Jakarta: Di era digital saat ini, ancaman penyadapan HP semakin nyata, terutama bagi mereka yang kerap menyimpan informasi pribadi di perangkat mereka. Penyadapan bukan hanya bisa mengungkap data privasi tetapi juga mengancam keamanan finansial dan sosial penggunanya.

Meski risiko ini cukup mengkhawatirkan, ada langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah penyadapan pada perangkat kita. Jadi, bagaimana sebenarnya cara terbaik melindungi HP dari ancaman penyadapan?

Kenali Tanda-Tanda HP yang Disadap

Sebelum mengetahui cara mencegah penyadapan, penting untuk mengenali gejala-gejala awal pada perangkat yang mungkin telah disadap. Salah satu tanda umum adalah baterai yang cepat habis atau perangkat yang terasa panas meski sedang tidak digunakan.

Selain itu, periksa penggunaan data secara berkala. Jika ada peningkatan penggunaan data yang tidak wajar, bisa jadi ada aplikasi yang bekerja di latar belakang tanpa sepengetahuan Anda. Notifikasi atau panggilan asing juga bisa menjadi tanda-tanda yang mencurigakan.
Baca juga: ViewSonic Rilis Seri Monitor Portabel Buat Gaming

Lindungi Data dengan Langkah Pencegahan

Langkah pertama dalam melindungi data adalah menggunakan kode sandi yang kuat dan mengaktifkan autentikasi dua faktor di setiap aplikasi penting.

Pastikan untuk selalu mengunduh aplikasi hanya dari sumber terpercaya, seperti Google Play Store atau App Store, untuk menghindari malware yang sering kali disusupi dalam aplikasi tak dikenal. Dengan begitu, Anda bisa mencegah aplikasi asing yang berpotensi mencuri data atau menyadap perangkat.

Optimalkan Pengaturan Privasi HP

Setiap perangkat memiliki pengaturan privasi yang dapat membantu meningkatkan keamanan. Nonaktifkan fitur berbagi lokasi pada aplikasi yang tidak membutuhkannya dan periksa secara berkala izin aplikasi di pengaturan privasi Anda.

Selain itu, matikan akses mikrofon atau kamera jika aplikasi tertentu tidak memerlukan fitur tersebut. Melakukan pengaturan ini dapat mengurangi risiko aplikasi mencurigakan memantau atau merekam tanpa izin.

Gunakan Aplikasi Keamanan Terpercaya

Aplikasi keamanan dapat menjadi lapisan tambahan untuk melindungi perangkat Anda. Beberapa aplikasi menyediakan fitur anti-sadap yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan di HP Anda.

Pastikan untuk memilih aplikasi dengan reputasi baik, seperti Norton atau Avast, dan selalu perbarui perangkat lunak keamanan agar tetap terlindungi dari ancaman terbaru.

Hindari Jaringan Wi-Fi Publik yang Tidak Aman

Saat berada di tempat umum, hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Penyadapan sering kali terjadi melalui jaringan publik yang rentan. Jika Anda harus menggunakan jaringan publik, pastikan untuk mengaktifkan VPN (Virtual Private Network) agar data Anda tetap aman dan tidak mudah diakses oleh pihak ketiga.

Di era digital ini, menjaga privasi dan keamanan perangkat menjadi hal yang sangat penting. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat meminimalisir risiko penyadapan dan melindungi data pribadi dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

(Muhammad Reyhansyah)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai berjalan.

Dalam pidato pelantikannya yang berapi-api, Prabowo menyampaikan berbagai rencana besar untuk masa pemerintahannya. Sektor keamanan siber dan pelindungan data pribadi Indonesia juga patut dicermati.

Indonesia menghadapi tantangan besar terkait pelindungan data pribadi, terutama sejak Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai berlaku penuh pada 18 Oktober 2024.

Akan tetapi, sampai kini lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan aturan tersebut belum terbentuk.

Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, merasa khawatir dengan kenyataan saat ini yang dihadapi masyarakat dan negara dalam hal keamanan data pribadi.

"Konsen Presiden terhadap keamanan siber serta pelindungan data pribadi tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo," kata Pratama dalam pernyataannya seperti dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Menurut dia, meski UU PDP sudah memberikan kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.

Selama 2 tahun terakhir, pemerintah telah memberikan waktu bagi Pengendali Data Pribadi serta Prosesor Data Pribadi untuk menyesuaikan diri. Namun, hingga kini belum ada perkembangan berarti.

Pratama mengutip pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, pada 14 Oktober 2024 lalu yang menyebut pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi membutuhkan masa transisi selama 6 sampai 12 bulan.

Pratama menilai pernyataan Nezar menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Selama tenggang waktu yang diberikan, pemerintah seharusnya sudah mempersiapkan pembentukan lembaga ini.

