Jakarta -

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo menilai bahwa Prabowo akan menjadi pemimpin yang pro bisnis dan pro rakyat. Hal ini didukung oleh Prabowo yang berkiblat pada salah satu pemimpin Partai Komunis China, Deng Xiaoping.

Deng Xiaoping merupakan pemimpin revolusi Partai Komunis China di era 1970-an. Ia merupakan pemimpin generasi kedua setelah Mao Zedong. Deng mempromosikan reformasi dan keterbukaan perdagangan di China yang dipercaya sebagai cikal-bakal penguatan ekonomi Negara Tirai Bambu itu hingga menjadi negara adidaya.

"Pak Prabowo mau meniru pengalaman China. Pimpinan yang sangat-sangat Pak Prabowo kagumi namanya Deng Xiaoping," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurut Hashim, Prabowo lebih condong ke arah sosialisme, berbeda dengan dirinya sendiri yang lebih ke arah kapitalisme. Katanya, arah kepemimpinan Prabowo seperti sang ayahanda yakni Soemitro Djojohadikoesoemo, yang merupakan tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI).

"Saya seorang kapitalis. Prabowo lebih banyak sosialis karena ikut papi. Pak Mitro kan salah satu pimpinan PSI. Ayah Prabowo salah satu pimpinan dengan Bung Sjahrir," ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan bahwa baik dia maupun Prabowo sama-sama memiliki visi utama untuk mengentaskan kemiskinan, termasuk dengan program kerja yang populis.

"Saya seorang kapitalis, saya dukung program-program yang berbau, dijuluki oleh pengamat banyak populis, sosialis. I don't care, he doesn't care, yang penting rakyat kita, kita tingkatkan pekerjaan, kita meningkatkan kesejahteraannya," kata dia.

Hashim juga menjamin kalau Asta Cita berada di tengah, tidak condong ke kapitalisme maupun sosialisme, melainkan ekonomi Pancasila. Menurutnya, sebagai seorang pengusaha, Prabowo tidak hanya condong ke kepentingan bisnis, tetapi juga ke kepentingan rakyat.

"Prabowo adalah orang yang sangat pro bisnis, tapi juga orang yang sangat pro rakyat. Di sini tidak ada benturan, pro bisnis, pro rakyat. Kita cari cuan, tapi cari cuan yang sangat terhormat," ujarnya.

Dalam Asta Cita sendiri, menurutnya telah tergambar arah dari visi Prabowo. Salah satunya tergambar dari program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ia menilai, sektor properti bisa menjadi salah satu katalis utama perekonomian RI, seperti di China.

"Saya bangga dengan program dari Deng Xiaoping. Sudah tahu di China kan jenuh, sudah 7 tahun ya, ada Evergrande, Vanke, ada Country Garden. Itu kan sejak 7 tahun kan, tapi selama 35 tahun, China membangun 35 tahun tanpa gagal, maju terus dan itu 25% itu karena perumahan. Jadi kawan-kawan dari Kadin di bidang perumahan sangat cerah (masa depan)," kata dia.

Ia optimistis, lewat industri perumahan ini perekonomian Ri bisa terkerek naik. Tidak hanya mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa menembus hingga 9%.

"Target Prabowo 8% itu belum termasuk perumahan. Dengan perumahan kita bisa itu tambah 1% lebih, jadi 9% dan ada lain-lain yang kita rencanakan," ujar Hashim.

(shc/kil)

Jakarta -

Otoritas China menjatuhkan hukuman berat kepada unit audit PwC di negara itu. Sanksi tersebut buntut dari keterlibatan unit audit PwC yang membuat raksasa properti Evergrande Group bangkrut.

Dikutip dari detikFinance yang melansir CNN Business, unit audit PwC mendapat sanksi larangan operasi selama enam bulan dan denda sebesar 441 juta yuan atau Rp 957,95 miliar (kurs Rp 2.172). Hukuman ini merupakan yang terberat yang pernah diterima oleh firma akuntansi 'Big Four' di Tiongkok.

