REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Modus penipuan berkedok misi berhadiah uang melalui grup WhatsApp atau Telegram yang mengatasnamakan tiket.com marak terjadi. Merespons hal itu, situs travel online tersebut meminta masyarakat lebih waspada dan hati-hati.

SVP of Brand Marketing tiket.com, Maria Risa Puspitasari, mengatakan keamanan dan kenyamanan konsumen merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, membangun awareness pengguna terkait berbagai modus penipuan sangatlah penting.

“Jadi kami ingin mengedukasi dan memberikan informasi terkini untuk melindungi sobat tiket dari segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan tiket.com. Sobat tiket diharapkan terus waspada dan lebih aware dengan modus penipuan,” kata Maria dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Maria mencatat selain modus penipuan berupa misi berhadiah uang, ada juga beberapa kedok penipuan lain yang belum disadari banyak orang. Berikut beberapa modus penipuan yang sering terjadi dan cara menghindarinya menurut Maria:

1. Promo tiket bodong

Modus penipuan berupa promo tiket palsu ini biasanya mengelabui calon korbannya dengan iming-iming harga tiket yang kelewat murah di bawah batas wajar. Biasanya para pelaku akan menghubungi sobat tiket langsung dan menawarkan tiket gratis dengan kedok memenangkan sebuah kompetisi. Namun, pada akhirnya sobat tiket akan diminta mengirimkan sejumlah uang tanpa mendapatkan tiket yang dijanjikan.

2. Customer service (CS) gadungan

Di era semakin canggihnya teknologi AI (Artificial Intelligence), modus penipuan CS ini menggunakan suara AI generator untuk menipu calon korban. Tanda yang bisa perhatikan yakni suara CS gadungan terdengar jernih namun nada suaranya tidak natural. Bila Anda bertanya hal lain, CS gadungan tidak bisa menjawab pertanyaan sehingga besar kemungkinan ini merupakan bentuk penipuan.

3. Misi berhadiah palsu

Jika pengguna tiket.com pernah diundang ke sebuah grup WhatsApp atau Telegram secara tiba-tiba, ini merupakan modus penipuan yang sedang marak terjadi. Misi berhadiah yang ditawarkan beragam, mulai dari mengisi survei, melakukan aktivitas di media sosial, hingga mengunduh aplikasi. Penipu yang menggunakan atribut tiket.com akan membuat sobat tiket rugi karena menginstruksikan agar mengirimkan sejumlah uang dengan kedok deposit.

4. Info lowongan kerja palsu

Jika Anda diundang wawancara kerja, meskipun tidak melamar pekerjaan tersebut, patut dicurigai kalau itu penipuan. Perhatikan alamat email pengirim undangan wawancara tersebut. Email resmi tiket.com selalu menggunakan domain @tiket.com dan info resmi terkait lowongan kerja di tiket.com bisa didapatkan melalui LinkedIn dan situs careers.tiket.com.

Penipuan jual beli tiket bus ternyata semakin merajalela. Modusnya kini menyasar ke Google Review dan media sosial, seperti Facebook.

Salah satu perusahaan otobus (PO) yang namanya ikut terseret kasus tersebut adalah PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan mengatakan penipuan penjualan tiket bus yang membawa usahanya semakin marak terjadi.

Perempuan yang akrab disapa Dari menyebut modusnya bermacam-macam. Pertama, pelaku penipuan menjawab pertanyaan di Google Review dengan akun mirip akun resmi. Kemudian pelaku mencantumkan nomor telepon WhatsApp untuk pemesanan tiketnya.

"Kita kebiasaan mencari segala sesuatu melalui search engine google, ketik PO SAN. Muncullah di kolom komentar beli tiket di mana, pesan tiket di mana. Dan ada orang yang berkedok akun resmi, akun google, dicantumkan nomor WhatsApp-nya. Di situ transaksinya terjadi," kata Sari dalam acara 'Berantas Penipuannya Tiket Bus', Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Kemudian Sari menyebut untuk meyakinkan calon korban, tak segan-segan pelaku mempunyai denah kursi. Dia bilang pelaku mendapatkan denah kursi itu biasanya berasal dari agen resmi untuk menjawab pertanyaan calon pembeli di media sosial. Hal inilah membuat denah kursi tersebar dan akhirnya disimpan pelaku penipu.

"Agen resmi kalau ada yang mau beli seat tersedia nomor bangku berapa, screenshoot dari website kami, kemudian ditawarkan ke pembeli, itu beredar dan disimpan oleh pelaku," jelasnya.

