Penipuan jual beli tiket bus ternyata semakin merajalela. Modusnya kini menyasar ke Google Review dan media sosial, seperti Facebook.

Salah satu perusahaan otobus (PO) yang namanya ikut terseret kasus tersebut adalah PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan mengatakan penipuan penjualan tiket bus yang membawa usahanya semakin marak terjadi.

Perempuan yang akrab disapa Dari menyebut modusnya bermacam-macam. Pertama, pelaku penipuan menjawab pertanyaan di Google Review dengan akun mirip akun resmi. Kemudian pelaku mencantumkan nomor telepon WhatsApp untuk pemesanan tiketnya.

"Kita kebiasaan mencari segala sesuatu melalui search engine google, ketik PO SAN. Muncullah di kolom komentar beli tiket di mana, pesan tiket di mana. Dan ada orang yang berkedok akun resmi, akun google, dicantumkan nomor WhatsApp-nya. Di situ transaksinya terjadi," kata Sari dalam acara 'Berantas Penipuannya Tiket Bus', Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Kemudian Sari menyebut untuk meyakinkan calon korban, tak segan-segan pelaku mempunyai denah kursi. Dia bilang pelaku mendapatkan denah kursi itu biasanya berasal dari agen resmi untuk menjawab pertanyaan calon pembeli di media sosial. Hal inilah membuat denah kursi tersebar dan akhirnya disimpan pelaku penipu.

"Agen resmi kalau ada yang mau beli seat tersedia nomor bangku berapa, screenshoot dari website kami, kemudian ditawarkan ke pembeli, itu beredar dan disimpan oleh pelaku," jelasnya.

Kedua, modus penipuan melalui media sosial, termasuk Facebook. Modusnya sama dengan Google Review. Pelaku mencantumkan nomor WhatsApp pada kolom komentar yang menanyakan terkait tiket bus. Kemudian, modusnya melalui WhatsApp. Pelaku mengambil foto-foto bus PO miliknya untuk foto profil.

"Penipuan melalui WhatsApp. Kamu punya bukti screenshoot korban mengadu pada manajemen kami. Mereka juga mengambil foto PO bus kami nanti dijadikan foto WA. Sudah di-transfer kemudian diblokir," terangnya.

Sari sempat heran dengan nama dompet digital atau nama rekening bank yang hampir mirip dengan nama PO bus-nya, seperti PO Siliwangi Antar. Untuk hal ini, pihaknya juga telah berusaha menanyakan hal tersebut kepada bank terkait. Sayangnya, sampai sekarang belum mendapat respons.

Sari menyebut pihaknya telah menerima sebanyak 15 orang yang terkena penipuan dengan total kerugian mencapai Rp 15.704.927. Pihaknya telah berupaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, karena pihaknya merupakan korporasi atau badan hukum tidak bisa melaporkan. Apalagi nominal kerugiannya terbilang kecil.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek nomor telepon untuk melacak nama pelaku. Apakah penipu atau bukan.

"Kami mengimbau para penumpang buat cari get contact atau true caller. Salah satu contoh cek nomor telepon pelaku. Ada satu nomor dengan berbagai nama PO. Memang modusnya cari duit di sana," imbuhnya.

Minta Pemerintah Turun Tangan

Direktur Utama PT SAN Putra Sejahtera (PO. SAN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan.

"Aksi penipuan tiket bus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, diharapkan semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama memberantas agar tidak semakin banyak yang dirugikan, yakni masyarakat, pengusaha PO Bus dan para karyawannya," kata pria yang biasa disapa Sani.

Sani menjelaskan pemerintah telah mewajibkan perusahaan otobus menggunakan sistem tiket elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021. Dia menyebut pengusaha otobus telah melakukan sesuai dengan peraturan tersebut. Namun, pemerintah belum berupaya dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan. Hal ini dapat memicu adanya angkutan ilegal.

"Problemnya, pemerintahan bikin regulasi, tapi tidak menghitungkan efeknya. Kalau pemerintah tidak bisa melindungi masyarakat, impact, akhirnya masyarakat enggan menggunakan PO, muncullah angkutan ilegal dan abai dengan regulasi," jelasnya.

Dari sisi pihak PO Bus, aksi penipuan tiket bus ini mengancam nama baik dan reputasi perusahaan. Masyarakat bisa saja menganggap penipuan ini dilakukan atas kerja sama dengan operator. Alhasil, akan merusak kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bus sebagai salah satu moda transportasi daratnya.

