Bisnis.com, JAKARTA - Asuransi menjadi kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, terlebih ketika seseorang sudah masuk fase berkeluarga.

Prioritas keluarga kini mulai bertambah tak hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi meluas ke dana kesehatan, dana pendidikan bagi buah hati, pelunasan cicilan, hingga kesiapan dana pensiun.

Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen menuturkan asuransi bisa menjadi salah satu sarana yang bisa memberikan manfaat perlindungan dari risiko-risiko finansial dan risiko lainnya di masa depan.

"Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum benar-benar paham tentang bagaimana produk asuransi bekerja, terutama apa yang menjadi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi yang dibeli oleh nasabah," kata Karin dalam keterangannya, Senin (5/11/2024).

Dia menambahkan sebelum memutuskan untuk membeli polis asuransi, penting untuk mempelajari dan memahami yang tercantum dalam polis.

Banyaknya jumlah halaman buku polis seringkali menjadi alasan nasabah enggan untuk mempelajarinya secara detail, sehingga nasabah kurang memahami syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam polis termasuk mengenai hal-hal yang diperlukan ketika mengajukan klaim.

Apa itu polis asuransi?

Dia menjelaskan polis yang merupakan suatu perjanjian, memiliki fungsi lebih dari sekedar pengajuan klaim semata, tetapi lebih jauh mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan nasabah.

Mengingat pentingnya hal-hal yang tercantum dalam polis asuransi, maka sudah seharusnya nasabah memahami keseluruhan isinya agar manfaat proteksi dapat dirasakan dengan maksimal sesuai syarat dan ketentuan polis pada masing-masing nasabah.

Tidak hanya itu, memahami isi polis juga menghindarkan dari risiko ketidaksesuaian termasuk penolakan klaim yang bisa muncul di masa depan akibat kurangnya pemahaman terhadap detail polis yang dimiliki.

Apa saja yang harus dilakukan oleh calon nasabah sebelum membeli polis asuransi?

1. Pahami Produk Asuransi yang Dibeli

Setelah mendapatkan informasi lengkap dari tenaga pemasar asuransi, sebagai nasabah, Anda bertanggung jawab untuk mencermati dan memahami seluruh informasi terkait produk dan layanan, termasuk syarat dan ketentuan polis, layanan yang diajukan, hingga membandingkan produk dan detailnya.

Pelajari semua itu, jika diperlukan, lakukan konsultasi lanjutan dengan tenaga pemasar. Yang tidak kalah penting, pastikan produk yang dibeli telah sesuai dengan tujuan, kebutuhan, kondisi keuangan, dan profil risiko.

2. Pastikan Kelengkapan Data Pribadi dan Riwayat Kesehatan

Sebagai nasabah, Anda wajib memberikan informasi data pribadi terkini secara lengkap, akurat, dan jujur. Selain itu, Anda juga perlu memperbarui informasi secara berkala terutama jika terdapat perubahan informasi agar produk atau layanan asuransi dapat memberikan manfaat optimal, sekaligus menghindari terjadinya risiko tidak mengungkapkan informasi kesehatan yang sebenarnya dan lengkap (non-disclosure).

Hal tersebut bisa menghambat atau mengurangi manfaat optimal asuransi dan dapat menyebabkan proses klaim yang lebih panjang atau bahkan bisa berdampak pada penolakan klaim.

3. Mempelajari Pasal Pengecualian

Pasal pengecualian menjadi sumber informasi tentang apa saja yang tidak termasuk dalam pertanggungan pada polis asuransi yang dimiliki. Beberapa contohnya adalah tentang kondisi apa yang tidak ditanggung asuransi, apakah ada masa tunggu untuk mendapat pertanggungan, serta apakah ada penyakit tertentu dan penyebab meninggal dunia yang tidak ditanggung.

4. Pelajari Prosedur Pengajuan Klaim

Selain menjelaskan tentang dokumen apa saja yang diperlukan saat mengajukan klaim, dalam polis juga mencantumkan batas waktu pengajuan klaim. Dengan mempelajarinya, kita akan lebih paham untuk menyiapkan dengan cepat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan klaim agar proses klaim berjalan lancar dan cepat.

5. Melakukan Evaluasi Polis Secara Berkala

Anda wajib melakukan evaluasi pribadi atas polis asuransi yang dimiliki agar sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Anda dapat berkonsultasi dengan tenaga pemasar ataupun menghubungi walk-in Customer Service untuk berkonsultasi dalam mengevaluasi polis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life, dan menuntut pengembalian dana simpanan secara penuh.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, otoritas terus mendorong agar Jiwasraya menyelesaikan rencana yang dimuat dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) secara konsisten.

"Termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut Ia bilang, Jiwasraya sebenarnya telah dikenakan sanksi atas ketidak-patuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada, dan saat ini telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, Otto meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia, dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life, dan menuntut pengembalian dana simpanan secara penuh.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, otoritas terus mendorong agar Jiwasraya menyelesaikan rencana yang dimuat dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) secara konsisten.

"Termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut Ia bilang, Jiwasraya sebenarnya telah dikenakan sanksi atas ketidak-patuhan terhadap seluruh ketentuan yang ada, dan saat ini telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024.

"OJK menilai proses yang ada telah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, Otto meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia, dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Dikutip dari Antara, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso dalam keterangannya di Jakarta mengatakan kesempatan masih diberikan, sebelum akhirnya Jiwasraya masuk tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan sesuai rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," katanya.

Jika tak ada halangan, menurut Mahelan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan dimulai pada Desember 2024.

Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - Seiring dengan berkembangnya kebutuhan hidup yang semakin kompleks, terutama bagi mereka yang telah berkeluarga, memiliki asuransi menjadi salah satu cara penting untuk melindungi masa depan finansial. Namun, meskipun banyak masyarakat yang membeli produk asuransi, masih banyak yang belum memahami dengan baik apa yang tercantum dalam polis asuransi mereka.

Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, memaparkan bahwa pemahaman yang kurang terhadap polis asuransi sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan masalah saat nasabah mengajukan klaim. Meskipun produk asuransi dapat memberikan perlindungan yang sangat penting, nasabah perlu memahami dengan cermat setiap detail yang tercantum dalam polis untuk memastikan manfaat yang optimal.

Banyak nasabah yang hanya mengandalkan tenaga pemasar atau agen asuransi dalam membuat keputusan tanpa benar-benar memahami isi polis yang mereka tandatangani. Padahal, polis ini bukan hanya berfungsi untuk klaim, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan nasabah.

Prinsip dasar dalam asuransi, seperti insurable interest dan utmost good faith, menuntut adanya keterbukaan dan kejujuran antara pihak nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah diharapkan memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi pribadi dan kesehatan mereka, sementara perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkan.

Karin menambahkan bahwa selain memahami prinsip dasar ini, nasabah juga perlu memastikan bahwa mereka memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan. Tidak hanya itu, sangat penting untuk memahami setiap bagian yang tercantum dalam polis, termasuk pasal pengecualian yang dapat menjelaskan kondisi-kondisi tertentu yang tidak akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk menghindari masalah di masa depan, nasabah juga disarankan untuk memanfaatkan free look period, yakni masa tenggang selama 14 hari setelah polis diterima, untuk mempelajari kembali seluruh isi polis. Jika nasabah merasa tidak setuju dengan ketentuan yang ada, mereka dapat membatalkan polis selama periode ini, meskipun ada potongan biaya administrasi terkait penerbitan polis.

Tonton:Kenali Calon Emiten Baru BOAT yang IPO Saham Awal November 2024

Karin menekankan bahwa pemahaman yang mendalam tentang polis asuransi sangat penting agar nasabah dapat menerima manfaat perlindungan yang maksimal. Selain itu, dengan memahami ketentuan polis, nasabah dapat menghindari potensi masalah atau penolakan klaim yang sering muncul akibat ketidaktahuan terhadap isi polis yang dimiliki.

“Ketika nasabah memahami polis asuransi dengan baik, mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan yang tepat, tetapi juga menghindari kebingungannya ketika terjadi situasi yang tidak terduga,” paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, OC Kaligis meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi Jiwasraya.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Akan tetapi, surat tersebut belum mendapatkan respons. Sebelumnya, OC Kaligis sudah pernah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 23 kali, tapi juga tidak mendapatkan balasan.

"Saya sudah 23 kali lebih tulis surat ke Jokowi, rupanya diabaikan," katanya.

Lebih lanjut, pengacara kawakan itu bilang, dirinya sebenarnya telah mengirimkan surat somasi kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur IFG Life, Hexana Tri Sasongko.

Namun, Hexana justru meminta kepada OC Kaligis dan 70 nasabah berkoordinasi dengan manajemen Jiwasraya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dia menyampaikan pihaknya lantas kembali mensomasi Hexana untuk mengembalikan uang milik 70 nasabah Jiwasraya.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Hexana telah merugikan nasabah secara materiil dan immaterial, serta merupakan tindakan sebagai dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menurutnya, Jiwasraya memiliki aset yang cukup untuk membayarkan dana 70 pemegang polis sebesar Rp 205 miliar.

OC Kaligis menyebutkan, berdasarkan data laporan keuangan perusahaan, Jiwasraya memiliki aset sebesar Rp 6,77 triliun sampai dengan kuartal I-2023.

"Dia punya aset, lelang saja kalau punya itikad baik," ucap Otto.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, hingga saat ini mayoritas pemegang polis atau sekitar 99,7 persen menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"Guna mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait," kata dia dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner, Jumat (6/9/2024).

Ia menambahkan, RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023.

"Dengan pertimbangan pada aspek pelindungan pemegang polis," imbuh dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso bilang, demi mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, manajemen Jiwasraya telah menyiapkan tim khusus berupa Tim Operasional dan Pelayanan Pascarestrukturisasi (OPPR).

Manajemen pun telah menyediakan berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses untuk mengetahui informasi rinci tentang manfaat dan tata cara mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya. Langkah ini diambil untuk memudahkan pemegang polis yang belum bergabung.

“Langkah tersebut juga diambil untuk melindungi para pemegang polis dari potensi kerugian besar. Ini mengingat kondisi likuiditas perseroan yang semakin tertekan dan adanya wacana pencabutan izin usaha serta pembubaran perusahaan dalam waktu dekat. Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah,” tutur Mahelan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pencapaian Bulan Inklusi Keuangan 2024 dapat tumbuh 10 persen dari pencapaian tahun lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, tahun lalu target pembukaan akses inklusi keuangan yang baru sekitar 7,9 juta akun.

Angka tersebut terdiri dari target 2,9 juta rekening bank, 3 juta rekening pegadaian, 100.000 rekening pasar modal, dan sisanya atau sekitar 600.000 polis asuransi.

"Kami targetkan 10 persen atau (jadi) 8,7 juta akses inklusi keuangan yang baru," kata dia ketika ditemui di acara FINEXPO Kick Off Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, Sabtu (5/10/2024).

Wanita yang karib disapa Kiki itu memerinci, pada BIK 2023 pembukaan akses inklusi keuangan yang baru berhasil mencapai 2,92 juta rekening perbankan, 131.058 rekening pasar modal, 658.484 polis asuransi, 543.731 debitor pembiayaan, 3,25 juta rekening pergadaian, dan 424,370 akun fintech.

Jumlah tersebut dicapai melalui 2.851 kegiatan dengan lebih dari 1,84 juta peserta.

"Meningkat 10 persen dari capaian BIK tahun 2023. Dengan target sekitar 3.100 kegiatan dengan total peserta sekitar 2 juta orang. Target capaian akses keuangan mencapai 8,7 juta akses produk layanan atau jasa keuangan," imbuh dia.

Kiki menjelaskan, pihaknya menyiapkan berbagai kegiatan untuk menarik masyarakat melakukan kegiatan inklusi keuangan. Ia menekankan, industri keuangan dan masyarakat perlu melakukan inklusi yang bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan, tidak ada satu produk yang cocok untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pencapaian Bulan Inklusi Keuangan 2024 dapat tumbuh 10 persen dari pencapaian tahun lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, tahun lalu target pembukaan akses inklusi keuangan yang baru sekitar 7,9 juta akun.

Angka tersebut terdiri dari target 2,9 juta rekening bank, 3 juta rekening pegadaian, 100.000 rekening pasar modal, dan sisanya atau sekitar 600.000 polis asuransi.

"Kami targetkan 10 persen atau (jadi) 8,7 juta akses inklusi keuangan yang baru," kata dia ketika ditemui di acara FINEXPO Kick Off Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, Sabtu (5/10/2024).

Wanita yang karib disapa Kiki itu memerinci, pada BIK 2023 pembukaan akses inklusi keuangan yang baru berhasil mencapai 2,92 juta rekening perbankan, 131.058 rekening pasar modal, 658.484 polis asuransi, 543.731 debitor pembiayaan, 3,25 juta rekening pergadaian, dan 424,370 akun fintech.

Jumlah tersebut dicapai melalui 2.851 kegiatan dengan lebih dari 1,84 juta peserta.

"Meningkat 10 persen dari capaian BIK tahun 2023. Dengan target sekitar 3.100 kegiatan dengan total peserta sekitar 2 juta orang. Target capaian akses keuangan mencapai 8,7 juta akses produk layanan atau jasa keuangan," imbuh dia.

Kiki menjelaskan, pihaknya menyiapkan berbagai kegiatan untuk menarik masyarakat melakukan kegiatan inklusi keuangan. Ia menekankan, industri keuangan dan masyarakat perlu melakukan inklusi yang bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan, tidak ada satu produk yang cocok untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.

"Masyarakat kita dengan latar belakang yang sangat beragam beraneka rupa dengan segmen yang berbeda, tentunya produk dan jasa keuangan yang diperlukan tidak akan sama. Jadi tidak boleh memaksakan satu produk untuk dilakukan inklusi pada kelompok atau pribadi tertentu yang memang tidak cocok dengan produk tersebut," tutup dia.

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pencapaian Bulan Inklusi Keuangan 2024 dapat tumbuh 10 persen dari pencapaian tahun lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, tahun lalu target pembukaan akses inklusi keuangan yang baru sekitar 7,9 juta akun.

Angka tersebut terdiri dari target 2,9 juta rekening bank, 3 juta rekening pegadaian, 100.000 rekening pasar modal, dan sisanya atau sekitar 600.000 polis asuransi.

"Kami targetkan 10 persen atau (jadi) 8,7 juta akses inklusi keuangan yang baru," kata dia ketika ditemui di acara FINEXPO Kick Off Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, Sabtu (5/10/2024).

Wanita yang karib disapa Kiki itu memerinci, pada BIK 2023 pembukaan akses inklusi keuangan yang baru berhasil mencapai 2,92 juta rekening perbankan, 131.058 rekening pasar modal, 658.484 polis asuransi, 543.731 debitor pembiayaan, 3,25 juta rekening pergadaian, dan 424,370 akun fintech.

Jumlah tersebut dicapai melalui 2.851 kegiatan dengan lebih dari 1,84 juta peserta.

"Meningkat 10 persen dari capaian BIK tahun 2023. Dengan target sekitar 3.100 kegiatan dengan total peserta sekitar 2 juta orang. Target capaian akses keuangan mencapai 8,7 juta akses produk layanan atau jasa keuangan," imbuh dia.

Kiki menjelaskan, pihaknya menyiapkan berbagai kegiatan untuk menarik masyarakat melakukan kegiatan inklusi keuangan. Ia menekankan, industri keuangan dan masyarakat perlu melakukan inklusi yang bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan, tidak ada satu produk yang cocok untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, DENPASAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pemerintah masih menggodok Peraturan Pemerintah (PP) soal Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sebelum diterapkan pada 2028.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) lembaga penjaminan polis asuransi masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Keuangan.

"Saat ini sedang digodok di Kemenkeu. Diharapkan PP-nya keluar tahun depan, sesuai Undang - Undang pelaksanaannya di 2028. Jadi, tiga tahun persiapan," jelas Ogi di Konferensi Pers Indonesia Insurance Summit 2024 di Sanur, Jumat (23/8/2024).

Ogi juga menjelaskan dalam tahap persiapan ini, OJK mendorong semua lembaga asuransi meningkatkan kesehatannya agar lebih siap pada 2028. Semua lembaga asuransi bakal diwajibkan ikut, sehingga harus dipersiapkan sejak awal agar tidak ada alasan untuk tidak masuk dalam ekosistem penjaminan Polis.

Pembentukan lembaga penjaminan polis ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi. Ogi tidak menampik kasus sejumlah lembaga asuransi seperti Jiwasraya dan Bumiputra menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.

Sebagai informasi, pembentukan lembaga penjamin polis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Undang-undang ini memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP), yang dimulai dalam jangka waktu lima tahun setelah disahkannya UU ini.

Mandat baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang kehilangan izin usahanya karena masalah keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai 2028 mendapat tugas baru untuk menjamin polis asuransi di Tanah Air. Tugas baru itu akan berlaku mulai 12 Januari 2028, sesuai mandat UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bila tugas baru itu berjalan, pihaknya akan mencegah 'turbulensi' keuangan karena potensi beban klaim bisa makin besar.

"Itu yang kita cegah, jangan sampai tahun pertama tahun kedua ada banyak perusahaan asuransi yang jatuh," kata Purbaya saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

LPS akan menetapkan perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis (PPP). Nantinya, kata dia, LPS akan menyeleksi secara ketat mana saja perusahaan asuransi yang dianggap layak.

Mekanismenya, LPS akan menentukan persyaratan asuransi yang bisa dijamin LPS, kemudian daftar asuransi tersebut akan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bila tak memenuhi persyaratan, perusahaan asuransi akan dites ulang oleh LPS. Targetnya daftar asuransi ini bisa ditetapkan pada 2027," jelasnya.

Purbaya optimis dalam waktu satu hingga tiga tahun ketika penjaminan polis sudah berjalan, akan cukup aman dan tidak mengganggu keuangan LPS.

"Tapi kalau keadaannya darurat, LPS juga kan banyak uang. Penjaminan asuransi bisa pinjam dengan bunga tertentu ke uang penjaminan bank walau itu akan dicegah semaksimal mungkin," kata Purbaya.

Berdasarkan laporan keuangan LPS, total aset pada 2023 tercatat sebesar Rp213,69 triliun, naik dibanding aset 2022 sebesar Rp187,08 triliun. Total ekuitas LPS di 2023 juga meningkat dari Rp186,02 triliun di 2022 menjadi Rp211,97 triliun.

Sementara, total pendapatan yang diperoleh LPS pada 2023 sebesar Rp29,94 triliun, naik dari Rp27,78 triliun di 2022. Sementara total beban di 2023 mencapai Rp3,32 triliun, naik dari Rp2,20 triliun di 2022. Maka, pada 2023 LPS mencatat surplus sebelum pajak sebesar Rp26,62 triliun, naik dari Rp25,57 triliun di 2022.

Dalam komponen beban 2023 itu, beban klaim penjaminan mengalami lonjakan signifikan, dari Rp25,50 miliar di 2022 menjadi Rp334,12 miliar pada 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar keuangan dan Certified Financial Planner, Rista Zwestika CFP mengatakan memiliki asuransi jiwa dan kesehatan yang tetap aktif menjadi penting untuk melindungi diri dan keluarga dari berbagai hal yang tidak terduga. Asuransi khususnya asuransi kesehatan hadir untuk membantu nasabah menjaga stabilitas keuangan mereka, dan menghindari biaya medis yang terus meningkat.

Tanpa asuransi, masyarakat bisa menjadi sangat terbebani dengan biaya rawat inap,operasi, atau pengobatan jangka panjang yang bisa melambung tinggi. Dalam produk-produk asuransi tertentu seperti PAYDI (produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi), misalnya, nasabah selain mendapatkan perlindungan jiwa,melalui PAYDI sebagian dana premi yang dibayarkan bisa dialokasikan ke instrumen investasi yang tersedia seperti pasar uang, obligasi, maupun saham yang tentunya harus sesuai dengan profil risiko nasabah.

Oleh karenannya, Rista Zwestika CFP mengatakan menjaga dan memastikan agar polis tetap aktif merupakan aspek yang sangat penting sekali ketika nasabah sudah membeli produk asuransi. Mengingat risiko yang hadir bisa terjadi kapan saja.

"Perlindungan kesehatan seperti asuransi merupakan hal krusial untuk menjaga finansial kita di masa depan ketika terjadi risiko yang tidak terduga. Namun, kerap kali polis tidak dibayarkan secara rutin sehingga mengakibatkan lapsed," kata Rista dalam siaran pers di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut dia, jika terjadi keadaan seperti itu, nasabah memiliki pilihan untuk melakukan reinstatement. "Nasabah harus pandai-pandai memikirkan skala prioritas mereka untuk mendapatkan produk asuransi yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi juga sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing karena perlindungan dibutuhkan untuk jangka panjang," kata Rista.

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia ( Asuransi Jasindo ) menegaskan komitmen terhadap keuangan berkelanjutan . Melalui kegiatan literasi asuransi, penyediaan akses yang mudah, dan mengenalkan manfaat terhadap produknya, Jasindo mendukung generasi muda Indonesia agar kedepannya lebih mengenal dan paham asuransi.

Pada 2 Juni yang lalu, Jasindo telah menginjak usia ke 51 tahun dan dengan umur yang matang tersebut perusahaan ingin berkontribusi lebih dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dengan melaksanakan kegiatan edukasi dan mengenalkan manfaat asuransi melalui penyerahan polis Personal Accident (PA) Anak Sekolah secara gratis kepada 6,000 siswa di 30 kota di seluruh Indonesia, dengan total uang pertanggungan Rp103 miliar.

Sejalan dengan kegiatan yang telah dijalankan, Jasindo berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI) dengan memecahkan rekor "Pemberian Polis Asuransi Kecelakaan Diri Kepada Siswa Terbanyak".

Pendiri MURI, Jaya Suprana menyatakan, bahwa penghargaan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Jasindo dalam mengenalkan perlindungan asuransi sejak dini kepada generasi muda Indonesia.

?Melalui kegiatan edukasi dan pemberian polis gratis ini kami berharap, Jasindo dapat mendukung Strategi Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 2021-2025 untuk membangun generasi masa depan yang cakap keuangan," lanjutnya.

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, literasi asuransi di Indonesia masih tergolong rendah, dengan tingkat literasi sektor asuransi hanya 31,72%, jauh di bawah sektor perbankan yang mencapai 49,93%. Inklusi sektor asuransi juga rendah, hanya 16,63%, dibandingkan dengan perbankan yang mencapai 74,03%.

?Kami memahami bahwa keberlanjutan industri asuransi terletak di tangan generasi mendatang. Oleh karena itu, penting untuk membangun mindset sadar risiko sejak dini kepada generasi muda Indonesia," kata Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel pada keterangan resminya di Jakarta, Jumat (19/7).

Asuransi Jasindo berharap bahwa inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman tentang asuransi di kalangan anak-anak, tetapi juga akan menciptakan industri asuransi yang berkelanjutan.

?Dengan memberikan pemahaman baru mengenai risiko dan mitigasinya, serta bagaimana asuransi dapat membantu menghadapi risiko finansial, kami percaya bahwa anak-anak Indonesia akan tumbuh menjadi generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi masa depan,? tutupnya.