JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap rincian nomor telepon dan website yang digunakan oleh oknum penipu yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan DJP.

"Modus penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti phishing, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP," kata Dwi di Jakarta, Senin (14/10/2024), seperti dilansir dari Antara.

Dwi merinci, daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini di antaranya adalah: +6282118339033, +6289518182603, +6282258192334, +6283183738739, +6281367728313, +6281318762817, dan +6285361994929.

Adapun daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phishing adalah djp[.]linepajak-go[.]com dan pajak[.]xzgo[.]cc.

DJP mengingatkan agar tautan ini tidak dibuka.

Penipuan dengan metode phishing dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui SMS, email, atau jaringan daring yang mengandung tautan unduh aplikasi dan meminta wajib pajak untuk melakukan pembaruan data pribadi.

Sementara itu, metode spoofing dilakukan dengan mengirimkan email tagihan pajak dengan pengirim yang menyamarkan identitas institusi, bukan dari @pajak.go.id.

Oknum penipu juga berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP dalam komunikasi dengan wajib pajak.

Komunikasi ini biasanya menyuruh wajib pajak untuk mengirimkan sejumlah uang yang dikatakan sebagai tunggakan kewajiban pajak, melakukan pemadanan/verifikasi data melalui tautan mencurigakan, serta mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak dan kemudian mengarahkan wajib pajak untuk melunasi tagihan tertentu.

Selain penagihan kewajiban pajak, modus penipuan juga mencakup rekrutmen pegawai DJP.

Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP.

Dwi menegaskan bahwa informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan dan tanpa dipungut biaya.

DJP mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum merespons kontak dari pihak yang mengatasnamakan DJP.

Masyarakat dapat memeriksa tautan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di pajak.go.id/unit-kerja ketika menerima pesan melalui WhatsApp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap rincian nomor telepon dan website yang digunakan oleh oknum penipu yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan DJP.

"Modus penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti phishing, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP," kata Dwi di Jakarta, Senin (14/10/2024), seperti dilansir dari Antara.

Dwi merinci, daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini di antaranya adalah: +6282118339033, +6289518182603, +6282258192334, +6283183738739, +6281367728313, +6281318762817, dan +6285361994929.

Adapun daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phishing adalah djp[.]linepajak-go[.]com dan pajak[.]xzgo[.]cc.

DJP mengingatkan agar tautan ini tidak dibuka.

Penipuan dengan metode phishing dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui SMS, email, atau jaringan daring yang mengandung tautan unduh aplikasi dan meminta wajib pajak untuk melakukan pembaruan data pribadi.

Sementara itu, metode spoofing dilakukan dengan mengirimkan email tagihan pajak dengan pengirim yang menyamarkan identitas institusi, bukan dari @pajak.go.id.

Oknum penipu juga berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP dalam komunikasi dengan wajib pajak.

Komunikasi ini biasanya menyuruh wajib pajak untuk mengirimkan sejumlah uang yang dikatakan sebagai tunggakan kewajiban pajak, melakukan pemadanan/verifikasi data melalui tautan mencurigakan, serta mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak dan kemudian mengarahkan wajib pajak untuk melunasi tagihan tertentu.

Selain penagihan kewajiban pajak, modus penipuan juga mencakup rekrutmen pegawai DJP.

Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP.

Dwi menegaskan bahwa informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan dan tanpa dipungut biaya.

DJP mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum merespons kontak dari pihak yang mengatasnamakan DJP.

Masyarakat dapat memeriksa tautan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di pajak.go.id/unit-kerja ketika menerima pesan melalui WhatsApp.

Jika menerima email, pastikan domain email pengirim adalah @pajak.go.id.

Selain itu, tautan resmi DJP selalu berakhiran pajak.go.id; jika tidak, pengirim bukan dari pihak DJP.

DJP juga memastikan bahwa mereka tidak pernah mengirim pesan bermuatan file berekstensi .apk, sehingga masyarakat diminta untuk mengabaikan pesan sejenis ini.