Sayangnya, pihaknya tidak bisa melaporkan tindakan penipuan tersebut lantaran terhalang regulasi. Di mana aturan tersebut mengharuskan korban yang melapor kepada pihak berwajib. Hal ini tertuang dalam Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229/2021 Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah UU 11 tahun 2008. Untuk itu, dia berharap pemerintah membentuk regulasi yang dapat melindungi masyarakat, terutama konsumen.

"Jadi kita berharap pemerintah memberikan perlindungan secara hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berbadan hukum. Kalau kita lihat secara utuh yang dirugikan masyarakat umum," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penipuan pembelian tiket bus masih kerap terjadi. Bahkan kini pelakunya telah menyasar dunia maya sehingga cakupan korbannya menjadi lebih luas.

Salah satunya seperti yang dialami calon penumpang Perusahaan Otobus (PO) SAN Putra Sejahtera.

Perusahaan mencatat telah mendapatkan aduan penipuan tiket bus PO SAN sebanyak 20 korban dengan total kerugian Rp 15,70 juta selama 2022 sampai 2024. Itu pun masih banyak korban yang tidak melakukan pengaduan ke PO SAN maupun pengaduan di PO lainnya.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu (kiri ke kanan) Direktur Utama PT SAN Putra Sejahtera (PO SAN) Kurnia Lesani Adnan dan Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan mengatakan, berdasarkan aduan dari para korban pihaknya dapat mengetahui modus-modus penipuan tiket bus yang terjadi di mesin pencarian Google Review, media sosial Facebook, hingga aplikasi perpesanan WhatsApp.

"Semakin marak kasus penipuan yang mengatasnamakan PO SAN dan ini sudah sangat meresahkan. Jadi kami ingin sekali mengedukasi masyarakat luas, siapapun, dimanapun, dan bagaimana membeli tiket secara resmi dan jangan sampai tertipu," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia pun menjelaskan modus operandi penipu tiket bus yang beraksi di dunia maya, antara lain sebagai berikut.

1. Google Review

Masyarakat yang ingin membeli tiket bus biasanya mencari ke kolom mesin pencari Google dengan keyword nama PO bus seperti 'PO SAN' atau 'beli tiket bus PO SAN rute Kota A ke Kota B'.

Kemudian di halaman hasil pencarian Google akan muncul website PO SAN Bengkulu, PO SAN Yogyakarta, PO SAN Pekanbaru, dan seterusnya.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi penipuan, penipuan keuangan.

Lalu di sebelah kanan halaman hasil pencarian akan muncul Google Review perusahaan PO SAN. Pada bagian Google Review itu, masyarakat yang sedang mencari tiket bus PO SAN biasanya akan bertanya di kolom komentar.

Hal ini dimanfaatkan para penipu dengan membalas komentar-komentar tersebut dengan kalimat seakan sebagai admin PO SAN dan memberikan nomor telepon atau link WhatsApp.

Selanjutnya, bagi calon korban yang tidak mengetahui modus penipuan ini akan mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor tersebut dan melakukan pembelian tiket dengan mengirimkan uang ke rekening penipu.

"Di kolom komentar seringkali orang-orang bertanya, beli tiket dimana, pesan tiket kemana. Dan ada orang-orang yang memang berkedok dengan membuat akun Google dengan nama-namanya seakan sebagai akun resmi atau pemilik resmi dan dicatatkan nomor Whatsappnya dan di situlah transaksi terjadi," jelas Kurnia.

2. Facebook

Adapun modus penipuan tiket bus di Facebook biasanya terjadi di grup-grup komunitas bus atau PO di mana korban berkomentar menanyakan pembelian tiket bus di grup tersebut.

Sama seperti modus di Google Review, pelaku akan membalas komentar tersebut dengan seolah-olah menjadi agen resmi penjual tiket bus dan meminta korban untuk menghubungi nomor Whatsapp yang dicantumkan.

"Biasa di Facebook itu kan posting 'saya kalau mau cari tiket SAN dimana?''saya mau naik bus PO SAN dari sini. Itu adalah di saat para pelaku bertindak dan di situ dia masuk, dia menawarkan," ucap Kurnia.