Kedua, modus penipuan melalui media sosial, termasuk Facebook. Modusnya sama dengan Google Review. Pelaku mencantumkan nomor WhatsApp pada kolom komentar yang menanyakan terkait tiket bus. Kemudian, modusnya melalui WhatsApp. Pelaku mengambil foto-foto bus PO miliknya untuk foto profil.

"Penipuan melalui WhatsApp. Kamu punya bukti screenshoot korban mengadu pada manajemen kami. Mereka juga mengambil foto PO bus kami nanti dijadikan foto WA. Sudah di-transfer kemudian diblokir," terangnya.

Sari sempat heran dengan nama dompet digital atau nama rekening bank yang hampir mirip dengan nama PO bus-nya, seperti PO Siliwangi Antar. Untuk hal ini, pihaknya juga telah berusaha menanyakan hal tersebut kepada bank terkait. Sayangnya, sampai sekarang belum mendapat respons.

Sari menyebut pihaknya telah menerima sebanyak 15 orang yang terkena penipuan dengan total kerugian mencapai Rp 15.704.927. Pihaknya telah berupaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, karena pihaknya merupakan korporasi atau badan hukum tidak bisa melaporkan. Apalagi nominal kerugiannya terbilang kecil.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek nomor telepon untuk melacak nama pelaku. Apakah penipu atau bukan.

"Kami mengimbau para penumpang buat cari get contact atau true caller. Salah satu contoh cek nomor telepon pelaku. Ada satu nomor dengan berbagai nama PO. Memang modusnya cari duit di sana," imbuhnya.

Minta Pemerintah Turun Tangan

Direktur Utama PT SAN Putra Sejahtera (PO. SAN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan.

"Aksi penipuan tiket bus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, diharapkan semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama memberantas agar tidak semakin banyak yang dirugikan, yakni masyarakat, pengusaha PO Bus dan para karyawannya," kata pria yang biasa disapa Sani.

Sani menjelaskan pemerintah telah mewajibkan perusahaan otobus menggunakan sistem tiket elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021. Dia menyebut pengusaha otobus telah melakukan sesuai dengan peraturan tersebut. Namun, pemerintah belum berupaya dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan. Hal ini dapat memicu adanya angkutan ilegal.

"Problemnya, pemerintahan bikin regulasi, tapi tidak menghitungkan efeknya. Kalau pemerintah tidak bisa melindungi masyarakat, impact, akhirnya masyarakat enggan menggunakan PO, muncullah angkutan ilegal dan abai dengan regulasi," jelasnya.

Dari sisi pihak PO Bus, aksi penipuan tiket bus ini mengancam nama baik dan reputasi perusahaan. Masyarakat bisa saja menganggap penipuan ini dilakukan atas kerja sama dengan operator. Alhasil, akan merusak kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bus sebagai salah satu moda transportasi daratnya.

Sayangnya, pihaknya tidak bisa melaporkan tindakan penipuan tersebut lantaran terhalang regulasi. Di mana aturan tersebut mengharuskan korban yang melapor kepada pihak berwajib. Hal ini tertuang dalam Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229/2021 Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah UU 11 tahun 2008. Untuk itu, dia berharap pemerintah membentuk regulasi yang dapat melindungi masyarakat, terutama konsumen.

"Jadi kita berharap pemerintah memberikan perlindungan secara hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berbadan hukum. Kalau kita lihat secara utuh yang dirugikan masyarakat umum," pungkasnya.

Penipuan jual-beli tiket bus antarkota antar provinsi (AKAP) kini menyasar melalui media sosial, seperti Google Review, Facebook, hingga WhatsApp. Perusahaan Otobus (PO) SAN menilai maraknya penipuan tiket bus itu dapat memicu angkutan ilegal.

Direktur Utama PT SAN Putra Sejahtera (PO. SAN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan pemerintah harus turut aktif dan terlibat dalam memberantas penipuan tiket bus.

Dia juga mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan.

"Aksi penipuan tiket bus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, diharapkan semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama memberantas agar tidak semakin banyak yang dirugikan, yakni masyarakat, pengusaha PO Bus dan para karyawannya," kata pria yang biasa disapa Sani ini dalam acara 'Berantas Penipuannya Tiket Bus', Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sani menjelaskan pemerintah telah mewajibkan perusahaan otobus menggunakan sistem tiket elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021. Dia menyebut pengusaha otobus telah melakukan sesuai dengan peraturan tersebut.

Namun, pemerintah belum berupaya dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan. Hal ini dapat memicu adanya angkutan ilegal.

"Problemnya, pemerintahan bikin regulasi, tapi tidak menghitungkan efeknya. Kalau pemerintah tidak bisa melindungi masyarakat, impact, akhirnya masyarakat enggan menggunakan PO, muncullah angkutan ilegal dan abai dengan regulasi," jelasnya.