Terkait rekrutmen pegawai, masyarakat diharapkan melakukan cross-check di laman resmi Kementerian Keuangan di link rekrutmen.kemenkeu.go.id untuk memastikan kebenaran informasi perekrutan CASN.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, Twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chat di www.pajak.go.id.

Dwi juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap rincian nomor telepon dan website yang digunakan oleh oknum penipu yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan DJP.

"Modus penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti phishing, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP," kata Dwi di Jakarta, Senin (14/10/2024), seperti dilansir dari Antara.

Dwi merinci, daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini di antaranya adalah: +6282118339033, +6289518182603, +6282258192334, +6283183738739, +6281367728313, +6281318762817, dan +6285361994929.

Adapun daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phishing adalah djp[.]linepajak-go[.]com dan pajak[.]xzgo[.]cc.

DJP mengingatkan agar tautan ini tidak dibuka.

Penipuan dengan metode phishing dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui SMS, email, atau jaringan daring yang mengandung tautan unduh aplikasi dan meminta wajib pajak untuk melakukan pembaruan data pribadi.

Sementara itu, metode spoofing dilakukan dengan mengirimkan email tagihan pajak dengan pengirim yang menyamarkan identitas institusi, bukan dari @pajak.go.id.

Oknum penipu juga berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP dalam komunikasi dengan wajib pajak.

Komunikasi ini biasanya menyuruh wajib pajak untuk mengirimkan sejumlah uang yang dikatakan sebagai tunggakan kewajiban pajak, melakukan pemadanan/verifikasi data melalui tautan mencurigakan, serta mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak dan kemudian mengarahkan wajib pajak untuk melunasi tagihan tertentu.

Selain penagihan kewajiban pajak, modus penipuan juga mencakup rekrutmen pegawai DJP.

Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP.

Dwi menegaskan bahwa informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan dan tanpa dipungut biaya.

DJP mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum merespons kontak dari pihak yang mengatasnamakan DJP.

Masyarakat dapat memeriksa tautan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di pajak.go.id/unit-kerja ketika menerima pesan melalui WhatsApp.

Jika menerima email, pastikan domain email pengirim adalah @pajak.go.id.

Selain itu, tautan resmi DJP selalu berakhiran pajak.go.id; jika tidak, pengirim bukan dari pihak DJP.

DJP juga memastikan bahwa mereka tidak pernah mengirim pesan bermuatan file berekstensi .apk, sehingga masyarakat diminta untuk mengabaikan pesan sejenis ini.

Terkait rekrutmen pegawai, masyarakat diharapkan melakukan cross-check di laman resmi Kementerian Keuangan di link rekrutmen.kemenkeu.go.id untuk memastikan kebenaran informasi perekrutan CASN.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, Twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chat di www.pajak.go.id.

Dwi juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah modus penipuan terbaru. Masyarakat dihimbau waspada atas penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan terdapat beberapa cara penipuan yang kini marak, seperti pengelabuan (phising), penyaruan (spoofing), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai Ditjen Pajak, hingga penipuan rekrutmen Pajak.

Dwi mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis apabila mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Masyarakat juga dapat memeriksa (cross check) informasi tersebut ke saluran informasi Ditjen Pajak, seperti media sosial.

"Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi masing-masing modus penipuan tersebut dapat dilihat pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024," ujar Dwi pada Senin (14/10/2024).

Pengumuman resmi Ditjen Pajak yang dimaksud Dwi dapat diakses melalui tautan berikut:

Pengumuman: Waspada Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Dwi menjelaskan bahwa modus penipuan terbaru yang sedang terjadi di masyarakat adalah penipuan rekrutmen pegawai Pajak. Masyarakat dapat memeriksa informasi resmi terkait rekrutmen pegawai Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan di laman resmi berikut:

rekrutmen.kemenkeu.go.id

Bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email [email protected], twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chatwww.pajak.go.id.

Masyarakat juga diharapkan selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya.

Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak:

• Apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di situs pajak.go.id/unit-kerja.
• Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP.
• Apabila menerima pesan bermuatan file berekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim file berekstensi apk.
• Apabila menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id.
• Apabila menerima pesan berupa pengumuman rekrutmen ataupun undangan melakukan seleksi CASN untuk menjadi pegawai Ditjen Pajak ataupun Kementerian Keuangan, harap melakukan cross check terlebih dahulu di laman resmi Kementerian Keuangan yakni rekrutmen.kemenkeu.go.id terkait kebenaran informasi perekrutan CASN tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sejumlah modus penipuan yang mengatasnamakan instansinya.

Informasi ini disampaikan melalui situs resmi pajak.go.id, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenali dan lebih waspada terhadap penipuan yang sering terjadi.

"DJP mengimbau agar masyarakat atau wajib pajak selalu waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus penipuan tersebut," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, dikutip Jumat (11/10/2024).

Dwi menjelaskan terdapat empat modus penipuan yang umum terjadi, yaitu phishing, spoofing, pengakuan sebagai pegawai DJP, dan rekrutmen pegawai DJP.

Modus PenipuanPhishing

Modus phishing biasanya dilakukan melalui email, SMS, pesan daring, atau saluran komunikasi lainnya.

Dalam modus ini, penipu berusaha mendapatkan data penting dari korban dengan mengatasnamakan DJP.

Phishing sering kali disertai tautan untuk mengunduh aplikasi berbahaya dengan dalih meminta wajib pajak melakukan pembaruan data pribadi.

"Apabila menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat pada laman pajak.go.id/unit-kerja," imbaunya.

Modus Penipuan Spoofing

Modus spoofing umumnya dilakukan melalui email, di mana penipu mengirimkan tagihan pajak atau informasi lain seolah-olah berasal dari email resmi DJP.

Modus ini menggunakan teknik untuk menyamarkan header email penipuan dengan identitas institusi tertentu.

"Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP," ungkapnya.

Modus Mengatasnamakan Pegawai DJP

Selanjutnya, modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP sering terjadi melalui email, pesan daring, maupun telepon.

Dalam modus ini, penipu berpura-pura menjadi pejabat DJP dan memberitahukan korban tentang tagihan pajak yang harus dilunasi ke rekening penipu.

"Apabila menerima pesan bermuatan file dengan ekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap abaikan dan segera hapus pesan tersebut. DJP tidak pernah mengirim file dengan ekstensi apk," jelasnya.

Modus Penipuan Rekrutmen Pegawai DJP

Terakhir, terdapat modus penipuan terkait rekrutmen pegawai DJP.

Pelaku akan meminta sejumlah uang kepada korban untuk biaya pendaftaran pegawai.

Modus ini biasanya muncul dari sumber informasi lowongan kerja yang tidak resmi. Padahal, informasi rekrutmen ASN dan CPNS di lingkungan Kemenkeu hanya melalui saluran resmi Kemenkeu dan tanpa dipungut biaya.

Selain itu, informasi rekrutmen tenaga non-organik seperti satpam, cleaning service, pengemudi, dan sebagainya juga hanya disampaikan melalui saluran informasi resmi tanpa biaya.

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi DJP.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, dilansir Antara, Jumat, 20 September 2024.

Dwi menegaskan, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Kendati begitu, DJP tetap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini.

DJP menyatakan akan terus menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan meningkatkan keamanan pada sistem informasi dan infrastruktur milik instansi.

DJP juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari akses terhadap tautan atau dokumen mencurigakan.

Adapun bagi masyarakat yang menemukan dugaan kasus kebocoran data terkait DJP, dapat melapor ke kanal pengajuan Kring Pajak 1500200, surel pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id.

Baca juga: 6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi dan Sri Mulyani, Ini Tanggapan Ditjen Pajak

Sri Mulyani minta DJP evaluasi sistem

Kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi terkait adanya dugaan data NPWP yang bocor.

Ia menyebutkan nantinya setelah evaluasi rampung, akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada awak media.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, e-mail, dan data-data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteti BUMN Erick Thohir.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. Namun, dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum terverifikasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)