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) mendapati PwC Zhong Tian LLP (unit audit PcW di China) melakukan pembiaran hingga ikut membantu menutupi penipuan yang dilakukan oleh Evergrande. Hal ini terjadi saat mengaudit hasil tahunan unit usaha utama Evergrande, yakni Hengda Real Estate, pada 2019 dan 2020.

"PwC, sampai batas tertentu telah menutupi dan bahkan membiarkan penipuan keuangan Evergrande dan penerbitan obligasi perusahaan yang curang," ujar CSRC dikutip dari detikFinance, Minggu (15/9/2024).

Terpisah, jaringan PwC melalui situs resminya mengungkapkan kekecewaan terhadap hasil audit PwC Zhong Tian (atau "PwC ZT") atas Hengda yang jauh di bawah standar yang diharapkan firma anggota jaringan PwC. Mereka megatkan PwC ZT bekerja sama sepenuhnya dengan regulatornya, menghormati keputusan mereka, dan akan sepenuhnya mematuhi sanksi administratif.

"Pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit Hengda PwC Zhong Tian jauh di bawah ekspektasi tinggi kami dan sama sekali tidak dapat diterima. Pekerjaan tersebut tidak mencerminkan apa yang kami perjuangkan sebagai sebuah jaringan dan tidak ada ruang untuk hal ini di PwC," Ketua Global PWC, Mohamed Kande.

"Itulah sebabnya, setelah penyelidikan menyeluruh, kami memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab dan program perbaikan yang komprehensif akan membangun perusahaan PwC China yang lebih kuat di masa mendatang. China tetap menjadi bagian penting dari jaringan PwC dan saya tetap yakin dengan mitra dan staf perusahaan China saat kita bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan dengan para pemangku kepentingan," sambungnya.

Kemudian, PwC China dan Dewan Tata Kelola, dengan dukungan dari jaringan PwC, telah mengambil sejumlah tindakan akuntabilitas dan perbaikan untuk mengatasi masalah ini. Antara lain pemutusan hubungan kerja dengan 6 mitra dan 5 staf yang terlibat langsung dengan proyek audit Hengda.

Lalu, jaringan PwC sudah mengambil tindakan pertanggungjawaban dan memulai proses pemberian sanksi finansial kepada pimpinan perusahaan saat ini dan sebelumnya yang bertanggung jawab atas bisnis tersebut.

Sebagai tambahan, Daniel Li setuju untuk mengundurkan diri sebagai Territory Senior Partner (TSP) PwC China. Mengingat sebelumnya ia bertanggung jawab sebagai Head of Assurance PwC China. Ia akan terus mendukung bisnis dalam perannya sebagai Chief Accountant di PwC Zhong Tian.

Global Risk & Regulatory Leader PwC, Hemione Hudson, telah ditunjuk untuk menjabat sebagai TSP sementara dan akan pindah setelah proses pemindahannya ke PwC China telah selesai. Lalu, Head of Assurance Kevin Wang akan memiliki peran yang lebih tinggi dalam memimpin bisnis audit dan assurance untuk PwC China.

Sementara Dewan Manajemen PwC China akan memanfaatkan para ahli jaringan PwC yang berpengalaman dalam memberikan peningkatan dalam manajemen kualitas dan aktivitas perbaikan. Para pemimpin ini akan memiliki prioritas tertinggi untuk menunjukkan komitmen PwC terhadap kepercayaan dan integritas di pasar modal.

PwC China memiliki sejarah panjang dalam audit berkualitas tinggi dan tidak meyakini perilaku sejumlah kecil anggota tim mencerminkan pekerjaan sebagian besar dari 18.000 profesional PwC China. Namun, mereka menyadari bahwa perlu mengambil tindakan yang terus-menerus memperkuat nilai dan harapan di seluruh jaringan PwC. Ini merupakan prioritas bagi semua pemimpin PwC.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dna)

Jakarta -

Otoritas China menjatuhkan hukuman berat kepada unit audit PwC di negara itu. Sanksi tersebut buntut dari keterlibatan unit audit PwC yang membuat raksasa properti Evergrande Group bangkrut.

Dikutip dari detikFinance yang melansir CNN Business, unit audit PwC mendapat sanksi larangan operasi selama enam bulan dan denda sebesar 441 juta yuan atau Rp 957,95 miliar (kurs Rp 2.172). Hukuman ini merupakan yang terberat yang pernah diterima oleh firma akuntansi 'Big Four' di Tiongkok.

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) mendapati PwC Zhong Tian LLP (unit audit PcW di China) melakukan pembiaran hingga ikut membantu menutupi penipuan yang dilakukan oleh Evergrande. Hal ini terjadi saat mengaudit hasil tahunan unit usaha utama Evergrande, yakni Hengda Real Estate, pada 2019 dan 2020.

"PwC, sampai batas tertentu telah menutupi dan bahkan membiarkan penipuan keuangan Evergrande dan penerbitan obligasi perusahaan yang curang," ujar CSRC dikutip dari detikFinance, Minggu (15/9/2024).

Terpisah, jaringan PwC melalui situs resminya mengungkapkan kekecewaan terhadap hasil audit PwC Zhong Tian (atau "PwC ZT") atas Hengda yang jauh di bawah standar yang diharapkan firma anggota jaringan PwC. Mereka megatkan PwC ZT bekerja sama sepenuhnya dengan regulatornya, menghormati keputusan mereka, dan akan sepenuhnya mematuhi sanksi administratif.

"Pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit Hengda PwC Zhong Tian jauh di bawah ekspektasi tinggi kami dan sama sekali tidak dapat diterima. Pekerjaan tersebut tidak mencerminkan apa yang kami perjuangkan sebagai sebuah jaringan dan tidak ada ruang untuk hal ini di PwC," Ketua Global PWC, Mohamed Kande.

"Itulah sebabnya, setelah penyelidikan menyeluruh, kami memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab dan program perbaikan yang komprehensif akan membangun perusahaan PwC China yang lebih kuat di masa mendatang. China tetap menjadi bagian penting dari jaringan PwC dan saya tetap yakin dengan mitra dan staf perusahaan China saat kita bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan dengan para pemangku kepentingan," sambungnya.

Kemudian, PwC China dan Dewan Tata Kelola, dengan dukungan dari jaringan PwC, telah mengambil sejumlah tindakan akuntabilitas dan perbaikan untuk mengatasi masalah ini. Antara lain pemutusan hubungan kerja dengan 6 mitra dan 5 staf yang terlibat langsung dengan proyek audit Hengda.

Lalu, jaringan PwC sudah mengambil tindakan pertanggungjawaban dan memulai proses pemberian sanksi finansial kepada pimpinan perusahaan saat ini dan sebelumnya yang bertanggung jawab atas bisnis tersebut.

Sebagai tambahan, Daniel Li setuju untuk mengundurkan diri sebagai Territory Senior Partner (TSP) PwC China. Mengingat sebelumnya ia bertanggung jawab sebagai Head of Assurance PwC China. Ia akan terus mendukung bisnis dalam perannya sebagai Chief Accountant di PwC Zhong Tian.

Global Risk & Regulatory Leader PwC, Hemione Hudson, telah ditunjuk untuk menjabat sebagai TSP sementara dan akan pindah setelah proses pemindahannya ke PwC China telah selesai. Lalu, Head of Assurance Kevin Wang akan memiliki peran yang lebih tinggi dalam memimpin bisnis audit dan assurance untuk PwC China.

Sementara Dewan Manajemen PwC China akan memanfaatkan para ahli jaringan PwC yang berpengalaman dalam memberikan peningkatan dalam manajemen kualitas dan aktivitas perbaikan. Para pemimpin ini akan memiliki prioritas tertinggi untuk menunjukkan komitmen PwC terhadap kepercayaan dan integritas di pasar modal.

PwC China memiliki sejarah panjang dalam audit berkualitas tinggi dan tidak meyakini perilaku sejumlah kecil anggota tim mencerminkan pekerjaan sebagian besar dari 18.000 profesional PwC China. Namun, mereka menyadari bahwa perlu mengambil tindakan yang terus-menerus memperkuat nilai dan harapan di seluruh jaringan PwC. Ini merupakan prioritas bagi semua pemimpin PwC.

(dhw/dna)

Bisnis.com, JAKARTA - Regulator China melarang unit usaha PwC di China beroperasi selama enam bulan dan menjatuhkan denda sebesar 441 juta yuan atau sekitar Rp958 miliar karena keterlibatan terhadap penipuan audit pengembang properti China Evergrande yang mengalami kebangkrutan.

Melansir Reuters, Sabtu (14/9/2024), regulator sekuritas China mengatakan bahwa penyelidikannya menemukan bahwa PwC Zhong Tian LLP “menutup mata” dan “bahkan memaafkan” penipuan yang dilakukan oleh Evergrande dalam audit laporan keuangan tahunan dari anak usaha utama pengembang tersebut - Hengda Real Estate - dan membantu penerbitan obligasi pada 2019 dan 2020.

“Perilaku PwC lebih dari sekadar kegagalan audit. PwC, sampai batas tertentu, menutupi dan bahkan membiarkan penipuan keuangan Hengda Real Estate dan penerbitan obligasi korporasi yang curang,” kata Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC).

Pihak berwenang China telah memeriksa peran PwC dalam praktik akuntansi Evergrande sejak CSRC menuduh pengembang tersebut pada bulan Maret atas penipuan senilai US$78 miliar selama dua tahun hingga tahun 2020.

PwC Zhong Tian menyatakan bahwa pihaknya menerima bahwa pekerjaan audit terhadap Hengda berada di bawah standar yang tinggi. PwC mengaudit Evergrande selama hampir 14 tahun hingga awal 2023.

“Kami bertekad untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dan memperkuat cara kami beroperasi di masa mendatang,” jelas manajemen.

Penangguhan bisnis dan denda ini merupakan yang terberat yang pernah diterima oleh firma akuntansi Big Four di China. Hal ini terjadi di tengah eksodus klien dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di firma tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam kasus terbaru dimana auditor Big Four terkena denda yang cukup besar, cabang Deloitte di Beijing tahun lalu didenda 211,9 juta yuan (sekitar Rp 460 miliar) dan operasi cabang tersebut ditangguhkan selama tiga bulan setelah ditemukannya kekurangan serius dalam audit atas China Huarong Asset Management.

Langkah terbaru ini akan mengaburkan prospek PwC di negara dengan perekonomian nomor dua di dunia ini. PwC Zhong Tian, entitas akuntansi yang terdaftar dan kantor cabang utama PwC di China, adalah auditor dengan pendapatan tertinggi di negara tersebut pada tahun 2022, menurut data resmi terbaru.

“Kerugiannya sangat besar dalam hal reputasi, yang mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan bisnis baru di Cina di luar denda,” kata Gary Ng, ekonom senior Asia Pasifik di Natixis.

PwC Zhong Tian akan dilarang menandatangani dokumen-dokumen penting tertentu untuk klien-klien di China daratan seperti hasil dan aplikasi IPO selama enam bulan ke depan.

Penangguhan bisnis ini juga akan mempengaruhi unit ini secara keseluruhan untuk tidak menerima klien-klien baru dari BUMN atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam negeri dalam tiga tahun ke depan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di China.

Tahun lalu, regulator domestik menegaskan bahwa perusahaan BUMN China dan perusahaan publik yang terdaftar di China harus sangat berhati-hati dalam mempekerjakan auditor yang telah menerima denda peraturan atau hukuman lainnya dalam tiga tahun terakhir.