Dari sisi pihak PO Bus, aksi penipuan tiket bus ini mengancam nama baik dan reputasi perusahaan. Masyarakat bisa saja menganggap penipuan ini dilakukan atas kerja sama dengan operator. Alhasil, akan merusak kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bus sebagai salah satu moda transportasi daratnya.

Sayangnya, pihaknya tidak bisa melaporkan tindakan penipuan tersebut lantaran terhalang regulasi. Aturan tersebut mewajibkan korban yang melaporkan kepada pihak terwajib. Hal ini tertuang dalam Keputusan bersama Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229/2021 Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah UU 11 tahun 2008. Untuk itu, dia berharap pemerintah membentuk regulasi yang dapat melindungi masyarakat, terutama konsumen.

Pada kesempatan yang sama, Sani menjelaskan penipuan tiket bus terjadi di Google Review maupun di media sosial di mana oknum penipu dapat menyebar nomor di sana. Kemudian korban yang merupakan calon pembeli dapat menghubungi nomor tersebut.

"Para korban tidak mengecek kembali nomor telepon yang mereka dapatkan dari si oknum penipu padahal nomor kontak tersebut kebenarannya masih diragukan," imbuhnya.

Bus antarkota antarprovinsi (AKAP) masih menjadi pilihan moda transportasi masyarakat. Namun, penjualan tiket bus AKAP secara online ternyata masih rentan terkena penipuan.

Salah satu perusahaan otobus (PO) yang namanya ikut terseret kasus tersebut adalah PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan mengatakan penipuan penjualan tiket bus yang membawa usahanya semakin marak terjadi.

Sari, sapaan akrabnya, menyebut modusnya bermacam-macam. Pertama, melalui google review. Pelaku penipuan menjawab pertanyaan di google review dengan akun mirip akun resmi. Kemudian pelaku mencantumkan nomor telepon WhatsApp untuk pemesanan tiketnya.

"Kita kebiasaan mencari segala sesuatu melalui search engine google, ketik PO SAN. Muncullah di kolom komentar beli tiket di mana, pesan tiket di mana. Dan ada orang yang berkedok akun resmi, akun google, dicantumkan nomor WhatsApp-nya. Di situ transaksinya terjadi," kata Sari dalam acara 'Berantas Penipuannya Tiket Bus', Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Kemudian Sari menyebut untuk meyakinkan calon korban, tak segan-segan pelaku mempunyai denah kursi. Dia bilang pelaku mendapatkan denah kursi itu biasanya berasal dari agen resmi untuk menjawab pertanyaan calon pembeli di media sosial. Hal inilah membuat denah kursi tersebar dan akhirnya disimpan pelaku penipu.

"Agen resmi kalau ada yang mau beli seat tersedia nomor bangku berapa, screenshoot dari website kami, kemudian ditawarkan ke pembeli, itu beredar dan disimpan oleh pelaku," jelasnya.

Kedua, modus penipuan melalui media sosial, termasuk Facebook. Modusnya sama dengan Google Review. Pelaku mencantumkan nomor WhatsApp pada kolom komentar yang menanyakan terkait tiket bus. Kemudian, modusnya melalui WhatsApp. Pelaku mengambil foto-foto bus PO miliknya untuk foto profil.

"Penipuan melalui WhatsApp. Kamu punya bukti screenshoot korban mengadu pada manajemen kami. Mereka juga mengambil foto PO bus kami nanti dijadikan foto WA. Sudah di-transfer kemudian diblokir," jelasnya.

Sari mengheran dengan nama dompet digital atau nama rekening bank yang hampir mirip dengan nama PO bus-nya, seperti PO Siliwangi Antar. Pihaknya juga telah berusaha menanyakan hal tersebut kepada pihak bank terkait. Sayangnya, sampai sekarang belum ada jawabannya.

Sari menyebut pihaknya telah menerima sebanyak 15 orang yang terkena penipuan dengan total kerugian Rp 15.704.927. Pihaknya telah berupaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, karena pihaknya merupakan korporasi atau badan hukum tidak bisa melaporkan. Apalagi nominal kerugiannya terbilang kecil.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek nomor telepon untuk melacak nama pelaku. Apakah penipu atau bukan.

"Sayangnya, kami tidak bisa melaporkan bisa diblokir apabila korban melaporkan. Kami mengimbau para penumpang buat cari get contact atau true caller. Salah satu contoh cek nomor telepon pelaku. Ada satu nomor dengan berbagai nama PO. Memang modusnya cari duit di sana," imbuhnya.