Dia mengungkapkan, para pelaku penipuan tiket bus ini diduga merupakan orang-ornag yang sudah pernah membeli tiket bus PO SAN sebelumnya lantaran mereka memiliki denah kursi bus PO SAN.

SHUTTERSTOCK/HKHTT TJ Ilustrasi bus, bus antar kota antar provinsi (AKAP).

"Jadi memang kalau perwakilan atau agen resmi kami itu kalau misalnya memang ada yang mau beli, dia tanya 'seat yang tersedia, bangku nomor berapa?' di-screenshot dari sistem kami, ditawarkan misalnya seat nomor 5 sama 6 masih kosong, silahkan mau nomor berapa dan di situ kadang-kadang itu beredar, disimpannya," ungkapnya.

3. WhatsApp

Setelah para pelaku beraksi dengan memberikan nomor WhatsApp-nya ke calon korban, mereka pun bertransaksi melalui WhatsApp.

Para pelaku membuat profil WhatsApp dengan semeyakinkan mungkin yakni misalnya menggunakan akun WhatsApp Bisnis dan foto profil armada bus PO agar calon korbannya yakin bahwa akun tersebut merupakan akun resmi.

Dengan menggunakan WhatsApp, pelaku akan melayani korban dengan menanyakan tiket yang akan dipesan, jadwal keberangkatan, dan menginformasikan kursi yang masih tersedia.

Setelah calon korban memilih tiketnya, pelaku akan meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening mereka. Kemudian, setelah uang korban berhasil ditransfer ke rekening penipu, mereka langsung memblokir WhatsApp korban.

"Nah begitu transfernya sudah masuk, itu langsung diblokir. Di situlah para korban akhirnya menghubungi nomor pengaduan PO SAN, mengadukan bahwa saya sudah ditipu, apakah benar ini agen PO SAN atau bukan? Begitu kami jawab bukan, ya di situ mereka sangat kecewa dan kehilangan uang dan tidak bisa berangkat," tuturnya.

Tips menghindari penipuan tiket bus

Kurnia membagikan sejumlah tips agar terhindar dari praktik penipuan tiket bus di atas, yaitu sebagai berikut.

• Memastikan kembali nomor handphone yang tertera adalah nomor telepon perwakilan resmi PO
• .Nomor telepon perwakilan resmi PO SAN dapat diakses pada website ini dengan klik halaman perwakilan atau melalui https://linktr.ee/po_san.
• Pemesanan tiket secara online hanya melalui aplikasi resmi PO SAN yaitu https://buzzit.co.id/.
• Sebelum melakukan pembayaran, pastikan nomor rekening yang tertera atas nama PT SAN Putra Sejahtera atau nama PIC perwakilan resmi PO SAN.
• Setelah melakukan pembayaran, pastikan sudah menerima e-ticket melalui e-mail atau Whatsapp.
• Hubungi Customer Service untuk memastikan pemesanan Anda.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha angkutan bus mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan penjualan tiket bus palsu yang kini memanfaatkan media sosial dengan memberikan nomor telepon palsu.

Penipuan jual-beli tiket bus antarkota antar provinsi (AKAP) kini telah merambah media sosial. Beberapa platform, mulai dari Google Review, Facebook, hingga WhatsApp dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan memaparkan, salah satu modus penipuan tiket bus ini adalah menyasar korban dengan menyebar nomor telepon di Google Review dan media sosial. Sani menjelaskan, para korban yang merupakan calon penumpang menghubungi nomor tersebut yang bukan nomor agen resmi PO Bus.

Dia menuturkan, para korban tidak mengecek kembali nomor telepon yang mereka dapatkan dari oknum penipu. Padahal, nomor kontak tersebut kebenarannya masih diragukan dan korban pun tertipu.

Bani menjelaskan, aksi penipuan tiket bus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Dia berharap, semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama memberantas praktik ini agar tidak semakin banyak yang dirugikan.

"Kami juga meminta pemerintah untuk aktif melakukan upaya perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan," jelas Sani di Jakarta pada Selasa (9/7/2024).

Dia melanjutkan, keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penipuan ini sangat diharapkan. Apalagi, pemerintah telah mewajibkan perusahaan otobus menggunakan sistem tiket elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2021.

Sani mengatakan, kewajiban ini telah dipenuhi oleh pengusaha otobus. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan.

“Pemerintah harus menyelesaikan masalah penipuan ini secara hukum dengan sangat serius,” tegas Sani.

