar di kediaman Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta itu berlangsung sekitar satu jam pada Sabtu (13/7/2024).

"Kembali masalah utang negara kepada perusahaan kami, (saya) minta nasehat saja dan mengonfirmasi bahwa pada saat sebelum Pak Mahfud mundur, ada surat yang dibikin oleh Pak Mahfud menurut berita-berita kemarin kan di beberapa media bahwa Pak Mahfud sebelum mengundurkan diri membuat surat kepada Kementerian Keuangan," ujar Jusuf Hamka usai pertemuan.

Jusuf Hamka menyebut, Mahfud membenarkan sudah pernah mengirim surat yang dimaksud pada Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, disinggung soal batas waktu hingga Juni 2024 untuk kejelasan pembayaran utang negara kepada perusahaan milik Jusuf Hamka.

Karena saat ini sudah memasuki bulan Juli, Jusuf Hamka lantas melakukan konsultasi dengan Mahfud.

Dalam pembicaraan itu, Mahfud mengatakan, selain dirinya ada lagi pengusaha asal Medan yang utangnya belum dibayar oleh negara selama 60 tahun.

"'Oke' saya bilang 'Pak saya akan sabar menanti kok karena ini kewajiban negara kepada kami dan kami selama ini membayar pajak juga ratusan miliar setiap tahun tapi kenapa kami harus diperlakukan seperti ini', ini yang saya tanya ke Pak Mahfud," jelas Jusuf Hamka.

"Dia bilang, 'Saya sudah tidak di kabinet, saya tidak berhak mengomentari'," ungkap pengusaha jalan tol itu.

Lebih lanjut, Jusuf Hamka juga mengungkapkan rencana akan bertemu dengan Menko Polhukam yang baru, Hadi Tjahjanto untuk membahas permasalahan utang itu.

Sementara ini, Jusuf Hamka masih mencari waktu untuk bertemu Hadi.

Sejalan dengan itu, ia pun berencana untuk mengajukan gugatan class action.

Politisi Partai Golkar itu pun sudah menunjuk pengacara untuk persiapan gugatan tersebut.

"Saya kepingin melakukan coba class action. Karena kalau warga negara utang kepada negara tidak dibayar bisa disita jaminan, bisa dibekukan (asetnya). Saya mau coba class action saya mau coba yang tidak boleh barang-barang negara disita saya coba," tambahnya.

Sebelumnya pada Desember 2023 lalu, Mahfud MD yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam mengaku siap membantu Jusuf Hamka, untuk menagih utang perusahaannya ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Jusuf Hamka dinilai berhak untuk meminta pembayaran utang kepada pemerintah, sebab sudah terdapat putusan pengadilan yang inkrah, di mana pemerintah diwajibkan untuk membayarkan deposito beserta denda kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Adapun dalam dokumen kesepakatan antara pemerintah dengan CMNP yang ditandatangani pada 2016 disebutkan, pemerintah sepakat untuk membayarkan Rp 179,5 miliar ke CMNP.

Pembayaran itu seharusnya dilakukan pada semester pertama 2016 dan semester pertama 2017. Namun, Jusuf Hamka bilang, pembayaran tersebut tak kunjung dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha yang juga politikus Partai Golkar, Jusuf Hamka, menanggapi pernyataan PDI Perjuangan (PDI-P) yang menilai usulan pencalonannya untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta hanya sekedar cek ombak atau test the water.

Menurut dia, tidak masalah jika ada anggapan seperti itu karena ia tak pernah meminta jabatan.

"Enggak ada masalah, tanya aja sama yang buat tuduhan dong, saya kan aman-aman aja. Saya tidak pernah meminta jabatan ya," ujar Jusuf Hamka di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

"Kalau orang beragama, kayak orang muslim, saya diajarkan, setiap datang masalah setiap datang, yang senang. Juga jabatan selalu innalillahi wa innailaihi rajiun," tutur dia.

Jusuf Hamka harus siap jika pimpinan nantinya memintanya untuk benar-benar maju mendampingi Kaesang.

Pimpinan yang dimaksudnya yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"(Kalau) Pak Airlangga siap, saya ya (siap) perintah. Harus siap," tutur pria yang juga akrab disapa Babah Alun itu.

Dilansir dari Tribunnews.com, juru bicara PDI-P, Chico Hakim menganggap rencana Partai Golkar menyiapkan Jusuf Hamka untuk mendampingi Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024 hanya tes ombak.

Chico mengatakan, dinamika Pilkada Jakarta 2024 masih sangat cair belum mengerucut ke nama-nama tertentu.

"Masih dalam tataran melemparkan nama ke publik dan juga testing the water istilahnya, cek ombak untuk melihat respons dari publik, ini wajar-wajar saja dan sah-sah saja," kata Chico kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, survei elektabilitas, popularitas hingga akseptabilitas tentu juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan calon yang akan diusung