Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah modus penipuan terbaru. Masyarakat dihimbau waspada atas penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan terdapat beberapa cara penipuan yang kini marak, seperti pengelabuan (phising), penyaruan (spoofing), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai Ditjen Pajak, hingga penipuan rekrutmen Pajak.

Dwi mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis apabila mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Masyarakat juga dapat memeriksa (cross check) informasi tersebut ke saluran informasi Ditjen Pajak, seperti media sosial.

"Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi masing-masing modus penipuan tersebut dapat dilihat pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024," ujar Dwi pada Senin (14/10/2024).

Pengumuman resmi Ditjen Pajak yang dimaksud Dwi dapat diakses melalui tautan berikut:

Pengumuman: Waspada Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Dwi menjelaskan bahwa modus penipuan terbaru yang sedang terjadi di masyarakat adalah penipuan rekrutmen pegawai Pajak. Masyarakat dapat memeriksa informasi resmi terkait rekrutmen pegawai Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan di laman resmi berikut:

rekrutmen.kemenkeu.go.id

Bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email [email protected], twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chatwww.pajak.go.id.

Masyarakat juga diharapkan selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya.

Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak:

• Apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di situs pajak.go.id/unit-kerja.
• Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP.
• Apabila menerima pesan bermuatan file berekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim file berekstensi apk.
• Apabila menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id.
• Apabila menerima pesan berupa pengumuman rekrutmen ataupun undangan melakukan seleksi CASN untuk menjadi pegawai Ditjen Pajak ataupun Kementerian Keuangan, harap melakukan cross check terlebih dahulu di laman resmi Kementerian Keuangan yakni rekrutmen.kemenkeu.go.id terkait kebenaran informasi perekrutan CASN tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus baru penipuan yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa modus ini dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP dan berkomunikasi dengan wajib pajak.

“Komunikasi dilakukan dengan mengirim pesan melalui surat elektronik dan pesan dalam jaringan (daring). Isi komunikasinya adalah menyampaikan pesan bahwa terdapat tagihan pajak atas nama wajib pajak tersebut,” ujar Dwi dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Pelaku penipuan tersebut meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan melalui pengiriman sejumlah uang. Dwi menegaskan agar masyarakat tidak tertipu.

“Pelunasan tunggakan pajak hanya dilakukan ke kas negara melalui pembayaran kode billing, bukan ke rekening milik perorangan atau lembaga,” tegasnya.

Pembayaran billing pajak harus dilakukan ke rekening Kas Negara melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mesin EDC, mobile banking, agen branchless banking, atau pada loket bank/pos persepsi.

Dwi juga mengingatkan bahwa selain modus tersebut, ada penipuan lain yang berkembang, seperti phishing situs resmi DJP dan pengiriman file berekstensi apk melalui WhatsApp atau email.

Masyarakat disarankan untuk memeriksa nomor WhatsApp yang diterima di laman resmi DJP sesuai dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing.

Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.

Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id.

“Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP,” tambah Dwi.

Dwi juga menegaskan bahwa DJP tidak pernah mengirim file berekstensi apk.

Jika menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id, masyarakat diminta untuk mengabaikan pesan tersebut.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, media sosial X @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chat di www.pajak.go.id.

DJP juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka.