Bisnis.com, JAKARTA — Bunga deposito bank berpeluang belum akan turun setelah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan atau TBP, padahal Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate.

Pekan lalu, LPS mengumumkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum, 2,25% untuk simpanan valas, dan 6,75% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Tingkat bunga penjaminan itu berlaku dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025, atau selama tiga bulan ke depan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bhawa pihaknya secara berkelanjutan memantau tren suku bunga perbankan.

Menurutnya, keputusan tingkat bunga penjaminan per September 2024 muncul dari pertimbangan sejumlah hal, seperti timelag respons penurunan suku bunga simpanan atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang masih terbatas, coverage simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening) serta memberikan ruang lanjutan perbankan dalam pengelolaan likuiditas suku bunga.

"Maka Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dipertahankan tetap," ujar Purbaya pada pekan lalu.

Menurutnya, efek penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia tidak langsung terasa oleh perbankan. Hal itu mendasari LPS untuk tidak serta merta langsung menurunkan tingkat bunga penjaminan.

Purbaya menyebut bahwa ada jeda waktu sekitar 4 bulan dari kebijakan BI hingga perubahan tersebut benar-benar berdampak pada suku bunga bank. Oleh karena itu, LPS memutuskan untuk tidak langsung mengubah tingkat bunga penjaminan (TBP) meskipun suku bunga acuan turun.

"Dari kebijakan bank sentral ke penurunan yang real di perbankan itu jangka waktunya mendekati 4 bulan delay-nya, jadi kalau kita biarkan TBP berperilaku seperti sekarang, mungkin baru 4 bulan kemudian kita akan melihat arah perubahan pergerakan TBP," ujarnya.

Dia juga menyebut, penentuan tingkat bunga penjaminan oleh LPS tidak hanya didasarkan pada analisis kuantitatif saja, tetapi turut mempertimbangkan faktor kualitatif dan forward looking, serta ditentukan dengan metode yang scientific, di mana salah satu faktor utamanya adalah suku bunga pasar.

Namun demikian, jika LPS menilai bahwa kondisi ekonomi membutuhkan dukungan signifikan, maka Anggota Dewan Komisioner bisa mempertimbangkan untuk menurunkan TBP lebih cepat setelah melakukan diskusi internal.

Lebih lanjut, dalam metodologi LPS, kebijakan penetapan TBP dapat bersifat pasif, di mana tingkat bunga penjaminan ditetapkan sedikit di atas suku bunga pasar. Di sisi lain, kebijakan secara aktif "memimpin" pasar juga dapat dilakukan.

Artinya, jika situasi sektor finansial dan sinyal dari bank sentral mendukung, LPS bisa mengambil inisiatif menurunkan TBP lebih cepat, dengan harapan pasar akan mengikuti langkah tersebut.

"Pernah [menurunkan TBP] 50, 25 bps. Pernah saya turunkan 50 bps karena Covid-19 dan ekonomi perlu dukungan, jadi kita turunkan dengan cepat supaya bunga deposito di bank turun, sehingga lending rate juga tidak naik atau turun itu yang menjaga ekonomi kita selama ini, karena bunga enggak naik," ujarnya.

Arah Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)

Keputusan BI menurunkan suku bunga acuan rupanya sejalan dengan langkah Federal Reserve (The Fed) yang turut melonggarkan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Dari sana, terlihat sinyal pelonggaran akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Chief of Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya menilai bahwa penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong daya beli masyarakat. Meski BI sudah menurun suku bunganya acuan sebanyak 25 bps pada medio September lalu, tetapi deflasi yang menjadi tanda-tanda penurunan daya beli masyarakat tetap terjadi.

Seperti diketahui, Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Kondisi itu menjadi catatan deflasi beruntun terburuk sejak 1999, saat perekonomian terdampak oleh krisis finansial Asia 1998—atau yang familiar disebut krisis moneter (krismon).

"Saya kira ada ruang sampai 50—75 bps lagi tahun ini, at least memberi angin segar untuk mendorong daya beli," ujar Banjaran kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Banjaran meyakini kebijakan suku bunga oleh BI akan diutamakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Banjaran melihat penurunan suku bunga sangat mungkin kembali terjadi hingga akhir 2024.

"Semakin agresif, harapannya pembiayaan naik makin deras," jelasnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik, antara lain didorong oleh publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK), berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga.

"Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73% dan 9,21%, stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya," ujar Perry dalam konferensi pers RDG Bulanan, Rabu (18/9/2024).

Menurutnya, likuiditas perbankan yang memadai ini sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Sinyal Kebijakan Moneter The Fed

Ketua Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa bank sentral Amerika Serikat tidak akan terburu-buru menurunkan suku bunga acuannya.

Powell menuturkan, pihaknya akan menurunkan suku bunga acuan seiring waktu dan menekankan kembali bahwa ekonomi AS secara keseluruhan tetap kokoh.

Powell juga menegaskan kembali keyakinannya bahwa inflasi akan terus bergerak menuju target 2% The Fed, seraya menambahkan kondisi ekonomi akan menjadi faktor yang mempersiapkan pelonggaran tekanan harga lebih lanjut.

"Ke depannya, jika ekonomi berkembang secara luas seperti yang diharapkan, kebijakan akan bergerak seiring waktu menuju sikap yang lebih netral," kata Powell dalam pidatonya di Nashville pada pertemuan tahunan National Association for Business Economics, seperti dikutip Bloomberg, Selasa (1/10/2024).

Tetapi, Powell menyebut perekonomian Negeri Paman Sam kini tidak berada pada jalur yang telah ditetapkan sebelumnya. Powell juga mengatakan para pejabat The Fed akan terus membuat keputusan dari pertemuan ke pertemuan berdasarkan data ekonomi yang masuk.

Kebijakan netral adalah kebijakan yang tidak merangsang atau menahan perekonomian. Suku bunga acuan The Fed saat ini, yang diturunkan pejabat ke kisaran 4,75%—5% awal bulan ini, secara luas dianggap masih membatasi aktivitas ekonomi.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana para pembuat kebijakan akan menyikapi besaran dan kecepatan pemotongan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, yang merupakan masalah penting bagi para investor.

Dalam sesi tanya jawab setelah pidatonya, Powell mengakui proyeksi yang dikeluarkan oleh para pejabat bersamaan dengan keputusan suku bunga mereka pada September mengarah pada pemotongan suku bunga seperempat poin atau 25 basis poin pada dua pertemuan berikutnya, pada November dan Desember.

Namun, dia memperingatkan bahwa Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) akan membuat keputusannya berdasarkan pada sebagian informasi yang belum mereka terima.

"Ini bukan komite yang merasa terburu-buru untuk memangkas suku bunga dengan cepat. Pada akhirnya, kami akan dipandu oleh data yang masuk. Dan jika ekonomi melambat lebih dari yang kami harapkan, maka kami dapat memangkas lebih cepat. Jika melambat lebih lambat dari yang kami harapkan, maka kami dapat memangkas lebih cepat," jelas Powell. (Lorenzo Anugrah Mahardhika)

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) pada periode September 2024, meskipun Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuannya atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dalam memutuskan tingkat bunga penjaminan periode September 2024, LPS mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya timelag respons penurunan suku bunga simpanan atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang masih terbatas, coverage simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening) serta memberikan ruang lanjutan perbankan dalam pengelolaan likuiditas suku bunga.

"Maka Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dipertahankan tetap sebagai berikut, sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum dan sebesar 2,25% untuk simpanan valas. Sementara, untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Purbaya melanjutkan lebih jauh mengenai alasan mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan.

Menurutnya, alasan untuk menurukan tingkat bunga penjaminan belum terbuka saat ini. Dalam kebijakan ini, LPS juga selalu memonitor perkembangan sektor finansial dan mensinkronisasikan dengan kebijakan BI, OJK, dan Kementerian Keuangan.

"[Saat ini] alasan penurunan suku bunga [tingkat bunga penjaminan] belum terbuka, tetapi ke depan setelah reaksi perbankan terhadap suku bunga acuan sudah tereflek ke suku bunga harian, peluang penurunan suku bunga LPS akan terbuka," jelasnya.

Purbaya menambahkan pasca-penetapan tingkat bunga penjaminan pada periode Mei 2024, LPS secara berkelanjutan memantau tren perkembangan suku bunga perbankan.

Menurutnya, berdasarkan pemantauan tersebut, suku bunga pasar rupiah mengalami kenaikan 17 basis poin (bps) dibandingkan periode Mei 2024 ke level 3,58%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh likuiditas dan ekspansi kredit yang cukup tinggi.

Sementara, suku bunga simpanan valas naik 2 bps ke level 2,14% dibandingkan dengan periode tingkat bunga penjaminan pada Mei 2024.