"Berbagai hal, mulai dari pembentukan lembaga hingga pengesahan turunan UU yang lebih detail, seharusnya sudah dilakukan agar penegakan hukum tidak tersendat," lanjut Pratama.

Tantangan keamanan siber juga mencuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan serangan yang bertubi-tubi mengancam lembaga pemerintah dan swasta.

Ia menilai perlu adanya tim audit independen untuk melakukan forensik digital atas setiap kasus kebocoran data.

"BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Kominfo, dan Cyber Crime Polri seharusnya bisa bekerja sama untuk menemukan akar masalah dari setiap insiden kebocoran," tambah Pratama.

Tanpa Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang bertugas menjatuhkan sanksi, perusahaan atau organisasi yang mengalami kebocoran data seolah-olah bebas dari tanggung jawab.

"UU PDP sebenarnya sudah mengatur kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk melaporkan kebocoran dalam waktu 3 x 24 jam, tetapi ini sering diabaikan," kata Pratama.

Jakarta -

PT Bank Mandiri (Persero) meluncurkan kampanye pemrosesan data pribadi. Kampanye ini bertujuan untuk memastikan nasabah mendapatkan informasi dan keamanan yang optimal dalam setiap layanan yang diberikan.

Langkah tersebut menyusul penerapan efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 mulai 17 Oktober 2024. Kampanye ini menitikberatkan pada pentingnya persetujuan pemrosesan data pribadi oleh seluruh nasabah, yang dilakukan secara transparan.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Danis Subyantoro menegaskan, kampanye ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami dan menyetujui Kebijakan Privasi (privacy policy) terbaru yang telah disesuaikan dengan UU PDP.

"Kami mengajak seluruh nasabah untuk melakukan persetujuan pemrosesan data pribadi mereka melalui aplikasi Livin' by Mandiri atau dengan mengunjungi cabang terdekat. Langkah ini penting agar nasabah tetap dapat menikmati layanan yang lebih personalized," ujar Danis, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Dalam kampanye ini, Bank Mandiri akan memanfaatkan dua metode komunikasi. Pertama, lewat kanal komunikasi resmi seperti direct notification melalui WhatsApp, email, dan aplikasi Livin', serta public campaign melalui media sosial, ATM, cabang, dan LED yang tersebar di seluruh Indonesia.

Danis menambahkan, bagi nasabah yang belum melakukan persetujuan pemrosesan data, tetap dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa. Namun akan berimplikasi terhadap layanan lebih personal dan penawaran produk sesuai dengan profil nasabah, menjadi tidak dapat diberikan secara optimal.

Melalui kampanye ini, Bank Mandiri berharap seluruh nasabah segera memperbarui persetujuan mereka agar layanan optimal yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dapat terus diberikan.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan seluruh proses pemrosesan data pribadi dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan UU PDP No. 27 Tahun 2022, dan mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam tata kelola data nasabah," kata dia.

(shc/kil)

JAKARTA, investor.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatatkan jumlah pengguna super apps Wondr by BNI pada tiga minggu setelah diluncurkan 5 Juli 2024 sudah lebih dari 2 juta pengunduh. Nilai transaksinya pun terus meningkat seiring dengan kebiasaan nasabah menggunakan kanal digital, salah satunya super apps.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, dengan pengembangan digitalisasi tersebut, perseroan juga terus memperkuat keamanan digitalnya, terutama menjaga keamanan data pribadi nasabah.

"Data privacy ada Undang-Undang, kami juga secara bank patuh terhadap UU, kami jaga betul data pribadi nasabah jadi keamanannya cukup berlapis. Pada saat pembukaan rekening atau produk lainnya pasti ada persetujuan nasabah, biasanya langsung disetujui, itu harusnya dibaca dulu," tutur Corina dalam sesi diskusi Financial Independence: Ensuring Financial Literacy Across Indonesia pada BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Di samping itu, ketika BNI bekerja sama dengan pihak ketiga pun menjadi concern perseroan untuk menjaga keamanan data pribadi nasabah. Sehingga, nasabah akan dilibatkan untuk mendapatkan persetujuannya.

Corina menjelaskan, terdapat sejumlah segmen di BNI yang kebiasaannya berubah total, di mana transaksi di kantor cabang mengalami penurunan secara drastis dan bermigrasi ke kanal digital seperti mobile banking, ATM, maupun channel lainnya. Melihat perubahan kebiasaan nasabah tersebut, perbankan dituntut untuk memberikan layanan maksimal, cepat, mudah, dan aman.

"Kalau ada yang down pasti sangat gampang viral, ini jadi tantangan kami, makanya kami lakukan pergantian platform untuk memberikan solusi buat nasabah," ujar Corina.

