Penipuan melalui undian hadiah menjadi salah satu modus yang banyak digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Berbagai tawaran menggiurkan sering kali muncul di media sosial, pesan singkat, atau email, yang mengklaim kita telah memenangkan hadiah.

Sayangnya, masih ada banyak orang yang terjebak dalam jerat penipuan ini dan pada akhirnya berdampak merugikan baik secara finansial maupun psikologis. Salah satu penipuan undian hadiah, khususnya yang mengatasnamakan perbankan, seperti BRI kini menjadi semakin canggih dan menggunakan beragam modus.

Adapun salah satu penipuan yang kerap ditemui yakni, unggahan dengan modus penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL berupa hadiah mobil, motor, dan uang ratusan juta rupiah.

Untuk mengikutinya, para pengguna media sosial, khususnya Facebook diminta untuk mengklik sebuah banner agar mendapatkan kupon undian. Setelah di-klik, ternyata postingan tersebut terhubung ke link yang tidak dikenal dan bukan situs resmi BRI. Bila dilanjutkan, pengguna akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu.

Nah, agar tidak terjebak penipuan undian hadiah palsu tersebut, kita perlu mengetahui perbedaan mana yang asli dan palsu, berikut adalah ciri-ciri penipuan program undian yang palsu:

1. Tidak Pakai Website Resmi

Perlu diingat penipuan yang mengatasnamakan BRImo FSTVL biasanya tidak menggunakan website yang resmi. Terkadang, website yang tercantum ketika kamu meng-klik tautan dengan menggunakan URL yang aneh dan pasti bukan situs resmi dari bank terkait.

2. Kerap Minta Informasi Pribadi

Penipuan yang mengatasnamakan BRI dan BRImo FSTVL kerap kali menghubungi langsung calon korbannya dan memaksa untuk mengisi data pribadi yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan undian berhadiah tersebut, penipu kerap meminta data PIN, password, atau nomor CVC.

3. Menjanjikan Keuntungan Besar

Penipuan undian berhadiah juga sering kali menawarkan iming-iming hadiah dengan keuntungan besar. Pemberian hadiahnya pun dilakukan secara cuma-cuma sehingga banyak orang yang berujung terjebak dan mengklik sebuah tautannya.

Namun demikian, dengan adanya beragam modus penipuan tersebut, nasabah BRI tidak perlu khawatir karena platform transaksi perbankan seperti super apps BRImo merupakan platform yang sudah teruji keamanannya.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menyampaikan BRImo berada dalam posisi yang aman dan cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime.

"Dengan investasi yang optimal dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo berhasil menjaga kepercayaan nasabah," ujar Arga dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Tips bagi Nasabah agar Tidak Menjadi Korban Penipuan

Arga pun membeberkan beberapa langkah agar nasabah tidak terjebak dalam penipuan perbankan atau cybercrime.

"Pertama, jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapa pun dan hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI," jelasnya.

"Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo, aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo dan lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting," imbuh Arga.

Dirinya pun menyarankan agar nasabah melakukan pembaruan aplikasi BRImo secara berkala. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, Arga meminta nasabah untuk cepat melaporkan ke channel resmi BRI.

"BRI terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman," ujar Arga.

Jadi pastikan untuk cek kembali informasi yang tersebar di internet dan jangan langsung mudah percaya. Pastikan kembali melalui channel-channel resmi.

Informasi seputar BRImo dan produk BRI lainnya dapat dilihat melalui channel resmi BRI seperti, Instagram @bankbri_id, Facebook BANK BRI, Twitter/X @BankBRI_ID @promo_BRI, @kontakBRI, Tikto bankbri_id dan sumber resmi BRI lainnya.

Untuk menemukan keseruan lainnya, download BRImo melaluiAppstore, Google Playstore, Huawei App Gallery.

Judul Video: BRImo Ajak Sobat BRI Nonton Layangan Putus

[Gambas:Video 20detik]

BRImo Ajak Sobat BRI Nonton Layangan Putus

BRImo Ajak Sobat BRI Nonton Layangan Putus

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan penyedia layanan jasa logistik di Indonesia, J&T mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan layanan perusahaan.

Imbauan ini disampaikan guna mencegah pelanggan terjerat kerugian akibat modus penipuan yang semakin marak.

Nola, Media Relations J&T Cargo, menegaskan komitmen perusahaan untuk melindungi pelanggan melalui edukasi terkait modus penipuan.

"Kami sangat menyarankan pelanggan untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi dari pihak yang menghubungi mereka, terlebih jika berhubungan dengan transaksi keuangan atau data pribadi," ujar Nola dalam keterangannya, Selasa (29/10).

J&T Cargo mengungkapkan dua modus yang kerap digunakan para pelaku.

Pada kasus pertama, penipu mengaku sebagai kurir yang meminta pelanggan membayar biaya pengiriman di muka. Mereka kemudian memberikan barcode pembayaran yang, jika dipindai, langsung menguras dana korban.

Pada kasus kedua, pelanggan dihubungi oleh oknum yang mengaku sebagai perwakilan J&T Cargo, menginformasikan barang rusak dengan iming-iming kompensasi.

"Penipu meminta pelanggan memindai barcode dan memberikan informasi akun bank, yang akhirnya digunakan untuk mengakses dan menguras dana di rekening korban," jelas Nola.

Untuk menghindari kejadian serupa, J&T Cargo membagikan beberapa langkah antisipatif:

1. Hindari transfer uang atau berbagi data pribadi dengan pihak tidak dikenal melalui telepon, SMS, atau email.

2. Verifikasi identitas pengirim sebelum melakukan pembayaran atau berbagi informasi pribadi.

3. Jangan memindai barcode atau klik tautan dari pihak asing untuk menjaga keamanan informasi pribadi.

4. Laporkan penipuan ke pihak berwenang dan segera ganti kata sandi atau informasi akun jika diperlukan.

Nola menambahkan, kasus penipuan ini sangat merugikan dan mengganggu kenyamanan pelanggan. "Dengan menjaga kewaspadaan, kita semua dapat membantu mencegah kerugian lebih lanjut akibat penipuan ini," tutupnya.

Masyarakat yang menerima permintaan mencurigakan atau butuh konfirmasi dapat menghubungi layanan pelanggan J&T Cargo di 021-80661666.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan instansi. Masyarakat diimbau agar selalu waspada dan berhati-hati dengan cara mengenali modus-modusnya.

"DJP mengimbau agar masyarakat/wajib pajak selalu waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus penipuan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Modus pertama adalah phising, penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi disalahgunakan dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan (daring) atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti DJP.

"Phising tersebut mengandung tautan (link) unduh (download) aplikasi yang berbahaya dengan meminta wajib pajak melakukan pembaruan (update) data pribadi," jelas Dwi.

Modus kedua adalah spoofing (penyaruan), merupakan pengiriman email tagihan pajak atau email apapun tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi @pajak.go.id, tetapi pengirim aslinya bukan DJP. Modus ini dilakukan untuk menyamarkan header email penipuan menggunakan identitas institusi tertentu.

Modus ketiga adalah penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP. Modus tersebut dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pejabat/pegawai DJP, kemudian melakukan komunikasi dengan wajib pajak melalui email atau pesan daring.

Isi pesan menyampaikan bahwa terdapat tagihan pajak atas wajib pajak tersebut dan pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakannya melalui penipu dengan cara mengirimkan sejumlah uang; instruksi untuk melakukan pemadanan/verifikasi data yang mengarahkan wajib pajak untuk mengakses tautan atau mengunduh aplikasi yang mencurigakan; dan instruksi untuk mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak, namun dengan tautan yang mencurigakan dan mengarahkan calon korban penipuan untuk melunasi tagihan tertentu.

Modus keempat adalah penipuan rekrutmen pegawai DJP. Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP.

"Informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan tanpa dipungut biaya. Selain itu, informasi rekrutmen tenaga non-organik (misalnya satpam, cleaning service, pengemudi, dan sebagainya) hanya disampaikan melalui saluran informasi resmi masing-masing unit kerja DJP tanpa dipungut biaya," tutur Dwi.

Apabila wajib pajak menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp mengatasnamakan DJP, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat pada laman pajak.go.id/unit-kerja.

Apabila wajib pajak menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka dipastikan email tersebut bukan dari DJP.

"Penagihan utang pajak yang DJP lakukan selalu berdasarkan produk hukum dan disampaikan secara langsung maupun melalui pengiriman pos, bukan melalui email," tegas Dwi.

Apabila menerima pesan bermuatan file dengan ekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, diminta abaikan dan segera hapus pesan tersebut. DJP menegaskan tidak pernah mengirim file dengan ekstensi apk.

DJP mengimbau agar wajib pajak menjaga keamanan data masing-masing antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, serta tidak mengakses tautan atau mengunduh file mencurigakan.

Daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phising hingga saat ini sebagai berikut (jangan dibuka):

djp[.]linepajak-go[.]com
pajak[.]xzgo[.]cc

Daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh penipu hingga saat ini:

+6282118339033
+6289518182603
+6282258192334
+6283183738739
+6281367728313
+6281318762817
+6285361994929

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus baru penipuan yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa modus ini dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP dan berkomunikasi dengan wajib pajak.

“Komunikasi dilakukan dengan mengirim pesan melalui surat elektronik dan pesan dalam jaringan (daring). Isi komunikasinya adalah menyampaikan pesan bahwa terdapat tagihan pajak atas nama wajib pajak tersebut,” ujar Dwi dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Pelaku penipuan tersebut meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan melalui pengiriman sejumlah uang. Dwi menegaskan agar masyarakat tidak tertipu.

“Pelunasan tunggakan pajak hanya dilakukan ke kas negara melalui pembayaran kode billing, bukan ke rekening milik perorangan atau lembaga,” tegasnya.

Pembayaran billing pajak harus dilakukan ke rekening Kas Negara melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mesin EDC, mobile banking, agen branchless banking, atau pada loket bank/pos persepsi.

Dwi juga mengingatkan bahwa selain modus tersebut, ada penipuan lain yang berkembang, seperti phishing situs resmi DJP dan pengiriman file berekstensi apk melalui WhatsApp atau email.

Masyarakat disarankan untuk memeriksa nomor WhatsApp yang diterima di laman resmi DJP sesuai dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing.

Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.

Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id.

“Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP,” tambah Dwi.

Dwi juga menegaskan bahwa DJP tidak pernah mengirim file berekstensi apk.

Jika menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id, masyarakat diminta untuk mengabaikan pesan tersebut.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, media sosial X @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chat di www.pajak.go.id.

DJP juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka.

Bisnis.com, MALANG— OJK Malang menerima pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 161 pengaduan dari periode 1 Januari-31 Agustus 2024.

Kepala OJK Malang, Biger Adzanna Maghribi, mengatakan 10,04% konsumen yang menyampaikan pengaduan tersebut mengeluhkan pinjaman yang cair tanpa adanya pengajuan kredit, 16,77% konsumen mengalami penipuan, dan 13,04% mengeluhkan perilaku penagihan yang disertai dengan teror dan intimidasi.

“OJK bersama dengan 15 Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 9.889 pinjaman online ilegal sejak 2017 hingga Juli 2024,” ujarnya, Senin (16/9/2024).

Dia menegaskan, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Bagi masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal, seperti memberikan tawaran return tinggi yang tidak logis, dia meminta, segera laporkan ke Satgas PASTI melalui email [email protected].

Bulan Inklusi Keuangan

Dia meyakinkan pula, OJK bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat melalui pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

BIK diadakan dengan tujuan untuk membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan memublikasikan program literasi dan inklusi keuangan.