“Kami kecewa dengan hasil kerja audit PwC Zhong Tian terhadap Hengda, yang berada di bawah standar yang kami harapkan dari perusahaan-perusahaan anggota jaringan PwC,” demikian ungkap jaringan PwC global dalam pernyataan terpisah.

Perusahaan tersebut mengatakan sebagai bagian dari akuntabilitas dan tindakan perbaikan, partner senior wilayah PwC China, Daniel Li, telah mengundurkan diri dua bulan setelah menjabat karena “tanggung jawab sebelumnya” sebagai kepala bisnis audit lokal.

Li menandatangani beberapa dokumen Evergrande, termasuk satu dokumen tentang penerbitan obligasi lokal pengembang tersebut pada tahun 2021 sebagai kepala PwC Zhong Tian.

Jakarta -

Otoritas China menjatuhkan sanksi larangan operasi (penangguhan) selama enam bulan dan denda sebesar 441 juta yuan atau Rp 957,85 miliar kepada unit audit PwC di negara itu.

Melansir dari CNN, Sabtu (14/9/2024), penangguhan usaha dan denda itu merupakan hukuman terberat yang pernah diterima oleh firma akuntansi 'Big Four' di Tiongkok. Sanksi tersebut diberikan otoritas China atas keterlibatannya yang membuat raksasa properti Evergrande Group bangkrut.

Dalam penyelidikannya, Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) mendapati PwC Zhong Tian LLP (unit audit PcW di China) melakukan pembiaran hingga ikut membantu menutupi penipuan yang dilakukan oleh Evergrande saat mengaudit hasil tahunan unit usaha utama mereka, Hengda Real Estate, pada 2019 dan 2020.

"PwC, sampai batas tertentu telah menutupi dan bahkan membiarkan penipuan keuangan Evergrande dan penerbitan obligasi perusahaan yang curang," tulis CSRC dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Jumat (13/9) waktu setempat.

Secara terpisah, jaringan firma konsultan PwC menyampaikan kekecewaannya atas tindakan unit audit di China tersebut. Menurut perusahaan, tindakan pembiaran dan penutupan penipuan hasil audit ini sangat jauh dari standar PwC.

Sebagai bagian dari tindakan akuntabilitas dan perbaikan, mitra senior wilayah PwC, China Daniel Li, telah mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Hemione Hudson selaku pemimpin risiko dan regulasi global perusahaan.

"Kami kecewa dengan pekerjaan audit PwC Zhong Tian atas Hengda, yang jauh di bawah standar dari yang kami harapkan sebagai firma anggota jaringan PwC," kata PwC dalam sebuah pernyataan.

Imbas kasus ini, PwC dikabarkan telah kehilangan banyak klien besar di Tiongkok. Terutama klien-klien perusahaan milik negara dan lembaga keuangan China. Dalam perhitungan Reuters setidaknya lebih dari 50 klien besar di China, termasuk Bank of China, telah mencoret PwC sebagai auditor mereka atau membatalkan rencana mereka untuk mempekerjakannya.

(eds/eds)

Jakarta -

Evergrande merupakan perusahaan properti raksasa di China. Perusahaan ini sempat memiliki 800 proyek di seluruh negeri. Namun, kini Evergrande tengah terlilit utang dengan nilai fantastis.

Melansir dari CNN, Kamis (5/9/2024), Evergrande gagal membayar utangnya pada tahun 2021, sehingga memicu krisis properti di ekonomi China. Total utang yang tercatat pada akhir Juni 2022 sebesar 2,39 triliun yuan atau sekitar Rp 5.188 triliun (Kurs Rp 2.171). Perusahaan ini pun mengajukan kebangkrutan di New York pada tahun 2023.

Evergrande pun diperintahkan untuk likuidasi oleh Pengadilan Tinggi di Hong Kong pada awal tahun 2024. Perintah tersebut muncul setelah raksasa real estate China yang tengah berjuang dan para kreditor luar negerinya gagal menyepakati cara merestrukturisasi utang besar perusahaan tersebut.

"Menurut saya, kepentingan kreditor akan lebih terlindungi jika perusahaan dilikuidasi oleh pengadilan, sehingga likuidator independen dapat mengambil alih perusahaan," kata Hakim Linda Chan pada akhir Januari 2024, dikutip dari CNN, Kamis (5/9/2024).

Tak sampai di situ, Evergrande terjerat kasus setelah regulator China melayangkan tuduhan baru pada Maret lalu atas dugaan laporan keuangan palsu. Mereka dituding menggelembungkan pendapatan sebesar US$ 78 miliar atau setara Rp 1.202 triliun (Kurs Rp 15.421)

Angka fantastis tersebut menjadikan Evergrande sebagai pusat kasus penipuan keuangan terbesar yang pernah ada di China.

Komisi Pengawasan Sekuritas Tiongkok (CSRC) menjatuhkan denda sebesar 4,175 miliar yuan atau setara Rp 9,063 triliun kepada Hengda Real Estate, yakni unit utama grup tersebut di China.

Pendiri dan Ketua Evergrande Group, Xu Jiayin didenda sebesar 47 juta yuan atau sekitar Rp 102 miliar atas pernyataan berlebihan dan dugaan pelanggaran lainnya. Sebelumnya, ia merupakan orang terkaya di China, kini dilarang bertransaksi di pasar sekuritas seumur hidup.

Mengutip dari The Brussels Times, Evergrande bersama para likuidator pada Agustus lalu menagih dividen dan pendapatan senilai US$ 6 miliar atau setara Rp 92,5 triliun dari tujuh individu atau entitas, termasuk pendiri perusahaan Xu Jiayin.

Evergrande sekarang menjadi lambang krisis properti di China. Hal ini menumbuhkan skeptisisme dalam industri properti yang sebelumnya menguntungkan. Industri ini dijauhi di tengah perlambatan ekonomi dan proyek perumahan yang belum tuntas sejak 2020.

Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.

Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.

(dhw/dna)

JAKARTA - PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) telah kehilangan klien terbesar di China dipicu penyelidikan pihak berwenang atas audit perusahaan tersebut dengan Evergrande Group yang dilanda skandal.

Bank of China salah satu dari empat pemberi pinjaman negara terbesar di negara tersebut mengatakan akan menyewa EY sebagai auditornya pada 2024 menggantikan PwC China. Caixin melaporkan bank ini juga akan menyewa perusahaan audit domestik BDO China Shu Lun Pan CPAs LLP sebagai auditor sekunder.

Bank of China bergabung dengan daftar perusahaan-perusahaan China yang memutuskan kontrak dengan PwC seiring dengan runtuhnya China Evergrande yang membuat pekerjaan auditor ini diragukan.

Pada Juni, dua perusahaan raksasa milik negara, PetroChina dan China Railway Group, mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan PwC, menyusul lima perusahaan lain yang telah melakukan hal yang sama pada bulan sebelumnya.

Selama dua tahun terakhir, puluhan perusahaan telah menghentikan penggunaan PwC sebagai auditor mereka atau membatalkan rencana untuk menggunakan jasa firma tersebut. Pada 2023, Bank of China membayar PwC sebesar 193 juta yuan ($27 juta) untuk biaya audit, yang menandai tahun ketiga berturut-turut dalam menggunakan jasanya.

Pada Maret, bank ini mengumumkan rencana untuk menunjuk kembali PwC sebagai auditor untuk tahun 2024. Namun, menurut pengajuan pada Juni, bank kemudian merevisi keputusannya memilih untuk mempertahankan PwC hanya untuk laporan jangka menengahnya sambil mencari auditor baru untuk masa depan.

Gelombang pemutusan kontrak ini terjadi ketika regulator sekuritas China memeriksa peran audit PwC untuk China Evergrande. Pada Juni, Komisi Regulasi Sekuritas China mengumumkan denda sebesar USD577 juta kepada anak perusahaan domestik utama China Evergrande, Hengda Real Estate Group, atas penerbitan obligasi yang curang dan melanggar peraturan pengungkapan informasi.

Regulator menemukan bahwa Hengda telah menggelembungkan pendapatan dan keuntungannya pada 2019 dan 2020 dengan mengakui penjualan di muka. Perusahaan ini diduga telah melebih-lebihkan pendapatan tahun 2019 sebesar 214 miliar yuan dan sekali lagi sebesar 350 miliar yuan pada tahun berikutnya.

Angka-angka yang digelembungkan tersebut mencapai setengah dari total pendapatan Hengda pada tahun 2019, dan 79% pada tahun 2020, menurut pernyataan tersebut. Hengda juga meningkatkan labanya sebesar 63% dan 87% pada tahun 2019 dan 2020.

CSRC mengatakan pada bulan Juni bahwa lembaga-lembaga perantara yang relevan sedang diselidiki. Sumber-sumber yang dekat dengan masalah ini mengatakan kepada Caixin bahwa keputusan mengenai hukuman untuk PwC kemungkinan akan segera diumumkan.

Pada Agustus, para likuidator China Evergrande meluncurkan proses pengadilan terhadap PwC, mengkritiknya atas kelalaian dan kesalahan penyajian dalam pekerjaan auditnya. Setelah pergantian auditor Bank of China, tiga dari enam bank negara terbesar di negara tersebut telah menyewa EY sebagai auditor mereka, sementara dua bank lainnya saat ini menggunakan KPMG.

Melansir Nikkei Asia, Postal Saving Bank of China Co. Ltd., yang akan segera mengumumkan auditor baru, kemungkinan besar akan menunjuk KPMG untuk menggantikan Deloitte karena mereka telah mencapai durasi perekrutan maksimum, kata beberapa sumber.

Peraturan di China menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara tidak boleh mempekerjakan auditor yang sama selama lebih dari delapan tahun berturut-turut.

JAKARTA - Auditor PwC China dilaporkan telah mengumumkan kepada para kliennya bahwa mereka akan menerima larangan beroperasi selama enam bulan dari pihak berwenang China dan kemungkinan denda yang besar sebagai hukuman atas perannya dalam mengaudit pengembang properti yang bangkrut, Evergrande.

Financial Times melaporkan PwC diperkirakan akan dilarang melakukan aktivitas-aktivitas yang diatur di China seperti mengaudit hasil-hasil keuangan selama enam bulan mulai bulan September.

Pada Maret, regulator sekuritas Beijing mengatakan bahwa Evergrande, pengembang properti dengan utang terbesar di dunia sebelum bangkrut pada Januari telah menggelembungkan pendapatan hampir USD80 miliar pada 2019 dan 2020.

Baca Juga: Komandan Pasukan Khusus Akhmat Ramalkan Perang Ukraina Berakhir 3 Bulan Lagi

Evergrande diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD580 juta atas dugaan penipuan. Pendirinya Hui Ka Yan ditahan oleh pihak berwenang pada September dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD6,5 juta.

Kejatuhan Evergrande menyebabkan pengawasan terhadap PwC China, yang telah mengaudit akun pengembang properti tersebut selama 14 tahun hingga 2023. FT mengutip seorang mantan mitra yang tidak disebutkan namanya di PwC, yang memiliki lebih dari 20.000 karyawan di daratan China, yang mengatakan, "Para mitra saat ini siap menghadapi dampaknya."

PwC China adalah yang paling menonjol dari firma akuntansi empat besar sebuah istilah yang mencakup Deloitte, KPMG dan EY, yang beroperasi di China. Menurut Institut Akuntan Publik Bersertifikat China, PwC China menghasilkan pendapatan hampir 8 miliar yuan pada 2022.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, di tengah pengawasan yang semakin ketat terhadap hubungan PwC China dengan Evergrande, auditor ini telah kehilangan klien. Menurut Reuters, klien terbesarnya yang terdaftar di China daratan, Bank of China, mengatakan bahwa mereka berencana untuk beralih ke EY. China Life Insurance, China Telecom dan PICC juga telah membatalkan PwC sebagai klien.