Edukasi Nasabah

Saat ini, pembukaan rekening BNI sudah bisa dilakukan secara online,  Corina menjelaskan bahwa sebesar 90-95% pembukaan rekening sudah lewat online. Nasabah BNI adalah bagian dari tanggung jawab perseroan untuk diberikan edukasi. Terdapat empat faktor yang penting dilakukan sebelum masyarakat melakukan investasi keuangan. Pertama, mengetahui diri sendiri seperti tujuan untuk investasi. 

“Kita harus tahu dulu investasi untuk apa, jangka waktu berapa lama, karena masing-masing nasabah punya tujuan yang beda. Kemudian, harus tahu juga profil risiko kita, berapa toleransi kita terhadap risiko, BNI memberikan fitur profil risiko di dalam aplikasi kami,” ujar Corina.

Corina menilai, nasabah dapat memanfaatkan aplikasi Wondr by BNI untuk mengetahui profil risiko investasinya, seperti konservatif, moderat, ataupun agresif. Faktor ketiga yakni arus kas (cashflow) yang menjadi penting untuk diberikan literasi dan edukasi mengenai hal ini. Di mana terdapat pemasukan dan pengeluaran yang harus dicatatkan untuk mengetahui kondisi arus kas masing-masing.

Dalam hal ini, nasabah kembali dipermudah karena pada aplikasi Wondr by BNI terdapat pencatatan pemasukan dan pengeluaran nasabah, sehingga tidak perlu mencatat manual lagi. Dengan adanya fitur tersebut, diharapkan nasabah bisa lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangannya.

“Kami juga berikan literasi cashflow ini, pemasukan kita itu harus kita alokasikan untuk diinvestasikan, bukan sisa pendapatan diinvestasikan, tapi harus dialokasikan di awal. Ini yang kami lakukan di mobile banking, ada insight untuk mengelompokkan pendapatan dan pengeluaran dan ada summary, sehingga kita tahu cashflow tiap bulan seperti apa,” papar Corina.

Faktor keempat, yakni pengetahuan instrumen yang paling tepat untuk diri sendiri. Menurut Corina, instrumen investasi harus disesuaikan juga dengan profil risiko yang telah diketahui sebelumnya. Bagi nasabah yang memiliki profil risiko konservatif kurang cocok berinvestasi pada instrumen saham karena fluktuatif. 

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Semakin berkembangnya teknologi digital, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. Untuk itu, industri fintech lending berkomitmen menjaga keamanan data pribadi guna membangun ekosistem fintech yang inovatif, inklusif, dan terpercaya dalam menghadapi tantangan perlindungan data di era digital.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar Compliance Talk dengan tema “Pelindungan Data Pribadi” untuk memperdalam pemahaman anggota terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta yang hadir secara offline maupun online.

"Acara ini juga menjadi wadah bagi anggota AFPI untuk berdiskusi dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam mematuhi regulasi perlindungan data," kata Head of Corporate Communication AFPI Gledys Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 9 Oktober 2024.

Baca juga: Agustus 2024, Fintech Lending Raup Cuan Rp656,80 Miliar

Direktur Pengembangan dan Pengaturan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rela Ginting menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip perlindungan data sebagai pondasi bisnis. Hal ini juga demi menjamin kepercayaan terhadap industri keuangan.

"Pelindungan data pribadi merupakan dasar kepercayaan dari sektor jasa keuangan. Menjaga privasi konsumen adalah kewajiban sektor jasa keuangan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi mengungkapkan, data pribadi bukan asset namun amanah. Menurut dia, kerahasiaan data ini harus dijaga dengan baik sehingga menjadi kewajiban dari sisi pengendali.

Senada, Ketua Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) Raditya Kosasih menyebut, PDP bukan sekadar kepatuhan, tapi suatu kultur yang harus dibangun baik di perusahaan maupun ekosistem. Ia mengatakan, menjaga data berarti menghargai privasi demi keberlangsungan bisnis.

"Selain mendapatkan informasi dari topik strategis, para anggota juga berkesempatan untuk melakukan networking secara langsung dengan para ekspertis yang menjadi narasumber," tutur Gledys.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus baru penipuan yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa modus ini dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP dan berkomunikasi dengan wajib pajak.

“Komunikasi dilakukan dengan mengirim pesan melalui surat elektronik dan pesan dalam jaringan (daring). Isi komunikasinya adalah menyampaikan pesan bahwa terdapat tagihan pajak atas nama wajib pajak tersebut,” ujar Dwi dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Pelaku penipuan tersebut meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan melalui pengiriman sejumlah uang. Dwi menegaskan agar masyarakat tidak tertipu.

“Pelunasan tunggakan pajak hanya dilakukan ke kas negara melalui pembayaran kode billing, bukan ke rekening milik perorangan atau lembaga,” tegasnya.

Pembayaran billing pajak harus dilakukan ke rekening Kas Negara melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mesin EDC, mobile banking, agen branchless banking, atau pada loket bank/pos persepsi.