Selain itu Bulan Inklusi Keuangan juga mendorong pembukaan rekening serta penggunaan produk jasa keuangan, meningkatkan aliansi strategis dengan stakeholders terkait, dan mengampanyekan budaya menabung di berbagai sektor jasa keuangan.

BIK 2024 mengusung tema “Akses Keuangan Inklusif Wujudkan Masyarakat Produktif”. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, BIK 2024 akan dilaksanakan pada Oktober, namun pada tahun ini akan dilaksanakan rangkaian kegiatan Road to BIK selama bulan September 2024.

“Bentuk kegiatan BIK 2024 sendiri meliputi edukasi keuangan seperti seminar/webinar, IJK goes to school/campus, klinik konsultasi produk/layanan jasa keuangan, training of trainers, outreach program, financial expo, talk show, business matching, dan lainnya,” ucapnya.

Menurutnya, OJK Malang secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan salah satunya melalui kegiatan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan sebanyak 76 kegiatan sejak 1 Januari s.d 31 Agustus 2024 yang menjangkau 20.318 peserta.

Dalam rangka mendorong orkestrasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia, OJK bersama Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) pada 22 Agustus 2024.

GENCARKAN bertujuan menjangkau seluruh kabupaten/kota dan kelompok prioritas yang bersinergi dan kolaborasi dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan stakeholders lainnya dengan target program mencakup 90% pelajar memiliki tabungan, 2,5 juta mahasiswa dan pemuda memiliki rekening, 1,6 juta UMKM memperoleh kredit melalui K/PMR, dan 30% penyandang disabilitas menggunakan produk keuangan, dengan end state indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98% di tahun 2045.

Dari sisi layanan konsumen, menurut dia, sampai dengan 31 Agustus 2024, OJK Malang telah menerima 1.125 permintaan layanan konsumen.

Dari permintaan layanan konsumen tersebut, sebanyak 457 layanan berasal dari sektor perbankan dengan topik layanan terbanyak terkait pelunasan dipercepat (11,82%), 259 layanan berasal dari perusahaan financial technology dengan topik layanan terbanyak terkait konsumen yang tidak merasa meminjam namun menerima pinjaman (16,60%), 215 layanan berasal dari perusahaan pembiayaan dengan topik layanan terbanyak terkait permasalahan agunan (12,09%), dan sisanya meliputi sektor pasar modal, asuransi, serta perusahaan yang tidak diawasi oleh OJK. (K24)

PALOPO,iNewsLutra.id - Aplikasi investasi XFA AI kini tengah menjadi sorotan setelah mengklaim mengalami serangan siber yang mengakibatkan perubahan signifikan pada platformnya.

Investor kini diminta untuk melakukan deposit tambahan sebelum bisa menarik dana mereka. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan pengguna, banyak dari mereka menilai langkah tersebut sebagai indikasi potensi penipuan.

Di grup WhatsApp XFA AI-518, beberapa investor mengungkapkan kekecewaan mendalam karena mereka tidak bisa menarik keuntungan atau modal mereka tanpa mengikuti instruksi deposit ulang.

 “Jangan percaya, ini scam,” ujar salah satu investor dengan tegas.

Mona Green, yang mengaku sebagai konsultan senior XFA AI, menjelaskan serangan hacker mengharuskan mereka untuk melakukan verifikasi ulang agar dana investor tetap aman. Namun, banyak investor melaporkan kendala dalam proses penarikan karena masalah sandi.

Sebuah artikel dari iNewsCilacap memperingatkan potensi XFA AI sebagai skema ponzi (Link) di mana iming-iming keuntungan besar dan sistem referral menjadi tanda-tanda peringatan. Platform ini menawarkan keuntungan tidak realistis dan berpotensi merugikan dengan risiko tinggi kehilangan seluruh investasi.

Investor disarankan untuk berhati-hati dan menyelidiki secara mendalam sebelum berinvestasi dalam platform yang menawarkan keuntungan instan dan menggiurkan. Keamanan investasi harus selalu menjadi prioritas utama.

Editor : Nasruddin