Kasus tiket bus palsu ini salah satunya terjadi pada Perusahaan Otobus (PO) SAN Putra Sejahtera atau PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan, menjelaskan Aksi penipuan banyak terjadi di Google Review, di akun fanbase Facebook PO SAN - SAN Lover - juga di kolom komentar Instagram PO SAN.

Dia mencontohkan, penipuan pada laman SAN Lover di Facebook terjadi saat adanya pertanyaan dari terkait pemesanan tiket PO SAN. Sari menuturkan, oknum penipu tersebut menjerat korbannya dengan mencantumkan nomor telepon palsu.

Penumpang Bus Rugi Rp15,7 Juta

"Mereka menuliskan, nomor pemesanan tiket hubungi 083837773599, atau hubungi akun resmi 085273027004. Ada juga nomor 085711454297 dan nomor-nomor lainnya, yang bukan merupakan nomor resmi PO SAN. Calon penumpang yang tidak mengecek kebenaran nomor tersebut, langsung bertransaksi dengan nomor palsu tersebut," jelasnya.

Sari mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan 20 kali laporan penipuan tiket bus yang mengatasnamakan PO SAN. Pihaknya memproyeksi total kerugian dari laporan-laporan tersebut sebesar Rp15,7 juta.

Dari jumlah tersebut, Sari mengatakan ada calon penumpang merugi hingga Rp2,1 juta untuk tiga penumpang yang akan berangkat. Bahkan, dia mengatakan penumpang tersebut mendapatkan tiket elektronik yang mirip dengan tiket resmi PO SAN.

Dia menduga, penipu tersebut memiliki tiket resmi PO SAN dan kemudian menirunya. Bagi calon penumpang yang awam, tentu tidak bisa membedakan antara tiket resmi dan tiket palsu. Namun, ketika dia akan naik bus, di manifest bus tidak tercantum namanya.

“Korban tidak bisa berangkat karena memang di jadwal resmi kami pada 23 Juni 2024 tidak ada pemberangkatan bus Executive rute Bengkulu-Solo [via Lubuk Linggau] di sistem penjualan PO SAN. Setelah diteliti, ada banyak perbedaan antara tiket resmi dan tiket palsu,” jelas Sari.

Sari menjelaskan, PO SAN telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penipuan tiket bus. Hal tersebut dilakukan dengan membuat aplikasi Buzzit, aplikasi resmi PO SAN untuk pemesanan tiket.

Selain itu, di Instagram resmi PO SAN juga telah dicantumkan linktree yang berisi nomor telepon resmi PO SAN. Kemudian, PO SAN juga sering memberikan peringatan penipuan dengan blast ke nomor-nomor Whatsapp para pelanggannya, dan juga menuliskan peringatan ini di media sosial dan di tiket resmi PO SAN.

Penipuan jual-beli tiket bus antarkota antar provinsi (AKAP) kini menyasar melalui media sosial, seperti Google Review, Facebook, hingga WhatsApp. Perusahaan Otobus (PO) SAN menilai maraknya penipuan tiket bus itu dapat memicu angkutan ilegal.

Direktur Utama PT SAN Putra Sejahtera (PO. SAN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan pemerintah harus turut aktif dan terlibat dalam memberantas penipuan tiket bus.

Dia juga mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan.

"Aksi penipuan tiket bus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, diharapkan semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama memberantas agar tidak semakin banyak yang dirugikan, yakni masyarakat, pengusaha PO Bus dan para karyawannya," kata pria yang biasa disapa Sani ini dalam acara 'Berantas Penipuannya Tiket Bus', Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sani menjelaskan pemerintah telah mewajibkan perusahaan otobus menggunakan sistem tiket elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021. Dia menyebut pengusaha otobus telah melakukan sesuai dengan peraturan tersebut.

Namun, pemerintah belum berupaya dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan. Hal ini dapat memicu adanya angkutan ilegal.

"Problemnya, pemerintahan bikin regulasi, tapi tidak menghitungkan efeknya. Kalau pemerintah tidak bisa melindungi masyarakat, impact, akhirnya masyarakat enggan menggunakan PO, muncullah angkutan ilegal dan abai dengan regulasi," jelasnya.

Dari sisi pihak PO Bus, aksi penipuan tiket bus ini mengancam nama baik dan reputasi perusahaan. Masyarakat bisa saja menganggap penipuan ini dilakukan atas kerja sama dengan operator. Alhasil, akan merusak kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bus sebagai salah satu moda transportasi daratnya.