LPS juga bisa menurunkan tingkat penjaminan kapan saja jika ekonomi dipandang perlu dukungan lebih signifikan dari LPS.

"Dorongan pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup sehingga belum memerlukan dukungan dari LPS, tapi kami terus meng-assess kondisi perekonomian dari hari ke hari," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan periode September 2024.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan BI Rate pada RDG bulan ini sebesar 25 bps dari 6,25% menjadi 6,00%.

Sementara, tingkat bunga penjaminan LPS pada periode Mei 2024 ditetapkan sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum dan sebesar 2,25% untuk simpanan valas. Sementara, untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dalam memutuskan tingkat bunga penjaminan periode September 2024, LPS mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya timelag respons penurunan suku bunga simpanan atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang masih terbatas, coverage simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening) serta memberikan ruang lanjutan perbankan dalam pengelolaan likuiditas suku bunga.

"Maka Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dipertahankan tetap sebagai berikut, sebesar 4,25% untuk simpanan rupiah di bank umum dan sebesar 2,25% untuk simpanan valas. Sementara, untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Selanjutnya, tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Januari 2025.

Purbaya menambahkan pasca-penetapan tingkat bunga penjaminan pada periode Mei 2024, LPS secara berkelanjutan memantau tren perkembangan suku bunga perbankan.

Menurutnya, berdasarkan pemantauan tersebut, suku bunga pasar rupiah mengalami kenaikan 17 basis poin (bps) dibandingkan periode Mei 2024 ke level 3,58%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh likuiditas dan ekspansi kredit yang cukup tinggi.

"Pemangkasan suku bunga acuan masih relatif terbatas dan butuh waktu untuk direspons suku bunga simpanan perbankan," jelasnya.

Sementara, suku bunga simpanan valas naik 2 bps ke level 2,14% dibandingkan dengan periode tingkat bunga penjaminan pada Mei 2024.

Purbaya menyebutkan kondisi likuiditas valas dan ekspektasi pamangkasan Fed Fund Rate (FFR) akan mempengaruhi arah suku bunga simpanan valas ke depan.

Bisnis.com, MEDAN - Salah satu bank perekonomian rakyat (BPR) di Padang, yaitu BPR Lubuk Raya Mandiri, dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Simak agar dana simpanan di bank tetap aman saat terjadi bank bangkrut.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan telah menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri yang izin usahanya resmi dicabut OJK per Selasa (23/7/2024).

Dengan kata lain, simpanan nasabah dalam kondisi aman dan terjamin oleh LPS sehingga nasabah bisa mengajukan klaim penjaminan.

Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi mengatakan sebelum menyetujui klaim, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia juga mengatakan bahwa LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.

Adapun waktu rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja, terhitung sejak dicabutnya izin usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangan resmi, Selasa (23/7/2024).

Annas menegaskan bahwa pihaknya menjamin simpanan nasabah seluruh perbankan yang tercatat di OJK, seperti halnya simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri yang usahanya tak bisa lagi diselamatkan.

Annas menyebut ada 3 syarat agar simpanan nasabah dijamin LPS.

Syarat yang disebut 3T itu yakni:

1. Simpanan nasabah itu benar-benar telah tercatat dalam pembukuan Bank.
   
2. Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah harus tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
   Saat ini LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan sebesar 4,25% untuk bank umum dan 6,75% untuk BPR.
   
3. Nasabah harus memastikan bahwa dirinya terbebas dari segala tindak pidana yang merugikan bank.

Setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut, nasabah nantinya dapat melihat status simpanan mereka baik di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, atau melalui website resmi LPS.

Bagi debitur bank, Annas menyebut mereka tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Untuk menjaga kelancaran proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, Annas mengimbau agar nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses itu.

"Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah" sambungnya.

Annas juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tak ragu atau bahkan hilang kepercayaan pada sektor perbankan atas kasus ini karena seluruh bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

Dia mengatakan masih banyak BPR/BPRS maupun bank umum lainnya yang masih beroperasi. "Sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri dibayarkan LPS, maka [nasabah] bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah," kata Annas.

Adapun pencabutan izin usaha BPR Lubuk Raya Mandiri Padang telah melewati serangkaian proses. Kendati telah ditutup, simpanan nasabah di BPR ini berkesempatan besar untuk diselamatkan.