Tindakan regulasi yang akan diambil oleh PwC China diperkirakan akan melampaui hukuman yang diterima tahun lalu oleh Deloitte, yang membayar denda sebesar USD31 juta dan ditangguhkan selama tiga bulan sehubungan dengan auditnya atas China Huarong Asset Management.

Baca Juga: Gulingkan Dolar AS, Lebih 50 Negara Bisa Terima Sistem Pembayaran BRICS

Melansir The Guardian, perusahaan-perusahaan milik negara di China pada umumnya dilarang mempekerjakan auditor dalam kurun waktu tiga tahun setelah seorang auditor menerima hukuman yang signifikan dari pemerintah.

Pada Februari tahun lalu dilaporkan bahwa Beijing telah menginstruksikan perusahaan-perusahaan milik negara untuk menghentikan kontrak dengan empat firma akuntan besar, karena pihak berwenang mencoba untuk mengatasi masalah keamanan dan mengekang pengaruh auditor yang terkait dengan negara barat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti raksasa asal China, Evergrande mengumumkan tim likuidator tengah berupaya kembali mendapatkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp97 triliun (Asumsi kurs: Rp16.169) dari sejumlah pihak, termasuk sang pendirinya yakni Hui Ka Yan.

Melansir laporan Bloomberg, Selasa (6/8/2024), Evergrande juga akan menyita dividen dan remunerasi Hui Ka Yan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan sebagian kecil investasi kreditur.

Selain Hui Ka Yan, anggaran dividen dan remunerasi mantan CEO Evergrande yakni Xia Haijun, mantan kepala keuangan Pan Darong dan mantan istri Hui yakni Ding Yumei juga masuk ke dalam daftar yang bakal ditahan.

Adapun, langkah ini dilakukan enam bulan setelah Pengadilan Tinggi Hong Kong memberikan perintah pembubaran kepada Evergrande, yang menjadi awal dari salah satu kasus likuidasi terbesar di China.

Usai putusan tersebut, pengadilan kemudian menunjuk dua direktur utama perusahaan konsultan restrukturisasi Alvarez & Marsal Inc. untuk menjadi likuidator.

Keputusan menahan pendapatan dividen dan remunerasi sejumlah petinggi Evergrande itu menjadi langkah formal pertama yang dilakukan likuidator dalam rangka mengembalikan sejumlah aset.

Analis Bloomberg Intellegence, Andrew Chan menjelaskan, Hui Ka Yan dipercaya masih memiliki sejumlah aset jumbo lainnya di luar negeri yang disembunyikan. Di mana, aset-aset tersebut sulit untuk disita. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian penuh para tim likuidator.

"Hui dan yang lainnya mungkin memiliki aset-aset di luar negeri yang disembunyikan yang tidak dapat disita di dalam negeri, dan tidak pasti berapa banyak yang tersisa," kata Chan dikutip Selasa (6/8/2024).

Kondisinya semakin sulit usai Hui Ka Yan sempat dikabarkan mendapat perlakuan khusus dari pihak kepolisian Tiongkok pada September 2023. Di mana, Hui dilaporkan ditahan pada tempat khusus.

Sementara itu, mantan istri Hui Ka Yan ikut terseret dalam kasus ini lantaran dirinya diketahui menggenggam sebesar 5,99% saham di Evergrande. Usai resmi bercerai, Ding terdaftar sebagai pemegang saham pihak ketiga independen.

Seiring dengan masih banyaknya tanda tanya dan kemelut yang perlu diselesaikan, Evergrande mengatakan bahwa belum ada kepastian hingga kapan proses pemulihan aset bakal selesai.

Di samping itu, regulator juga tidak dapat memberikan kepastian mengenai jumlah yang pada akhirnya dapat dipulihkan, sedangkan hingga saat ini, saham Evergrande akan tetap disuspensi dari bursa saham Hong Kong.