Sayangnya, pihaknya tidak bisa melaporkan tindakan penipuan tersebut lantaran terhalang regulasi. Aturan tersebut mewajibkan korban yang melaporkan kepada pihak terwajib. Hal ini tertuang dalam Keputusan bersama Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229/2021 Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah UU 11 tahun 2008. Untuk itu, dia berharap pemerintah membentuk regulasi yang dapat melindungi masyarakat, terutama konsumen.

Pada kesempatan yang sama, Sani menjelaskan penipuan tiket bus terjadi di Google Review maupun di media sosial di mana oknum penipu dapat menyebar nomor di sana. Kemudian korban yang merupakan calon pembeli dapat menghubungi nomor tersebut.

"Para korban tidak mengecek kembali nomor telepon yang mereka dapatkan dari si oknum penipu padahal nomor kontak tersebut kebenarannya masih diragukan," imbuhnya.

Bus antarkota antarprovinsi (AKAP) masih menjadi pilihan moda transportasi masyarakat. Namun, penjualan tiket bus AKAP secara online ternyata masih rentan terkena penipuan.

Salah satu perusahaan otobus (PO) yang namanya ikut terseret kasus tersebut adalah PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan mengatakan penipuan penjualan tiket bus yang membawa usahanya semakin marak terjadi.

Sari, sapaan akrabnya, menyebut modusnya bermacam-macam. Pertama, melalui google review. Pelaku penipuan menjawab pertanyaan di google review dengan akun mirip akun resmi. Kemudian pelaku mencantumkan nomor telepon WhatsApp untuk pemesanan tiketnya.

"Kita kebiasaan mencari segala sesuatu melalui search engine google, ketik PO SAN. Muncullah di kolom komentar beli tiket di mana, pesan tiket di mana. Dan ada orang yang berkedok akun resmi, akun google, dicantumkan nomor WhatsApp-nya. Di situ transaksinya terjadi," kata Sari dalam acara 'Berantas Penipuannya Tiket Bus', Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Kemudian Sari menyebut untuk meyakinkan calon korban, tak segan-segan pelaku mempunyai denah kursi. Dia bilang pelaku mendapatkan denah kursi itu biasanya berasal dari agen resmi untuk menjawab pertanyaan calon pembeli di media sosial. Hal inilah membuat denah kursi tersebar dan akhirnya disimpan pelaku penipu.

"Agen resmi kalau ada yang mau beli seat tersedia nomor bangku berapa, screenshoot dari website kami, kemudian ditawarkan ke pembeli, itu beredar dan disimpan oleh pelaku," jelasnya.

Kedua, modus penipuan melalui media sosial, termasuk Facebook. Modusnya sama dengan Google Review. Pelaku mencantumkan nomor WhatsApp pada kolom komentar yang menanyakan terkait tiket bus. Kemudian, modusnya melalui WhatsApp. Pelaku mengambil foto-foto bus PO miliknya untuk foto profil.

"Penipuan melalui WhatsApp. Kamu punya bukti screenshoot korban mengadu pada manajemen kami. Mereka juga mengambil foto PO bus kami nanti dijadikan foto WA. Sudah di-transfer kemudian diblokir," jelasnya.

Sari mengheran dengan nama dompet digital atau nama rekening bank yang hampir mirip dengan nama PO bus-nya, seperti PO Siliwangi Antar. Pihaknya juga telah berusaha menanyakan hal tersebut kepada pihak bank terkait. Sayangnya, sampai sekarang belum ada jawabannya.

Sari menyebut pihaknya telah menerima sebanyak 15 orang yang terkena penipuan dengan total kerugian Rp 15.704.927. Pihaknya telah berupaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, karena pihaknya merupakan korporasi atau badan hukum tidak bisa melaporkan. Apalagi nominal kerugiannya terbilang kecil.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek nomor telepon untuk melacak nama pelaku. Apakah penipu atau bukan.

"Sayangnya, kami tidak bisa melaporkan bisa diblokir apabila korban melaporkan. Kami mengimbau para penumpang buat cari get contact atau true caller. Salah satu contoh cek nomor telepon pelaku. Ada satu nomor dengan berbagai nama PO. Memang modusnya cari duit di sana," imbuhnya.