Dwi juga mengingatkan bahwa selain modus tersebut, ada penipuan lain yang berkembang, seperti phishing situs resmi DJP dan pengiriman file berekstensi apk melalui WhatsApp atau email.

Masyarakat disarankan untuk memeriksa nomor WhatsApp yang diterima di laman resmi DJP sesuai dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing.

Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.

Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id.

“Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP,” tambah Dwi.

Dwi juga menegaskan bahwa DJP tidak pernah mengirim file berekstensi apk.

Jika menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id, masyarakat diminta untuk mengabaikan pesan tersebut.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, media sosial X @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chat di www.pajak.go.id.

DJP juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mentransformasi sistem perpajakan menjadi terbuka alias open system sebagai upaya migrasi ke ekosistem digital.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP Iwan Djuniardi menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga konsep transformasi yang diterapkan otoritas. Dalam ekosistem digital, lanjutnya, yang paling utama merupakan data.

"Kalau bicara digital, bicara data. Kemudian yang kedua, ini yang tadi kerja sama, kita membuat open system, open and integrated system. Ketiga adalah bagaimana membuat otomasi, artinya auto regulated ecosystem," jelas Iwan seperti yang disiarkan kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (22/8/2024).

Dia mengakui, dengan sistem terbuka tersebut maka muncul potensi kebocoran data pribadi para wajib pajak. Kendati demikian, Iwan menekankan bahwa sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 34 UU HPP yang melindungi data pribadi warga dan melarang DJP sebarkan data wajib pajak.

Tak sampai situ, dia menyatakan DJP juga memakai teknologi enkripsi, two factory authentication (autentikasi dia faktor), dan digital certificate (sertifikasi digital) untuk meminimalisir data wajib pajak tidak bocor. Terakhir, Iwan mengklaim DJP juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001 yang menjadi standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi.

"Alhamdulilah dua kali di-assess [dinilai] ternyata dari sisi tata kelola dan teknologi DJP sudah dianggap mampu mengelola data sebanyak itu," katanya.

Lebih lanjut, dia menyatakan DJP akan mempunyai Core Tax Administration System (CTAS) alias Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dijadwalkan rilis pada akhir 2024.

Apa Itu Core Tax System Pajak?

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi serta manajemen data dan proses bisnis. Setidaknya, terdapat sembilan tujuan dari implementasi core tax sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018.

"[Pertama], melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, pertukaran informasi," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, Kamis (1/8/2024).

Tujuan kedua, meningkatkan data analytics berupa kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, business intelligence, pengelolaan akun wajib pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, dan potential revenue monitoring.

Ketiga, menciptakan transparansi akun wajib pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Keempat, perbaikan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh wajib pajak.

Kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak. Keenam, menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.

Ketujuh, menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization. Terakhir, laporan keuangan DJP yang hati-hati dan akuntabel (Revenue Accounting System).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan saat ini konsumen harus mewaspadai segala macam modus yang dilakukan pelaku penipu (fraudster) untuk meminta data pribadi.

Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus P. Raharjo menuturkan, menjaga data pribadi seharusnya dilakukan dalam setiap hal yang bersinggungan dengan masyarakat.

"Data pribadi ibarat sikat gigi, dipakai untuk sendiri bukan di-share ke orang lain," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Ia menambahkan, saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus seperti pemberian hadiah, menang undian, komisi, menyukai produk, tawaran kerja, dan tawaran produk.

Ia menekankan, konsumen harus memahami, tidak boleh klik link sembarangan, men-download file dari orang tidak dikenal, maupun memberikan informasi data pribadi seperti KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan one time password (OTP) kepada pihak lain.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, konsumen keuangan akan mengalami kerugian ketika data pribadi yang dimiliki digunakan pihak lain.

Misalnya digunakan untuk membuka rekening sampai mengajukan pinjaman di fintech lending dan perbankan tanpa persetujuan. Data pribadi masyarakat tersebut bisa saja bocor ketika seseorang melamar kerja di sebuah instansi.

"Pada dasarnya itu sangat merugikan konsumen karena mereka tidak mengetahui bahwa datanya digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab oleh karena kepolosan karena diminta untuk data diri misalnya untuk melamar pekerjaan," kata dia dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan, ditulis Rabu (10/7/2024).

OJK menemukan, data pribadi konsumen produk keuangan paling sering digunakan untuk pertukaran data dalam pemasaran dan tujuan komersil. Dari temuan tersebut, beberapa kasus telah disampaikan kepada kepolisian karena adanya unsur pidana di dalamnya.

Lebih lanjut, Kiki mengimbau masyarakat untuk ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk sangat ekstra hati-hati dalam memberikan data diri pribadi, terutama seperti NIK, KTP, foto wajah, apalagi kalau misalnya sudah diminta untuk merekam, memberikan foto wajah dan sebagainya," tutup dia.