Bisnis.com, DENPASAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pemerintah masih menggodok Peraturan Pemerintah (PP) soal Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sebelum diterapkan pada 2028.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) lembaga penjaminan polis asuransi masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Keuangan.

"Saat ini sedang digodok di Kemenkeu. Diharapkan PP-nya keluar tahun depan, sesuai Undang - Undang pelaksanaannya di 2028. Jadi, tiga tahun persiapan," jelas Ogi di Konferensi Pers Indonesia Insurance Summit 2024 di Sanur, Jumat (23/8/2024).

Ogi juga menjelaskan dalam tahap persiapan ini, OJK mendorong semua lembaga asuransi meningkatkan kesehatannya agar lebih siap pada 2028. Semua lembaga asuransi bakal diwajibkan ikut, sehingga harus dipersiapkan sejak awal agar tidak ada alasan untuk tidak masuk dalam ekosistem penjaminan Polis.

Pembentukan lembaga penjaminan polis ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi. Ogi tidak menampik kasus sejumlah lembaga asuransi seperti Jiwasraya dan Bumiputra menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.

Sebagai informasi, pembentukan lembaga penjamin polis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Undang-undang ini memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP), yang dimulai dalam jangka waktu lima tahun setelah disahkannya UU ini.

Mandat baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang kehilangan izin usahanya karena masalah keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat tugas baru untuk menjamin polis asuransi di Tanah Air mulai 2028.

Pakar asuransi menjelaskan tugas LPS tersebut akan berbeda dengan peran reasuransi yang juga menjamin risiko asuransi.

Pengamat Asuransi sekaligus Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menjelaskan reasuransi ini masih dalam ruang lingkup operasional perusahaan asuransi.

Wahyudin mencontohkan seperti program treaty, di mana perusahaan asuransi langsung dapat membayarkan, dan jika program reasuransi meminta recovery dari reasuransi sepanjang belum dicabut izin usahanya.

"Sedangkan, LPS menjalankan kewajiban dan wewenangya setelah perusahaan asuransi dicabut izinnya oleh OJK. Misalnya ada klaim yang sudah settle namun belum dibayar dan keburu izin usaha dicabut. Nah, di sini peran LPS untuk membayar maksimal sesuai limit yang ditentukan, atau nantinya LPS dapat menagih sisa recovery dari reasuransi, jika ada," kata Wahyudin kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Dihubungi terpisah, pengamat Asuransi Abitani Taim menjelaskan penjaminan LPS bertujuan melindungi pemegang polis dari risiko kegagalan perusahaan asuransi membayar klaim.

Sementara reasuransi adalah upaya perusahaan mengelola risiko yang ditanggung agar sesuai dengan kapasitas perusahaannya.

"Jadi tidak ada hubungan langsung antara penjamin polis dan bisnis reasuransi," kata Abitani.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya di 2024 ini akan menyusun peraturan pelaksanaan dalam menjalankan program penjaminan polis (PPP) ini.

Dia menargetkan peraturan ini akan keluar 1 Januari 2025. LPS juga tengah menyiapkan SDM untuk mengemban tugas barunya tersebut.

"Nanti setahun sebelum perlaksananya, di tahun 2027 kita akan mulai lihat ke perusahaan asuransi, kita akan sample test apakah betul-betul list yang diberikan kami betul-betul bisa memasuki standar yang ditapkan oleh LPS," kata Purbaya saat ditemui usai konferensi pers di Rumarasa Nusantara, Jakarta, Rabu (31/07/2024).

Nantinya, LPS akan menentukan persyaratan asuransi yang bisa dijamin LPS, kemudian daftar asuransi tersebut akan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila tak memenuhi persyaratan, perusahaan asuransi akan dites ulang oleh LPS.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menetapkan daftar asuransi yang akan dijamin oleh lembaga tersebut mulai 2027.

Kebijakan tersebut sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), dimana LPS juga diberi mandat baru menjadi penjamin polis industri asuransi. Tugas baru itu akan berlaku mulai 12 Januari 2028.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa siap menyusun peraturan pelaksanaan dalam menjalankan program penjaminan polis (PPP) pada tahun ini. Dia menargetkan peraturan tersebut akan keluar 1 Januari 2025. LPS juga tengah menyiapkan SDM untuk mengemban tugas barunya sebagai penjamin asuransi.

"Nanti setahun sebelum perlaksananya, nanti 2027 kita akan mulai lihat ke perusahaan asuransi, kita akan sample test apakah betul-betul list yang diberikan kami betul-betul bisa memasuki standar yang ditapkan oleh LPS," kata Purbaya saat ditemui usai konferensi pers di Rumarasa Nusantara, Jakarta, Rabu (31/07/2024).

Dia mengatakan mekanismenya, LPS akan menentukan persyaratan asuransi yang bisa dijamin LPS, kemudian daftar asuransi tersebut akan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila tak memenuhi persyaratan, perusahaan asuransi akan dites ulang oleh LPS.

"Tapi kalau kita tes dari sekian puluh kemudian sepuluhnya bagus semua, ya sudah kita akan jalankan program asuransi di tahun 2028 dengan list perusahaan yang dikirim oleh OJK ke LPS," ujarnya.

Dalam persiapan menjalankan mandat barunya menjamin polis asuransi mulai 2028 nanti LPS telah menyusun roadmap. Terdapat empat tahapan yang dimulai dari 2023.

Pada 2023, LPS telah melakukan langkah persiapan berupa perubahan organisasi dan kelembagaan dan pemenuhan tahap awal sumber daya manusia. Salah satunya, pada September 2023 LPS menunjuk Jarot Marhaendro sebagai Direktur Eksekutif Survelians, Pemeriksaan dan Data Asuransi.

Pada 2024, LPS akan menyusun peraturan pelaksanaan, proses bisis, rencana otomasi, dan perubahan pada blueprint teknologi informasi (TI). LPS akan menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung PPP.

Selanjutnya pada 2025, LPS akan melakukan implementasi pengembangan teknologi informasi beserta infrastruktur pendukung. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan blueprint TI yang telah disiapkan sebelumnya.

Terakhir, pada 2026 sampai 2027, LPS melanjukan pengembangan teknologi dan SDM dengan jumlah dan kompetensi yang cukup dalam menjalankan PPP.

"Kendala [sejauh ini] gak ada, paling peraturan pelaksana agak lambat. Tapi itu normal, saya ketemu dengan OJK kadang ketemu kadang enggak. Tapi prosesnya normal masih dalam time schedule yang pas," ujarnya.