JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

JAKARTA - Pengamat infrastruktur dan tata kota Yayat Supriatna dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai pembenahan di sisi hulu lebih realistis dilakukan ketimbang membangun tanggul laut raksasa dari Jakarta - Gresik.

Yayat menyebutkan, pembangunan tanggul raksasa untuk mengantisipasi fenomena penurunan muka tanah itu memang membutuhkan pembiayaan yang tidak murah. Sedangkan kapasitas fiskal negara juga masih terbatas untuk membiayai program-program lain.

"Sekarang kalau di pulau jawa, urgensinya apa nih membangun tanggul sepanjang itu (Jakarta - Gresik), apakah lebih baik kita memperbaiki ekosistem daratannya yang bermasalah," kata Yayat saat dihubungi MNC Portal, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut Yayat menilai, revitalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, hingga pengendalian tata ruang yang dikuatkan lebih punya dampak langsung dalam memitigasi ancaman tenggelamnya pulau jawa di pesisir utara akibat banjir rob.

Lagi pula menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir pulau jawa itu juga tidak serta merta menjadi solusi atas fenomena penurunan muka tanah yang belakangan terjadi, serta ancaman tenggelamnya wilayah pesisir.

Sebab ada ongkos ekologis hingga geologis disamping biaya pembangunan yang harus dibayar kepada masyarakat. Misalnya perubahan bentang alam wilayah pesisir, sehingga terancamnya ekosistem yang ada di pesisir lautan.

Sebelumnya organisasi lingkungan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sempat merilis kajian dampak alami dari adanya pembangunan tanggul laut raksasa di pulau jawa. Pembangunan tanggul laut raksasa dinilai akan mempercepat kebangkrutan sosial sekaligus kebangkrutan ekologis Pulau Jawa karena memperluas kehancuran dari daratan ke pesisir, laut, dan pulau kecil.

Lebih jauh, pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menghancurkan wilayah laut atau perairan Pulau Jawa bagian utara yang selama ini menjadi wilayah tangkapan ikan ratusan ribu nelayan tradisional. Pasalnya, proyek ini akan membutuhkan pasir laut yang tidak sedikit.

Walhi menilai selama ini wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, telah dibebani izin industri skala besar yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah secara cepat.

Jika Pemerintah ingin menghentikan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa, maka solusinya bukan dengan membangun tanggul laut raksasa, tetapi dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa.

JAKARTA - Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia mengatakan kondisi penurunan muka tanah di wilayah pesisir Jawa Utara lebih parah dari Jakarta.

Bob memberikan contoh seperti di Kota Semarang, Jawa Tengah, saat ini penurunan muka tanah bisa mencapai 14 cm per tahun. Situasi ini tergolong lebih parah jika dibandingkan dengan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta yang mencapai 10 cm per tahun.

Menurutnya, penurunan muka tanah yang masif akan membuat permukaan air laut lebih tinggi ketimbang daratan. Dampaknya, banjir rob bisa merendam kawasan permukiman di wilayah pesisir Jawa bagian utara. Pembangunan tanggul laut dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya wilayah permukiman akibat banjir rob.

"Saya kira ada pertimbangan (bangun tanggul laut di Jawa), salah satunya itu ada penurunan muka tanah juga di Jawa Tengah, bahkan di sana lebih tinggi, ada yang sampai 14 cm per tahun, itu di daerah Semarang - Demak," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Senin (23/9/2024).

Berangkat dari masalah tersebut, Kementerian PUPR menyambut baik rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang hendak membangun Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Hal ini sebagai upaya melindungi wilayah pesisir dari ancaman tenggelam akibat penurunan muka tanah.

Akan tetapi, Bob mengungkapkan dalam merealisasikan program tersebut, memang diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Sebab berdasarkan kajian Kementerian PUPR, pembangunan tanggul laut per kilometer diperlukan biaya sekitar Rp2,5 triliun.

Sedangkan jarak Jakarta - Gresik yaitu kurang lebih 700 km, maka diperlukan anggaran sekitar Rp1.750 triliun untuk merampungkan proyek Giant Sea Wall Jakarta - Gresik.

"Jadi pembangunan tanggul itu ada 2 tahap kalau untuk yang Banten - Ancol. Tahap pertama itu tanggul terbuka atau tanpa pintu, itu butuh Rp53 triliun untuk 21 km. Jadi kalau mau dihitung (per kilometer) itu tinggal dibagi saja Rp53 triliun dengan 21 km," pungkas Bob.